Oleh Reza A.A Wattimena
Kita hidup di rezim sirkus. Tak henti-hentinya,berbagai akrobat dilakukan. Sayangnya, kita tak terhibur. Justru sebaliknya, kita merasa jijik.
Kabinetnya gendut. Ia diisi orang-orang yang tak bermutu, titipan dari partai politik yang sama kotornya dengan sirkus yang ia bangun. Uang rakyat dibuang percuma dengan program-program serampangan. Sementara, rasa takut, khawatir, kemiskinan dan kebodohan terus mencengkram rakyat.
Di tengah semua sirkus menjijikkan itu, adegan tampar menampar pun terjadi. Semua pihak sibuk menyangkal. Namun, semakin disangkal, semakin tampak nyata kejadian tersebut. Sekali lagi, rakyat dipertontonkan sirkus tampar menampar yang membuat mual.
Akrobat kuno pun terus dilakukan. Berpidato disertai gebrakan meja, sebagai efek dramatis. Suara keras pun digunakan untuk memaki orang-orang yang mengritiknya. Terakhir, si presiden sirkus pun ingin memperbanyak konser K-Pop, entah apa isi kepalanya.
Masih teringat celetukannya soal genteng. Ia ingin, semua rumah di Indonesia memiliki genteng sebagai atap. Sirkus yang sungguh memuakkan. Ini adalah buntut busuk dari semua program yang ia buat, yang penuh dengan kerugian dan kegagalan.
Di tengah semua kegagalan tersebut, sikap reflektif tak juga muncul. Justru sebaliknya, arogansi yang berbalut kedunguan menyeruak keluar. Si presiden sirkus berniat menjadi juru damai perang besar dunia. Arogansi yang sudah menyentuh delusi, yakni ketercabutan sepenuhnya dari kenyataan dunia.
Rezim sirkus ini berakar pada tiga hal, yakni politik koruptif, kedangkalan epistemik, mental feodal akut. Pertama, politik koruptif adalah sebentuk pembusukkan beragam unsur tata hidup bersama. Uang rakyat dicuri. Berbagai kebijakan tidak mengenai sasaran, dan hanya sekedar sirkus akrobatik semata.
Dua, akar lebih dalam adalah kedangkalan epistemik. Pikiran hanya digunakan untuk meluncurkan cara-cara licik, guna mencuri dan membodohi rakyat. Tidak ada pencarian makna dan tujuan yang lebih dalam. Tidak ada reflektivitas yang menggali nilai dari apa yang telah dilakukan sebagai dasar bagi tindakan di masa depan.
Tiga, bentuk kedangkalan tertinggi adalah mental feodal. Orang menjilat atasan dengan rayuan, bukan dengan kinerja tinggi. Atasan, apalagi presiden, seolah menjadi raja yang tak dapat salah. Dengan pola feodal semacam ini, seluruh tata kelola organisasi dan pemerintahan pun menjadi anti kritik, dan membusuk.
Ketiga hal ini bukanlah hal baru. Ini sudah menjadi masalah lama yang membuat seluruh tata politik Indonesia berantakan. Kita pun terjebak sebagai negara miskin dan bodoh, tanpa ada harapan untuk keluar dari keduanya. Kita menjadi negara sirkus, dimana berbagai akrobat kebijakan dilakukan, namun dampak nyata tetap tak terasa.
Rumah Filsafat 