Penonton

http://www.caravetgroup.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Apa yang orang Jerman lakukan, ketika mereka menyaksikan banyak orang Yahudi digiring ke kamp-kamp konsentrasi pada waktu perang dunia kedua? Mereka menonton. Ya, mereka adalah penonton.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ketika mereka melihat Yesus disalib? Sama.. mereka juga menonton. Mereka juga adalah penonton.

Apa yang orang-orang Indonesia lakukan, ketika mereka melihat banyak orang-orang tak bersalah ditangkap, lalu dibunuh begitu saja, sewaktu ramai pembantaian kaum PKI oleh militer pada dekade 1960-an? Kita menonton.

Pembiaran

Menonton berarti membiarkan. Kita menonton berarti kita juga membiarkan, bahkan ketika terjadi hal-hal yang amat buruk di depan mata kita. Kita menolak untuk ambil bagian. Kita memilih kenikmatan palsu dengan menjadi pengamat yang mau main aman. Lanjutkan membaca Penonton

Inspirasi dari Gresik: Hedonisme, Sikap Cuek, dan Kesadaran normatif di dalam hidup bermasyarakat

hedonism-bot-futurama-2942551-800-600 Suatu Tinjauan Etis-Sosial

Oleh: Emanuel Prasetyono

Pengajar Etika Sosial dan Filsafat Manusia pada Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya

Seorang remaja putri menulis statusnya di facebook demikian: “Hanya mau bersenang-senang; tidak mau peduli lagi pada orang lain, yang penting senang. Wkwkwkwk…”.

Itu hanyalah satu dari sekian banyak status yang pernah terbaca oleh penulis yang intinya mau menunjukkan kesenangan pribadi sebagai ukuran dari segala sesuatu. “Yang penting senang; yang menyenangkan, itulah patokan dari segala keputusan sikap”.

DARI HEDONISME DALAM HIDUP BERSAMA KE BENCANA APATISME DAN SIKAP CUEK

Sikap etis semacam itu sebetulnya bukan hal yang sulit untuk dimengerti oleh kebanyakan orang. Bagi sementara orang, yang mendatangkan nikmat dan kesenangan dianggap sebagai yang baik sehingga layak dikejar dalam hidup. Sementara yang mendatangkan rasa sakit dianggap sebagai yang tidak baik, sehingga pantas ditolak. Sikap etis semacam ini juga bukan barang baru dalam filsafat hidup manusia. Adalah para hedonis yang selalu menekankan kenikmatan dan kesenangan sebagai ukuran yang baik. Hedonisme adalah pandangan yang menempatkan kenikmatan dan kesenangan sebagai tujuan tertinggi dari hidup manusia.

Ketika John Locke (1632-1704) menegaskan sikap etis yang dimotivasi oleh melulu pengalaman inderawi akan rasa senang/nikmat dan rasa sakit, para moralis mengutuknya sebagai hedonis sejati. Mereka menganggapnya sebagai yang tidak bermoral, karena mengesampingkan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan manusia yang kompleks ini. Tetapi sesungguhnya manusia modern mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Locke tersebut. Lihat saja fenomena korupsi di negeri ini! Orang yang baru menempati kekuasaan sedikit saja akan digoda untuk menggunakan kekuasaan itu untuk memperkaya dan mencari keuntungan diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya. Kepentingan publik dianggap sepi. Yang penting “aku happy, banyak duit, banyak rejeki, yang kuinginkan semua terpenuhi”. Apabila ada soal-soal yang berkaitan dengan orang lain, “emang gue pikirin!” Lihat pula bagaimana fenomena lalu lintas di kota-kota kita! Dengan mudah seorang pengendara memotong atau menyalip orang lain tanpa peduli apakah tindakannya itu akan membahayakan nyawa orang lain atau tidak. Lihat pula, betapa sulitnya penyeberang jalan menyeberang, bagaimana truk-truk besar atau bis-bis antarkota tidak memberi kesempatan sedikitpun bagi penyeberang jalan, bahkan termasuk bila yang menyeberang itu orang yang sudah renta. Di negeri ini, ketika manusia memburu kenikmatan dan kesenangan bagi diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain, di sanalah sebetulnya terjadi pembenaran terhadap pandangan etis-hedonistis John Locke di atas. Inilah ironi yang seringkali terjadi di negeri yang selalu mengagungkan keagamaan tetapi kehilangan nilai-nilai lain selain nilai kesenangan dan kenikmatan dirinya sendiri.

Lantas orang seringkali berusaha “mengurangi rasa berdosa” dengan cara “membagi dosa” atau “berdosa bareng-bareng”. Contoh konkretnya apa? Contohnya, membagi-bagi hasil korupsi dengan rekan sejawat, sanak-saudara, atau kolega. Atau, berdalih di balik pernyataan: “Toh orang lain berbuat hal yang sama.” Mentalitas inilah yang berada dibalik huru-hara, kerusuhan, atau penjarahan massal. Ketika suatu keburukan atau kesalahan dilakukan oleh banyak orang, ada pola berpikir salah yang menganggap bahwa nilai kesalahan atau nilai keburukan telah dikurangi sehingga menjadi kurang buruk, atau kurang salah; sehingga dianggap boleh dilakukan sedikit saja. Dari sikap hedonistis dalam hidup bersama bisa terjadi bencana apatisme dan sikap cuek yang menghancurkan nilai-nilai sosialitas hidup manusia itu sendiri.

Lanjutkan membaca Inspirasi dari Gresik: Hedonisme, Sikap Cuek, dan Kesadaran normatif di dalam hidup bermasyarakat

Apatisme: Musuh Kehidupan Publik!

Apatisme: Musuh Kehidupan Publik!

Reza A.A Wattimena

Pagi itu, lalu lintas di Jakarta, seperti biasa, macet. Jalanan dipenuhi dengan kendaraan bermotor. Motor dan mobil lalu lalang, dan semuanya seolah terbirit-birit mengejar sesuap nasi yang bisa mereka peroleh dari tempat kerja mereka masing-masing. Yang lainnya tidak penting. Yang penting, saya kerja, dan dapat uang.

Sebuah mobil kijang melaju pesat menerobos lampu merah di bilangan Pancoran, Jakarta. Polisi sudah memberi tanda untuk segera menilang mobil itu. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah bis berwarna merah menghujam mobil kijang tersebut di sisi belakang sebelah kiri. Mobil kijang tersebut berhenti, dan turunlah supir mobil itu.

Ternyata, dia adalah seorang polisi, yang notabene memiliki pangkat lebih tinggi dari polisi lalu lintas yang tengah menertibkan situasi. Polisi lalu lintas pun kebingungan, dan segera memarahi si supir bis yang menabrak mobil kijang polisi tersebut.

Siapakah yang salah? Apakah si mobil kijang pak polisi yang melanggar lampu merah, ataukah si supir bis yang menabrak mobil kijang tersebut?

Pertanyaan tersebut sebenarnya mudah untuk dijawab: ya dua-duanya! Akan tetapi, saya jamin, bahwa pak polisi yang melanggar lampu merah tersebut akan lolos dari hukuman. Sementara, si supir bis kota yang malang tersebut akan terkena denda dan makian dari kedua polisi yang ada di tempat kejadian.

Rasa keadilan di dalam diri saya langsung terluka, jika mengingat kejadian itu. Bukankah keduanya harus mendapatkan sanksi? Hanya dengan memberikan hukuman kepada keduanyalah keadilan baru bisa terwujud. Tapi itu tidak terjadi.

Apa yang sebenarnya terjadi disini?

Hukum Rimba dan Demokrasi

Sudah merupakan praktek umum, bahwa dia yang kuat pastilah akan menjadi pemenang. Mereka yang lemah akan diinjak-injak, dan tak berdaya menghadapi penindasan.

Mekanisme hukum rimba memang dengan mudah kita temukan di dalam perjalanan sejarah manusia. Teori evolusi Darwin beserta semua teori-teori di dunia ilmiah yang berbasiskan Darwinisme pun memiliki “bau rimba” semacam itu.

Teori-teori keadilan dan teori demokrasi di dalam ilmu-ilmu sosial tepat ingin meredam perluasan hukum rimba yang ada tersebut. Bentuk nyatanya adalah penciptaan sebuah masyarakat dengan basis demokrasi dan penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Dua konsep itu, yakni HAM dan demokrasi, bisa dibilang diciptakan untuk meredam gejolak hewani kekuasaan di dalam diri manusia.

Akan tetapi, walaupun bangsa ini mengakui dirinya sebagai bangsa yang demokratis dan menghormati HAM, mengapa kejadian kecil yang menggambarkan ketidakadilan seperti saya contohkan di atas masih juga terjadi?

Jawaban saya satu: karena orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan kejadian itu tidak peduli. Mereka apatis, sibuk dengan urusan masing-masing, dan enggan ikut campur dengan ketidakadilan yang terjadi di depan mata mereka.

Apatisme sebagai Musuh Kehidupan Publik

Masyarakat Jakarta secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umum, sudah teratomisasi sedemikian rupa, sehingga mereka hanya sibuk dengan urusan-urusan privat mereka terkait dengan akumulasi kekayaan, maupun survival dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar belaka.

Hal ini memang tidak bisa disalahkan. Dengan kondisi perekonomian sekarang ini, keselamatan diri dan keluarga dekat memang dianggap sebagai prioritas utama.

Akan tetapi, apa akibat dari mentalitas dan cara berpikir privat semacam itu? Jawabannya sederhana: hal-hal yang terkait dengan kehidupan bersama dalam bentuk solidaritas dan keadilan pun terabaikan!

Solidaritas sosial dan keadilan tidak menjadi prioritas, dan bahkan tidak lagi terpikirkan sama sekali. Inilah apatisme yang perlahan-lahan akan menghancurkan kehidupan publik di Indonesia!

Ketidakpedulian ketika terjadi ketidakadilan di depan mata kita. Ketidakpedulian ketika orang lain menderita bukan karena kesalahannya, tetapi hanya karena dia lahir di kelas sosial yang tidak tepat. Yang terakhir ini disebut sebagai ketidakadilan struktural.

Kejahatan dan penderitaan sudah menjadi hal-hal biasa. Hal-hal negatif itu sudah menjadi makanan sehari-hari kita, sehingga kita tidak lagi mengenalinya sebagai sesuatu yang jahat dan nista.

Dalam bahasa filsuf perempuan Jerman, Hannah Arendt, kejahatan telah menjadi banal. Kejahatan tidak lagi dikenali sebagai kejahatan, tetapi hanya sebagai rutinitas kehidupan sehari-hari.

Banalitas kejahatan itulah yang membuat kita menjadi apatis dan tidak peduli. Banalitas kejahatan itulah yang membunuh kepekaan hati nurani kita terhadap ketidakadilan dan kejahatan, yang terjadi setiap detiknya di depan mata kita.

Tidak berhenti disitu, kejahatan dan ketidakadilan bukan hanya menjadi hal yang biasa, tetapi justru menjadi hal yang normatif, “yang seharusnya”. Melanggar lalu lintas bukan lagi hal biasa, tetapi menjadi sebuah “kewajiban” yang harus dilakukan. Jika kita tidak melanggar lalu lintas, kita akan menjadi korban dari struktur.

Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini, yakni apatisme publik akibat banalitas kejahatan serta ketidakadilan yang tidak lagi bisa dikenali.

Kita semua tahu, demokrasi tidak akan berjalan tanpa partisipasi warga yang kritis. Apatisme publik adalah gejala, di mana warga negara menjadi tidak peduli pada hal-hal yang terkait dengan kehidupan bersama. Artinya, warga negara tidak lagi kritis dan partisipatif di dalam kehidupan bersama. Demokrasi pun tinggal slogan yang mengambang tanpa realitas.

Jika demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tidak lagi berjalan, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk hidup di dalam rimba-rimba yang berselubung gedung di Indonesia. Apakah kita siap? Dan, apakah kita mau seperti itu?

 

Penulis adalah Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya