Oleh Reza A.A Wattimena
Alkisah, seorang pemuda hendak melihat mentari terbit. Katanya, setiap jam 3 pagi, ia sudah bangun, dan mempersiapkan diri. Matahari, baginya, adalah sumber kehidupan. Setiap hari, ia pun menantinya terbit.
Setelah bangun, ia mandi. Segera, ia memakai baju yang baru, supaya tampak sopan di hadapan sang sumber kehidupan. Ia pun menghadap Barat. Sabar menanti, ia terus berdiri, dan terus berharap. Lanjutkan membaca DUNGU
Oleh Reza A.A Wattimena
Dalam salah satu wawancaranya dengan BBC, kantor berita nasional Inggris, pada 2020 lalu, Presiden Jokowi menyinggung soal demokrasi. Baginya, demokrasi adalah keterbukaan pada ketidaksetujuan. Banyak orang yang mengritik kebijakannya, terutama terkait dengan penegakan HAM, dan kelestarian lingkungan. Itu sah, dan merupakan bagian dari demokrasi, begitu kata Jokowi.
Jawaban ini salah total. Demokrasi bukan hanya soal memperbolehkan ketidaksetujuan, lalu mengabaikannya. Ini namanya pemerintahan tuli. Sebaliknya, demokrasi tidak boleh tuli. Kritik diberikan ruang, didengarkan lalu dipelajari, apakah isinya bisa dan harus diterapkan, atau tidak. Lanjutkan membaca Keadaan Demokrasi Kita
Oleh Reza A.A Wattimena
PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) baru saja merayakan hari lahirnya yang ke 49 pada 10 Januari 2022 kemarin. Di dalam perayaan itu, Megawati Soekarno Putri, sebagai ketua umum, mengajukan beberapa kritik.
Salah satunya sungguh mengena di saya. Ia berkata, bahwa banyak Undang-undang di Indonesia tak sesuai dengan UUD. Secara langsung, ia menegur Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang adalah putrinya sendiri. Lanjutkan membaca Penyakit-Penyakit Lama dari “Negara Republik Oligarki” Indonesia
Oleh Reza A.A Wattimena
Alkisah, hadirlah sebuah negeri indah di Khatulistiwa. Para dewa tersenyum, ketika negeri ini tercipta. Ribuan pulau terurai ditemani oleh sinar mentari yang tak ada habisnya. Jika sungguh ada surga, maka negeri ini adalah surga terindah yang pernah ada.
Alamnya begitu kaya. Ini mengundang iri dari seluruh dunia. Apapun yang ditabur begitu mudah tumbuh. Tanpa perawatan dari manusia, semua tercipta begitu indah, dan begitu nyata. Lanjutkan membaca Alkisah, Sebuah Negeri Terjebak di Abad Kegelapan
Oleh Reza A.A Wattimena
Apa jadinya, jika kebohongan dan fitnah dianggap lebih berharga dari kebenaran? Jika kebohongan menjadi pijakan pembuatan kebijakan? Apa jadinya, jika emosi dan kebencian lebih berperan, daripada ketepatan data, akal sehat dan nurani yang jernih? Yang terjadi kemudian adalah hadirnya jaman post truth (pasca kebenaran) yang penuh kekacauan, sebagaimana dijabarkan di dalam buku Demokrasi di Era Post Truth ini.
Buku ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada April 2021. Penulisnya adalah Jenderal Polisi (P) Prof. Dr. Budi Gunawan dan Komisaris Besar Polisi Dr. Barito Mulyo Ratmono. Keduanya adalah tokoh penting di dalam penegakan hukum sekaligus pendidikan kepolisian di Indonesia. Isinya menyentuh langsung salah satu masalah terpenting di abad XXI, yakni kebohongan yang menyebar luas melalui media sosial dan internet, serta mempengaruhi kehidupan politik berbagai negara.
selanjutnya: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/10/menyingkap-kebenaran-di-tengah-genangan-fitnah/
Kompas Bebas akses. Dukung jurnalisme bermutu.
Oleh Reza A.A Wattimena
Spanduk itu bertebaran di seluruh sudut kota. Wajah tak dikenal dengan gelar akademik yang berlimpah. Biasanya, ia berasal dari partai politik tertentu yang memegang kekuasaan. Ini ditambah dengan senyum bergigi putih, serta slogan-slogan agamis hampa.
Inilah pemandangan berbagai kota di Indonesia, ketika pemilihan umum tiba. Tingkatnya beragam, mulai dari pemilihan kepala desa, sampai dengan pemilihan presiden. Ada pengandaian sederhana, bahwa dengan banyaknya gelar akademik yang diperoleh, orang menjadi semakin kompeten di dalam memimpin bangsa. Semua seolah tambah meyakinkan, jika gelar agamis diselipkan diantaranya. Lanjutkan membaca Duri di dalam Daging
Oleh Reza A.A Wattimena
Sebagai sebuah komunitas politik, Indonesia lahir dari kesepakatan hukum yang mengikat. Ia menghubungkan ribuan pulau dengan beragam budaya dan agama. Ia adalah apa yang disebut ‘kesepakatan orang-orang yang terhormat’ (gentleman´s agreement). Ada dua hal yang menjadi dasar dari ikatan tersebut.
Yang pertama adalah kesamaan nasib sebagai bagian dari nusantara. Pengalaman sebagai bangsa terjajah juga menjadi dasar ikatan tersebut. Yang kedua adalah kesamaan tujuan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur untuk semua. Dengan bekerja sama, tujuan tersebut dianggap lebih mudah untuk dijangkau. Lanjutkan membaca Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis
Oleh Reza A.A Wattimena
Negara hukum. Inilah salah satu temuan terpenting filsafat politik di dalam sejarah manusia. Kekuasaan tidak lagi bergantung pada satu orang tertentu. Tidak ada Tuhan ataupun langit sebagai dasar kekuasaan.
Kekuasaan melekat pada hukum yang disepakati bersama. Inilah ide dasar dari supremasi hukum. Hukum pun tidak mutlak. Ia bisa diubah, seturut dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, asal tidak melanggar prinsip-prinsip dasarnya.
Lanjutkan membaca Darurat Negara Hukum di Indonesia
Oleh Reza A.A Wattimena
Minggu lalu, seorang mahasiswa bertanya kepada saya. “Apa pendapat bapak soal susunan kabinet pemerintahan yang baru ini (2019-2024)?” Saya menjawab singkat, “Inilah tanda dari demokrasi dagelan, yakni demokrasi yang berbalut komedi, namun komedi yang tidak lucu.”
Memang, politik di Indonesia adalah politik yang unik. Banyak hal lucu yang terjadi. Namun, kelucuan itu berbarengan dengan rasa kecewa. Inilah demokrasi yang berbalut psedo-komedi. Lanjutkan membaca Demokrasi Pseudo-Komedi
Oleh Reza A.A Wattimena
Sebagai sistem politik yang diakui seluruh dunia sekarang ini, demokrasi amatlah unik. Ia memiliki pola serupa sekaligus tak sama di berbagai tempat. Ia menampung perbedaan corak budaya ke dalamnya. Akibatnya, dua negara bisa memiliki demokrasi sebagai tata politiknya, namun berbeda di dalam bentuk maupun penerapannya.
Demokrasi menikah dengan budaya setempat. Beberapa negara masih menganut sistem kerajaan, namun dengan balutan konstitusi demokratis di dalamnya. Beberapa negara menganut demokrasi murni dengan menghapus sama sekali sisa-sisa pola kerajaan dari masa lalu. Uniknya, Indonesia menjauh dari dua pola umum tersebut. Lanjutkan membaca Feodemokrasi dan Teknokratisme Dangkal di Indonesia
Oleh Reza A.A Wattimena
Minggu-minggu terakhir September 2019, banyak mahasiswa kerap bertanya. Bagaimana pandangan bapak soal demonstrasi mahasiswa di berbagai kota belakangan ini? Komentar saya sederhana.
Isu yang diperjuangkan kali ini sangat berbobot. Mahasiswa harus punya pengalaman berdemo, dan kali ini, kalian harus aktif terlibat. Namun, hati-hati, karena banyak pihak busuk yang menunggangi demo, mulai dari preman pesanan, sampai dengan kepentingan asing berbau radikalisme agama. Lanjutkan membaca Emosi Demokrasi
Oleh Reza A.A Wattimena
“Tugas menyedihkan dari politik”, demikian tulis Niebuhr, pemikir asal Amerika Serikat, “Adalah untuk mewujudkan keadilan di tengah dunia yang penuh dengan dosa.” Itulah pergulatan Indonesia di pertengahan September 2019, ketika persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang kontroversi besar di masyarakat. Banyak pihak yang merasa, bahwa ketidakadilan besar telah terjadi. Masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pun kini dipertaruhkan.
Di abad click bait ini, dimana berita-berita sensasional dijual begitu cepat dan laku, media pun menggoreng isu tersebut besar-besaran. Semua sudut dianalisis. Semua tema sensitif diangkat ke permukaan. Semua dilakukan secara terus menerus demi memperpanas keadaan, dan memperoleh keuntungan finansial. Lanjutkan membaca Politik, Demokrasi dan Keadilan di Indonesia
Oleh Reza A.A Wattimena
Pendidikan adalah soal manusia dengan segala kompleksitasnya. Ia tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di dalam keseharian, baik di dalam keluarga maupun masyarakat luas. Karena bersentuhan dengan manusia, pendidikan menopang semua bidang kehidupan lainnya. Seluruh teknologi dan infrastruktur akan menjadi percuma, jika pendidikan tetap bermutu rendah.
Pada tingkat yang lebih luas, pendidikan adalah soal “jiwa” bangsa. Ia mencakup rasa kebangsaan, yakni rasa keterikatan yang dimiliki seseorang terhadap bangsanya. Keterikatan ini yang membuat orang terdorong untuk terlibat dalam pembangunan bangsanya, walaupun begitu banyak tantangan menghadang. Keterikatan ini jugalah yang membuat orang tak terjatuh ke dalam segala bentuk radikalisme, baik agama maupun ekonomi. Lanjutkan membaca Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi Pendidikan
Oleh Reza A.A Wattimena
Pesta demokrasi, atau pemilihan umum, terbesar sudah dekat. Seperti layaknya pesta, ia bukanlah yang utama. Justru demokrasi yang sebenarnya dilaksanakan di antara masa-masa pemilihan umum semacam ini. Inilah yang kiranya terlupakan.
Demokrasi adalah kontrak sosial Indonesia. Ia tak bisa diubah sembarangan ke arah sistem politik lain. Upaya melakukan perubahan hanya akan membawa konflik berkepanjangan, karena mengkhianati kontrak sosial yang mengikat ribuan suku, ras dan agama ke dalam satu ikatan politik. Jika ini terjadi, perpecahan adalah buahnya, dan Indonesia pun hanya akan menjadi kenangan. Lanjutkan membaca Demokrasi “Dari, Oleh dan Untuk” Indonesia, Sebuah Pertimbangan
Oleh Reza A.A Wattimena
Banyak orang cerdas di jaman ini. Mereka penuh dengan informasi dan pengetahuan. Namun, kebijaksanaan tak mereka miliki. Akibatnya, kecerdasan tersebut digunakan untuk menipu, korupsi dan merusak kebaikan bersama.[1]
Yang dibutuhan kemudian adalah nalar kebijaksanaan (Vernunft-Weisheit). Nalar kebijaksanaan lebih dari sekedar nalar keilmuan. Di jaman sekarang ini, nalar kebijaksaanaan menjadi panduan utama, supaya kecerdasan bisa mengabdi pada kebaikan bersama. Ini juga menjadi amat penting di tengah tantangan radikalisme dalam segala bentuknya, dan banjir informasi palsu yang melanda kehidupan kita. Sebagai ibu dari semua ilmu, filsafat adalah ujung tombak untuk membangun nalar kebijaksanaan. Lanjutkan membaca Membangun Nalar Kebijaksanaan: Filsafat, Media dan Demokrasi
Oleh Reza A.A Wattimena
Dunia kini berada di persimpangan peradaban. Kita mencari pola yang paling sesuai untuk mengelola masyarakat dunia dengan segala perbedaan nilai dan ideologi yang ada. Jika gagal, perang berkepanjangan dan berbagai bentuk bencana lingkungan akan terjadi. Salah satu bentuk tata kelola masyarakat yang paling berhasil dalam sejarah adalah demokrasi liberal.
Di Indonesia, kata liberal memiliki makna yang jelek. Kata ini kerap disamakan begitu saja dengan peradaban Eropa yang menjadi pelaku penjajahan dan perbudakan di berbagai belahan dunia selama ratusan tahun. Namun, demokrasi liberal haruslah dibedakan dari imperialisme Eropa yang terwujud dalam berbagai bentuk penindasan tersebut. Ada lima hal yang kiranya perlu diperhatikan. Lanjutkan membaca Dunia yang Terus Mencari Bentuk
Oleh Reza A.A Wattimena
Masyarakat demokratis adalah masyarakat terbuka. Artinya, berbagai pemikiran dan paham berkembang di masyarakat tersebut. Kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi tulang punggung dari masyarakat demokratis modern, seperti Indonesia. Pertanyaan kecil yang ingin dijawab di dalam tulisan ini adalah, apakah demokrasi boleh memberi ruang untuk kelompok-kelompok radikal yang memiliki paham intoleran dan tertutup?
Ada tiga pertimbangan yang perlu dipikirkan. Pertama, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di dalam masyarakat majemuk yang besar jumlahnya, seperti Indonesia, rakyat diwakilkan oleh parlemen dan partai politik. Sistem semacam ini memang tidak ideal, karena memberi peluang bagi korupsi. Namun, sampai detik ini, belum ada jalan lain yang bisa diajukan. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Intoleransi
Oleh Reza A.A Wattimena
Peneliti, Tinggal di Jakarta
Kita sudah hidup. Namun, kita belum hidup dengan akal sehat. Pikiran kita dijajah oleh emosi dan tradisi. Kita bahkan tak mampu melihat kemungkinan-kemungkinan di luar tradisi, baik itu tradisi budaya maupun agama yang diwariskan kepada kita.
Di dalam hidup, kita juga berpolitik. Sayangnya, kita belum berpolitik dengan akal sehat. Politik masih dilihat sebagai ajang perebutan kekuasaan dan pengumbaran kerakusan. Akibatnya, banyak keputusan politik justru merugikan rakyat banyak, dan menghancurkan dunia politik itu sendiri. Lanjutkan membaca Gunakan Akal Sehat
Rumah Filsafat 