Fenomenologi Horor dan Kekerasan Massa

Fenomenologi Horor dan Kekerasan Massa

Reza Alexander

“Kematian kini tak lebih dari …nilai tukar”
Baudrillard

Berbagai bentuk kejahatan, korupsi, kekerasan, dan penipuan akhir-akhir ini sungguh menghantam dengan keras sendi-sendi moral bangsa kita. Proses dehumanisasi dan irasionalisasi tampak menggerogoti tubuh perpolitikan dan ekonomi dengan skala gigantis, yang menoreh luka batin kolektif dalam kesadaran mental rakyat secara mendalam. Teror bom, berbagai drama kekerasan, pembantaian lewat sambung menyambung tanpa ada solusi yang signifikan, dan tanpa kemampuan untuk membangkitkan kesadaran moral apa pun. Pelenyapan harta benda dan jiwa manusia, entah itu akibat ulah manusia ataupun bencana alam, tetap berlanjut tanpa ada sesuatu pun yang mampu memutus rantainya. Kita bisa menyoroti ketidakberdayaan aparatur negara, mandulnya penegakan hukum, reaksi masyarakat yang sudah acuh tak acuh ketika bertatapan dengan euforia kekerasan dan horor yang seakan-akan tak habis-habisnya.

Kekerasan di dalam masyarakat kita seakan seperti drama tragedi yang tidak pernah berakhir. Ekses dari kekerasan beruntun semacam itu adalah trauma kolektif, yang membekas dan menorehkan luka di dalam mental serta kesadaran korban dan rakyat sebagai keseluruhan. Menapaki fenomena horor dan kekerasan semacam itu, apa sebenarnya yang terjadi di tengah bangsa ini, terutama ketika kita menyoroti fenomena negatif itu di dalam tingkat individu dan masyarakat? Perubahan kesadaran individual ataupun kultural, sosial, apa yang sedang terjadi, sehingga nilai-nilai individual, kultural, sosial, moral, dan spiritual seakan terkikis abis dalam arus kekerasan, brutalitas, dan sadisme? Bagaimana peristiwa kekerasan tersebut dapat dimengerti sebagai suatu peristiwa psikologis, sosial, dan kultural?

Di titik ini, tilikan filosofis tentang makna dari kekerasan tentu akan mampu membawa kita untuk menggali makna dan hakekat dari perubahan ini secara lebih mendalam. Tindakan kekerasan yang tengah melanda bangsa kita, dari 1965 sampai sekarang, sangatlah masif dan gigantis, sehingga diperlukan kajian empiris dan obyektif yang juga tajam. Pada tulisan ini, saya akan memaparkan berbagai kemungkinan pengkajian dan interpretasi terhadap kekerasan itu sendiri.

Bangkitnya Kekuatan Horor

Secara intuitif, kita dapat merasakan adanya kekuatan tak terlihat dan aktor-aktor kekerasan tanpa nama dibalik semua fenomena kekerasan kolektif, yang telah meracuni sendi mental moral bangsa ini. “Ini,” demikian Piliang, “adalah kekuatan-kekuatan horor”. Kekuatan horor ini belum dapat, dan mungkin tidak akan dapat, dikonseptualisasikan secara utuh, koheren, dan sistematis, tetapi kita dapat merasakan dan mencium kehadirannya. Ia telah menularkan berjuta kekerasan, kebrutalan, kecemasan, ketakutan, keputusasaan, berjuta teror, intimidasi, ancaman, kepanikan, kegilaan, walaupun tetap bermain tersembunyi di balik punggung masyarakat.

Bangsa kita berpuluh-puluh tahun hidup di bawah kungkungan berbagai kekuatan horor tersebut. Walaupun begitu, kekuatan-kekuatan horor tersebut masih diam tersembunyi, tanpa pernah menampakkan dirinya secara nyata. Yang dapat dipaparkan adalah gejala-gejala maupun sindrom-sindrom dari berbagai kekuatan horor itu, bahwa kekuatan horor tersebut detik ini sedang menciptakan dan mengkondisikan kebrutalan di berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mampu mengerti dan memahami perasaaan, hasrat, emosi, fantasi, serta segala mimpi masyarakat, dan kemudian memanipulasi emosi kolektif masyarakat tersebut demi tujuan-tujuan dominasi dan penguasaan. Dengan menerapkan taktik strategis khas Machiavellian, kekuatan horor tersebut mehalalkan teror, intimidasi, dan penyiksaan demi merealisasikan tujuan-tujuannya. Proyek destruktif agresif mencapai tujuan dominasi itu didukung dengan finansial yang sangat sehat, dan sumber daya manusia yang sangat profesional dalam menjalankan strategi agresif destruktif.

Kekerasan yang dituai dari kekuatan horor tersebut bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan simbolik dan kekerasan yang menyerang psikis manusia. Kebrutalan tidak hanya menyentuh arena fisik dalam bentuk lahirnya senjata-senjata pemusnah massal baru, melainkan juga kebrutalan tanda. Aspek brutal dalam bentuk tindakan penjarahan juga tidak hanya menghantam penjarahan harta benda, melainkan juga penjarahan yang bersifat spiritual. Tindakan agresif destruktif tidak hanya dalam bentuk aksi terorisme, melainkan juga agresivitas ekonomi. Aspek kegilaan juga tidak hanya meyentuh kegilaan mental, tetapi juga kegilaan akan kekuasaan. Tak bisa dipungkiri lagi, realitas telah menyediakan dunia yang penuh dengan horor di depan mata kita.

Efek dari praktek kekuatan-kekuatan horor tersebut telah menyentuh kesadaran mental masyarakat kita, sehingga “masyarakat kita,” demikian Berger & Luckman, “tercetak oleh karakter sosial yang sangat keras ini”. Kejahatan telah berubah wujudnya menjadi suatu aksi terorganisir secara rapi, serta dikembangkan dengan tingkat komplekstisitas, baik itu teknologi, manajemen, dan politik, yang terus menerus meningkat.

Jika kita menoleh ke dalam ranah perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia, kita akan melihat perubahan sosial yang cukup esktrem. “Dari kondisi hanyut di dalam ekstasi kemewahan,” demikian Piliang, “menuju ekstrem lain berupa ekstrasi pembunuhan, kriminalitas, pembakaran”. Dari gejala ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa kita telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, yakni akal sehat dan kontrol diri. Kita tenggelam di dalam dua ekstrem pada momen yang sama, yakni ekstremitas kemewahan di satu sisi, dan ekstermitas kekerasan di sisi lain, tanpa bisa mengendalikan diri.

“Kekerasan dan agresivitas,” demikian Erich Fromm, “bukanlah satu sifat yang berdiri sendiri, melainkan suatu bagian dari sebuah sindrom”. Artinya, kita menemukan gejala kekerasan dan agresivitas hidup bersamaan dengan kualitas-kualitas lain di dalam sebuah sistem, seperti hirarki yang kaku, terlalu kuatnya penguasaan, terpecahnya masyarakat di dalam kelas-kelas, dan sebagainya. “Agresi,” demikian tulisnya, “harus dipahami sebagai bagian dari karakter sosial yang dibentuk secara kultural, berupa nilai-nilai yang ditanamkan pada masyarakat kekerasan, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dengan segala bentuk konflik, pertentangan, serta perubahan yang ada di dalamnya”.

Dalam banyak kasus kekerasan di Indonesia, kita dapat melihat adanya aspek-aspek eksternal yang merangsang berkembangnya kekerasan, seperti ketidakadilan, kesenjangan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Konflik merupakan aspek eksternal yang paling memungkinkan sebagai penyulut api tindakan kekerasan massal. Sebut saja konflik agama di Tasikmalaya, Timor Timur, Situbondo, dan Ketapang. Juga tengoklah konflik suku di Irian dan Sanggau-Ledo, konflik ras di Jakarta, Medan dan Solo, konflik antar kampung di Tanah Abang dan Manggarai, dan berderet-deret peristiwa negatif berdarah akibat konflik lainnya. Yang harus menjadi fokus kita dibalik semua peristiwa negatif bersimbah darah ini adalah penciptaan konflik yang diusung oleh kekuatan-kekuatan horor tertentu di tangan para penguasa, baik itu politik maupun ekonomi.

Ada aspek-aspek internal subyektif yang menjadi penyulut lahirnya tindakan kekerasan. “Berbagai tindakan kekerasan,” demikian Fromm, “banyak dilatarbelakangi oleh dorongan untuk mencapai keadaan trance, ini adalah penghancuran yang bersifat ekstasis”. Apa itu ekstasis? Ekstasi adalah suatu keadaan mental yang mencapai puncak ketika jiwa secara tiba-tiba naik menuju tingkat pengalaman yang melampaui kenyataan sehari-hari, sehingga mencapai tingkat kebahagiaan yang luar biasa, diiringi trance, dan kemudian pencerahan. Ciri utama dari orang yang sedang mengalami ekstasi adalah bahwa orang itu bukan lagi dirinya yang sebelumnya. Ia menjadi sesuatu yang lain. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data wawancara, banyak pihak yang melakukan tindak kekerasan merasa bahwa mereka dikuasai oleh suatu kekuatan tertentu, yang membawanya pada semacam kepuasan puncak. Pada titik puncak ekstasis itu, kita tidak lagi menjadi diri kita seutuhnya, kita dikuasai oleh kenikmatan dalam bentuk tindak kekejaman dan brutal.
“Ada dua bentuk agresivitas dalam masyarakat,” demikian Fromm, “pertama adalah tindakan agresif defensif yang merupakan tindak kekerasan atas nama mempertahankan diri. Kedua agresi jahat yakni kejahatan demi kejahatan itu sendiri”. Dalam konteks Indonesia, contoh dari tindak kekerasan yang pertama adalah tindakan para santri yang mempertahankan dirinya dari serbuan ninja, atau tindakan para anggota dan partisan PDI Perjuangan dalam melindungi kantornya. Contoh tindak kekerasan yang kedua adalah penjarahan, pembakaran rumah, pengrusakan kantor polisi, dan sebagainya. Akan tetapi, kedua bentuk kekerasan ini dapat terjadi bersamaan dan diciptakan dengan mengacu pada suatu skenario kekuasaan tertentu, yang diciptakan oleh para penguasa.

Sakit Jiwakah kita? Fenomenologi Kegilaan

Menapaki dan menghayati berbagai tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat mungkin bisa membuat kita sejenak berkaca dan bertanya, sakit jiwakah kita? Jawaban atas pertanyaan itu sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai konsep sakit jiwa. Jika sakit jiwa dimaknai sebagai kondisi manusia yang didikte oleh hasrat, emosi, dan amarahnya, maka pertanyaan itu akan mengundang jawaban yang positif. Dalam arti tertentu, berbagai bentuk perisitiwa horor negatif destruktif yang terjadi di masyarakat kita dapat dilihat sebagai suatu gejala kegilaan institusional yang tengah menjangkiti dasar-dasar mental bangsa kita.

“Kesehatan jiwa di dalam suatu masyarakat,” demikian Fromm, “dapat tercapai bila anggota masyarakat tersebut berkembang ke arah kedewasaan yang utuh, sesuai dengan hukum dan sifat-sifat kodrati manusia. Di titik lain, kesakitjiwaan masyarakat terjadi akibat kegagalan mencapai tingkat perkembangan tersebut”. Di dalam konteks Indonesia, kegagalan mencapai tingkat kedewasaan yang dirumuskan Fromm tersebut tampak dari mandegnya pelaksanaan hukum, serta terjadinya peristiwa-peristiwa negatif di tataran politik-sosial-ekonomi, yang sudah irasional dan tidak manusiawi. Lebih dari itu, hukum kini justru menjadi “anjing penjaga” yang menjamin tetap berlangsungnya proses penggilaan masyarakat tersebut. Kategori kegilaan yang saya acu disini adalah gila harta, gila kedudukan, gila kekuasaan, gila hormat, gila popularitas, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kegilaan seperti ini telah menjangkiti dan menusuk masyarakat kita, serta menjadi parasit yang terus menjalar dan menghisap pada setiap tingkatan lapisan pemerintahan kita.

“Gangguan pada pikiran,” demikian tulis Foucault, “adalah akibat dari penyerahan buta kita pada hasrat-hasrat kita sendiri, ketidakmampuan mengontrol dan menjinakkan hawa nafsu kita, dan merupakan kondisi menuju kegilaan”. Kegilaan, dimana didalamnya jiwa didikte oleh hasrat, berupaya keras mencari penyaluran untuk hasrat-hasrat yang tak tertahankan tersebut. Penyaluran hasrat yang berlebihan itu, di tataran sosial, dapat dilihat dalam segala bentuk kompromi hukum, pemutarbalikan hukum dan fakta, sehingga menciptakan lubang bagi lahirnya kejahatan. Dalam kondisi kegilaan, manusia terpenjara di dalam fragmen-fragmen fantasi, imajinasi, dan sesuatu yang tidak nyata. Kegilaan muncul ketika manusia terobsesi dengan kebanggaan, citra, dan prestise yang bersifat semu, sehingga yang terbentuk adalah kesadaran akan realitas yang bersifat semu, tidak nyata.

Jika kita menoleh ke era orde baru, pembangunan fisiknya, yang dalam arti tertentu mengagumkan, adalah sebuah bentuk paling nyata tentang tanda-tanda kegilaan di tataran kolektif. Artinya, pembangunan yang dilaksanakan ditopang dengan perhitungan dan manajemen yang handal, tetapi tidak dilengkapi dengan kondisi kesadaran mental yang memadai. Pembangunan, alih-alih dilaksankan atas dasar kehendak baik dan ketulusan, ternyata merupakan bentuk pelepasan kehendak untuk kuasa yang tak dapat dikontrol lagi. Hal tersebut dapat kita cermati pada proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pada masa itu, yakni gedung-gedung yang berlomba mencetak rekor ketinggian, pusat perbelajaan yang berlomba-lomba mencari gelar termewah, lapangan golf yang semakin hari semakin memperluas areanya, dan sebagainya. Ilusi kebanggaan semu tersebut, pada akhirnya, harus dibayar dengan korban bangsa sendiri yang terintimidasi oleh kemiskinan, perampasan hak milik, ancaman, teror, penculikan paksa, pembredelan pers, dan sebagainya.

“Di dalam kegilaan,” demikian Foucault, “orang menipu dirinya sendiri. Orang gila dituntun oleh kepalsuan citra maka ia memenjarakan dirinya di dalam lingkaran kesadaran palsu…. Kegilaan adalah kondisi dimana hasrat dibawa menuju kebutaan”. Pemerintah kita telah juga dirasuki oleh kebutaan semacam itu. Nafsu untuk berkuasa yang tak tertahankan lagi ditambah dengan kebutaan akan mengubah paradigma pembangunan kita menjadi paradigma kekerasan.

“Kegilaan,” demikian tulis Julia Kristeva, “telah memenjarakan manusia di dalam sikap kebinatangan, berkubang di dalam muntahannya sendiri, mengembara melampaui segala fantasi kekerasan, darah dan kematian. Manusia berkubang di dalam lembah kekelaman dengan tidak ada sisa tentang rasa puas, ilusi, atau harapan. Inilah sebuah horor neraka yang tanpa Tuhan….tidak ada tempat bagi rasa memaafkan ”. Di dalam kancah perpolitikan kita, paradigma kekerasan dapat diimbangi dan disembunyikan dengan berbagai bentuk topeng dan kosmetik politis, yang akhirnya menghidangkan kesemuan dan kepalsuan. Sifat agresif destruktif realitas perpolitikan kita, seperti pengkhianatan, pembantaian, penjarahan, penggusuran ilegal, dibungkus dengan senyum, dan dengan hati sedingin gunung es. Di titik ini, wajah-wajah kebencian masyarakat bersatu dengan wajah kepuasan mayoritas yang berdiam diri.

Lunturnya Moralitas

Berkembangnya irasionalitas dan kegilaan di tataran kolektif kesadaran masyarakat kita juga merubah disposisi moral yang telah ada di dalamnya. Fakta bahwa semakin kaburnya batas-batas moral tidaklah dapat dipungkiri lagi. Melihat fenomena ini, saya meminjam analisis dari George Bataille, ia menulis “berkembangnya suatu kondisi dimana ukuran-ukuran moralitas yang ada tidak dapat dipegang lagi, situasi yang berkembang telah melampaui batas-batas baik dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek”. Ia menamakan kondisi ini sebagai hipermoralitas, yakni semakin kaburnya batas-batas antara yang baik dan buruk tersebut telah menyudutkan masyarakat kita ke arah krisis legitimasi moral. “Krisis legitimasi (moral),” demikian Jürgen Habermas, “menyebabkan tidak didengarnya lagi oleh masyarakat nasihat-nasihat moral dari pihak yang berwewenang (penguasa), oleh karena mereka sendiri yang justru dianggap mempercontohkan tindakan-tindakan pelanggaran moral”.

Efek dari pencemaran tangan penguasa di dalam kancah nilai-nilai moral tradisional telah memicu gerakan pembebasan total dari nilai-nilai moralitas konvensional. Ketika aparat yang berwewenang tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan hukum dan keadilan, masyarakat lalu mencari celah untuk menciptakan keadilan dengan caranya sendiri. Sikap masyarakat ini didorong oleh tendensi apatisme terhadap hukum. “Moralitas yang mengambang ini,” demikian Julia Kristeva, “adalah abjeksi moral, dimana individu atau masyarakat tenggelam di dalam jurang moralitas yang paling rendah, lenyapnya batas antara baik dan buruk,…”. Mengambangnya nilai-nilai moralitas konvensional telah melahirkan apa yang disebut sebagai ambiguitas moral, yakni penghujatan yang didampingi dengan senyum, penjarahan dan penggusuran atas nama pembangunan, pembunuhan dan penyiksaan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa, kejahatan yang dibungkus dengan embel-embel kepahlawanan, dan sebagainya.

Abjeksi moral adalah suatu kondisi dimana hukum dan moralitas dimanipulasi, dipermainkan, diputarbalikan, serta dibelokan arahnya demi kepentingan kekuasaan. Gerak manipulatif penuh penipuan tersebut telah meremukan kepercayaan masyarakat yang sesungguhnya sangatlah tipis. Bentuk ketidakpercayaan kolektif masyarakat atas pemerintahnya ini telah mencabut legitimasi pemerintah itu sendiri, yang dianggap telah mempermainkan moralitas. “Sebuah permainan keadilan,” demikian J.F Lyoard, “dimana hukum dianggap tak lebih dari sebuah ajang permainan bahasa”. Inilah asumsi yang bercokol di dalam benak masyarakat sekarang ini.

Penentuan apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, dilakukan dengan menempuh permainan kata-kata, karena dianggap dapat menyembunyikan, menunda, mengambangkan, atau bahkan membelokan persoalan keadilan yang sesungguhnya sangat mendesak. Misalnya penggunaan kalimat, “akan diusut tuntas,” “sedang dalam penyelidikan,” “sedang dikumpulkan bukti-bukti”, dan sebagainya “merupakan,” demikian Piliang, “suatu cara mengambangkan persoalan sampai pada suatu ketika persoalan tersebut dilupakan”.

Selain itu, pihak yang berwewenang juga dicurigai bermain dengan aturan hukum yang telah sah dan disepakati bersama. Permainan tersebut bukan untuk mencari dan menemukan kebenaran serta keadilan, melainkan justru untuk menyembunyikan kadilan dan kebenaran, serta membuatnya tunduk di bawah kepentingan dominasi kekuasaan. Ada campur baur, kekaburan, dengan penentuan seenaknya saja siapa yang berbuat jahat, korupsi, melanggar hukum, dan melakukan tindak kekerasan. “Kamu jahat,” demikian Nietzsche, “maka saya adalah kebalikan dari kamu, sebab itu saya tidak jahat”. Dengan demikian, ukuran kebenaran dan keadilan tidak lagi mengacu pada apa yang disepakati bersama dalam rumusan hukum, melainkan berdasar pada selera siapa yang sedang berkuasa saat itu.

Berada di dalam kondisi pengambangan moralitas dan hukum semacam itu, masyarakat cenderung mencari pemecahan atas persoalan-persoalan keadilan dengan caranya sendiri. Krisis legitimasi terhadap hukum dan tatanan pemerintah yang berlaku bermuara pada meluasnya bahasa-bahasa rakyat itu sendiri untuk mencari keadilan, yakni bahasa keadilan rakyat. Bahasa keadilan rakyat adalah bahasa kekerasan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, penghancuran. Perasaan kolektif yang negatif dan emosi kolektif yang dipendam telah semakin memperpanas kondisi mental masyarakat kita, sehingga muncul iklim kekerasan yang terus meningkat, seperti dendam kolektif, kekerasan, kemarahan, rasa tidak aman, kesenjangan sosial, keputusasaan, dan sebagainya.

Kemana Bangsa Kita Mengarah?

“Kekerasan dan kejahatan,” demikian tulis Michel Serres, “tidak akan pernah dapat dilenyapkan”. Maksimal yang dapat dilakukan adalah meminimalisir efek-efek destruktifnya, sehingga realitas negatif tersebut masih berada di dalam kontrol tatanan yang legitim.

“Tindakan kejahatan dan kekeraan,” demikian Tulis Fromm, “akan sangat dipengaruhi oleh karakter kolektif suatu bangsa”. Tingkat kemajuan suatu bangsa sama sekali tidak berbanding terbalik dengan tingkat kejahatan yang eksis di rahim bangsa tersebut. Semakin modern suatu bangsa tidak berarti semakin minimnya kejahatan. Yang terjadi justru sebaliknya. “Di negara-negara dengan tingkat kemakmuran tinggi,” tambahnya, “justru disana berkembang lebih banyak sindrom sakit jiwa dan kejahatan sadistik”.

Sistem ekonomi dan politik yang berlaku di dalam masyarakat juga akan sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan prosentase kekerasan. Di dalam sebuah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme yang belum dewasa seperti Indonesia, peluang konflik dan kekerasan massa juga terbuka lebih lebar. Misalnya kasus kerusuhan yang terjadi Pinrang. Tindak kekerasan massa yang terjadi disini merupakan efek dari kekecewaan terhadap logika kapitalisme, seperti munculnya bank-bank gelap yang bertujuan utama meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan etika dan moralitas. Bank-bank gelap tersebut telah mengubah karakter mental penduduk, dari semula pekerja keras, ulet, namun ramah, menjadi beringas dan haus uang serta kekuasaan. Di bawah bendera kapitalisme yang tidak dewasa ini, masyarakat tidak lagi dapat secara jernih membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, karena logika materialisme telah merasuk ke dalam pikiran hampir setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ide-ide masyarakat tanpa kekerasan, kita perlu mengupayakan pendekatan yang menyeluruh terhadap budaya maupun mentalitas kekerasan yang telah terlanjur menjangkiti benak masyarakat kita. Dengan kata lain, sebuah fenomena tindak kekerasan harus dilihat dalam struktur tindak kekerasan yang lebih luas, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan kultural, kekerasan media, dan sebagainya. Harus dibangun sebuah sistem ekonomi dan politik yang dapat meminimalisir penggunaan, kalau perlu menyingkirkan, kekerasan. Kalau budaya kekerasan di dalam sistem ekonomi dan politik masih dilestarikan, yang terjadi adalah merajalelanya mentalitas kekerasan tersebut di dalam setiap dimensi kehidupan mental dan fisik masyarakat kita. Pada titik ini, lembaga-lembaga keagamaan yang kritis terhadap ketidakadilan dan inklusif harus ditunjang keberadaannya, terutama untuk mencegah dan meminimalisir bertumbuhnya tindak kejahatan yang berskala global. Akan tetapi, sebelum itu mulailah dari apa yang kita sentuh sehari-hari. Segala sesuatu yang besar berawal dari langkah kecil, begitu pula dengan upaya-upaya pembasmian kekerasan.

Daftar Pustaka
Michel Serres, Conversations of Science Culture and Time, The University of Michigan Press, 1990.
Yasraf Amir Piliang, Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas, Yogyakarta, Jalasutra, 2005
Friedrich Nietzsche, Genealogy of Moral, Anchor Double Days, 1956.
J.F Lyotard, Just Gaming, University of Minnesota Press, 1981.
Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Polity Press, 1981.
George Bataille, Literature and Evil, Marion Boyars, 1993
Julia Kristeva, Power of Horrors: An Essay on Abjection, Columbia University Press, 1982
Michel Foucault, Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of Reason, Routledge, 1989
Erich Fromm, The Sane Society, A Fawcett Premiere Book, 1955
Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness, Holt, Reinhardt & Winston, 1989
Peter Berger & Thomas Luckman, The Social Construction of Reality, Penguin Books, 1981

Israel dan Palestina Perjuangan Berdarah Menemukan “Rumah”

Israel dan Palestina
Perjuangan Berdarah
Menemukan “Rumah”

Mengapa situasi Israel dan Palestina sekarang ini begitu rumit? Jawaban atas pertanyaan itu haruslah kita tempatkan dalam konteks historis, terutama apa yang pernah terjadi pada Perang Timur Tengah 1967.

Dalam perang itu, Israel telah melumpuhkan angkatan bersenjata Mesir, Yordania, dan Suriah hanya dalam waktu enam hari. Akan tetapi, selama lebih dari 40 tahun setelah hari itu, dampak negatif dari perang tersebut masih mempengaruhi situasi sekarang ini.

Sekitar 250.000 warga Palestina harus hidup dalam pengungsian. Hal yang sama terjadi pada sekitar 100.000 warga Suriah. Sampai masalah ini terselesaikan, Timur Tengah tidak akan mencapai perdamaian.

Bisa dikatakan bahwa dalam hal ini, Israel telah menjadi negara penjajah.

Israel merebut Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir. Mereka juga merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania.

Perang Lainnya

Pada 1973, Israel berperang dengan Mesir dan Suriah. Akan tetapi, musuh terbesar Israel sebenarnya adalah Palestina yang pada waktu itu dipimpin oleh Yasser Arafat.

Pada 1967, tentara Israel juga menahan tentara Arab dalam jumlah besar.

Semua kejadian ini tentu saja menyakitkan bagi warga Palestina. Ada satu pelajaran yang kiranya dapat mereka tarik, bahwa mereka harus berjuang dengan tangan mereka sendiri, karena tidak ada negara lain yang akan berjuang demi mereka, walaupun negara-negara itu adalah sekutu mereka.

Negara-negara Arab, yang pada waktu itu menjadi sekutu dari ‘lawan-lawan’ Israel juga mengalami kegagalan dalam melawan Israel. Ini adalah salah satu faktor utama yang menjadi titik awal perkembangan Islam Politis pada 1967. Orang-orang sekuler yang berpikiran maju tidak lagi mampu memberikan jawaban secara meyakinkan terhadap krisis yang terjadi.

Yang menarik, Perang Timur Tengah ini juga dikaitkan dengan cerita Kitab Suci Perjanjian lama, yakni Israel sebagai Daud yang mengalahkan negara-negara Arab yang dianggap sebagai Goliath. Memang, negara-negara Arab memiliki angkatan bersenjata yang besar. Akan tetapi, mereka tidak siap secara mental untuk bertempur.

Pada 1967, Israel belum seperti sekarang. Israel adalah negara benteng. Televisi belum ada pada waktu itu. Para jendral dan politisi Israel juga tidak menyebarkan berita-berita yang sesuai dengan kepentingan mereka terhadap wartawan, seperti sekarang ini.

Israel memenangkan peperangan. Israel pun mulai membangun hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Israel berjuang sedapat mungkin dan menghalalkan segala cara untuk menciptakan pemukinan permanen bagi orang-orang Yahudi.

Tepat empat tahun setelah perang tersebut berakhir, Dean Rusk, Menlu Amerika Serikat pada waktu itu, telah memperingatkan bahwa Palestina tidak akan diam dengan kekalahan ini.

Empat tahun setelah pernyataan tersebut dikeluarkan, Israel menempatkan sekitar 450.000 orang di tanah yang mereka rebut pada 1967. Dalam hal ini, Israel telah mengabaikan semua ketentuan internasional, dan hanya mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri.

450.000 pemukim ini dilindungi dengan berbagai cara, termasuk dengan angkatan bersenjata, dan intelijen. Orang-orang yang memberontak ditindak dengan tegas. Tentu saja, pemberontakan ini adalah sesuatu yang sah, mengingat bahwa mereka dijajah di tanah yang telah mereka tempati selama ratusan tahun, dan tiba-tiba direbut oleh Israel.

Bangsa Palestina sendiri menganggap pemukiman Israel tersebut memperburuk kondisi mereka, terutama karena pemukiman itu berkembang dengan pesat.

Kini, setelah empat puluh tahun, Israel tidak lagi bisa mengandalkan dukungan internasional yang mereka peroleh pada 1967. Israel tidak bisa lagi membenarkan tindakan berdarah mereka untuk menemukan ‘rumah’…

Reza A.A Wattimena

“Rasionalitas Komunikatif” Jürgen Habermas, Masihkah Relevan?

habermas-cartoon.jpg (500×660)

“Rasionalitas Komunikatif”

Jürgen Habermas, Masihkah Relevan?

Reza A.A Wattimena

Jürgen Habermas hadir sebagai seorang filsuf Jerman yang mau menyegarkan kembali kebuntuan epistemologis Teori Kritis Mazhab Frankfurt generasi pertama. Kebuntuan epistemologis Mazhab Frankfurt tersebut terletak pada ketidakmampuan mereka merumuskan sebuah solusi dari analisis “dialektika negatif” yang mereka refleksikan sendiri.

“Dialektika negatif” tersebut, jika mau dirumuskan secara singkat, sebenarnya mau menekankan pesimisme masyarakat terhadap rasionalitas yang sebelumnya dianggap mampu menyelamatkan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, tetapi kini telah menjadi sumber dari malapetaka didalam peradaban manusia itu sendiri. Berbagai bentuk teknologi hasil temuan dari “rasionalitas” kini justru seakan-akan memakan tuannya sendiri, seperti bom atom, yang notabene adalah hasil penemuan brilian dari pengembangan dari teori Einstein, kini menjadi mesin penghancur manusia yang paling efektif.

Dengan demikian, bagi Teori Kritis Mazhab Frankfur generasi pertama, krisis didalam peradaban manusia modern sudahlah total, terutama karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran harapan untuk mencapai pembebasan. Rasionalitas justru telah menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan manusia itu sendiri.

Miskonsepsi Rasionalitas

Habermas melihat bahwa kebuntuan yang dialami Teori Kritis Frankfurt generasi pertama, yang dipelopori oleh Adorno, Horkheimer, dan Marcuse, tersebut sebenarnya berpijak pada kesalahan epistemologis didalam mengartikan rasionalitas. Bagi para pendahulunya tersebut, rasionalitas lebih dipandang sebagai rasionalitas instrumental, yakni bentuk rasionalitas yang mengutamakan kontrol, dominasi atas alam ataupun manusia untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi, dan prioritas pada hasil yang paling maksimal.

Jika menggunakan konsep rasionalitas semacam itu, maka manusia akan terasing satu sama lain, terutama karena mereka memperlakukan manusia lainnya sebagai benda untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Maka tidaklah heran jika Teori Kritis generasi pertama tersebut jatuh kedalam kebuntuan dan pesimisme total terhadap rasionalitas.

Pesimisme tersebut akhirnya dialihkan oleh Teori Kritis Mazhab Frankfurt generasi pertama ke dorongan-dorongan manusia yang lebih bersifat libidinal, seperti eros, nafsu, dan estetika. Mereka pun “melompat” kedalam term-terms yang lebih estetis, libidinal, dan menolak rasionalitas sebagai elemen kunci pembebasan manusia.

Terobosan Habermas: Rasionalitas Komunikatif

Habermas melihat miskonsepsi atas rasionalitas tersebut, dan kemudian merumuskan potensi emansipatoris dari rasionalitas yang tidaklah instrumental, yakni rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini sudah tertanam didalam akal budi manusia itu sendiri, dan didalam kemampuan mereka berkomunikasi satu sama lain, sehingga akan selalu ada dan tidak mungkin dihilangkan selama manusia itu masih ada.

Proyek pencerahan memang membawa dampak buruk bagi peradaban manusia, tetapi dampak baiknya juga tidak dapat dilupakan begitu saja. Perang memang memakan korban yang semakin besar, tetapi kemampuan manusia untuk menggunakan akal budinya juga bertambah, dan dimana sumber masalah ada, biasanya disitulah sumber solusinya.

Jika yang salah adalah rasionalitas manusia yang telah menjadi melulu instrumental, maka solusinya adalah rasionalitas yang bersifat komunikatif yang terletak didalam kemampuan manusia untuk mencapai kesalingpengertian terhadap manusia lainnya, yakni didalam bahasa. Dengan merumuskan rasionalitas komunikatif sebagai inti dari seluruh pemikirannya, Habermas berhasil membuat terobosan dari kebuntuan para pendahulunya di Teori Kritis Frankfurt, dan kemudian melebarkan analisis Teori Kritis sampai menyentuh refleksi filsafat bahasa, teori diskursus dan moralitas, serta Refleksi tentang ruang publik, dimana rasionalitas menemukan ruang implementasinya, yakni didalam prakteks dialog dan debat publik untuk mencapai kesaling pengertian.

Rasionalitas Komunikatif Dalam Perdebatan

Terobosan yang diberikan Habermas dengan konsep rasionalitas komunikatifnya tersebut memang membuka ruang-ruang baru bagi analisis Teori Kritis. Banyak pihak yang memuji terobosan ini sebagai salah satu terobosan teoritis terbaik didalam sejarah filsafat.

Seperti yang sering dialami oleh para pemikir, adanya pujian juga berarti adanya kritik. Teori Habermas yang brilian ini pun tidak bebas dari kritik, terutama dari kritik yang dilontarkan oleh para pemikir post-modern, seperti Derrida, Lyotard, ataupun Foucault.

Para pemikir postmodern ini curiga dengan segala bentuk teori yang mengklaim mampu menawarkan solusi yang bersifat universal, ontologis, dan berasal dari refleksi metafisika. Konsep rasionalitas komunikatif pun mereka tuduh sebagai solusi universal yang menggendong elemen penindasan dibaliknya.

Elemen penindasan tersebut terletak pada klaim universalnya yang dianggap mengeliminasi perbedaan, lokalitas, serta segala sesuatu yang bersifat partikular. Jika refleksi filsafat jatuh pada satu konsep kunci yang dianggap mampu mendefinisikan dan menjadi solusi bagi semua permasalah manusia yang berbeda-beda, maka solusi tersebut sebenarnya sudah menjadi problem baru, dimana perbedaan manusia dengan segala pluralitas kehendak, kebertubuhan, ideologi, pemahaman, latar belakang sosial direduksi kedalam term-term yang mengklaim dirinya universal, padahal sebenarnya menindas.

Para pemikir postmodern pun mencap Habermas sebagai salah satu filsuf yang berpikir dalam paradigma filsafat subyek yang cenderung mengeliminir perbedaan, dan karena itu menindas. Dengan kata lain, Habermas telah merumuskan sebuah pemikiran yang membenarkan penindasan atas nama universalitas.

Habermas pun tidak diam saja menerima kritik yang tampak berat sebelah tersebut. Didalam perdebatannya dengan Derrida, Habermas berpendapat bahwa para filsuf postmodern adalah pemikir yang tidak mampu merumuskan konsep yang rigorus didalam menganalisis suatu permasalahan, dan karena itu mereka bermain dengan kategori-kategori yang puitis, estetis, serta tidak sistematis.

Konflik antara para pemikir postmodern dengan Habermas tersebut menjadi sangat kontroversial pada dekade 1980-an. Didalam sejarah filsafat, periode tersebut lebih dikenal sebagai “diskursus post-modern”.

Masihkah relevan?

Lepas dari perdebatan yang kontroversial tersebut, masihkah relevan konsep rasionalitas komunikatif Habermas diera sekarang ini? Ataukah, searah dengan kritik para filsuf postmodern, konsep tersebut sudah usang, dan tidak lagi dapat dijadikan sandaran untuk menganalisis serta memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang kita hadapi sekarang ini?

Justru, ditengah semakin banyak problem yang muncul akibat perbedaan persepsi, ideologi, agama, serta kepentingan inilah konsep tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif solusi yang paling jitu. Didalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kemampuan berkomunikasi yang baik untuk mencapai kesalingpengertian bersama mutlak diperlukan, sehingga integrasi masyarakat yang terdiri dari elemen-elemen sosial yang berbeda dapat terus dipertahankan.

Kritik para pemikir postmodern tersebut memang layak diperhatikan, tetapi kritik tersebut lebih berada ditataran refleksi filosofis, dan tidak menyangkal kegunaan praktisnya sebagai alternatif solusi didalam menjembatani perbedaan yang ada melalui komunikasi yang sehat, inklusif, bebas dominasi, egaliter, serta dilandasi kejujuran, ketepatan, kebenaran, dan komprehensibilitas. Dengan demikian, konsep ini masihlah sangat relevan untuk masyarakat kita.

Yang harus juga diingat adalah, rasionalitas janganlah dihapus dari kehidupan manusia, melainkan juga digunakan untuk menghadapai bahaya-bahaya yang seringkali dilahirkannya sendiri. Kita harus lebih jeli membedakan yang mana “berkat” dari “kutuk” yang menimpa kita. Kemampuan membedakan sesuatu yang distingsinya halus semacam itu mungkin tidak lagi dimiliki oleh masyarakat kita yang dibombardir terus menerus oleh logika neoliberalisme, dimana keuntungan finansial menjadi satu-satunya tujuan utama……sayang memang

Mengapa Koruptor Tidak Merasa Bersalah?

Mengapa Koruptor Tidak Merasa Bersalah?


Korupsi menjadi masalah “klasik” bangsa kita. Korupsi ini seakan sudah mengaliri nadi bangsa kita, seperti layaknya darah. Akan tetapi, apa itu korupsi? Dan mengapa banyak orang yang melakukannya tidak merasa bersalah?

Secara sederhana, korupsi dapatlah dipahami sebagai upaya menggunakan sumber daya, karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, ataupun kekayaan semata-mata demi kepentingan dirinya. Satu hal yang pasti, korupsi tidaklah pernah dapat dilepaskan dari interaksi kekuasaan. Para politikus, yang masih bermental animal laborans (Hannah Arendt, 1958), dimana orientasi kebutuhan hidup dan obesesi akan konsumsi masih mendominasi, cenderung menjadikan politik sebagai mata pencaharian utama. Akibatnya, korupsi pun tidak terelakkan lagi. Kemungkinan korupsi semakin besar, ketika fasilitas kekuatan fisik (senjata), fasilitas politik (menduduki jabatan tertentu), dan ideologi (mencari legitimasi dari ideologi atau agama tertentu) sudah ada. Tiga faktor ini adalah ‘modal’ bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Ironisnya, modalitas tersebut seringkali dianggap sebagai sesuatu yang layak diperoleh karena upaya atau suatu prestasi tertentu, sehingga penggunaannya untuk dapat mendatangkan kekayaan pribadi dianggap biasa saja. Ini salah satu sebab mengapa koruptor tidak merasa bersalah.

Mengapa koruptor tidak merasa bersalah? Satu jawaban sudah disinggung diatas, yakni karena ia merasa korupsi adalah sesuatu yang wajar sebagai upah atas prestasi ataupun usahanya. Di samping itu, karena begitu banyaknya orang yang melakukan korupsi, sehingga perbuatan tersebut sudah dianggap banal, atau biasa saja. Karena banyak orang melakukannya, maka tindakan ini bukanlah kejahatan lagi. Ada premis yang salah disini, kebiasaan menciptakan hak. Jika kita mengatakan bahwa semua orang bertanggungjawab atas praktek korupsi yang terjadi, baik secara langsung, yakni dengan menjadi pelaku korupsi tersebut, ataupun secara tidak langsung, yakni dengan tidak melakukan mekanisme kontrol yang cermat serta tidak melakukan tuntutan yang berarti terhadap para koruptor, bukankah sama juga kita mengatakan bahwa tidak ada yang bertanggungjawab? Alasan bahwa “semua orang” melakukannya menjadikan pembenaran tanggungjawab pribadi, serta banalisasi kejahatan. Karena banyak orang melakukannya, serta hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka yang jahat bisa seolah-olah berubah menjadi baik. Di sini, yang sebenarnya terjadi adalah hati nurani pelaku telah terbungkam oleh kebiasaan jahat tersebut.

Kejahatan=Kebiasaan


Aristoteles berpendapat bahwa keutamaan tidaklah diraih dari pengetahuan, seperti pendapat Sokrates, melainkan dari kebiasaan. Keutamaan adalah kebiasaan melakukan yang baik. Tesis ini sebenarnya berangkat dari kritiknya terhadap pandangan yang mengatakan bahwa jika orang mengetahui tentang apa itu dan bagaimana berbuat baik, maka ia akan secara otomatis menjadi orang baik. Tesis Aristoteles ini dapat juga ditempatkan untuk mengritik para pemuka masyarakat dan pemuka agama, yang kerap berbicara tentang hal-hal baik, namun tidak pernah melaksanakan apa yang ia katakan di dalam kehidupannya. Konsistensi tidakan baik tidak akan terjamin hanya oleh pengetahuan, kepandaian berbicara, ataupun status sosial. Ada jarak yang sangat dalam antara “tahu” dan “melakukan”. Logikanya, jika keutamaan merupakan hasil dari pembiasaan, maka kejahatan pun juga merupakan hasil dari pembiasaan (Haryatmoko, 2003).

Memang, kebiasaan akan menciptakan semacam struktur, baik itu struktur internal maupun struktur eksternal, yang membuat orang menjadi mudah untuk melakukan aktivitas. Struktur membuat orang tidak perlu lagi berpikir, mengambil jarak, ataupun memberi makna setiap kali ia bertindak. Giddens menyebut hal ini sebagai kesadaran praktis (Giddens, 1986). Seperti ketika orang berjalan, ia tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana cara berjalan, atau kaki mana yang harus dilangkahkan terlebih dahulu, atau bagaimana posisi tubuh yang tepat ketika berjalan. Kesadaran praktis membuat hidup terasa lebih mudah, tetapi sekaligus membuat kesadaran menjadi tidak kritis. Logika yang sama juga dapat kita terapkan dalam hal korupsi. Jika bisa hidup enak dari korupsi, serta banyak pula orang yang melakukannya, maka tidak perlulah kita sok-sok mengambil jarak, ataupun bertanya tentang kepantasan tindakan kita tersebut. Setiap kali kita bertanya tentang kepantansan tindakan, setiap kali pula kita dipaksa untuk berpikir, dan berpikir adalah kegiatan yang melelahkan. Setiap kali berpikir, orang dipaksa untuk merubah cara pandangnya. Perubahan cara pandang itu membuat kita gelisah. Daripada gelisah, tidak ada salahnya kalau kita meneruskan kebiasaan yang enak itu. Di dalam proses mencari pembenaran dari tindakan ini, maka wajarlah jika koruptor tidak merasa bersalah.

Impunitas

Di samping sudah menjadi kebiasaan, banyak koruptor di Indonesia menikmati impunitas, dalam arti tidak adanya sanksi hukum atas tindakannya tersebut. Hal tersebut membawa kita pada kesimpulan lain, yakni lemahnya kontrol terhadap mekanisme birokrasi kita. Korupsi, jika ketahuan, dan dampaknya bisa menyeret banyak orang lain untuk terkena hukuman, lebih baik didiamkan saja. Pun seandainya tertangkap dan dikenakan proses hukum, kemungkinan besar koruptor tersebut akan lepas dari hukuman. Hal tersebut bisa terjadi, karena kehebatan pengacara yang mampu memberikan bukti-bukti yang menyangkal tuduhan, serta berbagai hal lainnya yang berbuntut pada lepasnya para koruptor dari jerat hukuman.

Realitas di Indonesia berbicara, proses hukum semacam itu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang sama sekali berlainan dari tujuannya semula, yakni justru menjadi tempat pembersihan diri para koruptor. Semua prosedur hukum telah dijalankan, namun tetap tidak terbukti. Masyarakat pun bertanya-tanya, “kok keputusan terkesan tidak adil?” Karena tidak terbukti secara hukum bahwa ia melakukan korupsi, maka para koruptor tidak lagi merasa bersalah atas tindakannya. Ia tidak sadar, keadilan tidak akan pernah dapat tetampung di dalam prosedur hukum.

Membuat Proyek Amal

Argumen yang sering digunakan para koruptor untuk membenarkan tindakannya adalah, “uangnya tidak dimakan sendiri kok. Orang lain juga dapat. Saya menyumbangkan sebagian (Ingat, sebagian!) kepada lembaga amal, panti asuhan, membantu korban bencana alam, dan sebagainya.” Logikanya, jika sebagian hasil korupsi telah disumbangkan untuk proyek amal tersebut, beban rasa bersalah karena telah melakukan korupsi otomatis terangkat. Perasaan bersalah semakin hilang, ketika koruptor tersebut, dengan uang hasil korupsinya, bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi orang-orang sekitarnya. Dampaknya kan positif. Pengangguran dapat pekerjaan. Piring nasi banyak keluarga pun bisa terisi kembali. Di level politik, jika uang hasil korupsi bisa digunakan untuk memenangkan partai, sehingga partai tersebut bisa menang pemilu, maka perasaan bersalah tersebut akan semakin terhapus. Jika sudah begitu, maka uang untuk menyuap wakil rakyat bisa tercukupi. Lingkaran setan korupsi tersebut terus diperkokoh kekuasaan yang ada, sehingga terbuka lagi untuk praktek korupsi di kemudian hari. Lingkaran setan ini juga menjadi contoh bagi pejabat-pejabat di daerah untuk mendanai proses politik mereka.

Tugas politikus untuk memperjuangkan kepentingan rakyat juga dapat terpenuhi. Sembako gratis bisa dibagikan. Pengobatan gratis untuk rakyat juga bisa diadakan. Semua ini dilakukan sebagai tanda bahwa koruptor tersebut memperhatikan rakyat. Di samping itu, koruptor dapat menghilangkan rasa salahnya, jika ia bersembunyi di balik kepentingan partai tertentu. Dengan bersembunyi di balik kepentingan partai tertentu, ia kemudian merasa hanya menjadi bagian kecil dari mesin kejahatan raksasa. Di titik ini, perasaan bersalah tidaklah relevan, karena toh tidak akan dapat mengubah situasi. Pertanyaan yang bisa diajukan disini, apakah karena banyak orang berbuat jahat, dan tindakan baik sama sekali tidak bisa mengubah situasi, lalu tindakan jahat bisa dibenarkan? Menurut Marx, ketidakmampuan manusia untuk mengubah situasi, baik di dalam ataupun di luar dirinya, adalah tanda dari alienasi manusia. Artinya, manusia menjadi terasing, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain. Alienasi yang membuat manusia tidak berdaya terhadap lingkungannya dapat diubah dengan cara mengorganisir diri, sehingga terbentuk kesadaran kelas, yang kemudian berkembang menjadi gerakan kelas. Gerakan kelas tersebut terbentuk untuk meminta akuntabilitas para koruptor, yang cenderung untuk berlindung di balik pembenaran-pembenaran diri mereka.

Korban tidak Jelas

Argumennya kontra korupsi jelas, semua tindakan korupsi di level politik selalu merugikan warga. Pertanyaan kemudian, jika yang dirugikan itu negara, maka definisikan negara? Jika korupsi itu merugikan seluruh rakyat, definisikan terlebih dahulu rakyat? Rakyat, negara, itu adalah orang banyak. Orang banyak bukanlah definisi yang jelas. Koruptor tidak mau ambil pusing. Orang banyak itu tidak berwajah, maka dapat juga disebut anonim (Haryatmoko, 2003). Jika anonim, tidak jelas, mengapa harus merasa bersalah, toh yang dirugikan tidak kelihatan? Apakah ada hubungan langsung antara uang hasil korupsi dengan rakyat? Jika korupsi tersebut adalah berupa uang yang diperoleh kepada pengusaha, bukankah pengusaha tersebut dapat membebankan ongkos tersebut kepada konsumen? Pada titik ini, kita berhadapan lagi dengan anonimitas, yakni konsumen, yang juga adalah orang banyak. Perlu juga ditekankan, orang banyak itu tidak punya wajah.

Jabatan strategis memungkinkan seseorang mengambil uang negara, memeras pengusaha, dan menyalahgunakan dana rakyat. Hal tersebut semakin dibenarkan, ketika uang pengusaha yang diambil adalah hutang dari bank. Ada logika mitos disini, yakni utang tidaklah perlu dikembalikan, jika perusahaan pailit, atau sengaja dibuat menjadi pailit. Agunan tersebut dibiarkan saja disita, toh nilainya hanya 20 persen dari jumlah pinjaman yang diberikan. Ada logika mitos kedua disini, yakni memeras mereka yang mengambil uang masyarakat berarti memeras pemeras. Hal tersebut tentu tidaklah dilarang, karena koruptor membela masyarakat. Begini, uang yang hendak dilarikan oleh konglomerat ke luar negeri “diselamatkan” oleh para pejabat, yang notabene adalah koruptor. “Diselamatkan” disini berarti uang tersebut akan dimakan oleh rakyat sendiri, setidaknya keluarga si pejabat. Lagipula, uang hasil korupsi tersebut cenderung kecil, jika dibandingkan uang yang dimiliki oleh para konglomerat. Nah, jika konglomerat yang uang gelapnya saja banyak tidak pernah dihukum, lalu mengapa koruptor yang pencuriannya hanya pada level kecil saja dihukum? Ada dua sebab yang bisa diangkat disini, yakni aparat penegak hukum yang sudah busuk, karena juga memakan uang hasil korupsi, dan korban dari korupsi sesungguhnya tidaklah terlalu jelas. Oleh sebab itu, koruptor tidaklah perlu merasa bersalah.

Para koruptor, karena jabatan dan status sosial mereka, cenderung untuk merasa tidak tersentuh oleh hukum. Jika bekerja bagi institusi tersebut, mereka cenderung akan merasa bahwa institusi tersebut akan melindungi mereka. Jika sampai detik terakhir hati kecil para koruptor masih tetap terganggu, maka mereka akan menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk kepentingan agama mereka, seperti pembangunan rumah ibadat, maka mereka merasa dosa atas korupsi tersebut sudahlah tertebus. Setelah proses pengalihan dana korupsi untuk pembangunan rumah ibadat sudah selesai dilakukan, maka koruptor meminta pemuka agamanya untuk mengutipkan ayat-ayat suci untuk membenarkan tindakan amal tersebut. Kalau sudah seperti itu, hati akan tenang! Kalau uang tersebut digunakan untuk membangun masjid, maka koruptor akan meminta ulama untuk memberkati masjid tersebut, maka uang tersebut tidak akan kelihatan sebagai hasil dari korupsi.

Argumentasi yang saya kembangkan diatas sebenarnya hanyalah mau mengungkapkan mentalitas kolektif dari masyarakat yang memungkinkan terjadinya korupsi. Di Indonesia, karena dipraktekkan oleh banyak orang di dalam berbagai level, korupsi sifatnya sudah melembaga di dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa yang berteriak-teriak dalam demo untuk menangkapi para koruptor akan terperangkap di dalam jaring korupsi yang sama, jika mereka sudah memasuki otoritas politik. Ingat, para koruptor sekarang ini adalah orang-orang yang sama, yang pada tahun 1966, 1974, dan 1998 yang berteriak “Berantas KKN!”, “Tangkap para Koruptor!” Ironis memang.

Pendidikan Dengan Perspektif Kemanusiaan

Pendidikan Dengan Perspektif Kemanusiaan

Satu artikel menarik di majalah mingguan Newsweek tampak langsung menjerat perhatian saya, ketika pertama kali membacanya. Judul tulisan tersebut adalah Teaching Humanity, karya dari Nussbaum, seorang professor Hukum dan Etika di Universitas Chicago.

Artikel tersebut menekankan betapa pentingnya pendidikan kemanusiaan di era globalisasi ini. Ditengah orang-orang dengan pola pikir bahwa pendidikan yang terpenting adalah menghasilkan uang, tulisan Nussbaum ini tampak menjadi semacam oasis bagi orang-orang merindukan cita-cita awal dan paling dasar dari pendidikan, yakni kemanusiaan.

Kembali ke Cita-cita Awal

Harus diakui, kita semua hidup dalam dunia yang seluruh logikanya mengacu pada satu hal, yakni motif keuntungan ekonomi. Akibatnya, seluruh proses hidup bersama kita, termasuk pendidikan, pun diarahkan melulu pada motif tersebut.

Fakultas yang menjadi prioritas utama adalah fakultas teknik dan sains, karena dianggap dapat membawa keuntungan langsung jangka pendek yang kasat mata bagi bangsa, dan terutama bagi pribadi.

Saya tidak ada masalah dengan pendidikan sains dan teknik yang baik, dan saya juga tidak mau menyarankan agar negara menghentikan proses pengembangan dua bidang tersebut. Akan tetapi, saya khawatir, bahwa pendidikan dimensi-dimensi lain didalam diri manusia, yang sebenarnya sangatlah penting dan signifikan, akan kehilangan kompetisi dan kompetensinya, sehingga kualitasnya menurun.

Pendidikan dimensi-dimensi lain didalam diri manusia tersebut antara lain kemampuan yang terkait dengan rasa kemanusiaan dan seni, yang notabene sangatlah penting bagi penciptaan kehidupan bersama yang harmonis. Kedua hal tersebut akan bermuara pada kemampuan praktis untuk berpikir kritis, kemampuan untuk mentransendensi kesetiaan sebagai warga lokal, serta kemampuan untuk melihat masalah tidak sebagai anggota dari satu kelompok kecil saja, tetapi sebagai bagian “dari seluruh dunia”.

Dan, mungkin ini adalah yang terpenting, kemampuan untuk merasa simpati melihat penderitaan orang lain, dan kemudian terdorong berbuat sesuatu untuk mengubahnya.

Semua kemampuan tersebut dapat disebut sebagai “imajinasi naratif” (narrative imagination), yang membuat kita untuk dapat mengerti dengan baik keadaan orang lain, serta mengerti sungguh-sungguh apa yang menjadi gejolak emosi serta keinginan mereka. Proses pengembangan simpati merupakan tugas utama pendidikan publik di negara-negara (negara-kota) Yunani Kuno, seperti Athena, sekaligus juga merupakan elemen kunci bagi demokrasi Yunani Kuno.

Konsep pendidikan imajinasi naratif ini juga merupakan inti dari teori pendidikan modern di negara-negara Barat ataupun non-barat, seperti yang telah diungkapkan John Dewey dan Rabindranath Tagore, yang sangat menekankan pentingnya pendidikan seni. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan rasa simpati seseorang adalah melalui pendidikan musik, analisa literatur-literatur sastra, theater, serta pendidikan seni menari.

Setiap kebudayaan memiliki titik lemahnya sendiri didalam memandang keberagaman, yakni eksistensi kelompok, baik didalam ataupun diluar kebudayaan tersebut, yang dipandang rendah, dan diperlakukan secara diskriminatif. Pendidikan kemanusiaan yang baik akan memilih cara mendidik yang mampu membangun pemikiran kritis terhadap kejanggalan semacam ini, dan memberikan perspektif menyeluruh yang mungkin sebelumnya tidak terlihat.

Ralph Ellson, didalam novelnya yang berjudul Invisible Man, menulis, “Novel semacam ini dapat membentuk persepsi, harapan, sekaligus hiburan,” dimana, “kita bisa melawan semua halangan yang mengancam perwujudan cita-cita demokrasi kita yang luhur.” Melalui daya imajinasi dari membaca novel-novel bermutu, kita bisa mendapatkan inspirasi tentang pengalaman kelompok lain yang tersingkirkan, yang sebenarnya sulit untuk didapatkan didalam hidup sehari-hari, terutama ketika kehidupan bersama kita diwarnai oleh kecurigaan, prasangka, dan dendam, yang membuat sikap simpati menjadi sulit terbentuk.

Untuk melatih “kepekaan” para siswa, kita harus secara hati-hati memberikan masukan-masukan dalam bentuk seni dan ilmu-ilmu kemanusiaan, yang akan membawa siswa berkontak dengan isu-isu yang krusial, seperti gender, ras, etnisitas, serta relasi antara kebudayaan yang berbeda. Pendidikan seni juga dapat membentuk siswa menjadi peka, baik terhadap kebebasan ekspresi pribadinya, dan harmonisasi komunitas hidupnya.

Seni, Kemanusiaan, dan Demokrasi

Demokrasi memiliki kekuatan imaginatif sekaligus rasional yang sangat besar. Akan tetapi, demokrasi juga rawan dengan irasionalitas mayoritas, kegopohan, egoisme, dan kecerobohan. Pendidikan yang melulu dipusatkan untuk mencari keuntungan ekonomi dipasar bebas global akan meningkatkan sisi buruk dari demokrasi tersebut, sekaligus mengancam akar-akar dari prinsip demokrasi itu sendiri.
Kita harus membuka ruang yang lebih lebar bagi pendidikan yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis masyarakat, membentuk perspektif dan pemahaman yang menyeluruh tentang dunia tempat kita hidup, serta meningkatkan rasa simpati kita terhadap penderitaan orang lain. Jika kita menutup ruang bagi pendidikan seni dan ilmu-ilmu kemanusiaan, semua cita-cita luhur tersebut akan kandas.

Nussbaum menulis hal yang baik sekali tentang hal ini, “Memang, terkadang pendidikan seni dan ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menghasilkan banyak uang. Tetapi, kedua hal tersebut menghasilkan hal yang jauh lebih berharga, yakni membuat hidup kita lebih bermakna untuk dijalani.” (Nussbaum, 2006)

“Tujuan” Hidup

“Tujuan” Hidup

Satu artikel kecil di Web Site majalah Economist langsung menyentak saya, ketika membacanya. Artikel tersebut ditulis oleh seorang pemegang Phd di bidang literatur, serta master di bidang musik.

Ia menulis tentang hidup, dan tujuan hidup. Saya pun tertarik untuk merefleksikannya secara pribadi.

Pertanyaannya sederhana, apakah yang akan terjadi pada saya sepuluh tahun lagi? Saya pun mencoba menjawab. Mungkin, saya akan ada di pendesaan di Bali, bertani, beternak, dan menulis kolom untuk majalah atau koran setempat. Atau, mungkin saya sudah meninggal.

Siapa tahu?

Tujuan Hidup

Dulu, saya adalah orang yang selalu punya target penting dalam hidup saya. Saya adalah orang yang punya tujuan yang jelas, punya cita-cita. Saya masih ingat dengan jelas, lima tahun lalu, saya yakin sekali bahwa suatu saat, saya akan menjadi seorang imam Katolik.

Keyakinan semacam itu memang menguatkan saya, setidaknya untuk saat itu.

Saya pun mulai menyarankan pada orang-orang di sekitar saya, teman-teman terdekat saya, kakak perempuan saya, untuk segera menetapkan tujuan jangka panjang di dalam hidup mereka, seperti yang telah saya lakukan. Bagi saya, tujuan hidup adalah motivasi paling kuat yang mendorong saya untuk maju dan berkembang.

Nietzsche, seorang filsuf Jerman abad ke-19, pernah menulis bahwa jika saya mengetahui mengapa saya hidup, maka saya akan bertahan dalam semua keadaan. Mengapa itu adalah tujuan hidup yang membuat saya mempu bertahan dalam semua gejolak kehidupan.

Saya pun mulai membuat jadwal, seperti tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Semua tujuan tersebut harus terus dicek kembali, dan dilihat sejauh mana sudah berjalan.

Tanpa Tujuan?


Ternyata, kehidupan itu memang jauh lebih luas dari jadwal. Beragam kejadian merusak semua jadwal yang telah saya buat, mulai kegagalan-kegagalan tujuan jangka pendek, sampai saya terpaksa harus membuat jadwal lagi.

Saya harus keluar dari seminari, dan dengan demikian, cita-cita dan tujuan hidup saya untuk menjadi imam kandas sudah. Beberapa kali saya berhubungan serius dengan wanita, dan beberapa diantaranya sudah hendak melangkah ke tahap pernikahan. Itu pun harus kandas di tengah jalan.

Pada titik ini, saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh John Lennon, “kehidupan yang sesungguhnya sedang berjalan, justru ketika anda sedang membuat rencana-rencana.” Dan, seperti yang ditulis Wolfee dalam satu tulisan di majalah Economics yang baru saya baca, “perumusan tujuan adalah suatu kesia-siaan yang dipaksakan!” (Wolfee, 2007)
Memang, proses pemenuhan tujuan membuat hidup anda seolah-olah bergerak sangat cepat. Dalam arti ini, hidup adalah proses perpindahan yang begitu cepat dari A sampai ke Z.

Dalam perjalanan itu, kita tidak boleh pelan-pelan jalan sambil menikmati B. Tidak ada waktu untuk mengenal G lebih jauh, yang ada adalah Jalan Terus! Terus! Terus!

Kesadaran Baru

Saya pun mulai merubah pandangan. Yang penting bukankah apa tujuan jangka panjang saya tercapai? Apa saya terkenal dan kaya, seperti yang menjadi tujuan banyak orang? Yang penting adalah, apakah saya bahagia?

Mungkin, hal ini terdengar sudah umum. Akan tetapi, di tengah kehidupan kota Jakarta yang terus dibayangi kompetisi, orang sangat sulit menyadari apa yang baru saya katakan di atas.

Saya pun mulai menyadari, bahwa saya akan lebih mampu menerima dan menikmati kehidupan yang saya miliki, jika saya mencoba untuk tidak melihat terlalu jauh ke depan. Kesadaran semacam ini sungguh membebaskan dan melegakan. Hidup pun tampak lebih indah.

“Hidup”, demikian tulis Wolfee, “mungkin dapat dipandang sebagai sebuah jalan tol yang panjang. Akan tetapi, sekarang saya telah meletakkan peta dan semua tujuan saya. Jika ada pemandangan indah di tengah perjalanan, saya akan berhenti sejenak untuk memfotonya, dan menikmatinya.” (Ibid)

Kemana saya sepuluh tahun lagi? Mungkin saja, saya akan bermain musik di Kanada. Mungkin saja, saya akan menjadi wartawan di New York Times.

Siapa tahu?

Yang jelas, saya terbuka untuk semua kemungkinan. Yang wajib saya pikirkan adalah masalah disini dan sekarang ini, dan membiarkan masalah esok untuk diurus hari esok. Setuju?

Reza A.A Wattimena

Manusia dan Uang

Manusia dan Uang

Sudah beberapa kali ini, semua rencana saya gagal karena keterbatasan uang. Teman-teman saya selalu bilang, “sekarang ini, semua orang punya prinsip UUD”, yang artinya Ujung-Ujungnya Duit. “Kalo ga punya uang, lo ga bisa apa-apa”.

Uang memang telah menjadi bagian penting bagi hidup manusia. Banyak orang rela mengorbankan hal-hal yang terpenting di dalam hidup untuk mendapatkannya.

Uang bisa membuat manusia menjadi kejam. Ia bisa mendikte orang untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak pernah dibayangkan orang itu sebelumnya.

Uang membuat manusia cemburu, iri, benci, dendam, dan mendorong manusia untuk memusnahkan sesamanya. Saya yakin banyak orang akan setuju dengan saya, ketika saya bilang bahwa sekarang ini yang menentukan segala-galanya adalah uang.

Lepas dari itu semua, muncul sebuah pertanyaan di benak saya.

Pertanyaannya begini, bisakah kita mengubah fungsi uang? Saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana fungsi uang seperti yang difungsikan sekarang ini begitu jahat. Ia mempunyai potensi destruktif yang sangat besar, dan mudah sekali mengubah manusia menjadi ‘bukan manusia’.

Apalagi setelah membaca tulisan Herry Priyono tentang homo oeconomicus di dalam buku Sesudah Filsafat dan membaca tulisan Aristoteles tentang ekonomi di dalam Politics, saya semakin yakin bahwa kita harus meredefinisikan arti dan peran uang di dalam keseluruhan kosmos yang kita hidupi ini.

Dasarnya begini, kertas uang tidaklah berharga. Yang berharga adalah benda yang nilainya diwakilkan oleh uang tersebut, seperti emas, ataupun yang lainnya.

Akan tetapi, emas dan apapun yang nilainya diwakilkan kertas uang, sehingga uang tersebut menjadi berharga, pun disandarkan pada satu hal yang membuat ia berharga, yakni kesepakatan bersama bahwa benda itu berharga. Jadi, berharga atau tidaknya suatu benda sangat tergantung pada kesepakatan yang dibuat.

Lebih jauh lagi, kesepakatan bersama dibuat berdasarkan persepsi, dan persepsi selalu sudah menyangkut cara berpikir. Maka, cara berpikir manusialah yang sesungguhnya menentukan apakah sesuatu itu disepakati bersama atau tidak sebagai yang berharga.

Kembali ke soal uang tadi, jika uang telah berevolusi fungsinya menjadi sedemikian destruktif, dan bahkan efek destruktifnya lebih besar dari efek positif yang dihasilkannya, lalu apakah uang masih perlu? Jika masih perlu, bukankah fungsinya di dalam keseluruhan kosmos yang kita hidupi ini harus dievaluasi kembali, yang itu juga berarti mengevaluasikan kembali seluruh kesepakatan yang telah dibuat manusia tentang uang, dan berarti juga mempertanyakan kembali cara berpikir manusia tentang uang yang sudah begitu saja dianggap benar selama berabad-abad dan bahkan ribuan tahun ini?

Tujuannya sederhana, supaya uang tidak menjadi elemen penghancur kehidupan manusia. Memang, pertanyaannya bisa dua, apakah uang yang menghancurkan hidup manusia, atau persepsi manusia tentang uang yang menghancurkan hidupnya sendiri?

Berbekal dari pemikiran Kant, manusia tidak pernah mengetahui benda pada dirinya sendiri. Yang ia tahu adalah benda bagi dirinya dalam bentuk kategori-kategori transendental di dalam ruang dan waktu (Kant, Critique of Pure Reason).

Dengan kata lain, kita tidak pernah tahu benda yang utuh dan murni. Yang kita dapat ketahui adalah benda bagi kita, yakni bagaimana kita mempersepsikan benda itu sesuai dengan kapasitas, ataupun, mengikuti Kant, sesuai dengan kategori-kategori transendental yang telah melekat di dalam kemampuan rasionalitas kita.

Begitu pula dengan uang. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mengerti apakah uang yang menghancurkan hidup kita. Akan tetapi, yang kita tahu adalah bahwa persepsi kita tentang uanglah yang menciptakan kerakusan, perang, pembunuhan, dan sebagainya.

Lalu, jika uang itu menyangkut kesepakatan, dan kesepakatan menyangkut persepsi, serta persepsi menyangkut cara berpikir, bukankah kita harus meredefinisikan kembali seluruh cara berpikir kita tentang peran uang di dalam transaksi ekonomi pada khususnya, dan di dalam kosmos pada umumnya?

Pertanyaannya kembali, masihkah uang diperlukan di dalam kosmos yang kita hidupi ini, terutama jika kemungkinan aspek negatif dan destruktif yang diakibatkannya sangat besar, dan bahkan lebih besar dari pada aspek positifnya? Jika ya, perlukah seluruh dunia meredefinisikan kembali arti uang dan perannya di dalam kosmos kehidupan manusia?

Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol

Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol


Nietzsche, filsuf Jerman, pernah menulis, “Segala keinginan untuk membuat sistem adalah kekurangan dalam ketulusan.” Kehendak yang berkobar-kobar untuk membuat dan mempertahankan sistem dan stabilitas adalah sebentuk tanda, bahwa orang itu kurang tulus. Ketidaktulusan itu sebenarnya terwujud dalam ketidakmampuan berimprovisasi, bergerak, bermanuver di luar sistem, sehingga ketidakmampuan itu disembunyikan, dan diganti dengan kehendak-akan-sistem yang menguat. Akan tetapi, dapatkah orang hidup tanpa sistem?

Sistem membantu orang untuk menentukan hal-hal yang sudah dianggap pasti, dirumuskan, dan kemudian dilegalkan keberlakuannya. Sistem menetapkan hal-hal itu, sehingga orang tidak perlu bertanya, berpikir, ataupun berdiskusi kembali tentang hal-hal rutin yang sudah biasa dilakukan. Lalu, dimana bahayanya?

Bahayanya adalah, jika orang menggunakan logika berpikir sistemik diluar keperluan sistemik tersebut. Artinya, orang tidak lagi mau mempertanyakan hal-hal yang mereka sudah anggap rutin, karena itu dianggap akan merusak sistem, merusak tatanan, merusak stabilitas. Ketakutan akan kerusakan sistem tersebut sebenarnya merupakan selubung dari kehendak dominatif untuk tetap memegang kekuasaan. Karena, kalau sistem stabil, saya tetap berkuasa, dan tak perlu takut akan kehilangan kekuasaan. Akan tetapi, jika sistem mulai goyang, banyak orang mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan saya, maka kekuasaan saya pun terancam.

Kehendak-akan-sistem = Totalitarianisme?


Gejala takut akan ketidakstabilan ini adalah akar dari totalitarianisme. Masih segar di ingatan kita, ketika orde baru menggunakan retorika “demi stabilitas nasional” untuk menumpas orang-orang tidak bersalah, yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan mereka, misalnya korban ’65.

Totalitarianisme bermula, ketika orang merasa bahwa pluralisme opini dan praksis mengancam keamanannya dan kestabilan sistem hidupnya. Memang, ketakutan akan disintegrasi tidak melulu bermuara pada totalitarianisme, tetapi tetap merupakan unsur kuat pembentukannya. Nietzche sendiri merumuskan hal ini dengan bagus sekali dengan konsep “kebutuhan untuk percaya”nya. Percaya disini adalah pegangan atau panduan, tepatnya suatu sistem.

Ketakutan akan disintegrasi sistem juga akan membuat masyarakat menjadi stagnan. Sejarah telah membuktikan, perubahan sosial terjadi, ketika ada orang-orang yang mulai kritis terhadap sistem yang ada, entah karena ketidakadilannya, ataupun masalah-masalah sosial lainnya. Kritis terhadap sistem membuka kemungkinan baru akan perubahan ke arah perwujudan cita-cita bersama. Sadar atau tidak, pionir perubahan adalah orang-orang yang hidup mengambil jarak terhadap sistem.

Lalu, kira-kira, salahkah Nietzsche, ketika ia merumuskan pernyataan tersebut? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena sistem bisa dijadikan tameng bagi kekuasaan yang tengah memerintah sekaligus memangkas kreativitas dan kemungkinan perubahan. Tidak, karena orang, bagaimanapun hebatnya dia, tidak bisa hidup tanpa sistem. Sistem memungkinkan orang yang berbeda kepentingan untuk hidup bersama tanpa kekerasan. Di sisi lain, sistem yang tidak adil juga memungkinkan terjadinya konflik tanpa subyek pelaku jelas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban juga dapat dituntut, jika sistem yang ada memungkinkan hal tersebut. Mungkin, satu-satunya cara terbaik untuk menempatkan sistem secara seimbang adalah dengan menciptakan mekanisme kontrol atas sistem tersebut. Mekanisme kontrol bertujuan untuk memastikan akuntabilitas sistem dan pelaku-pelakunya. Artinya, siapapun yang berkuasa, siapapun yang duduk dalam sistem, tidak bisa seenaknya saja menggunakan otoritas mereka untuk kepentingan yang salah, melainkan dibawah sorotan kontrol pihak-pihak lainnya, sehingga kinerja mereka tetap berada di dalam rel, dan sistem sendiri tetap seimbang.

Demokrasi, pada hakekatnya, adalah perwujudan mekanisme kontrol tersebut secara masif. Tidak ada demokrasi jika tidak ada kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan adalah nyawa demokrasi. Kontrol tersebut meluas mulai dari sistem politik, militer, sampai ke sistem ekonomi. Tujuannya cuma satu, yakni untuk menjamin bahwa sistem yang ada tidak digunakan sebagai tameng status quo, ataupun digunakan untuk memangkas perbedaan dan kreativitas, melainkan sungguh-sungguh untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik antara orang-orang yang saling berbeda kepentingan dan latar belakang.

Mekanisme Kontrol Sistem

Siapakah, atau apakah, mekanisme kontrol sistem tersebut? Demokrasi, secara definitif, adalah pemerintahan oleh yang diperintah. Didalam definisi tersebut, jawabannya sebenarnya sudah jelas, yakni rakyat sendiri. Rakyatlah yang memiliki otoritas paling tinggi untuk mengontrol sistem politik, ekonomi, maupun militer, dan bukan sebaliknya. Mengontrol disini bukanlah memaksakan kebijakan, tapi bisa juga seperti itu, melainkan memantau gerak-gerik, dan menjamin bahwa semua kebijakan berada dibawah satu visi yang sama, yakni kesejahteraan bersama, bukan beberapa pihak saja.

Akan tetapi, apa itu “rakyat”? Kata-kata itu bersayap, dalam arti bermakna ganda. Jika kita mengatakan bahwa semua rakyat bertanggungjawab, maka bisa saja juga dikatakan, bahwa tidak ada yang bertanggungjawab. Michel Foucault, filsuf Perancis, pernah menulis, “Semua sama dengan tidak ada.” Artinya, jika kita mengatakan semua orang yang melakukan, maka sama saja tidak ada yang melakukan.

Kata-kata “rakyat” pun juga sama. Jangan sampai para pengatur sistem yang otoritatif menggunakan ambiguitas tersebut demi kepentingan-kepentingan mereka, dan seraya membelokkan sistem menjadi abdi bagi kepentingan privat, dan melupakan kepentingan bersama. Dengan kata lain, definisi “rakyat” disini haruslah jelas. Kejelasan tidak hanya di dalam definisi konseptual, tetapi bisa ditunjuk secara empirik.

Pada titik ini, rumusan Jürgen Habermas, filsuf Jerman, bisa membantu. Rakyat, menurutnya, bisa didefinisikan sebagai, semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu kebijakan. Semua disini tidaklah berarti seluruh rakyat, walaupun pada akhirnya sampai ke level itu, melainkan pihak-pihak yang terkena langsung dampak dari suatu kebijakan.

Misalnya, ketika pemerintah hendak mengeluarkan UU yang berkaitan dengan nelayan di suatu desa, maka legitimasi dari UU tersebut dapat diraih, jika semua pihak yang terkait dengan kebijakant tersebut, yakni para nelayan, pemerintah daerah, menyetujui tanpa syarat kebijakan tersebut setelah melalui apa yang disebut Habermas sebagai diskursus yang bebas dominasi dan setara. Semua pihak puas, walaupun masing-masing mungkin harus mengorbankan beberapa serpih keuntungan mereka. Inilah yang disebut sebagai prinsip diskursus didalam demokrasi deliberatif.

Habermas memang mereduksi. Reduksinya terletak pada ketidakmungkinan mencapai proses dan situasi seperti itu. Akan tetapi, ketidakmungkinan itu janganlah ditempatkan sebagai sesuatu yang mustahil, melainkan sebagai kriteria ideal. Artinya, prinsip tersebut dapat ditempatkan sebagai acuan dari kondisi kita bersama, sebagai ukuran untuk menilai sudah sejauh manakah proses demokrasi, dimana semua bentuk sistem memiliki elemen kontrol, terwujud.

Dicari: Pemimpin yang Punya Karakter!

Dicari: Pemimpin yang Punya Karakter!

Ada yang mengatakan, cermin baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari moralitas dan tindakan para pemimpinnya. Jika yang tampak dimuka ada perilaku egosentris, saling sikut menyikut mencari proyek, mencari kedudukan, maka kita pun bisa menilai hanya sejauh itulah karakter moral dan tindakan para pemimpin kita.

Mereka sering berkata bahwa berbagai konflik kepentingan dan perbedaan pendapat adalah bagian yang sehat dari demokrasi. Akan tetapi, yang sesungguhnya terjadi adalah aksi memperebutkan kekuasaan yang diwarnai kepentingan egosentris dan kesombongan. Konflik dan perdebatan yang terjadi bukanlah dinamika demokrasi, melainkan perang untuk perebutan kekuasaan atas nama kepentingan diri sendiri, yang menghalalkan semua cara tanpa mementingkan moralitas tindakan.

Jangan-jangan, demokrasi di Indonesia hanyalah selubung dari kepongahan dan kerakusan para pemimpinnya? Bisa jadi.

Kita ambil saja contoh, tarif dasar listrik dan telepon terus meningkat tanpa ada peningkatan pelayanan (justru yang terjadi adalah penurunan kualitas, lihat saja pemadaman listrik beberapa hari belakangan ini), harga sembako mahal dan tidak stabil, bencana banjir, yang kesemuanya diabaikan saja oleh penguasa negeri ini sambil mereka sibuk-sibuk mencari keuntungannya sendiri. Intinya, ada jarak yang sangat besar antara tindakan pemimpin dan aspirasi yang dipimpinnya.

Jadi, sah-sah saja dong kalau saya membuat semacam iklan, DICARI: Pemimpin yang Punya Karakter?

Jika diperhatikan, Indonesia semakin hari kok semakin “gelap” saja. Kita hampir sama sekali tidak melihat peningkatan mutu kehidupan, yang terjadi justru penurunan kualitas. Semuanya serba rumit, berkelit-kelindan, karena kehilangan visi dan orientasi. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan juga tampak hanya memperhatikan visi jangka pendek, serta kenikmatan beberapa golongan penguasa saja. Rakyat kecil pun tak lagi berharap yang muluk-muluk, yang penting hari ini masih bisa makan. Politik di Indonesia kini bagaikan letupan gunung merapi kesombongan dan egosentrisme para pemimpinnya. Perdebatan politik di Indonesia bukanlah tentang visi bangsa dan cita-cita ideal yang harus dicapai bersama serta bagaimana mencapainya, melainkan konflik untuk mengurus “kue kekuasaan” yang sudah dimiliki, dan bagaimana mempertahankannya.

Mengapa bangsa ini tampak sulit sekali bersatu untuk memecahkan masalah bersama secara bersama pula? Saya, dan mungkin banyak orang lain, menduga, kita tidak punya pemimpin yang berkarakter. Kita disini hanya punya pemimpin “setengah matang”. Hampir semua pemimpin kita dari tingkat pusat sampai level RT/RW adalah pemimpin yang “separuh matang”. Satu hal yang pasti bisa kita simpulkan dari tindak-tanduk mereka, yakni mereka tidak punya karakter.

Bagi pemimpin setengah matang ini, uang, kekuasaan, serta kenikmatan pribadilah yang ingin diraih, dan bukan kesejahteraan bersama serta masyarakat yang harmonis. Semua idealisme dalam bentuk nilai-nilai, moralitas, serta cita-cita luhur lenyap dihadapan uang dan kekuasaan. Tak berlebihan jika Benny Susetyo menulis, “ketaatan para pemimpin kita bukanlah etika moralitas demokrasi, melainkan Dewa Uang” (Susetyo, 2044).

Di mata mereka, uang adalah segala-galanya. Mereka kehilangan hati nurani demi mendapatkan uang lebih dan lebih lagi. Status sosial dan pengaruh bisa dibeli dengan uang, jadi buat apa sibuk-sibuk memikirkan hati nurani, begitu argumentasi yang kerap dijadikan pembenaran. Mereka lupa, ketika uang dijadikan acuan utama di dalam dunia politik, kesejahteraan bersama tidak akan pernah tercapai, dan konflik akan terus berdatangan dari berbagai penjuru. Pemimpin yang berkarakter pun tinggal harapan belaka. Mereka memimpin bukan karena pengabdian, tetapi karena mencari uang. Dengan kata lain, mereka berjuang untuk uang, dan bukan untuk rakyat yang mereka pimpin.

Menanggapi iklan yang saya tayangkan diatas, apa kira-kira kriteria pemimpin yang berkarakter? Pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang mau berefleksi atas segala tindakan mereka secara terus menerus, terutama tindakan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Refleksi menjamin terjadinya pengolahan hati nurani. Demi hati nurani yang jernih, ia rela kehilangan uang dan kekuasaan. Kekuasaan yang sejati terletak pada kejernihan hati nurani.

Banyak pemimpin kita yang membalikkan logika diatas. Mereka berpendapat bahwa lebih baik kehilangan kejernihan hati nurani daripada harus kehilangan uang dan kekuasaan. Dengan menjadi pemimpin, uang jadi mudah dicari, reputasi pun bisa dibeli dengan jalan menyuap.

Akan tetapi, reputasi tidak akan pernah dapat dibeli dengan uang. Pemimpin “setengah matang” tersebut telah kehilangan kredibilitasnya di mata publik, karena semua perkataannya adalah retorika belaka. Konsistensi hampir tidak ditemukan di dalam kata-kata dan tindakan mereka. Satu-satunya konsistensi yang mereka punya adalah bahwa mereka selalu berjuang untuk kepentingan diri maupun kelompoknya sendiri. Salah persepsi tentang perjuangan inilah yang membuat rakyat tidak lagi percaya kepada mereka.

Saya hanya bisa berharap sekaligus terus berusaha dengan apa yang saya miliki bahwa mereka bisa kembali pada prinsip, kekuaasan yang sejati adalah kejernihan hati nurani, sambil sekali lagi mencantumkan iklan, DICARI: PEMIMPIN YANG PUNYA KARAKTER!

Menjadi Beriman secara Humanis?

Menjadi Beriman secara Humanis?

Banyak orang berpendapat bahwa menjadi seorang humanis adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ‘menjadi humanis’? Apakah itu berarti menjadikan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sebagai pusat yang paling berharga dan menjadi tolok ukur yang utama?

Kaum Sofis, yang hidup di jaman Sokrates di Yunani beberapa abad sebelum Masehi, pernah menulis sebuah argumen yang menjelaskan hal ini. Argumen itu bunyinya begini, “manusia adalah tolok ukur bagi segala sesuatu, baik sehingga ia menjadi baik, ataupun buruk sehingga itu disebut sebagai buruk.”

Akan tetapi, sungguhkah manusia dapat menjadi tolok ukur dari segala sesuatu, seperti yang dirumuskan oleh kaum sofis itu? Bagaimana dengan pertimbangan lainnya, seperti Tuhan misalnya? Dengan kata lain, dapatkah kita menjadi seorang humanis dan seorang yang beriman kepada Tuhan sekaligus?

Sekilas, dua hal ini memang tampak kontradiktif. Menjadi humanis berarti kita menempatkan manusia sebagai tolok ukur dan pusat penilaian. Sementara, seorang yang beriman kepada Tuhan, yakni seorang teis, menjadikan ajaran Tuhan, yang tercantum di dalam suatu agama tertentu, sebagai tolok ukur dan pusat penilaiannya.

Di dalam paham humanisme, manusia memiliki tempat yang sangat penting. Dia adalah pusat , dan semuanya berada dalam posisi subordinat jika dibandingkan dengan manusia. Tolok ukur dari suatu tindakan adalah, seberapa jauh tindakan tersebut membawa dampak baik bagi perkembangan dan kebahagiaan manusia.

Di dalam paham teisme, Tuhan dan hukum-hukum Nya adalah pusat dan tolok ukur utama. Namun, karena Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita, ajaranNya biasa dirumuskan di dalam agama. Seringkali, dalam penerapannya, teisme cenderung mengorbankan manusia individual demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan, yang tercantum di dalam suatu agama tertentu.

Keduanya tampak berbeda. Akan tetapi, adakah titik singgung di antara keduanya? Ataukah keduanya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, sehingga tidaklah mungkin orang bisa menganut keduanya tanpa terjatuh ke dalam inkonsistensi?

Mungkin, di agama-agama tertentu, di mana setiap individu melebur menjadi bagian dari komunitas, dan taat mutlak pada ajaran agamanya tanpa penilaian kritis, keduanya tidak bisa disandingkan tanpa terjatuh ke dalam inkonsistensi. Suatu agama, yang memaksakan ajaran-ajarannya, yang tentunya dengan klaim bahwa ajaran mereka berasal dari Tuhan, secara otoriter, cenderung melenyapkan individu di dalam dogma komunitasnya.

Dalam arti tertentu, hal semacam itu adalah suatu penindasan, yakni pelenyapan kebebasan dan daya kreatif manusia atas nama ajaran atau dogma otoriter tertentu. Dalam arti ini, saya merasa yakin bahwa penganut agamanya akan cenderung tidak humanis, karena mereka taat buta pada ajaran ‘tuhan’, yang mungkin lebih merupakan ajaran sekelompok elit religius tertentu.

Dalam agama seperti ini, manusia mudah sekali dikorbankan demi cita-cita luhur suatu hukum ‘tuhan’ tertentu. Pada titik ini, kita tentunya bisa bersikap kritis, ‘tuhan’ siapakah yang dimaksud? Dan jika hukum ‘tuhan’ itu dipatuhi, pihak-pihak manakah yang akan diuntungkan?

Dan jika ada yang diuntungkan secara berat sebelah, maka pasti ada yang dirugikan. Lalu, apakah kita dapat menerima adanya korban, karena ketidakadilan yang telah inheren di dalam cara beragama semacam itu? Pandangan ini tentunya sama sekali tidak humanis.

Di sisi lain, pada agama-agama tertentu, hukum-hukum ‘tuhan’ justru digunakan untuk mendorong kebebasan serta proses kreatif manusia. Yang menjadi pusat dan tolok ukur tetap ajaran ‘tuhan’, tetapi semuanya difokuskan untuk bagaimana membuat manusia menjadi lebih berkembang sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang ditugaskan untuk merawat dan membangun seluruh ciptaanNya. Apakah agama semacam ini bisa kita kategorikan sebagai agama yang humanis?

Apakah, dalam konteks kedua, menjadi seorang humanis dan sekaligus seorang beriman adalah sebentuk kontradiksi internal? Atau, pada tataran praktis, apakah menjadi seorang humanis sekaligus seorang yang beriman kepada Tuhan adalah sebentuk inkonsistensi?

Jika kita menggunakan pola ajaran agama yang mengklaim dirinya sebagai penerapan hukum-hukum Tuhan secara otoriter, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang humanis, karena kebebasan kita dilenyapkan, dan kita tidak lebih dari robot yang patuh apa kata pemiliknya. Daya kritis dimusnahkan, perbedaan pendapat dibungkam, yang kesemuanya secara perlahan tapi pasti akan membawa kehancuran bagi agama itu sendiri.

Akan tetapi, jika kita menggunakan pola kedua, di mana agama dan ajaran-ajaran Tuhan justru diterapkan untuk menjamin kebahagiaan dan perkembangan manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, serta membantu manusia memelihara alam dan mengembangkannya, maka ya!, kita bisa menjadi seorang yang beriman sekaligus seorang humanis. Pada level ini, kedua hal di atas, yakni humanisme dan teisme, tidakah perlu dipertentangkan.

Pada akhirnya, kita bisa menjadi seorang humanis tanpa perlu “membunuh Tuhan” (Nietzsche) toh….

Filsafat Fragmentaris, sebuah Kritik

Filsafat Fragmentaris atau
Fragmen-fragmen Filsafat?
Kritik Terhadap Filsafat Fragmentaris

Dunia filsafat memang ‘dunia pertanyaan’. Bahkan, sampai sekarang, definisi atas filsafat itu sendiri pun pun masih juga menjadi pertanyaan yang belum, dan tak akan pernah, selesai dijawab.

Buku Dr. F. Budi Hardiman yang berjudul Filsafat Fragmentaris ini dapat ditempatkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar yang masih menghantui para filsuf tersebut, yakni apa sesungguhnya yang dimaksud dengan filsafat, dan mengapa artinya menjadi seperti itu.

“Menurut pengertian yang terkandung di dalamnya”, demikian tulis Budi Hardiman, “filsafat (philosophia) adalah cinta (philia) kebijaksanaan (sophia).” (hal. 13) Dan orang yang berfilsafat, atau filsuf, adalah orang yang mencintai kebijaksanaan, yakni orang yang belum memiliki kebijaksanaan, tetapi orang yang sedang berupaya mencari kebijaksanaan.

Artinya, filsafat adalah sebuah proses pencarian yang tidak pernah berakhir, yakni suatu fragmen yang pada dirinya sendiri tidak, dan tidak akan pernah, utuh. “Tugas filsafat’, demikian tulisnya lagi, “adalah menemukan hakekat segala sesuatu, namun apa yang disebut hakekat itu tidak pernah dapat dideskripsikan sebagaimana adanya.” (hal. 14)

Itulah argumen inti yang ingin ditawarkan Budi Hardiman melalui buku ini. Dengan penjabaran yang lugas, tajam, dan otoritatif, ia menjabarkan argumennya tersebut pada bagian pendahuluan.

Akan tetapi, apakah judul tersebut tepat untuk buku yang pada hakekatnya merupakan kumpulan tulisan pengarang yang pernah dimuat di berbagai media tersebut? Marilah kita uji argumen tersebut dihadapan ‘pengadilan akal budi’ yang bebas dan terbuka.

Fragmen-fragmen Filsafat?

Seperti dikatakan sebelumnya, buku Filsafat Fragmentaris adalah sebuah kumpulan tulisan pengarang yang pernah dipublikasikan di berbagai media (hal. 221-222). Budi Hardiman menulis berbagai tema, mulai dari tentang fenomenologi persepsi Maurice Merleau Ponty (hal. 35), pemikiran Hegel dan Kant tentang kesadaran (hal. 67), teori Estetika Walter Benjamin dan Adorno (hal.88), pemikiran Habermas tentang Demokrasi Deliberatif (hal 115), filsafat politik Carl Schmitt, filsafat politik Jacques Derrida, dan filsafat hukum.

Tentu saja, dengan gaya penulisan yang tajam, kuat, dan unik yang dimiliki Budi Hardiman, tema-tema penting di dalam filsafat tersebut digali, diolah, direfleksikan, dan dipaparkan dengan sangat baik dengan acuan pada teks-teks asli yang mungkin tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Penulis buku ini memang sangat ahli tentang tradisi filsafat Jerman, terbukti dari teks-teks asli filsuf tersebut yang digunakan sebagai acuan.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, apakah dari kumpulan tulisan filsafat semacam itu, kita bisa merumuskan suatu argumen bahwa filsafat itu pada hakekatnya bersifat fragmentaris, seperti yang dilakukan oleh Budi Hardiman, pengarang buku ini? Memang, jika dipikirkan dalam-dalam, hakekat filsafat adalah fragmentaris, dan tepat itulah yang membedakan filsafat dari ideologi dan agama yang memiliki klaim absolut atas pernyataan-pernyataannya. Itulah argumen yang juga ditawarkan oleh Budi Hardiman.

Akan tetapi, argumen terakhir ini tidak akan pernah bisa didapatkan dari sebuah kumpulan tulisan filsafat yang kemudian didaur ulang menjadi sebuah buku. Pada hemat saya, tesis bahwa filsafat pada hakekatnya bersifat fragmentaris haruslah dijabarkan lebih jauh dengan mengolahnya dari bab per bab dengan mendetil, barulah kesimpulan atau argumen utama buku ini memperoleh keabsahannya, dan bukan dengan kumpulan tulisan-tulisan filsafat yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya.

Alasan inilah yang mendorong saya untuk berargumen, bahwa judul yang tepat untuk buku ini bukanlah Filsafat Fragmentaris, seperti yang diberikan oleh pengarang, melainkan Fragmen-fragmen Filsafat, yakni potongan-potongan refleksi filsafat yang menjangkau berbagai tema dan kemudian disatukan dalam satu buku. Rupanya, ketika berdiskusi di Teater Utan Kayu April 2007 lalu, Rm Sudarminta, kolega pengarang buku ini di STF Driyarkara, memiliki argumen yang serupa dengan saya, sehingga beliau menanyakan itu, ketika diskusi sedang berjalan.

Mengapa lebih tepat disebut sebagai fragmen-fragmen filsafat? Yah, fragmen itu sendiri adalah suatu potongan, suatu pecahan, dan tulisan di dalam buku ini sebenarnya merupakan potongan-potongan penting di dalam sejarah filsafat yang memang layak untuk disimak dan direfleksikan lebih jauh.

Akan tetapi, tesis bahwa filsafat itu pada hakekatnya bersifat fragmentaris adalah tesis yang, pada hemat saya, terburu-buru untuk dirumuskan, dan terkesan agak dipaksakan untuk buku ini. Jika dibahasakan secara ketat, dari potongan-potongan refleksi di dalam bidang filsafat, kita tidak akan pernah bisa mengambil kesimpulan yang bersifat ontologis, atau mendasar, tentang hakekat filsafat itu sendiri.

Suatu ‘Eksperimen’ Berpikif Filosofis


Saya sendiri berpendapat bahwa buku ini lebih tepat disebut sebagai sebuah ‘eksperimen’ di dalam berpikir filosofis, terutama karena memang yang disajikan di dalam buku ini adalah potongan dari ekperimen berpikir Budi Hardiman tentang berbagai tema yang penting dan menarik di dalam sejarah filsafat barat.

Lepas dari argumen yang saya ajukan ini, buku Filsafat Fragmentaris tetaplah layak disambut oleh para peminat filsafat dan siapapun yang tertantang untuk berpikir orisinil-filosofis tentang tema-tema yang dekat dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Buku untuk siapapun yang berani berpikir orisinil….

Reza Antonius Alexander Wattimena

Teman, Teruslah Bercerita!

Resensi Buku Antonius Sumarwan SJ, Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah tragis Tapol ’65 dan upaya rekonsiliasi, Yogyakarta, Kanisius, 2007. 408 halaman
Contoh buku bisa didapatkan dari penerbit Kanisius

Teman, Teruslah Bercerita!

“Marilah kita terus berkisah”, demikian tulis Elie Wiesel, “semua yang lain bisa menunggu. Marilah kita berkisah- itulah tugas utama kita.. sehingga kita ingat betapa rapuh manusia ketika berhadapan dengan kejahatan yang mengepung dari berbagai penjuru. Marilah kita berkisah sehingga para eksekutor tidak dibiarkan menjadi pemilik kata terakhir. Kata terakhir adalah milik korban. Terserah pada para saksi untuk menangkapnya, membentuknya, menyebarkannya, … dan mengkomunikasikannya kepada yang lain.” (hal. 380)

Itulah yang kiranya dilakukan Antonius Sumarwan bersama beberapa temannya di dalam buku Menyeberangi Sungai Air Mata, Kisah Tragis Tapol ’65 dan Upaya Rekonsiliasi. Suatu buku yang dengan detil mendeskripsikan sekaligus mengajukan analisis terhadap pengalaman korban peristiwa negatif pasca G30S/1965.

Memang, salah satu tindakan yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah menghadapi trauma masa lalu yang pernah mencengkramnya, memasungnya, dan membuat dia seolah-olah menjadi tak berdaya lagi. Walaupun sulit dan penuh dengan duri, hal ini tetaplah mutlak diperlukan, karena hanya dengan dihadapilah suatu trauma akibat peristiwa negatif di masa lalu bisa direlakan.

Analisis yang Terlibat

Satu pendekatan yang menurut saya istimewa di dalam buku ini adalah bahwa Sumarwan menuliskan pengalaman korban, menganalisisnya, menulis refleksi pribadinya, dan mengajukan tuntutan etis moral atas semuanya itu dengan gaya yang sangat indah, lentur, lincah, dan seolah dekat dengan kita. Memang, bukan argumentasi yang ketat dan analisis yang rigor yang ingin dicapai penulis disini, tetapi kemampuan untuk menyentuh hati pembaca untuk mau ambil bagian dari perjuangan yang panjang dan berat, tetapi mutlak harus dilakukan. (hal. 11).

Seperti yang ditulis St. Sunardi di dalam pengantarnya, “buku ini menawarkan penulisan ulang sejarah atau kisah tidak secara kering, melainkan dengan keterlibatan penuh.” (ibid). Keterlibatan yang terkadang mengundang tangis dan penyesalan, tetapi merupakan pintu gerbang pembuka ke arah rekonsiliasi dan tanggung jawab yang tidak bisa ditawar menawar lagi.

Singkatnya, buku ini mengajak kita untuk bercerita. Bercerita mengungkap apa yang pernah terjadi namun, baik sengaja ataupun tidak, dilupakan begitu saja. Bercerita tentang apa? Tentang siapa?

Sebut saja namanya, Christina Sumarmiyati, Tin Wartinah, Surati yang salah ciduk, Cokrowiyono si kepala dusun, dan semua orang yang hidupnya pernah dalam satu titik aliran sungai sejarah disiksa oleh ketidakadilan rezim dan tuduhan politis yang tak manusiawi. Cerita mereka-mereka yang hampir tidak bisa melawan, ketika harus berhadapan dengan peristiwa yang sedikit pun tidak mereka kehendaki dan bayangkan akan pernah terjadi pada mereka. (hal. 55-159).

Ya, cerita para korban yang ditangkap, disiksa, dihukum tanpa pengadilan, dicap sebagai ‘setan’, dan hampir tak ada satupun upaya nyata untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka yang terinjak-injak oleh tangan berdarah rezim yang tak berperkemanusiaan. Membaca buku ini, saya jadi teringat refleksi Immanuel Kant, salah satu filsuf terbesar sepanjang sejarah filsafat, tentang filsafat moral.

Kant pernah menulis bahwa “bertindaklah selalu sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan manusia, baik dalam dirimu, maupun dalam diri segenap orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan, dan tak pernah semata-mata sebagai sarana” (Kant, Metaphysics of Morals, hal. 36). Artinya, setiap orang, siapapun dia, apapun latarbelakangnya, harus dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak pernah boleh digunakan sebagai alat bagi tujuan lain di luar orang itu sendiri.

Membaca buku tulisan Sumarwan ini, dan membandingkannya dengan kutipan yang langsung saya ambil dari tulisan Kant tersebut, hati saya jadi teriris rasanya. Narasi yang ada di dalam buku ini merupakan tanda bahwa kita selama ini masih memandang manusia sebagai alat untuk pencapaian kekuasaan, alat pembenaran tindakan kejam, sebagai alat untuk melanggengkan otoritas yang sebenarnya tidak sah, dan tidak pernah boleh menjadi sah selama darah dan daging manusia adalah harga yang harus dibayar.

Penderitaan tidak boleh pernah menjadi Trauma!

Akan tetapi, janganlah kita terlarut dan terjebak dalam retorika penderitaan dan trauma negatif yang mungkin tidak ada ujungnya ini. “Sahabatku”, demikian tulis Sumarwan, “catatan ini tidak kumaksudkan untuk membawamu larut di dalam kesedihan” (hal. 207), tetapi mengajak kita untuk berjuang dengan hati, pikiran, kaki dan tangan kita untuk menjawab harapan para korban, mendampingi, dan berjuang untuk mereka.

Sumarwan mengajak kita untuk berani berharap menghadapi tantangan yang menghalangi di dalam proses perjuangan mengungkap kebenaran dan mewujudkan cita-cita rekonsiliasi serta akuntabilitas atas semua peristiwa pelanggaran HAM, terutama korban ’65. Namun, api di dalam dada haruslah tetap berkobar dan dijaga nyalanya dengan terus menerus tanpa kenal lelah menceritakan kisah-kisah korban yang terlupakan (hal. 380). Harapan indah yang butuh terus direalisasikan oleh kita semua, pembacanya.

Reza Antonius Alexander Wattimena
Peminat HAM

Amal atau Solidaritas?

Amal atau Solidaritas?

Dalam realitas, orang selalu lahir dalam keadaan berbeda. Keadaan yang berbeda itu menentukan bagaimana nasibnya di kemudian hari.

Akan tetapi, perbedaan itu bukanlah karena kehendak sendiri. Salah siapakah, jika anak tukang becak tak dapat bersekolah atau anak seorang pedagang kecil telah menjadi pekerja seks komersial, karena ia tak mampu membayar uang pendidikan?

Agama mengajarkan kita bahwa setiap orang harus menanggung dosa pribadinya sendiri. Refleksi ilmu-ilmu sosial telah membuat kita semakin menyadari, bahwa dosa sosial seringkali ditanggung bersama, dan seringkali justru ditanggung oleh orang-orang yang tidak melakukannya.

Pada titik inilah solidaritas dibutuhkan. Solidaritas adalah komitmen terhadap nasib orang ataupun kelompok lain.

Jika dirumuskan secara singkat, solidaritas menjadi suatu tuntutan mutlak, karena adanya perbedaan yang tak terhindarkan. Tentu saja agak berlebihan, jika kita mengembalikan semua masalah pada konteks sosial-ekonomi, karena intelegensi, watak, semangat kerja, pandangan tentang masa depan, sikap terhadap waktu juga akan menentukan apakah seseorang, atau sekelompok orang, akan berhasil atau tidak.

Akan tetapi, jelas juga bahwa orang dengan intelejensi yang kurang lebih setingkat, dengan kepribadian yang mungkin lebih lemah, dengan watak yang lebih payah, seseorang dengan basis sosial ekonomi yang lebih baik akan lebih cepat melesat, jika dibandingkan dengan saingannya yang tidak didukung dengan basis sosial ekonomi yang sama (Kleden, 1988)

Adanya perbedaan pada hampir semua level kehidupan sosial manusia, yakni mulai dari lingkungan RT/RW sampai ke upaya pemerataan kemakmuran antarbangsa, merupakan suatu bukti bahwa perbedaan nasib ataupun keberuntungan bukanlah suatu gejala yang bersifat kebetulan, apalagi alamiah. Pada titik ini wajarlah jika kita mengajukan pertanyaan, mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi, dan tidak alamiah?

Di level internasional, negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya, dikategorikan sebagai negara-negara dunia ketiga. Sementara, negara-negara industri maju dikategorikan sebagai negara dunia pertama.

Negara-negara industri maju, terutama yang menerapkan kebijakan welfare state (negara kesejahteraan), menetapkan aturan bahwa negara harus membiayai orang-orang yang tidak bekerja. Alasannya, sumber daya dan kekayaan yang ada di dalam setiap negara pada dasarnya adalah terbatas, bahkan sumber daya di dalam bumi kita juga terbatas.

Oleh karena itu, jika ada sekelompok orang yang hidup lebih makmur, hal itu mungkin terjadi, karena ada sekelompok lain yang hidup dengan cara yang kurang, bahkan, tidak makmur. Jika dianalogikan sebagai sebuah kue, seseorang mendapatkan potongan kue lebih besar, hanya karena ada orang lain yang mendapatkan potongan lebih kecil.

Jika dikatakan secara singkat, kemakmuran suatu golongan seringkali dimungkinkan dan “dibiayai” oleh ketidakmakmuran golongan lain.

Argumentasi ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara welfare state menerapkan kebijakan pajak lebih tinggi kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi untuk membiayai kehidupan orang-orang yang tidak bekerja, atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pertanyaan kemudian, apakah solidaritas semacam itu adalah suatu bentuk amal? Dengan kata lain, apakah sikap kita terhadap golongan lain yang tidak mampu adalah suatu bentuk amal atau solidaritas?

Pernak Pernik Kekuasaan

i-heart-god.com

Pernak Pernik Kekuasaan

Hidup memang aneh. Jadi penguasa susah, karena banyak tanggung jawab yang harus dipikirkan. Jadi orang yang tidak berkuasa juga susah, karena tidak pernah bisa memutuskan diri, tetapi selalu disuruh-suruh.

Jadi wajarlah saya mulai tulisan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, “Mana yang lebih baik, menjadi penguasa, atau berada di bawah kekuasaan?” Pertanyaan itu tidak datang bagaikan petir dari langit, tetapi dari pengalaman sehari-hari.

Jika pertanyaan tersebut diajukan pada seorang sufi, tentunya ia akan menjawab. “berada di bawah kekuasaan.” Kita pun bertanya, “mengapa?”

“Orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain selalu diberi tahu bahwa ia salah, lepas dari apakah ia sungguh-sungguh bersalah atau tidak. Ini memberikanya suatu kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri dengan menelaah dirinya sendiri, karena mungkin saja ia memang bersalah.”

“Akan tetapi, orang yang berkuasa hampir selalu membayangkan bahwa dirinya benar, sehingga ia hampir tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri.” (GM, 1980)

Yah, jawaban yang bagus memang. Mungkin itupula sebabnya, mengapa orang yang berada di bawah kekuasan orang lain kelak akan menjadi penguasa, dan para penguasa akan kembali menjadi orang yang dikuasai.

Hegel, seorang filsuf Jerman pada abad ke-19, pernah menulis tentang dialektika tuan dan budak. Intinya sederhana, bahwa budak akan menjadi tuan, karena ia menggunakan akal budinya untuk bekerja. Sementara, tuan akan menjadi budak, karena ia malas menggunakan akal budinya, dan hidup berleha-leha.

Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu

Tidak Niscaya

Ternyata, tidak ada kepastian bahwa orang yang dikuasai suatu saat akan menjadi penguasa. Dan juga tidak ada kepastian, bahwa sang penguasa nantinya akan menjadi orang yang dikuasai.

Akan tetapi hampir selalu pasti, bahwa ketika sang penguasa turun, seorang menteri atau bawahan penguasa tersebut juga turun. Jadi, logikanya terbalik sebenarnya. Sang bawahan tidak jadi penguasa, tetapi malah ikut turun bersama penguasa yang turun takhta.

Misalnya, anda adalah seorang CEO perusahaan besar. Menarik membayangkan bahwa suatu saat, anda akan turun dari jabatan tersebut, dan menjadi orang biasa. Mungkin, saat itu adalah saat yang paling tepat bagi anda untuk memperbaiki dan menelaah kembali diri anda sendiri.

Yah, hidup memang susah, tetapi hidup juga menyenangkan, karena kita bisa belajar langsung dari hidup itu sendiri. Gerak perubahan penguasa menjadi yang dikuasai, atau yang dikuasai menjadi penguasa, sebenarnya juga merupakan sebuah proses belajar.

Oleh sebab itu, janganlah hanya mau menelaah dan memperbaiki diri hanya kalau sedang tidak berkuasa. Atau dikatakan sebaliknya, kalau sedang berkuasa janganlah terlalu terlena, sehingga jadi lupa diri.

Perubahan Paradigma

Mungkin itu pula sebabnya teori demokrasi modern sangat menekankan fungsi kontrol terhadap presidennya, terutama supaya penguasa bisa ‘menelaah dirinya sendiri’. Akan tetapi, fungsi kontrol tersebut janganlah diharapkan datang dari kehendak baik sang penguasa itu, karena harapan itu akan jadi sia-sia.

Kritik dan teguran langsung terhadap penguasa bisa berperan penting disini. Dan harus diingat, jika kita dikritik atau ditegur, bukan berarti kita dikuasai. Dan sebaliknya, jika kita mengkritik atau menegur, bukan berarti kita menguasai.

Konon, Napoleon tidak mau dikritik secara publik. Ia hanya mau menerima kritik yang ditujukan langsung secara pribadi kepadanya. Yah, kritik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu memang tidak banyak gunanya, karena hanya berguna bagi sedikit orang.

Padahal, seperti yang ditulis Goenawan Mohamad lebih dari 15 tahun yang lalu, “orang lain yang dapat memanfaatkan suatu kritik terhadap Napoleon,… mungkin dapat menjadi napoleon berikutnya.” (GM, 1980)

Yah, jadi jangan malu dikritik, karena kritik memberikan kesempatan pada kita untuk menelaah dan memperbaiki diri. Juga, jangan malu untuk dikritik secara publik, karena berarti banyak orang yang dapat belajar dari kritik tersebut. Jadi ga ada ruginya toh..

Pernak Pernik Kekuasaan

Kekuasaan, seperti hampir segala sesuatu di dunia ini, juga membutuhkan aksesoris tambahan. Aksesoris tambahan itu bisa macam-macam, bisa semakin memperburuk wajah kekuasaan, atau justru mempercantiknya.

Tentunya, kita ingin kekuasaan yang kita miliki ataupun yang menguasai kita berwajah cantik dong. Kita tidak mau diperintah oleh sosok kekuasaan yang bikin ngeri, kita juga ingin agar orang lain mengenang kita sebagai penguasa yang cantik.

Nah, supaya cantik, kekuasaan harus didandani dengan kritik. Kritiklah dandanan yang paling memadai untuk kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut tidak menyeramkan dan jelek, tetapi ramah dan simpatik.***

Saya banyak terinspirasi dari karya Goenawan Mohamad

Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya

Fanatisme dan Kebutuhan untuk Percaya

Google Images

Fanatisme dan Kebutuhan untuk Percaya

Oleh: REZA A.A WATTIMENA

Banyak pemikir sampai pada kesimpulan bahwa fanatisme merupakan buah dari kegagapan seseorang ataupun suatu kelompok dalam menghadapi modernitas. Modernitas, terutama dengan semangat pro kemajuannya, serta penghargaanya yang luar biasa besar pada prestasi individu, dianggap dapat merusak tatanan yang telah terbentuk harmonis sebelumnya. Analisis seperti itu tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah.

Mengapa begitu? Karena, akar-akar dari fanatisme tidak hanya ditemukan di luar diri manusia, yakni melalui fenomen modernitas, tetapi juga didalam diri manusia, yakni merupakan salah salah modus mengadanya (mode of being). Sesuatu yang disebut oleh banyak orang awam sebagai ‘kodrat’.

Nietzsche, filsuf Jerman yang hidup lebih dari satu abad yang lalu, pernah menulis, “Dalam diri seseorang, yang dibutuhkan adalah kepercayaan untuk berkembang, keinginan akan elemen yang stabil dan tak tergoyahkan, sehingga orang bisa menyandarkan dirinya.” Dia juga menambahkan, “Kebutuhan akan sandaran tak tergoyahkan itu adalah tanda kekuatan orang tersebut, atau mungkin juga tanda kelemahannya.”

Setiap kepercayaan selalu mengandaikan adanya sesuatu, yakni kebutuhan untuk percaya itu sendiri. Kebutuhan semacam inilah yang membeli rasa stabil, memberi juga rasa bersandar kepada sesuatu yang dipercayai.

Kebutuhan Untuk Percaya dan Fanatisme

Nietzsche sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, bahwa hubungan antara isi kepercayaan dan kebutuhan akan percaya didalam dirinya akan menjadi tanda kekuatan ataupun kelemahan seseorang. Dalam konteks ini, ia sebenarnya ingin menekankan kebutuhan untuk percaya sebagai tanda kelemahan, karena manusia kuat dan bebas, yang sering ia agung-agungkan sebagai übermensch, akan mampu mengambil jarak terhadap kebutuhan untuk percaya ini.

Bagaimana mekanisme kepercayaan bisa terjadi? Yang biasa terjadi, kita sering mengkaitkan antara isi kepercayaan disatu sisi, dan subyek yang percaya disisi lain. Kepercayaan dianggap sebagai hasil relasi antara subyek yang percaya, yakni manusianya, dengan isi kepercayaan diluar dirinya. Dengan demikian, semakin subyek secara kuantitatif mengetahui banyak isi kepercayaan, semakin ia tidak terikat kepada salah satu kepercayaan.

Jika begitu, fanatisme pun dapat dihindari. Apa arti fanatisme disini? Fanatisme biasa dimengerti sebagai pihak yang secara kuantitatif memiliki sedikit pengetahuan tentang isi kepercayaan. Karena sempitnya pengetahuan, maka ia menjadi fanatik.

Apakah analisis seperti itu benar? Masalahnya adalah, bahwa relasi antara subyek dengan banyak isi kepercayaan tersebut tidaklah mampu menjelaskan apa yang terjadi. Dengan kata lain, realitas berbeda dari analisa.

Ada banyak orang yang secara formal pendidikan dan wawasannya tentang berbagi isi kepercayaan sangatlah luas. Perkenalan dan pemahamannya tentang berbagai agama dan ideologi membuatnya secara kuantitatif memiliki pengetahuan tentang isi kepercayaan yang banyak. Walaupun begitu, orang ini tidaklah secara otomatis menjadi tidak fanatik.

Pengetahuan umum, bahwa jika orang yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman luas akan bisa membantu orang untuk bisa merelatifkan berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandangnya sendiri, tidaklah selalu terjadi. Orang modern yang berpendidikan tinggi justru banyak yang fanatik.

Sebaliknya, relativisme dan sikap yang agak longgar dihadapan macam-macam isme ataupun agama justru banyak ditemukan dikalangan orang yang tidak banyak melihat dunia, tidak membaca koran, ataupun tidak membaca buku-buku para pemikir. Orang-orang yang tinggal di desa tidak harus melulu menjadi fanatik, hanya karena pengetahuan tentang isi kepercayaan mereka lebih rendah daripada orang-orang yang tinggal di kota.

Dengan demikian, pendapat, bahwa peningkatan kuantitas isi kepercayaan akan membantu orang keluar dari cangkang fanatismenya ke posisi yang lebih longgar, ternyata tidak selalu berlaku.

Semakin Global justru Semakin Lokal

Saya berjumpa dengan puluhan mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dalam perjumpaan itu, saya bertemu dengan banyak intelektual muda kita yang justru menjadi semakin fanatik, ketika mereka berhadapan dengan keluasan dunia dan kebebasan di Eropa.

Pada titik ini, analisis Herry Priyono mungkin bisa berbunyi, bahwa semakin mengglobal gerak dunia ini, semakin orang kuat mencari akar-akar lokalnya. Mahasiswa Indonesia tersebut menjadi fanatik sebagai orang Indonesia, dan menutup diri dari orang-orang Barat, tidak mau belajar dari kemampuan mereka hidup didalam berbagai macam ideologi dan agama, dan bahkan terkadang meremehkan mereka.

Ditengah luasnya pilihan, mereka justru lebih suka berkumpul mencari yang sama dengan mereka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah wawasan intelektual mereka bisa terbuka lebar dengan berbagai wacana berpikir canggih di dunia Barat sana? Bukankah mereka seharusnya tidak menjadi fanatik.

Fanatisme sebagai Tanda Lemahnya Kehendak

Mungkin, analisis bahwa mereka mengalami kegagapan menghadapi modernitas memiliki dimensi kebenarannya sendiri. Akan tetapi, Nietzsche menawarkan sudut pandang yang berbeda dan sangat menarik tentang hal ini.

Bagi Nietzsche, fanatisme ataupun sikap longgar berhadapan dengan sebuah isi kepercayaan lebih ditentukan oleh kualitas mekanisme kebutuhan untuk percaya, yang ada di dalam diri individu itu sendiri, dan bukan oleh jumlah kuantitas isi kepercayaan yang diketahuinya. Investasi psikologis seseorang atas apa yang ia percayai, itulah yang menentukan apakah ia menjadi fanatik atau tidak.

Soalnya bukan pada jumlah atau kuantitas isi kepercayaan yang berada di luar subyek, melainkan kualitas kehendak untuk percaya yang ada didalam subyek tersebut. Kental cairnya intensitas kebutuhan untuk percaya mencerminkan kualitas kehendak seseorang, yakni apakah kehendak orang tersebut kuat, atau sebaliknya, lemah.

Semakin lemah kualitas kehendak seseorang, sehingga kebutuhan untuk percayanya semakin besar, maka kuantitas sedikit atau banyaknya isi kepercayaan yang diketahuinya tidak akan berpengaruh atas fanatisme mati-matian, yang mungkin muncul dari individu semacam itu. (S. Wibowo, 2004). Tidaklah heran jika kita menemukan seorang Doktor lulusan Universitas terkenal di luar negeri menjadi seorang fanatik. Ia tidak hanya gagap dalam menghadapi modernitas, tetapi juga lemah dalam kehendak.

 

Penulis adalah Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya

Menjadi Beriman secara Humanis?

Menjadi Beriman secara Humanis?

Banyak orang berpendapat bahwa menjadi seorang humanis adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ‘menjadi humanis’? Apakah itu berarti menjadikan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sebagai pusat yang paling berharga dan menjadi tolok ukur yang utama?

Kaum Sofis, yang hidup di jaman Sokrates di Yunani beberapa abad sebelum Masehi, pernah menulis sebuah argumen yang menjelaskan hal ini. Argumen itu bunyinya begini, “manusia adalah tolok ukur bagi segala sesuatu, baik sehingga ia menjadi baik, ataupun buruk sehingga itu disebut sebagai buruk.”

Akan tetapi, sungguhkah manusia dapat menjadi tolok ukur dari segala sesuatu, seperti yang dirumuskan oleh kaum sofis itu? Bagaimana dengan pertimbangan lainnya, seperti Tuhan misalnya? Dengan kata lain, dapatkah kita menjadi seorang humanis dan seorang yang beriman kepada Tuhan sekaligus?

Sekilas, dua hal ini memang tampak kontradiktif. Menjadi humanis berarti kita menempatkan manusia sebagai tolok ukur dan pusat penilaian. Sementara, seorang yang beriman kepada Tuhan, yakni seorang teis, menjadikan ajaran Tuhan, yang tercantum di dalam suatu agama tertentu, sebagai tolok ukur dan pusat penilaiannya.

Di dalam paham humanisme, manusia memiliki tempat yang sangat penting. Dia adalah pusat , dan semuanya berada dalam posisi subordinat jika dibandingkan dengan manusia. Tolok ukur dari suatu tindakan adalah, seberapa jauh tindakan tersebut membawa dampak baik bagi perkembangan dan kebahagiaan manusia.

Di dalam paham teisme, Tuhan dan hukum-hukum Nya adalah pusat dan tolok ukur utama. Namun, karena Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita, ajaranNya biasa dirumuskan di dalam agama. Seringkali, dalam penerapannya, teisme cenderung mengorbankan manusia individual demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan, yang tercantum di dalam suatu agama tertentu.

Keduanya tampak berbeda. Akan tetapi, adakah titik singgung di antara keduanya? Ataukah keduanya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, sehingga tidaklah mungkin orang bisa menganut keduanya tanpa terjatuh ke dalam inkonsistensi?

Mungkin, di agama-agama tertentu, di mana setiap individu melebur menjadi bagian dari komunitas, dan taat mutlak pada ajaran agamanya tanpa penilaian kritis, keduanya tidak bisa disandingkan tanpa terjatuh ke dalam inkonsistensi. Suatu agama, yang memaksakan ajaran-ajarannya, yang tentunya dengan klaim bahwa ajaran mereka berasal dari Tuhan, secara otoriter, cenderung melenyapkan individu di dalam dogma komunitasnya.

Dalam arti tertentu, hal semacam itu adalah suatu penindasan, yakni pelenyapan kebebasan dan daya kreatif manusia atas nama ajaran atau dogma otoriter tertentu. Dalam arti ini, saya merasa yakin bahwa penganut agamanya akan cenderung tidak humanis, karena mereka taat buta pada ajaran ‘tuhan’, yang mungkin lebih merupakan ajaran sekelompok elit religius tertentu.

Dalam agama seperti ini, manusia mudah sekali dikorbankan demi cita-cita luhur suatu hukum ‘tuhan’ tertentu. Pada titik ini, kita tentunya bisa bersikap kritis, ‘tuhan’ siapakah yang dimaksud? Dan jika hukum ‘tuhan’ itu dipatuhi, pihak-pihak manakah yang akan diuntungkan?

Dan jika ada yang diuntungkan secara berat sebelah, maka pasti ada yang dirugikan. Lalu, apakah kita dapat menerima adanya korban, karena ketidakadilan yang telah inheren di dalam cara beragama semacam itu? Pandangan ini tentunya sama sekali tidak humanis.

Di sisi lain, pada agama-agama tertentu, hukum-hukum ‘tuhan’ justru digunakan untuk mendorong kebebasan serta proses kreatif manusia. Yang menjadi pusat dan tolok ukur tetap ajaran ‘tuhan’, tetapi semuanya difokuskan untuk bagaimana membuat manusia menjadi lebih berkembang sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang ditugaskan untuk merawat dan membangun seluruh ciptaanNya. Apakah agama semacam ini bisa kita kategorikan sebagai agama yang humanis?

Apakah, dalam konteks kedua, menjadi seorang humanis dan sekaligus seorang beriman adalah sebentuk kontradiksi internal? Atau, pada tataran praktis, apakah menjadi seorang humanis sekaligus seorang yang beriman kepada Tuhan adalah sebentuk inkonsistensi?

Jika kita menggunakan pola ajaran agama yang mengklaim dirinya sebagai penerapan hukum-hukum Tuhan secara otoriter, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang humanis, karena kebebasan kita dilenyapkan, dan kita tidak lebih dari robot yang patuh apa kata pemiliknya. Daya kritis dimusnahkan, perbedaan pendapat dibungkam, yang kesemuanya secara perlahan tapi pasti akan membawa kehancuran bagi agama itu sendiri.

Akan tetapi, jika kita menggunakan pola kedua, di mana agama dan ajaran-ajaran Tuhan justru diterapkan untuk menjamin kebahagiaan dan perkembangan manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, serta membantu manusia memelihara alam dan mengembangkannya, maka ya!, kita bisa menjadi seorang yang beriman sekaligus seorang humanis. Pada level ini, kedua hal di atas, yakni humanisme dan teisme, tidakah perlu dipertentangkan.

Pada akhirnya, kita bisa menjadi seorang humanis tanpa perlu “membunuh Tuhan” (Nietzsche) toh….

“Hati-hati, atau Anda akan Terlindas!” Pemiskinan Global Akibat Logika Dominatif

“Hati-hati, atau Anda akan Terlindas!”
Pemiskinan Global Akibat Logika Dominatif

Slogan diatas kerap diidentikkan dengan fenomena globalisasi. Secara kasat mata, globalisasi adalah fenomen perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Akan tetapi, perkembangannya tidak sesederhana itu. Globalisasi juga menggendong kepentingan ekonomi politik di punggungnya. Ia mengintegrasikan sekaligus mendisintegrasikan dunia.

Gejala ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19. Di Indonesia, gejala globalisasi mulai terasa, ketika para pedagang Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang-pedagang Eropa maupun Gujarat.

Sampai sekarang, transaksi perdagangan tersebut masih tetap berlangsung, namun dengan skala yang semakin besar. Sisi positifnya tidak bisa dipungkiri. Peluang kerja memang semakin terbuka, karena investasi asing berdatangan dengan gencar.

Akan tetapi, tanah-tanah milik masyarakat setempat diambil alih oleh penguasa asing dengan sewa jangka panjang yang sah, ataupun secara tidak sah dengan melakukan penekanan dan pemaksaan. Masyarakat pun terusir dari tanahnya sendiri.

Sumber penghasilan utama hilang. Para pengusaha asing, untuk meraih keuntungan yang lebih besar, memperkerjakan masyarakat setempat dengan upah yang rendah.

Walaupun secara kasat mata dapat dikatakan bahwa pasar lokal terkait langsung dengan pasar global, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal tidak banyak berubah, karena pasar sepenuhnya dikuasai oleh pedagang asing yang memiliki sumber daya teknologi, alat komunikasi dan transportasi yang lebih unggul. Perubahan memang terjadi, tetapi bukan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan.

Pola Yang Abadi

Kemiskinan justru semakin membesar. Jurang antara pihak kaya dan pihak miskin pun semakin lebar. Ini ciri pertama dari logika dominatif.

Secara esensial, pola globalisasi tidak pernah berubah. Globalisasi di abad 21 ini masih menggunakan pola yang sama dengan yang terjadi di abad 19. (refleksi 20 tahun INFID, Critcism as an Expression of Love)

Diwaktu yang lalu, pasar dikuasai oleh negara-negara maju dengan kolonisasi. Dewasa ini, pasar didominasi dengan taktik yang lebih halus, yakni dengan diplomasi politik.

Jika selubung diplomasi politik tersebut disingkapkan, maka akan tampak esensinya yang tak berubah, yakni bahwa negara-negara maju berusaha menguasai dan melipatgandakan keuntungan mereka dengan cara apapun. Dalam jangka pendek, memang tercipta berbagai bentuk lapangan kerja dan peluang usaha.

Akan tetapi, keuntungan sesungguhnya hanyalah diterima oleh pihak-pihak yang telah memiliki modal untuk berkompetisi. Ini ciri kedua dari logika dominatif, yakni kemungkinan untuk kalah sebelum bertanding.
Ketidakadilan Terselubung

Dengan kata lain, keuntungan yang diraih dari proses globalisasi hanyalah dinikmati segelintir kalangan yang memiliki daya kompetitif tinggi saja. Lapisan masyarakat lainnya, yang tidak memiliki sumber daya untuk berkompetisi, tidak mendapatkan keuntungan. Pemerataan kesejahteraan tidak tercipta.

Globalisasi perlulah dilihat secara kritis, dan kalau perlu ditolak, jika tidak menyumbang pada kesejahteraan atau justru memperluas kemiskinan. Proses globalisasi dapat pula dilihat sebagai proses ‘penyatuan’ dunia di satu sisi, dan ekspansi pasar di sisi lain, dimana proses kehidupan manusia dipengaruhi secara signifikan.

Pada tahun 2000 lalu, World Development Report menyatakan dengan optimis bahwa integrasi dunia, yang terjadi akibat proses globalisasi, akan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga akan mempersempit jurang kesenjangan sosial dan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja, dan peningkatan upah riil. Di negara-negara maju, dimana sumber daya yang dibutuhkan tersedia, mungkin harapan tersebut dapat menjadi kenyataan.

Akan tetapi, sebaliknya, banyak dari negara berkembang, dengan segala keterbatasan sumber daya dan keterbelakangannya, justru berhak untuk merasa khawatir, karena integrasi dunia, yang tampaknya netral itu, tampaknya hanya memberi keuntungan negara-negara maju, terutama para pemilik modalnya saja.

Realitanya, globalisasi kerap menjadi malapetaka bagi negara-negara berkembang. Masyarakat miskin, dengan peluang yang kecil serta sumber daya yang amat terbatas, tidak dapat menikmati kemajuan yang telah dicapai. Mereka tetap tersisih, dan bahkan terjebak lebih dalam di lubang kemiskinan.

Joseph Stiglitz pernah menyatakan bahwa sistem perdagangan global pada akarnya tidaklah adil. Ia berpendapat bahwa banyak negara di dunia akan mengalami kegagalan dalam mencapai kemakmuran, dan hanya akan memberi kesejahteraan bagi beberapa kalangan saja, karena kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Salah satu sebabnya adalah, karena negara-negara berkembang menjadi “budak” dari IMF, ketika mereka menurut saja saran untuk mempercepat proses liberalisasi dan swastanisasi pasar lokal mereka. Saran IMF tersebut terbuktif salah total.

Dalam konteks Russia, saran IMF tersebut telah menciptakan krisis ekonomi yang cukup pelik disana. Di Indonesia, liberalisasi pasar yang terlalu cepat telah menciptakan fondasi ekonomi yang rentan.

Kerentanan fondasi ini mulai muncul pada dekade 80-an, terutama akibat deregulasi sektor perbankan. Ironisnya, pada tahap krisis di akhir dekade 90-an, IMF justru menganjurkan proses liberalisasi yang lebih cepat lagi di atas fondasi ekonomi yang rapuh tersebut.

Mengubah Fokus Kebijakan


Menanggapi masalah itu, Stiglitz menyarankan agar Indonesia mengubah fokus kebijakan ekonominya ke pengembangan sektor yang menjadi sumber daya utama mayoritas penduduknya, yakni pertanian. Semua kebijakan industrialisasi di Indonesia haruslah menyentuh langsung kebutuhan mayoritas penduduk yang hidup di pedesaan, yakni pertanian.

Esensi dari tesis yang disampaikan Stiglitz tersebut adalah, bahwa Indonesia haruslah mengetahui apa yang menjadi keunggulan dirinya, dan strategi apa yang harus dikembangkan, dengan berbekal pengetahuan akan keunggulan diri sendiri tersebut, untuk berkompetisi di dalam perdagangan global.

Di dalam bukunya yang berjudul In The Shadow of Globalization, Stiglitz berpendapat bahwa selama ini pemenang dari globalisasi adalah negara-negara industri maju, sementara sebagian besar negara berkembang, Indonesia termasuk di dalamnya, menjadi pihak yang kalah.

Kebebasan ekonomi yang didengung-dengungkan sebenarnya tidaklah bebas, karena kebebasan hanyalah milik dari pihak yang kuat. Kebebasan menjadi selubung dari logika dominatif, dimana pihak yang kuat bisa menindas pihak yang lemah, dan kemudian menjustifikasi tindakannya.

OECD dan WTO, sebaliknya, justru menolak analisis tersebut. Mereka berpendapat bahwa semua negara akan diuntungkan di dalam perdagangan bebas dengan caranya masing-masing.

Kecuali, negara-negara di Sahara, Afrika, yang hanya mampu mengekspor bahan baku yang nyaris belum diolah sama sekali. Sementara, negara-negara berkembang yang memiliki jumlah tenaga kerja murah akan mengalami keuntungan cepat atau lambat.

Bank Dunia, dalam studinya tentang Trade, Growth, and Poverty, melihat adanya hubungan antara keikutsertaan suatu negara di dalam pasar dunia, dan pertumbuhan ekonominya. Di banyak negara yang telah “terglobalisasi”, memang tingkat kemiskinan mengalami penurunan.

Akan tetapi, ada hambatan tertentu yang dialami negara-negara berkembang, yakni proteksi sektor agraria dari negara-negara maju anggota OECD lainnya, serta hambatan impor tekstil bagi perusahaan di dalam negeri mereka. Dengan kata lain, pasar bebas tidak berlaku di sektor-sektor yang sebenarnya merupakan keunggulan dari negara-negara berkembang.

Dititik inilah sebenarnya terobosan harus dilakukan. Jika tidak, prinsip pasar bebas sudah kehilangan kredibilitasnya sejak awal, karena tidak ada kebebasan dibaliknya. Cita-cita pemerataan global tidak akan pernah tercapai, jika mata kita buta melihat logika dominatif dibalik slogan pasar bebas, dan mungkin…. slogan demokrasi.

Individualisme, Trauma, dan “Bom Waktu”!

1.bp.blogspot.com

Fanatisme dan pembodohan melalui media massa dalam bentuk tayangan-tayangan ataupun berita-berita yang menumpulkan daya kritis masyarakat seakan menghujam kesadaran kita setiap hari. Hujaman kesadaran tersebut adalah sekaligus sebagai tanda, bahwa kejahatan dan kebodohan yang terus menerus diulang akan dianggap juga sebagai sesuatu yang biasa, ia telah menjadi banal.

Banalitas tersebut seakan juga memangkas daya kepekaan kita terhadap berbagai hal yang sebenarnya “salah” di masyarakat. Ketumpulan daya peka tersebut membuat kita akhirnya menjadi apatis dan lebih memilih untuk mengurusi ruang privat dan dapur kita pribadi, kita menjadi individualis.

Individualisme banyak dianggap sebagai salah satu gejala rasionalisasi dan birokratisasi dunia kehidupan oleh logika rasionalitas instrumental yang banyak ditemuakan didalam sistem. Akan tetapi, gejala tersebut bukanlah gejala alamiah, melainkan sebagai reaksi, karena orang tidak lagi mampu menahan gerak perubahan yang dianggap mampu mengguncang kehidupan mereka, sehingga mereka lari sembunyi didalam tempurung kehidupan pribadi mereka.

Individualisme dalam arti demikian tidaklah membuat masyarakat semakin terbuka, melainkan sebaliknya, masyarakat menjadi sedemikian tertutup. Orang tidak mau lagi turut berpartisipasi secara aktif dan bersemangat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Ruang publik pun menjadi sepi.

Ditengah gejala tersebut wajarlah kalau kita setidaknya melontarkan dua pertanyaan ini, mengapa gejala atomisasi individu ditengah masyarakat yang mengaku dirinya komunal ini terjadi? Dan apa kira-kira yang bisa lakukan dihadapan gejala tersebut?

Atomisasi Individu sebagai Ekses dari Trauma

Salah satu premis yang menandai terjadinya proses atomisasi individu adalah hilangnya keinginan politis dari warga untuk berkomunikasi dengan warga yang berbeda paham ataupun kepentingan dari dirinya. Hilangnya kemampuan berkomunikasi ini diakibatkan adanya tembok-tembok prasangka yang menghalangi dua belah (atau lebih) pihak yang saling berbeda untuk melihat satu sama lain secara obyektif.

Tembok prasangka ini bisa dibangun oleh dua hal, yakni secara langsung melalui pengalaman negatif traumatis dengan “yang lain” dari dirinya, maupun secara tidak langsung melalui trauma masa lalu yang diturunkan dari generasi sebelumnya lewat ajaran-ajaran ataupun nasihat-nasihat moral. Tembok prasangka inilah yang membuat orang-orang Cina enggan berkomunikasi langsung dengan orang-orang pribumi, yang pada akhirnya melestarikan dan bahkan memperluas prasangka negatif yang sudah ada.

Trauma, jika didefinisikan secara filosofis, adalah peristiwa negatif yang telah terjadi di masa lalu, tetapi mengulang dirinya di dalam kepala korban dengan melebih-lebihkan sisi negatifnya. Trauma membuat orang tidak lagi mampu berpikir obyektif di dalam melihat masa lalunya, dan ketidakmampuan tersebut juga memiliki dampak langsung dalam bentuk cacat memandang masa kini.

Jika tembok prasangka akibat trauma, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah terbangun, maka komunikasi menjadi sulit, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin. Ketidakmampuan berkomunikasi juga didukung dengan tidak adanya kehendak politis untuk menciptakan rekonsiliasi yang memungkinkan tembok-tembok prasangka tersebut dikikis, sehingga orang lebih memilih untuk sibuk dengan kehidupan pribadi mereka, dan kalau bisa, mereka memilih untuk sama sekali tidak berurusan dengan “yang lain” dari mereka tersebut, yang mereka anggap lebih rendah akibat prasangka mereka.

Trauma sebagai Bom Waktu

Tidak adanya kehendak politik, baik dari pemerintah atau masyarakat, untuk melaksanakan rekonsiliasi akan mengubah trauma dan prasangka yang diakibatkannya menjadi semacam bom waktu. Bom waktu tersebut menunggu waktu yang tepat untuk meledak sambil berdiam sekarang ini untuk melipatgandakan daya ledaknya.

Peristiwa negatif tanpa upaya untuk melakukan rekonsiliasi adalah tindak menyuburkan benih-benih kekerasasan, kebencian, dendam, yang kesemuanya itu akan bermuara pada konflik bersenjata dan genosida. Prasangka sebagai ekses trauma merupakan sebab sekaligus akibat dari tidak adanya keinginan untuk melakukan rekonsiliasi dan ketidakmampuan masyarakat untuk menciptakan ruang publik, di mana semua pihak yang berbeda kepentingan mampu duduk bersama dan berdebat secara kritis tentang pengandaian-pengandaian maupun tujuan-tujuan mereka.

Di Rwanda, genosida yang dilakukan oleh kaum Hutu terhadap kaum Tutsi merupakan tanda meledaknya bom waktu trauma dari masa lalu. Bom waktu tersebut sudah mulai ditanam, ketika pemerintah kolonial Belgia menjajah negara tersebut, dan kemudian melakukan pembedaan terhadap kedua suku dengan berbekal perbedaan fisik.

Hasilnya, suku Tutsi dianggap lebih superior dari suku Hutu tanpa pendasaran ataupun penjelasan-penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Privelese atau yang satu menimbulkan rasa iri yang lain.

Dendam lama tersebut sama sekali belum pernah coba direkonsiliasikan, sehingga yang tercipta adalah kebencian dan prasangka, akibat trauma yang mengendap didalam benak kolektif bangsa tersebut. Kebencian, dendam, dan prasangka itu tinggal menunggu momen yang tetap, dan kemudian secara mekanis menampakkan wajah bengisnya dalam bentuk pembunuhan massal.

Siapa yang bisa jamin, bahwa hal yang sama tidak akan terjadi di Indonesia? Siapa yang bisa jamin, bahwa semua korban kekerasan dari tahun 1965 sampai 2006 ini tidak akan menuntut balas di masa depan, jika tidak ada satu pun upaya rekonsiliasi dari pemerintah yang sungguh-sungguh direalisasikan?

Rekonsiliasi sebagai Jalan Keluar!

Seringkali, solusi merupakan efek samping dari akar masalah. Begitu pula dengan hal ini, ketika akar masalahnya adalah ketidakmampuan dan tidak adanya kehendak politik dari negara dan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang pernah saling berkonflik di masa lalu.

Ketidak mampuan dan ketidakmauan negara dan masyarakat tersebut akan menciptakan trauma yang mengendap di dalam benak kolektif bangsa, dan siap meledak untuk menampakkan wajah bengisnya. Wajah bengis tersebut bukanlah sesuatu yang niscaya terjadi, jika kita sedari sekarang sudah menampakkan niat dan tindakan untuk melakukan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku dari berbagai bentuk kejahatan HAM masa lalu.

Hembusan hawa segar yang timbul akibat sikap memaafkan baru dapat tercipta, jika lampu hijau pertanggungjawaban telah dinyalakan, dan sumpah akan ketidakterulangan telah diucapkan.

Penulis

Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya

Agama sebagai Keterarahan kepada Yang Absolut

Agama Sebagai Keterarahan pada “Yang Absolut”
Refleksi G.W.F Hegel tentang Agama “..Tanpa Dunia, Tuhan bukanlah Tuhan…”
HegelAgama mungkin adalah salah satu fenomen sosial yang sudah setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Sejak nenek moyang kita masih mencari makan dengan jalan berburu dan meramu, agama sudah menjadi bagian integral dalam hidup manusia, apapun bentuk agama tersebut.
Kesadaran manusia meningkat sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi. Agama pun kini telah berevolusi menjadi suatu bentuk institusi lengkap dengan pelbagai ajaran, maupun ritual.
Yang lebih jelas lagi, kini agama telah menjadi suatu institusi, yang mungkin bisa disamakan dengan sebuah “perusahaan” besar yang memiliki ideologi ataupun ritual tertentu. Seringkali, agama justru membuat manusia menjadi terasing dari dirinya sendiri, karena terlalu menerapkan aturan-aturan yang terkadang tidak manusiawi dan memperbodoh.
Walaupun tahu bahwa agama kerap bisa menjadi pendorong proses dehumanisasi, yang mungkin juga tidak sesuai dengan cita-cita awal agama tersebut didirikan, tetapi tetap saja orang masih percaya akan agama, dan melihat agama sebagai bagian integral dari hidup mereka. Kepercayaan tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang “tidak berpendidikan”, tetapi juga oleh orang-orang yang intelektualitasnya cukup terpandang di komunitasnya.
Lepas dari diktum Marx, bahwa agama sebagai opium, sebagai ideologi, sebagai ilusi yang perlu, kita perlu bertanya-tanya, mengapa orang tetap beragama sampai sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengacu pada filsuf yang konon menjadi inspirator didalam pemikiran Marx sendiri, yakni Hegel.
Hegel menawarkan pandangan yang sama sekali baru tentang agama. Ia tidak jatuh didalam dikotomi dan kontradiksi, melainkan mengajukan pemahaman dan refleksi yang sepenuhnya total, koheren, dan rasional tentang agama.
Mungkin dengan mendengarkan sejenak beberapa tesis utama Hegel tentang agama, kita dapat semakin mengerti, mengapa agama, seberapapun ekses negatif yang diakibatkannya, tidak akan pernah dapat dilepaskan dari dalam kehidupan manusia.

Hegel Tentang Agama
Konsep Hegel tentang agama masihlah menjadi tema perdebatan sampai sekarang ini. Bahkan, banyak ahli mengatakan, salah satunya adalah Anselm K. Min, bahwa perdebatan tersebut banyak terjadi pada pernyataan Hegel, bahwa agama mengandung isi absolut yang sama dengan filsafat.
Akan tetapi, isi absolut yang terdapat didalam agama, yang masih dalam bentuk penampakan-penampakan tersebut, haruslah dilampaui kedalam bentuk filsafat, yakni dalam bentuk konsep-konsep. Relasi antara filsafat dan agama didalam pemikiran Hegel cukup gamblang dan mudah dimengerti.
Hegel sangat yakin, bahwa makna dan nilai agama berakar didalam kehidupan spiritual manusia yang bersifat ontologis, sehingga tidak dapat dilepaskan. Agama merupakan tempat penyaluran bagi kerinduan manusia terhadap Tuhannya.
Ia berpendapat bahwa Tuhan, yang merupakan obyek dan tujuan dari agama, adalah “Obyek tertinggi, dan yang paling absolut….Isi yang Absolut pada dirinya sendiri….. Kebenaran Absolut itu sendiri….” , dan juga “….Pusat tetap yang menginspirasikan semua hal … hal yang tidak terkondisikan oleh apapun , yang berada untuk dirinya sendiri, awal yang absolut dan tujuan pada dirinya sendiri…”
Ketika pengalaman manusia yang terbatas diwarnai dengan kontingensi dan partikularitas, Tuhan adalah Esensi yang absolut, sesuatu yang benar-benar universal. Dengan kata lain, Tuhan adalah Roh Absolut, dimana kesatuan ultim antara subyektifitas dan obyektifitas terwujud.
Sedangkan agama, bagi Hegel, adalah titik pijak absolut dari kesadaran, yang juga merupakan “pusat ultim” yang mampu menampung semua perjalanan dan kehausan spiritual manusia, baik itu dilevel sosial, kognitif, ataupun pemenuhan kehendak personalnya. Tidak ada isi yang bersifat absolut di luar agama.
Agama adalah dasar dan “pemenuhan dari roh” yang mampu menampung semua perjalanan spiritual manusia, seperti kesadaran, kesadaran diri, dan pikiran manusia. Keutamaan moral dan politis manusia ditemukan didalam agama, dan muncul juga dari agama itu sendiri.
Sebagai ajaran tentang “kebenaran absolut” dari roh universal, agama bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia, melainkan sudah inheren didalam fondasi ontologis manusia itu sendiri, yakni sebagai “orientasi primordial manusia”. Pendek kata, bagi Hegel, agama adalah “takdir, keniscayaan, dan kebenaran dari roh itu sendiri.”
Hegel juga menyadari adanya kesenjangan yang cukup besar antara penampakan-penampakan yang ada didalam agama dengan realitas. Dalam hal ini, ia tampak searah dengan para filsuf yang mengritik agama sebagai sumber dari “kebingungan” dalam memahami realitas, dan menyebabkan manusia menjadi terasing dari dirinya sendiri.
Alih-alih menjadikan manusia utuh dan penuh, seperti yang sering dijanjikannya, agama justru menekan otonomi dan otoritas manusia, sehingga justru menjadi alat dehumanisasi. Dalam hal ini, Hegel mencap agama Katolik sebagai “agama perbudakan” beroposisi dengan Lutheranisme sebagai “agama kebebasan”.
Ia punya alasan tersendiri atas pendapatnya tersebut. Praktek-praktek doa didalam agama Katolik, penggunaan gambar-gambar orang kudus, kerinduan atas kewajiban membuat manusia menunggu dan berharap datangnya kebenaran dari “luar dirinya”.
Seharusnya, kebenaran merupakan hasil dari kebebasan “dari dalam diri” manusia yang otentik. “Semua bentuk roh yang mengikat ini berada dalam bentuk berada-di-luar-dirinya-sendiri, sehingga konsep menjadi dikaburkan dan dirusak sampai ke akar-akarnya,” demikian Hegel, “hukum, keadilan, moralitas, dan kesadaran, tanggungjawab, dan kewajiban dihancurkan sampai ke akar-akarnya.”
Praktek agama semacam itu, bagi Hegel, merupakan”praktek eksternal, sehingga tidak membebaskan, tidak spiritual, dan mencerminkan sikap takhyul.”
Walaupun Hegel memiliki banyak kesearahan dengan para filsuf pengritik agama lainnya, tetapi rumusan yang diberikan Hegel sebenarnya cukup berbeda. Tidak seperti para filsuf lainnya yang sering mengritik agama dan kemudian mereduksikannya melulu kepada moralitas, politik, ataupun sains, dan kemudian mencapnya sebagai mitos dan tahyul, ia menempatkan agama sebagai salah satu fondasi metafisis dari keberadaan manusia, yakni dorongan imanennya untuk mencapai “yang absolut”.
Agama adalah bentuk keterarahan manusia terhadap yang absolut dan merupakan bentuk esensial dari kesatuan didalam kesadaran manusia itu sendiri.
Pertama-tama, Hegel menekankan bahwa agama adalah sesuatu yang bersifat instrinsik didalam diri manusia, sehingga agama membentuk dorongan dari roh manusia terhadap pemenuhan dorongan mendasar ontologisnya tersebut. Dorongan mendasar ontologis tersebut hanya dapat dipenuh oleh suatu entitas yang konkret, real, universal, tidak terkondisikan, yakni Tuhan.
“..adalah absurd untuk berpikir bahwa para pastur telah menciptakan agama untuk menipu orang-orang”, demikian Hegel, “karena manusia membiarkan dirinya untuk dimasukkan berbagai macam ajaran tentang yang paling ultim dan yang tertinggi…” Dari rumusan ini, kita bisa melihat bahwa ia tidak setuju dengan Hume, Comte, Freud, dan para ateis humanis yang mengklaim bahwa agama hasil dari nafsu-nafsu rendah dan ketidaksadaran manusia.
Disamping itu, Hegel juga tidak setuju dengan para teolog yang menyadarkan refleksi mereka pada keajaiban-keajaiban dan bukti-bukti sejarah. Religiositas, yakni keterarahan pada yang absolut, merupakan karakter primordial dari roh manusia yang bersifat ontologis didalam diri manusia, dan hanya perlu untuk disadarkan kembali dengan cara-cara yang cocok, yakni “…kesaksian dari roh kepada roh…”
“Fondasi absolut dari kepercayaan” demikian Hegel, “ dan saksi absolut dari isi agama adalah kesaksian dari roh, bukanlah keajaiban, tidak eksternal, dan tidak membutuhkan pembenaran sejarah. Pembenaran dari isi sejati agama terletak pada kesaksian dari roh seseorang yang isinya sesuai dengan roh saya serta memenuhi kebutuhan dari roh saya. Roh saya mengenal dirinya sendiri, mengenal esensinya sendiri.”
Disisi lain, ia juga berpendapat bahwa kebutuhan ontologis manusia akan yang absolut ini tidaklah dapat digantikan dengan aktivitas terbatas manusia, seperti aktivitas intelektual, moral, politik, maupun kepuasaan yang bersifat biologis. Hegel tidak ragu-ragu utnuk menghina para pemikir yang mau menggantikan tendensi spiritual dari roh manusia ini dengan sesuatu yang bersifat terbatas, seperti kemanusiaan misalnya.
Dengan kata lain, humanisme sekular memiliki pengertian palsu tentang status ontologis manusia, serta terlalu meremehkan potensialitas dari roh manusia itu sendiri.
Disamping itu, agama-agama besar telah berulang kali melakukan kesalahan dengan memecah realitas menjadi dua, seperti membedakan antara agama yang berdasarkan kepercayaan dengan sains yang berdasarkan pada intelektualitas, sehingga juga memecah kesatuan dari kesadaran manusia itu sendiri. Sains mempertentangkan dirinya dengan agama sama seperti rasionalitas mempertentangkan dirinya dengan perasaan.
Menurut Hegel, roh manusia, kesadarannya, rasionalitasnya, adalah satu. Secara prinsip tidaklah mungkin memisahkan manusia atas pikiran dan perasaannya.
Jika kita melakukan pemisahan tersebut, maka keterasingan manusia didalam bentuk sekularisme modern sama besarnya dan sama buruknya dengan alienasi yang diakibatkan oleh agama-agama besar. Dan sang pengritik akan jatuh kembali pada apa yang sebenarnya dikritiknya.
Situasi keterasingan manusia, menurut Hegel, hanya dapat dihadapi dengan analisis yang bersifat metafisis atas struktur terdalam dari keberadaan manusia. Ia berpendapat bahwa keberadaan manusia secara esensial selalu merupakan kesatuan dari subyektifitas, yakni kesadaran, dan obyektivitas, yakni realitas.
Kesadaran selalu berarti kesadaran akan suatu obyek, dan obyek hanyalah menjadi obyek dalam relasinya dengan kesadaran. Kesatuan antara kesadaran akan obyek ini tidak didapatkan didalam pengalaman sehari-hari yang bersifat terbatas, melainkan didalam roh absolut, yakni totalitas yang tidak terkondisikan, atau didalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan.
Kesadaran akan suatu obyek dan kesadaran akan diri juga adalah satu dan merupakan fakta yang sama. Ada kesatuan tak terpisahkan antara subyek yang hadir-bagi-yang-lain dan hadir-bagi-dirinya-sendiri.
Keterasingan manusia bukanlah sesuatu yang bersifat kontingen, melainkan diakibatkan oleh kesalah pahaman akan kesadaran manusia. Berpikir dikotomis dan terpecah tentang kesadaran manusia akan membuat keterasingan muncul.
Untuk mengatasi keterasingan kesadaran, maka kesatuan antara yang obyektif dan yang subyektif haruslah dicapai.
Memang, realitas adalah suatu entitas yang bersifat diferentiatif, namun diferensiasi tersebut tidak menegasi totalitas, karena totalitas dalam arti sebenarnya adalah totalitas yang terdiferensiasi, namun tetap dalam satu keutuhan. Begitu pula dengan aspek subyektif manusia, yakni kesadaran, yang juga merupakan satu kesatuan, tetapi kesatuan yang memiliki diferensiasi.
Karakter totalitas dan kesatuan antara yang subyektif dan yang obyektif tetap lebih kuat dari diferensiasi ataupun isolasi. Akan tetapi, diferensiasi juga adalah sesuatu yang real, namun bersifat subordinatif dari totalitas dan kesatuan.
Segala bentuk pemisahan antara Allah dan manusia, dunia sekarang dan dunia nanti, Gereja dan Negara, yang suci dan yang profan masih mendapat tempat, tetapi dalam kerangka pemahaman menyeluruh tentang totalitas dan realitas. Nah, semua kontradiksi ini terdapat didalam agama-agama besar, dan Hegel menyebutnya sebagai “kesadaran yang tidak bahagia”.
Agama-agama besar masih terjebak pada fragmentasi realitas dan kesadaran, karena masih berada di level penampakan-penampakan. Hal yang sama juga terjadi dengan pemikiran sekular yang cenderung terjebak pada penampakan-penampakan dikotomis antara yang sekular dan yang suci.
Agama terjebak pada pemahaman akan realitas yang bersifat eksternal, sementara pemikiran sekular, sambil masih mempertahankan dikotomi antara yang profan dan yang suci, terjebak pada pemahaman akan realitas yang melulu empiris. Dalam kedua kasus tersebut, ikatan primordial akan yang absolut dalam bentuk kesatuan dan totalitas absolut tidak dipertimbangkan, dan distingsi antara yang profan dan yang suci pun berlanjut.
Hegel menolak kedua pandangan tersebut, karena tidak memadai untuk menjelaskan kesatuan dan totalitas dari yang absolut. Kesalahpahaman akan realitas dan kesadaran sebagai fragmentasi merupakan sumber dari ketidakmemadaian para teolog maupun para pemikir sekular.
Solusi yang ditawarkan Hegel adalah dengan mengubah perspektif yang bersifat dikotomis tersebut, dan mencapai rekonsiliasi antara penampakan dalam agama dan pengertian didalam pemikiran sekular dalam bentuk yang lebih tinggi, yakni rasio manusia, pemikiran spekulatif, atau filsafat.
Rekonsiliasi juga harus dicapai dengan memandang agama tidak terpisah dari moralitas, politik, dan sains, karena agama merupakan keniscayaan dari kesadaran yang ditemukan didalam struktur ontologis terdalam dari manusia dan realitas, dan merupakan kesatuan dari roh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, Hegel mau menegaskan bahwa agama merupakan keniscayaan absolut dari struktur ontologis kesadaran manusia.
Ia tidak setuju dengan para pemikir yang menyamakan agama melulu dengan perasaan belaka. Perasaan adalah “subyektivitas dalam artinya yang paling buruk”, dan tak mungkin dengan sendirinya menciptakan agama.
Jika para pemikir tersebut tetap bersikukuh dengan berpendapat bahwa agama adalah masalah perasaan semata, maka dapat dikatakan bahwa binatang mungkin adalah mahluk yang paling religius diantara mahluk-mahluk lainnya.
Agama tidak bisa direduksikan pada kebergunaannya semata, karena dengan begitu kita sudah menyamakan agama dengan cara, yakni sesuatu yang lebih bersifat teknis daripada ontologis. Hegel berpendapat bahwa agama tidaklah pernah menjadi teknis dalam bentuk keniscayaan yang bersifat eksternal, melainkan merupakan keniscayaan absolut dari roh manusia dan tujuan pada dirinya sendiri.
Seluruh filsafat agama Hegel adalah upaya untuk merekonsiliasi berbagai dikotomi dan distingsi antara realitas dan kesadaran, dan didalam realitas dan kesadaran, serta kemudian memberikan tempat bagi keniscayaan ontologis, yang merupakan fondasi metafisis dari agama, didalam struktur dasar realitas dan kesadaran. Ia mau merumuskan fondasi metafisis dari agama.

Simpul Akhir
Secara keseluruhan, Hegel mau mengevaluasi makna dari agama bagi kehidupan manusia, sekaligus mengritik konsepsi tradisional agama-agama yang sudah ada. Bagi Hegel, agama adalah keniscayaan ekspresi roh manusia yang bersifat universal. Dengan memahami agama seperti itu, maka segala bentuk pembedaan dan dikotomi dapat dilampaui, terutama karena pembedaan tersebut terjadi, karena orang berhenti di level pengertian dan penampakan, dan belum memasuki yang absolut.
Dari sudut pandang ontologis, keniscayaan universal dari agama ditemukan pada struktur terdalam roh manusia, yakni di dalam kemampuan mentransendensi diri ke arah yang absolut. Yang absolut tersebut sudah imanen di dalam yang terbatas, karena segala sesuatu yang terbatas hanya mungkin menjadi terbatas, jika ada yang absolut, yakni yang tak terbatas.
Ketidak terbatasan dan keterbatasan, sekular dan suci, manusia dan Tuhan tidak perlu diletakkan secara dikotomis, karena mereka saling mengandaikan satu sama lain. Setiap aktivitas yang bersifat terbatas, sejauh ia mengandaikan transendensi diri, sudah merupakan aktivitas religius, dan setiap keterhubungan dengan yang absolut harus selalu sudah tertanam pada dan melalui aktivitas yang bersifat terbatas.
Pengaruh pemikiran Hegel tentang agama ini dapat kita temukan pada pemikiran Karl Rahner dan Paul Tillich. Bagi mereka berdua, metafisika hanya mungkin sebagai refleksi yang bersifat transendental terhadap kondisi-kondisi apriori dari manusia.
Kemampuan manusia untuk mencapai yang absolut juga merupakan pengandaian bagi keterbatasan aktivitas manusia, dan juga sebaliknya. Yang tak terbatas tidaklah bersifat ekternal, melainkan imanen didalam struktur dasar manusia itu sendiri.
Dengan kata lain, metafisika atas yang absolut hanya mungkin, karena manusia memiliki dimensi keterbatasan didalam aktivitasnya.
Bagi Rahner, Tillich, dan juga Hegel, titik tolak dari pemikiran tentang agama adalah kemampuan manusia untuk mentransendensi dirinya ke arah totalitas ada, yakni yang absolut itu sendiri. Subyektifitas manusia yang mampu mentransendiri dirinya sendiri mencerminkan struktur obyektifitas dari realitas itu sendiri, dan dari yang absolut.
Dengan demikian, terutama didalam pemikiran Tillich, “ada” adalah kesatuan antara Logos subyektif dan Logos Obyektif.
Struktur ontologis manusia, yakni Logos subyektif, memungkinkan manusia mentransendir dirinya, sehingga ia mampu berpikir secara metafisis ke arah yang absolut. Metafisika, secara esensial, hanya menjadi mungkin, jika metafisika tersebut merefleksikan tentang agama, yakni tentang keinginan manusia untuk bersatu dengan yang absolut.
Refleksi metafisis manusia tentang yang absolut didalam dan melalui aktivitas yang bersifat terbatas bukanlah melulu sebuah kontemplasi intelektual, melainkan sebuah kontemplasi teleologis, yakni pencarian kesatuan antara yang absolut dengan keterbatasan dirinya, yang juga berarti merupakan pemenuhan dirinya.
Pendasaran metafisis atas keinginan manusia untuk beragama melampaui kondisi-kondisi eksternal yang bersifat kontingen, seperti faktor historis, psikologis, budaya, sosial, ekonomi, atau yang lainnya. Kemampuan manusia untuk mentransendir dirinya mencerminkan struktur terdalam, baik dari yang terbatas maupun dari yang absolut, sehingga bukanlah bersifat ekternal, melainkan internal.
Kesadaran manusia akan yang absolut, dan dorongan untuk mentransendir dirinya mencapai yang absolut tersebut merupakan kondisi apriori yang memungkinan terjadinya wahyu, yang merupakan dasar dari semua agama-agama besar. Lebih dari itu, pertanyaan tentang Tuhan hanya dapat muncul, jika manusia memiliki kondisi-kondisi apriori tertentu, yakni kemampuannya mentransendir diri dan keterarahannya pada yang absolut.
Dengan demikian, sesungguhnya, keterbatasan dan ketidakterbatasan adalah satu didalam kesadaran manusia untuk mentransendir dirinya. Semua bentuk dikotomi, seperti keterbatasan dan ketidakterbatasan, pada dirinya sebenarnya saling mengandaikan satu sama lain, jadi tetap merupakan kesatuan.
Relasi manusia dengan segala sesuatu yang bersifat terbatas didalam partikularitas dan relatifitasnya hanya mungkin, jika manusia memiliki relasi dengan yang tak terbatas didalam universalitas dan sifat ultimnya. Kemampuan manusia mentransendensi dirinya hanya mungkin dengan melalui relasinya dengan segala sesuatu yang sifatnya terbatas.
Yang tak terbatas, dengan begitu, adalah pemenuhan transenden dari yang terbatas, dan yang terbatas adalah pemenuhan historis dari yang tak terbatas. Dalam konteks ini, “tanpa dunia” demikian Hegel, “Tuhan bukanlah Tuhan.”

Takut Untuk Berduka?

Takut Untuk Berduka?

Ironis, dalam tiga bulan belakangan ini, ada tiga orang saudara yang meninggal di keluarga saya. Memang, mereka bukanlah saudara dekat, tetapi cukup menyedihkan juga sebenarnya.

Keluarga kami pun menerima banya kartu tanda turut berduka cita. Yang menarik adalah, isinya ternyata tidak sesuai dengan harapan kami.

Ada yang menulis “anda haruslah berbahagia, karena anda memiliki kenangan tentang dia (yang meninggal)”. Ada juga yang menulis, “Anda harus merasa beruntung, Tuhan menyertai Ayah anda.” Yang terakhir ini sebenarnya ditujukan pada saudara saya, yang juga sebenarnya bukan saudara dekat.

Hmm.. ada yang meninggal, tetapi merasa bahagia? Beruntung? Aneh…

Beberapa kartu yang diterima bahkan tidak menyinggung kematian saudara saya sedikit pun. Alih-alih begitu, kartu itu lebih banyak menyinggung “bagaimana kabar anak-anakmu?”, atau “bagaimana pekerjaanmu?”

Sekali lagi, aneh….

Berduka

Kematian memang selalu mengundang tangis, siapapun yang meninggal. Saya sendiri biasanya menangis, ketika mengingat ada seorang saudara atau teman yang meninggal.

Saya menangis, karena penderitaan yang ia alami terlebih dahulu dari saya. Saya menangis untuk keluarga yang ditinggalkannya.

Saya menangis untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan dia dan keluarganya. Saya menangis untuk masa-masa berduka yang akan dialami oleh keluarganya.

Kenapa orang-orang dewasa ini takut, atau segan atau malu, mengatakan “saya berduka atas kehilangan yang kamu dan keluargamu derita”? Mengapa orang-orang seolah mengabaikan bahwa setelah kematian seseorang, selalu ada masa-masa berduka yang harus dilewati?

Tampaknya, orang-orang mengira, jika mereka mengucapkan bela sungkawa yang terlalu lugas, maka keluarga yang ditinggalkan akan semakin merasa sedih. Pada hemat saya, hal ini tidak selalu tepat.

Sebaliknya, jika keluarga yang ditinggalkan diberi kesempatan untuk merasa sedih, untuk berduka, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Ada waktu untuk semuanya, termasuk untuk bersedih dan berduka.

Mungkin, kita harus meninjau kembali cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berduka, terutama karena banyak sekali orang berduka sekarang ini. Decourcy Hinds, seorang penulis di Newsweek, menyarankan hal yang bagus sekali:
“Biarkan orang yang berduka berduka!”

Waktu untuk Berduka

Saya menulis hal ini bukan berarti saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebelum ini, jika ada orang yang meninggal, saya sering berkata, “Ia sudah sakit cukup lama. Sekarang, ia sudah tidak menderita lagi. Bukankah itu hal yang bagus?”

Orang yang baru saja ditinggal oleh keluarga yang dicintai terkadang tidak bisa begitu saja gembira atau merasa senang, karena ucapan-ucapan semacam itu. Memang, pepatah mengatakan kesedihan bisa luntur dengan berlalunya waktu.

Terkadang, pepatah itu benar. Akan tetapi, seringkali juga, pepatah itu salah.

Sadarkah anda, bahwa pernyataan turut berduka cita sebenarnya adalah salah satu pernyataan yang paling sulit keluar dari mulut kita? Mungkin, tingkat kesulitan pengucapan pernyataan ini setara dengan tingkat pengucapan kata maaf. Maksud saya adalah maaf yang sungguh-sungguh, dan bukan maaf untuk basa basi.

Belajar dari gajah

Lalu, bagaimana sih tepatnya kita menyatakan bela sungkawa kita terhadap orang yang berduka? Dalam hal ini, seperti ditulis oleh Hinds, kita bisa belajar banyak dari gajah.

Gajah terkenal sebagai mahluk yang selalu berkelompok, ketika mereka merasa bersedih (Hinds, 2007). Nah, seperti gajah, kita harus tetap terhubung dan terbuka terhadap orang-orang yang sedang berduka sedikit lebih lama dari 3 jam upacara kematian.

Bersedih adalah suatu aktivitas privat. Akan tetapi, bersedih juga bisa menjadi aktivitas publik.

Kita harus mulai berhenti takut dan segan terhadap tindak bersedih secara publik. Kita perlu terbuka buat orang-orang yang berduka.

Kita perlu menatap langsung mata orang yang berduka, dan berkata padanya, “saya turut berduka..”

Reza A.A Wattimena

.