Penulis: Reza A.A Wattimena

Pendiri Rumah Filsafat. Pengembang Teori Kesadaran, Agama dan Politik. Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Protopia Philosophia (2019), Memahami Hubungan Internasional Kontemporer (20019), Mendidik Manusia (2020), Untuk Semua yang Beragama (2020), Terjatuh Lalu Terbang (2020), Urban Zen (2021), Revolusi Pendidikan (2022), Filsafat untuk Kehidupan (2023), Teori Transformasi Kesadaran (2023), Teori Tipologi Agama (2023), Zendemik (2024), Teori Politik Progresif Inklusif (2024), Kesadaran, Agama dan Politik (2024) dan berbagai karya lainnya. Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/

Filsafat

http://vivirlatino.com

 

Sebuah Tinjauan Dari Masa Yunani Kuno sampai Posmodernisme

Oleh: Reza A.A Wattimena[1]

Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan historis tentang berbagai model berfilsafat yang ada di dalam sejarah filsafat Barat. Tujuannya adalah memperkenalkan, menanggapi secara kritis, serta mengembangkan berbagai metode tersebut untuk memahami dan menjawab berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat kita, dan juga untuk melatih pola berpikir kita dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang tertulis pada judul, saya akan memaparkan model-model berfilsafat dari masa Yunani Kuno sampai posmodernisme.

1.Pencarian Archē dan Elenchus dalam Filsafat Yunani Kuno

Sulit sekali menemukan catatan otentik mengenai filsafat sebelum Sokrates. Yang dapat ditemukan adalah potongan tulisan yang seolah tidak memiliki hubungan satu sama lain. Satu-satunya sumber yang cukup bisa diandalkan adalah tulisan-tulisan Aristoteles mengenai para filsuf sebelumnya. Ia juga dikenal sebagai sejarahwan filsafat sistematis pertama di dalam sejarah. Maka dari itu halangan pertama kita untuk bisa memahami filsafat Yunani Kuno adalah halangan penafsiran, karena kita hanya bisa mengandalkan tulisan-tulisan para filsuf setelahnya. Kita hanya bisa mengandalkan sumber sekunder.

Yang kita miliki adalah kumpulan fragmen yang terobek dari naskah asli yang telah hilang. Akibatnya beragam penafsiran saling bertentangan tentang fragmen itu tidak didasarkan pada teks tulisan yang memadai, melainkan hanya copotan saja. Walaupun minimalis namun fragmen-fragmen tulisan para filsuf sebelum Sokrates tetaplah sangat berharga. Beberapa kutipan menyiratkan makna yang sangat mendalam untuk bisa dipelajari dan direfleksikan. Dari situ kita bisa memahami bagaimana tokoh-tokoh awal filsafat dan sains ini memahami realitas yang ada di hadapan mereka.

Berdasarkan teks-teks yang ada, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa setidaknya ada dua kelompok filsuf yang dominan di dalam Filsafat Yunani Kuno. Mereka adalah para filsuf pra-Sokratik dan kaum sofis. Kedua kelompok filsafat ini memiliki ajaran yang berbeda, namun keduanya penting untuk dipahami, karena dari merekalah filsafat dan sains selanjutnya berkembang. Aristoteles menyebut para filsuf pra-Sokratik pertama sebagai physiologoi (natural philosophers), atau para filsuf natural. Mereka hendak mencari prinsip terdasar (archē) dari seluruh realitas dengan menggunakan kosa kata naturalistik (naturalistic terms). Para filsuf natural ini berbeda dengan para pendahulunya yang lebih mengedepankan penjelasan-penjelasan mitologis (mythological explanations) dalam bentuk cerita dewa dan dewi.

Walaupun sama-sama mencari prinsip dasar dari realitas dengan menggunakan kosa kata natural, para filsuf prasokratik seringkali terlibat dalam perdebatan tulisan, karena perbedaan pendapat. Perdebatan itu muncul karena masing-masing filsuf saling bersikap kritis satu sama lain. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, bahwa filsafat adalah suatu displin berpikir yang selalu melakukan kritik diri (self-critique), bahkan dari awal mula berdirinya. Tidak hanya itu mereka bahkan melakukan kritik tajam terhadap cara berpikir mitologis yang dominan pada jamannya. Dengan kecenderungan untuk berpikir kritis seperti itu, muncullah para filsuf yang saling berdebat soal prinsip dasar yang menentukan seluruh realitas, yang juga bisa disebut sebagai archē.

Para filsuf natural itu, yang juga bisa kita sebut sebagai para filsuf prasokratik, menjadikan seluruh alam semesta sebagai obyek penelitian mereka. Mereka berusaha memahami alam semesta bukan dengan menggunakan penjelasan mitologis, melainkan dengan penjelasan-penjelasan naturalistik (naturalistic explanations), seperti prinsip air, udara, api, dan atom. Dalam arti ini mereka juga bisa disebut sebagai para ilmuwan (scientist) pertama di dalam sejarah. Proses mendekati realitas dengan tujuan mencari prinsip terdasar (fundamental principle) yang menyatukan keseluruhan ini nantinya akan mempengaruhi para filsuf dan ilmuwan selanjutnya. Lanjutkan membaca Filsafat

Buku Filsafat Terbaru: Metodologi Penelitian Filsafat


Image0738Editor: Reza A.A Wattimena

ISBN: 978-979-21-2940-3

Penerbit: Kanisius Yogyakarta

Kerja sama dengan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


Daftar Isi

Prakata

Oleh: M. Mukhtasar Syamsuddin

Kebenaran dan Metodologi Penelitian Filsafat: Sebuah Tinjauan Epistemologi

Oleh: P. HARDONO HADI

Metodologi Penelitian Filsafat

Oleh : Toeti Heraty Noerhadi

Metode Penelitian Filsafat: Belajar dari Filsuf Alfred N. Whitehead

Oleh: J. Sudarminta

Penelitian pada Bidang Ilmu Filsafat: Perbandingan Usulan Penelitian

Oleh : Anton Bakker

Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama

Oleh : M. Amin Abdullah

Metoda Pengertian dan Antropologi Filsafat

Oleh : S. Takdir Alisjahbana

Metode Refleksi Metodologis Merleau-Ponty

Oleh: M. Mukhtasar Syamsuddin

Berbagai Bentuk Metode Berfilsafat: Sebuah Tinjauan Historis Sistematis Dari Masa Yunani Kunosampai Posmodernisme

Oleh: Reza A.A Wattimena Lanjutkan membaca Buku Filsafat Terbaru: Metodologi Penelitian Filsafat

Charles Taylor

Google Images

Oleh: Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya

Charles Taylor lahir pada 5 November 1931.[1] Ia berasal dari Kanada, yakni kota Montreal, Quebec. Ia adalah seorang filsuf yang memiliki jangkauan penelitian dan refleksi sangat luas, mulai dari filsafat politik, filsafat ilmu-ilmu sosial, dan sejarah filsafat. Pada 1952 Taylor meraih gelar B.A pada bidang sejarah dari Universitas McGill. Kemudian ia melanjutkan studi ke Oxford pada bidang filsafat, politik, dan ekonomi. Pada 1955 ia menjalani studi doktoral di bawah Isaiah Berlin dan G.E.M Anscombe pada bidang filsafat.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Taylor bekerja di Universitas Oxford sebagai professor pada bidang teori sosial dan teori politik. Selain itu dia juga adalah seorang professor pada bidang filsafat dan ilmu politik di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Sekarang ini ia telah pensiun, dan menjadi professor emeritus. Pada 1955 ia memperoleh gelar kehormatan Order of Canada, penghargaan tinggi pemerintah Kanada terhadap warganya. Pada Juni 2008 Taylor memperoleh Kyoto Prize pada bidang filsafat dan seni. Banyak ahli berpendapat bahwa Kyoto Prize adalah hadiah nobel versi Jepang.

Menurut Ruth Abbey ada beberapa hal yang membuat Charles Taylor dapat dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar abad ke-20.[2] Selama lebih dari empat puluh tahun, Taylor menulis banyak sekali artikel dan buku, serta berdiskusi di forum-forum publik tentang masalah-masalah yang sedang relevan. Usia tua tidak membuatnya kedodoran. Sebaliknya pada usia tua, ia justru menulis karya-karya baru yang mencerahkan banyak orang di berbagai bidang. Tulisan-tulisannya dibaca orang hampir di seluruh dunia. Dia berbicara dan menulis dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Perancis dengan sangat mahir. Menurut Abbey yang membuat Taylor layak disebut sebagai salah satu filsuf terbesar abad ke-20 adalah jangkauan tema analisisnya yang begitu luas dan mendalam. Ia banyak menulis tentang moral, subyektivitas, teori politik, epistemologi, hermeneutika, filsafat pikiran, filsafat bahasa, dan bahkan estetika. Belakangan ini ia banyak juga menulis tentang agama.

Pada era sekarang banyak ilmuwan begitu terspesialisasi di bidangnya, sehingga lupa dengan hal-hal lain di luar displin keilmuannya. Namun hal ini rupanya tidak terjadi pada Taylor. Ia mampu menulis tentang berbagai macam hal, namun dengan analisis maupun refleksi yang sangat mendalam. Oleh karena itu ia juga banyak disamakan dengan para filsuf klasik yang memang menulis tentang banyak hal, sekaligus secara mendalam. Abbey bahkan menempatkan Taylor setara dengan Plato, Aristoteles, Augustinus, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, John Stuart Mill, dan Nietzsche dalam hal keluasan sekaligus kedalaman pemikiran. Lanjutkan membaca Charles Taylor

Inspirasi dari Jakarta: Debat

Oleh: Goenawan Mohamad

Saya malas berdebat. Tiap debat mengandung unsur berlaga, ujian, dan telaah. Memang, dulu ketika Socrates menanyai seseorang, menggunakan teknik eclenchus, menyoal dan meminta jawab dan siap dibantah serta membantah, ia tak bermaksud mengalahkannya hingga takluk. Ia menggugah orang untuk berpikir, menilik hidup, terutama hidupnya, dan menjadi lebih bijaksana sedikit. Tapi tidak setiap orang seperti Socrates. Dan saya cepat lelah dengan berujar lisan.

Pengalaman saya mengajari saya bahwa debat, seperti umumnya dialog, acap kali berakhir dengan dua-log: saya dan lawan bicara saya akan seperti dua pesawat televisi yang disetel berhadap-hadapan. Dia tak mencoba mengerti saya dan saya tak mencoba mengerti dia. Bahasa punya problem. Kata yang kita ucapkan atau kita tulis tidak jatuh persis di sebelah sana dalam makna yang seperti ketika ia keluar dari kepala saya.

Pengalaman saya juga membuat saya bertanya: apa tujuan sebuah perdebatan? Untuk menunjukkan bahwa saya tak kalah pintar ketimbang lawan itu? ”Kalah pintar” tidak selamanya mudah diputuskan, kalaupun ada juri yang menilai. Atau untuk meyakinkan orang di sebelah sana itu, bahwa pendirian saya benar, dan bisa dia terima? Saya tak yakin.

Kita tak bisa untuk selalu optimistis, bahwa sebuah diskusi yang ”rasional” akan menghasilkan sebuah konsensus. Bahkan Mikhail Bakhtin cenderung menganggap bahwa debat yang terbuka dan kritis tidak dengan sendirinya akan membuka pintu ke sebuah ruang di mana orang bisa bertemu dan bersepakat. Justru sebaliknya: yang akan terjadi adalah makin beragamnya pendapat dan pendirian.

Bagi Bakhtin, orang yang berbeda punya pandangan dunia yang berbeda pula, dan pada saat mereka sadar bahwa intuisi mereka tentang realitas berbeda—dan teknik Socrates akan menimbulkan kesadaran itu—mereka akan makin ketat dalam pilihan posisi mereka. Ada yang selamanya tak terungkap, juga bagi diri sendiri, dalam kalimat. Lanjutkan membaca Inspirasi dari Jakarta: Debat

Bebas

man-free-sign Oleh: Reza A.A Wattimena

Semua orang mencari kebebasan. Mereka rela mati demi mendapatkannya. Mereka rela berjuang menempuh kesulitan hidup, guna merengkuhnya. Sejarah dunia adalah sejarah perjuangan mencari kebebasan, begitu kata Hegel, seorang filsuf Jerman pada abad 17.

Namun ketika orang mendapatkannya, mereka justru ragu. Kebebasan membawa orang pada ketidakpastian. Tidak ada lagi aturan yang mesti dipatuhi. Bahkan orang diminta membuat peraturan untuk dirinya sendiri. Ini bukan pekerjaan mudah.

Apakah itu terjadi karena kita salah dalam memahami kebebasan? Apa sebenarnya makna kebebasan sekarang ini?

Lanjutkan membaca Bebas

Inspirasi dari Jakarta: Krisis dan radikalisme pelipur lara


image001Oleh Ignas Kleden

SETIAP krisis politik cenderung melahirkan krisis pemikiran. Beban yang terlalu berat mendorong orang mencari jalan pintas yang sesingkat-singkatnya untuk keluar dari kemelut, tanpa memedulikan apakah penyelesaian secara potong kompas itu menimbulkan masalah baru yang barangkali lebih muskil dari keadaan semula. Kecenderungan ini mendapatkan padanannya dalam pemikiran yang menarik kesimpulan secara cepat dan mudah, tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah kesimpulan tersebut didukung oleh premis-premis yang memadai ataukah lebih merupakan suatu jumping conclusion dalam silogisme yang tidak lengkap, yang hanya menghasilkan salto mortale dalam logika.

Secara teoretis, generalisasi acap kali bertukar-jalan dengan radikalisme dalam gerakan politik. Kecenderungan ke arah generalisasi itu terdapat dalam hasrat yang menggebu-gebu untuk mencari akar semua persoalan yang ada di Indonesia sekarang, sementara usaha-usaha perbaikan setiap hari dianggap tidak memadai lagi. Kata “akar” dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan radix dalam bahasa Latin. Jadi, usaha politis dan intelektual untuk menemukan akar persoalan bolehlah dinamakan radikalisme.

Pertanyaannya: apakah radikalisme seperti ini berguna dan diperlukan. Ada berbagai bahan yang dapat dikutip dari studi-studi sosiologi tentang manfaat dan mudarat radikalisme ini. Dalam kalangan Marxis ortodoks, masalah kelas sosial dianggap akar persoalan. Selama borjuasi berkuasa, keadaan tidak banyak berubah karena hubungan produksi antara proletariat dan borjuasi akan tetap mempengaruhi tingkahlaku politik dan kebudayaan, sehingga perbaikan apa pun yang dilakukan, tanpa perubahan hubungan produksi tersebut, lebih merupakan tambal sulam yang memberikan kosmetik yang berbeda tetapi tidak menyentuh struktur dasar dalam masyarakat.

Persoalan ini dalam Marxisme mula-mula cukup meyakinkan, karena salah satu kesulitan teoretis didiamkan untuk waktu lama dan mungkin baru pada tahun-tahun akhir ini mulai dikutak-katik di kalangan neo-Marxis. Yang jadi pertanyaan, kalau dialektika adalah kekuatan tunggal yang menggerakkan sejarah, apa pasalnya bahwa dialektika itu hanya boleh diberlakukan di antara kelas (interclass-relation dialectic), yaitu antara borjuasi dan proletariat, dan tidak diberlakukan di dalam satu kelas yang sama (intraclass-relation dialectic)? Mengapa dalam kalangan borjuasi atau proletariat sendiri dialektika itu tiba-tiba tak berfungsi lagi? Jawabannya, barangkali, karena dalam kelas yang sama tidak ada pertentangan yang diakibatkan oleh hubungan produksi yang eksploitatif. Tetapi jawaban ini lebih tautologis sifatnya. Masih dapat dipersoalkan, mengapa dalam borjuasi sendiri tidak terdapat perbedaan dalam hubungan produksi, misalnya di antara mereka yang bermodal sangat besar dan mereka yang modalnya sedang. Lanjutkan membaca Inspirasi dari Jakarta: Krisis dan radikalisme pelipur lara

Cinta Benci

love-or-hate-red Suatu Refleksi Fenomenologi Eksistensial

“….untuk mencintai berarti untuk membenci musuh yang sama…”

Oleh: Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik,

Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya

Tampaknya, roda masyarakat kita digerakkan oleh kebencian. Bagaimana tidak, setiap hari di jalan raya (Jakarta), saya melihat orang bertengkar hanya karena alasan sepele. Di dalam pertengkaran itu, mereka saling mengutuk, mencerca, menyumpahi, dan bahkan bisa saling membunuh! Saya sering menyaksikan berita pembunuhan di televisi. Seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri demi mendapatkan uang asuransi yang dipunyai anaknya. Seorang pencopet dipukuli di tempat sampai meninggal, dan tidak ada seorang pun yang mau bertanggungjawab. Bagaimana tidak?

Perang, pembunuhan, dan sikap negatif yang didasari kebencian adalah tontonan sehari-hari yang bisa kita lihat langsung, ataupun tidak langsung melalui media. Kebohongan, prasangka, ketidaktulusan tampak mewarnai relasi manusia sehari-hari. Praktek suap menyuap dan diskriminasi mewarnai dunia hukum kita. Praktek monopoli dan kerakusan mewarnai dunia ekonomi kita. Praktek kekerasan pun mewabah di dalam dunia pendidikan kita, seperti baru-baru ini tampak dalam kasus pembunuhan di IPDN.

Di sisi lain, kalau kita mau jeli sedikit, tindak pengorbanan dan cinta sebenarnya kerap terjadi di sekitar kita. Pengorbanan seorang ibu yang harus bangun pagi2 mempersiapkan semuanya untuk anak-anak dan suaminya. Pengorbanan seorang suami yang harus banting tulang bekerja secara tulus untuk menghidupi keluarganya. Masih banyak hal positif lainnya yang sebenarnya mewarnai relasi antar manusia. Dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja.

Memang, relasi antar manusia adalah sesuatu yang rumit untuk direfleksikan. Beragam variabel bisa dijejer, dan refleksi juga bisa dilakukan dari berbagai sudut pandang. Kerumitan hakekat relasi antar manusia adalah suatu undangan bagi kita untuk merefleksikan lebih jauh apa sebenarnya yang mendasari relasi antar manusia. Apakah kebencian, seperti yang dengan mudah kita saksikan, atau cinta yang sebenarnya juga terselip di tengah aktivitas kehidupan kita yang serba rutin dan monoton? Ataukah keduanya? Di dalam tulisan ini, dengan melakukan refleksi fenomenologi eksistensial, saya akan berargumen bahwa hakekat dari relasi antar manusia adalah sekaligus kebencian dan cinta.

Kebencian dan cinta ini bukanlah dalam arti emosionil, tetapi dalam arti fenomenologis. Artinya, kebencian dan cinta dilihat pada dirinya sendiri, dan bukan pada gejolak emosi maupun perasaan yang datang dan pergi. Kebencian dan cinta dipandang sebagai dorongan primordial yang menggerakan manusia untuk berelasi dengan manusia lainnya. Dorongan primordial ini adalah suatu dorongan metafisis yang menggerakan relasi antar manusia sekaligus menggerakkan peradaban itu sendiri. Untuk menjabarkan argumen itu, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendekatan fenomenologi eksistensial (1). Lalu, saya akan memaparkan hakekat kebencian dari sudut pandang fenomenologi eksistensial, terutama dari konsep tatapan yang dirumuskan oleh Sartre (2). Setelah itu, saya akan menjabarkan hakekat dari cinta sebagai modus mendasar relasi manusia (3). Tulisan ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan (4).

Lanjutkan membaca Cinta Benci

Dungu

imgname--dumb_money_and_the_meltdown---50226711--dunce2 Oleh: Reza A.A Wattimena

Ada gejala menarik belakangan ini. Segala bentuk wacana yang amat mendalam berubah menjadi amat dangkal, ketika sampai di tangan kita. Kedalaman makna tak dapat dirasa. Yang ditangkap oleh mata dan akal hanyalah potongan makna yang cacat sebelah.

Wacana pendidikan karakter berubah menjadi kebersihan kuku dan kerapihan jambang rambut. Kedalaman berpikir displin filsafat dianggap sebagai sekolah dukun. Orang banting tulang belajar psikologi dikira hanya untuk bisa “membaca orang”. Moralitas disempitkan semata menjadi urusan cium tangan.

Wacana kewirausahaan yang begitu mendalam menjadi semata urusan jaga toko. Pendidikan sebagai ajang pembebasan diterjemahkan semata menjadi menggurui. Investasi sebagai simbol kepercayaan antara pribadi diterjemahkan semata sebagai cara menggapai keuntungan finansial sesaat. Dan konsep kebebasan yang begitu luhur dan dalam diterjemahkan menjadi bersikap seenaknya.

Kedalaman iman diterjemahkan semata menjadi banyak atau sedikitnya orang “tampak” berdoa. Kualitas intelektual seseorang semata dilihat dari kumpulan sertifikat ataupun ijazah yang ia punya. Manajemen organisasi diterjemahkan menjadi semata urusan birokrasi miskin visi yang amat teknis dan dangkal, serta justru memperlambat semuanya. Ekonomi diterjemahkan semata-mata sebagai hitungan-hitungan jumlah kekayaan finansial.

Apa yang terjadi?

Lanjutkan membaca Dungu

Multikulturalisme untuk Indonesia

charles-taylor-philosopher Pemikiran Charles Taylor

tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme,

serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.

Reza A.A Wattimena,

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya

“..Jika hanya ada satu agama di Inggris maka akan ada bahaya despotisme, jika ada dua, mereka akan saling membunuh, namun jika ada tiga,

maka mereka akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan..”

Voltaire

Abstract:

Inspired by Charles Taylor’s Political Philosophy, the author will argue that to become a meaningful society, Indonesian society first of all have to respect various forms of life in it. The various forms of life have to live authentically according to its identity, value, and customs in the relation with another forms of life that co-exist in the society. The author will also try to apply Taylor’s political philosophy in the context of Indonesian society. In the end, Indonesian context can give a certain critical remarks to the development of Taylor’s philosophy.

Keywords: Identitas, multikulturalisme, politik pengakuan.

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah cerita. Sandra adalah orang Jawa yang tinggal Prancis. Ia adalah seorang gadis yang sangat berbakti pada orang tuanya. Orang tuanya tinggal di Surabaya. Mereka berasal dari suatu kota di Jawa Tengah. Mereka merasa bahwa Sandra perlu untuk mengenal dunia luar. Maka kedua orang tuanya menyekolahkan Sandra untuk menempuh pendidikan lanjut di Paris, Prancis. Ia menjadi gadis yang cerdas, kritis, dan sangat mencintai orang tuanya. Di Paris ia berhasil menyelesaikan studinya dengan gemilang, dan bahkan menjalin hubungan serius dengan teman sekolahnya. Mereka siap untuk menikah dan membina hidup bersama.

Namun orang tua Sandra memiliki rencana berbeda. Mereka sudah mempersiapkan orang yang, menurut mereka, tepat untuknya, yakni seorang pria yang memiliki latar belakang persis sama dengan Sandra. Secara kultural pria tersebut adalah pasangan yang tepat untuk Sandra. Namun ia menolak dengan alasan sudah memiliki pasangan jiwa. Tegangan pun terjadi. Atas nama budaya dan tradisi, orang tua Sandra menyarankan pria tersebut sebagai pasangan hidupnya. Atas nama kebebasan dan cinta (yang juga merupakan bagian dari tradisi masyarakat tertentu), Sandra memilih pasangan jiwanya di Paris sana. Ia bingung. Orang tuanya pun bingung.[1] Apa yang harus mereka lakukan?

Sekilas kisah ini mirip cerita sinetron. Namun di balik cerita ini terdapat problem masyarakat multikultur yang sangat mendalam, yakni apa yang harus dilakukan, ketika dua kultur bertemu dan saling berbeda pandangan? Jawaban yang biasanya langsung muncul adalah melakukan dialog. Namun dialog tanpa dasar nilai dan pemikiran yang sama tidak akan banyak membuahkan hasil. Dialog hanya menjadi gosip ataupun ngerumpi semata yang seringkali berakhir dalam kebuntuan. Maka yang diperlukan adalah menemukan dasar nilai yang sama untuk menjadi titik tolak dari dialog. Sebelum itu inti terdalam dari tegangan kultural yang terjadi juga perlu untuk dipahami. Pada titik inilah wacana multikulturalisme menemukan relevansinya.

Banyak kasus lainnya dengan intensitas jauh lebih besar berlatar pada tegangan kultur tersebut. Di dalam filsafat politik kontemporer, pertanyaan inti yang diajukan sebagai titik awal penelitian adalah, bagaimanakah bentuk politik kultural yang mampu menampung semua identitas kultural secara harmonis (hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan) dan dinamis (terbuka pada perubahan, baik dari dalam maupun dari luar)? Itulah kiranya pertanyaan yang juga menjadi pergulatan wacana multikulturalisme. Pada tulisan ini saya hendak menjawab pertanyaan tersebut dengan mengacu pada filsafat politik Charles Taylor sebagaimana ditulisnya di dalam Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition.[2] Pada akhir tulisan saya berharap juga mampu memberikan alternatif untuk permasalahan Sandra dan orang tuanya.

Untuk itu saya akan membagi tulisan ini ke dalam empat bagian. Awalnya saya akan memperkenalkan sosok hidup maupun pemikiran Charles Taylor (1). Lalu saya akan menjelaskan pandangannya soal politik pengakuan dan multikulturalisme (2). Pada bagian berikutnya saya akan mencoba menerapkan pandangan Taylor tersebut di dalam konteks masyarakat Indonesia.[3] Bagian ini bukanlah sebuah analisis komprehensif tentang Indonesia melalui kaca mata filsafat politik Charles Taylor, melainkan sebuah eksperimen berpikir awal tentang kemungkinan penerapan multikulturalisme dan politik pengakuan di dalam masyarakat Indonesia dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor demografis, kultural, filosofis, dan geografis Indonesia (3). Tulisan ini akan saya tutup dengan kesimpulan dan tanggapan kritis, sekaligus mengajukan beberapa prinsip dasar yang sekiranya bisa menjadi panduan bagi Sandra dan orang tuanya untuk membuat keputusan (4).

Untuk membaca lebih jauh, silahkan hubungi Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya (http://filsafat.wima.ac.id/)

[1] Cerita ini saya adaptasi dengan konteks Indonesia, namun mengacu pada Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism, London: MacMillan Press, 2000.

[2] Pada tulisan ini saya ingin membahas pandangan Charles Taylor tentang politik pengakuan dan multikulturalisme, serta menanggapinya secara kritis. Saya mengacu pada Taylor, Charles, “The Politics of Recognition”, dalam Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, New Jersey: Princeton University Press, 1994.

[3] Bandingkan dengan pemaparan yang sangat menarik di dalam Hefner, Robert W. (ed), The Politics of Multiculturalism, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001. Saya sadar sekali Taylor berangkat dari tradisi intelektual yang sangat berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu saya tidak akan menerapkan pemikirannya begitu saja, namun dengan catatan kritis. Secara sederhana dapat dikatakan, pemikiran Charles Taylor dapat memberikan kontribusi penting bagi Indonesia, dan situasi serta kultur Indonesia bisa memperkaya pemikiran Charles Taylor secara khusus, maupun wacana politik pengakuan dan multikulturalisme pada umumnya.

Gambar dari http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2009/09/charles-taylor-philosopher.jpg

Tukang Suap

bribe Oleh: REZA A.A WATTIMENA

Praktek suap selalu melibatkan dua pihak, yakni yang disuap dan penyuap. Keduanya perlu ada supaya praktek suap terjadi. Tak adil jika kita hanya menyalahkan pihak yang disuap. Dalam hal ini keduanya sama bersalahnya.

Apa yang ada di balik mental para penyuap? Inilah pertanyaan yang kiranya terlupakan di balik segala analisis tentang korupsi, terutama yang terkait dengan lembaga publik. Tanpa analisis semacam ini, pengetahuan kita soal fenomena korupsi, terutama praktek suap, terjebak pada satu sisi semata. Pengetahuan yang hanya berfokus pada satu sisi sebenarnya tidak layak disebut sebagai pengetahuan, melainkan semata prasangka.

Mentalitas Jalan Pintas

Salah satu keutamaan mendasar manusia adalah keteguhan bertekun di dalam proses. Segala keberhasilan muncul melalui tempaan waktu dan peristiwa. Orang tidak bisa sukses dalam sekejap mata. Ia perlu menempuh tantangan hidup yang mungkin saja menggetarkan jiwa.

Di Indonesia sekarang ini, keutamaan semacam itu semakin langka. Orang tidak tahan bertekun di dalam proses. Orang tidak tahan hidup dalam tantangan. Akibatnya mereka mencari jalan pintas untuk mencapai sukses yang jauh dari kematangan.

Orang mau cepat kaya. Namun ia tidak mau berusaha sepenuh tenaga. Orang mau memperoleh kemudahan, tanpa memberikan kontribusi nyata. Mentalitas sukses melalui jalan pintas inilah yang kini menjadi trend di masyarakat kita.

Inilah yang menjadi pola pikir para penyuap. Mereka tidak sabar dengan birokrasi dan prosedur. Padahal birokrasi dan prosedur tidak selalu buruk, namun justru dibuat untuk menjamin hasil yang berkualitas. Para penyuap tidak sabar dengan semua itu, lalu menyuap untuk melancarkan jalan menuju sukses yang semu.

Mentalitas jalan pintas ini haruslah disadari, lalu dilenyapkan. Mentalitas jalan pintas merombak sistem dan aturan yang ada, demi kepentingan sesaat mereka. Alhasil sistem dan aturan lalu kehilangan wibawa. Jalan pintas yang diambil para penyuap menjadi preseden untuk para penyuap lainnya, guna melakukan praktek yang sama.

Lanjutkan membaca Tukang Suap

Inspirasi dari STF Driyarkara: Memahami Akar-akar Kekerasan Massa

violence20cartoon2 Oleh: F Budi Hardiman

“Segala yang jahat berasal dari kelemahan”

Jean-Jacques Rousseau

Mengapa manusia melakukan kekerasan kepada sesamanya? Pertanyaan sederhana ini menyimpan keheranan. Keheranan adalah sebuah perasaan yang timbul saat orang menghadapi yang tidak lazim. Dapat dibayangkan apa yang terjadi di dalam sebuah masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang lazim. Tak ada keheranan yang muncul atasnya, akal pun tertidur, dan bersamaan dengan itu kekerasan tidak pernah dipersoalkan. Sebuah masyarakat yang tidak mempersoalkan kekerasan sudah kehilangan keberadabannya. Karena itu, pertanyaan di atas sangat penting untuk dilontarkan dan dijawab.

Jawaban atasnya sangat mendesak justru di saat merebaknya peristiwa-peristiwa kekerasan massa setelah tumbangnya rezim Soeharto. Kita ingat kembali katalog kekerasan massa di negeri kita: kerusuhan Mei 1998 dengan target etnis China, perang saudara di Maluku antara orang Kristen dan Muslim, perselisihan etnis di Kalimantan antara Dayak dan Madura, pengejaran dukun-dukun santet di Blambangan, tawuran antar pelajar, dan seterusnya. Dan dalam pertarungan politis dalam rangka Pemilu 2004 kecemasan akan kekerasan massa tak juga dijauhkan dari kita. Ia justru meningkat. Orang bisa berkilah bahwa saat itu kita berada dalam keadaan tidak normal. Namun, dalam keadaan yang dianggap “normal” pun pencuri sandal di masjid di wilayah Tangerang sudah bisa mengalami nasib mengenaskan seperti bidaah di Eropa abad pertengahan: dibakar massa.

Keheranan kita bertambah saat membaca bagaimana sikap para pelaku kekerasan itu terhadap korban-korban mereka. Dalam konflik etnis di Kalimantan kepala manusia dipenggal dan diarak beramai-ramai dengan penuh kebanggaan. Ekstasis massa semacam itu juga terjadi di dalam peristiwa Blambangan dan banyak peristiwa lain, seperti dalam perang, pogrom, masaker, dan seterusnya. Yang ganjil dalam perilaku massa itu adalah berciri psikologis: para pelaku mengalami penumpulan rasa salah atas tindakan kekerasan mereka. Akal sehat sirna dan moralitas kehilangan daya gigitnya. Setelah berjarak dari peristiwa itu, orang lalu mengatakan bahwa individu terseret oleh desakan kebersamaan mereka sehingga tak bisa lain kecuali melakukan seperti yang dilakukan orang yang lain. Individu yang terlibat dalam kekerasan massa sekonyong-konyong dipindahkan dari ruang kontak sehari-hari ke dalam suatu ruang peleburan kolektif yang mengisap ciri-ciri personalnya sebagai seorang individu. Saya menyebutnya “ruang kolektif’ karena ruang ini diproduksi oleh kebersamaan dan menjadi tempat bergeraknya tindakan-tindakan kolektif. Di dalam ruang kolektif itu tindakan-tindakan yang tak lazim dalam ruang keseharian dirasa lazim. Memenggal kepala dirasa lazim di tengah-tengah situasi tak lazim dinamika kekerasan massa. Dengan kata lain, rasa salah raib ditelan oleh suatu “kelaziman dari ketaklaziman” dinamika kekerasan massa.

Yang kita bicarakan di sini bukan kekerasan individual-yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu, seperti membunuh karena dendam pribadi, memerkosa atau merampok-melainkan kekerasan massa, yakni kekerasan yang dilakukan oleh massa. Kekerasan jenis ini berbeda dari kekerasan yang dilakukan individu karena para pelaku melakukan kekerasan itu tidak semata-mata atas dasar dendam atau kebencian personal, melainkan banyak dipengaruhi dinamika sebuah kelompok. Kekerasan individual terliput oleh hukum pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa sering melampaui hukum positif itu. Bentuk gigantis dari kekerasan massa itu adalah revolusi dan perang. Sulitlah menghukum demikian banyak pelaku. Karena itu, semakin banyak pelakunya semakin gigantis massa yang bertindak destruktif, semakin kurang personallah motif kekerasan dan semakin merasa benarlah para pelaku kekerasan itu. Kekerasan massa tidak beroperasi di dalam hukum, tetapi melawan dan melampaui tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya peristiwa ini, akar-akar penyebabnya juga kompleks. Namun, dalam ulasan ini saya akan menarik perhatian Anda pada tiga akar kekerasan yang terkait dengan conditio humana, yaitu: yang bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis.

Lanjutkan membaca Inspirasi dari STF Driyarkara: Memahami Akar-akar Kekerasan Massa

Mafia Ideologi dan Budaya Rasionalisme

ideology_487805 Oleh: REZA A.A WATTIMENA

Di dalam salah satu tulisannya di harian Kompas, Komaruddin Hidayat (Sabtu, 24 April 2010) mengungkap perlunya Indonesia untuk memiliki satu ideologi yang jelas, yang bisa memberikan arah sekaligus panduan di dalam proses pembangunan. Baginya Reformasi yang berlangsung selama ini tidak memiliki arah maupun ideologi yang jelas, sehingga bangsa Indonesia kini terjebak dalam kebingungan.

Pada hari yang sama di harian Kompas, Budiarto Shambazzy menuliskan tentang merebaknya mafia di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari mafia pajak, mafia sepak bola, mafia hukum, dan berbagai mafia lainnya. Jejaring mafia ini menurutnya bagaikan kanker yang menggerogoti tubuh bangsa Indonesia, dan menjadikannya tidak berdaya.

Dari dua tulisan tersebut, saya melihat adanya satu pertanyaan penting, jika Indonesia hendak menetapkan satu ideologi bangsa yang jelas, mungkinkah ideologi tersebut juga menjadi korban dari mafia? Mungkinkah Indonesia juga jatuh ke tangan para mafia ideologi?

Lanjutkan membaca Mafia Ideologi dan Budaya Rasionalisme

Inspirasi dari Gresik: Hedonisme, Sikap Cuek, dan Kesadaran normatif di dalam hidup bermasyarakat

hedonism-bot-futurama-2942551-800-600 Suatu Tinjauan Etis-Sosial

Oleh: Emanuel Prasetyono

Pengajar Etika Sosial dan Filsafat Manusia pada Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya

Seorang remaja putri menulis statusnya di facebook demikian: “Hanya mau bersenang-senang; tidak mau peduli lagi pada orang lain, yang penting senang. Wkwkwkwk…”.

Itu hanyalah satu dari sekian banyak status yang pernah terbaca oleh penulis yang intinya mau menunjukkan kesenangan pribadi sebagai ukuran dari segala sesuatu. “Yang penting senang; yang menyenangkan, itulah patokan dari segala keputusan sikap”.

DARI HEDONISME DALAM HIDUP BERSAMA KE BENCANA APATISME DAN SIKAP CUEK

Sikap etis semacam itu sebetulnya bukan hal yang sulit untuk dimengerti oleh kebanyakan orang. Bagi sementara orang, yang mendatangkan nikmat dan kesenangan dianggap sebagai yang baik sehingga layak dikejar dalam hidup. Sementara yang mendatangkan rasa sakit dianggap sebagai yang tidak baik, sehingga pantas ditolak. Sikap etis semacam ini juga bukan barang baru dalam filsafat hidup manusia. Adalah para hedonis yang selalu menekankan kenikmatan dan kesenangan sebagai ukuran yang baik. Hedonisme adalah pandangan yang menempatkan kenikmatan dan kesenangan sebagai tujuan tertinggi dari hidup manusia.

Ketika John Locke (1632-1704) menegaskan sikap etis yang dimotivasi oleh melulu pengalaman inderawi akan rasa senang/nikmat dan rasa sakit, para moralis mengutuknya sebagai hedonis sejati. Mereka menganggapnya sebagai yang tidak bermoral, karena mengesampingkan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan manusia yang kompleks ini. Tetapi sesungguhnya manusia modern mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Locke tersebut. Lihat saja fenomena korupsi di negeri ini! Orang yang baru menempati kekuasaan sedikit saja akan digoda untuk menggunakan kekuasaan itu untuk memperkaya dan mencari keuntungan diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya. Kepentingan publik dianggap sepi. Yang penting “aku happy, banyak duit, banyak rejeki, yang kuinginkan semua terpenuhi”. Apabila ada soal-soal yang berkaitan dengan orang lain, “emang gue pikirin!” Lihat pula bagaimana fenomena lalu lintas di kota-kota kita! Dengan mudah seorang pengendara memotong atau menyalip orang lain tanpa peduli apakah tindakannya itu akan membahayakan nyawa orang lain atau tidak. Lihat pula, betapa sulitnya penyeberang jalan menyeberang, bagaimana truk-truk besar atau bis-bis antarkota tidak memberi kesempatan sedikitpun bagi penyeberang jalan, bahkan termasuk bila yang menyeberang itu orang yang sudah renta. Di negeri ini, ketika manusia memburu kenikmatan dan kesenangan bagi diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain, di sanalah sebetulnya terjadi pembenaran terhadap pandangan etis-hedonistis John Locke di atas. Inilah ironi yang seringkali terjadi di negeri yang selalu mengagungkan keagamaan tetapi kehilangan nilai-nilai lain selain nilai kesenangan dan kenikmatan dirinya sendiri.

Lantas orang seringkali berusaha “mengurangi rasa berdosa” dengan cara “membagi dosa” atau “berdosa bareng-bareng”. Contoh konkretnya apa? Contohnya, membagi-bagi hasil korupsi dengan rekan sejawat, sanak-saudara, atau kolega. Atau, berdalih di balik pernyataan: “Toh orang lain berbuat hal yang sama.” Mentalitas inilah yang berada dibalik huru-hara, kerusuhan, atau penjarahan massal. Ketika suatu keburukan atau kesalahan dilakukan oleh banyak orang, ada pola berpikir salah yang menganggap bahwa nilai kesalahan atau nilai keburukan telah dikurangi sehingga menjadi kurang buruk, atau kurang salah; sehingga dianggap boleh dilakukan sedikit saja. Dari sikap hedonistis dalam hidup bersama bisa terjadi bencana apatisme dan sikap cuek yang menghancurkan nilai-nilai sosialitas hidup manusia itu sendiri.

Lanjutkan membaca Inspirasi dari Gresik: Hedonisme, Sikap Cuek, dan Kesadaran normatif di dalam hidup bermasyarakat

Inspirasi dari Jakarta: Revolusi

liberty Oleh: Goenawan Mohamad

Revolusi tak bisa difotokopi. Revolusi tak bisa dipesan. Mungkin ini kesimpulan sejak revolusi pertama dalam sejarah modern.

Pada usia 20, Lafayette, aristokrat dari Auvergne, Prancis Selatan, itu berangkat ke Amerika. Ini tahun 1777, ketika belum ada harapan bagi perjuangan orang Amerika untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Saat itu Raja Prancis tak mengizinkan siapa pun bergabung dengan revolusi di ”benua baru” itu. Tapi Lafayette punya kenekatan, ambisi, dan cita-cita luhur. Hatinya berkobar dengan keyakinan yang disuratkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ia pun berangkat dari pantai Spanyol dengan menyamar sebagai seorang perempuan.

Akhirnya—setelah menyatakan diri tak hendak menerima bayaran sepeser pun—ia diterima bergabung dengan tentara pembebasan yang dipimpin George Washington. Di antara pasukannya yang berpakaian berantakan, Jenderal Amerika itu menyambut pemuda Prancis yang kurus itu dengan hormat: ”Kami harus merasa malu, mempertontonkan diri di depan seorang perwira yang baru saja meninggalkan pasukan Prancis.” Lafayette menjawab: ”Untuk belajar, dan bukan mengajar, saya datang kemari.”

Dan Lafayette memang belajar banyak, melalui perang, luka, intrik politik—dengan gairah yang tak kunjung menciut. Ia kembali ke Prancis setelah empat tahun bertempur. Beberapa tahun kemudian ia terlibat langsung dengan Revolusi Prancis.

Lanjutkan membaca Inspirasi dari Jakarta: Revolusi

Esensi Pendidikan

Technorati Tags: pendidikan,filsafat,pendidikan karakter,pendidikan moral,otonomi moral,kebijaksanaan

education-cartoonAnalisis terhadap Gangguan-gangguan serta Taktik Strategis dalam UpayaMenciptakan Pendidikan yang Sejati di Indonesia[1]

Reza A.AWattimena,[2]

Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya

Abstrak

Wacana tentang pendidikan karakter sebenarnya bukanlah wacana baru, karena pada esensinya, pendidikan adalah suatu proses pembentukan karakter di satu sisi, dan pembentukan kerangka berpikir di dalam melihat dunia di sisi lain. Inilah esensi pendidikan yang sejati, atau apa yang saya sebut sebagai, meminjam konsep Paulo Freire, pendidikan yang membebaskan. Yang kita perlukan sekarang ini adalah pengetahuan mendalam soal apa esensi pendidikan sejati itu sebenarnya, sambil secara bertahap memahami dan mengurangi faktor-faktor yang menghambat terciptanya pendidikan yang sejati tersebut. Berpijak pada itu maka tulisan ini ingin menjawab tiga pertanyaan berikut, (1) apakah esensi pendidikan itu sebenarnya, terutama dalam konteks wacana pendidikan karakter?(2) Faktor-faktor apa yang menghambat terciptanya pendidikan semacam itu? Dan (3) apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi faktor-faktor penghambat tersebut, sambil menyadari kembali arti pendidikan yang sesungguhnya, serta menerapkannya di dalam praksis? Di dalam tulisan ini, saya akan mengajukan argumen, bahwa pendidikan pada esensinya adalah soal pembentukan karakter dan kerangka berpikir di dalam melihat dunia. Kesadaran semacam ini menghilang, karena pendidikan telah bercampur dengan kepentingan-kepentingan eksternal di luar pendidikan tersebut, seperti kepentingan politik dan ekonomi-bisnis, yang tidak selalu sejalan dengan visi pendidikan yang sejati. Oleh karena itu kita memerlukan pemahaman filosofis serta taktik strategis, guna mengembalikan pendidikan ke esensinya yang sejati tersebut. Dalam konteks inilah tulisan ini diajukan.

Kata Kunci: Pendidikan yang sejati, Filsafat, reifikasi, hegemoni, kepentingan politik, kepentingan ekonomi.

Pendahuluan

Indonesia secara khusus dan dunia secara umum sedang mengalami kelupaan tentang arti pendidikan yang sejati. Berbagai kepentingan ideologis politik, ekonomi, bisnis, dan militer kini campur tangan menentukan arah dan isi pendidikan, dan sambil itu, dunia pendidikan pun seolah terkapar tanpa daya. Para praktisi pendidikan dan masyarakat umum lupa, bahwa pendidikan tidak hanya ada untuk mengabdi pada kepentingan ideologis politik, ekonomi, bisnis, ataupun militer semata, tetapi juga untuk membuat manusia semakin utuh dan bermartabat. Keutuhan dan martabat tersebut tampak dalam kemampuannya untuk memahami dunia dengan kerangka berpikir yang rasional, bermoral, terbuka, kritis, dan sistematis. Namun ini semua tinggal kenangan, digantikan oleh pendidikan yang melulu menjadi pelayan kepentingan-kepentingan eksternal yang seringkali justru bisa merendahkan martabat manusia itu sendiri.

Tulisan ini lahir dari kegelisahan pribadi saya, ketika melihat begitu banyaknya praktisi pendidikan yang tidak memahami esensi pendidikan yang sebenarnya, dan membiarkan anak didik kita tercinta ditawan oleh kepentingan politik, bisnis, atau militer yang tidak jarang justru menindas martabat mereka. Kreativitas dibungkam atas nama koherensi ideologi politik ataupun agama. Eksplorasi ide dibungkam atas nama aturan baku dan standar ilmiah yang mencekik. Inovasi dibungkam atas nama kepatuhan pada atasan manajerial di dalam bisnis. Tidak bisa dipungkiri lagi, dunia pendidikan kita kehilangan arah, dan semakin jauh dari visi misinya untuk mengembangkan martabat manusia.

Apa akibat dari kelupaan akan esensi pendidikan ini? Pertama, manusia yang keluar dari sistem pendidikan yang lupa akan dirinya sendiri ini jelaslah bukan manusia yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dengan lugas, lemahnya moral bangsa ini jelas merupakan kegagalan sistem pendidikan yang selama ini ada, yakni pendidikan yang kehilangan esensinya sendiri. Dua, pendidikan yang kehilangan esensinya, dan semata memfokuskan dirinya untuk mengabdi pada kepentingan-kepentingan eksternal, yang seringkali tidak sesuai dengan visi pendidikan itu sendiri, akan membuat pendidikan menjadi penyiksaan. Pendidikan menjadi keterpaksaan yang dijalani oleh para siswa dengan murung dan gelisah.

Di dalam tulisan ini, seperti yang sudah saya ajukan pada abstrak, pendidikan perlu untuk kembali menyadari esensinya sendiri, lalu melenyapkan ganguan-gangguan yang membuat pendidikan tersebut kehilangan esensinya sejak awal. Hanya dengan begitu bangsa Indonesia bisa mulai mengarah ke arah peningkatan sumber daya manusia secara seimbang. Untuk menjelaskan argumen itu, saya akan membagi tulisan ini ke dalam empat bagian. Awalnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan esensi pendidikan dengan berpijak pada argumentasi para pemikir besar di dalam sejarah (1). Lalu saya akan menjabarkan dua musuh utama bagi terciptanya pendidikan yang sesuai dengan esensinya tersebut, yakni fundamentalisme ekonomi-bisnis dan fundamentalisme religius (2). Pada bagian berikutnya saya akan mencoba mengajukan beberapa prinsip dan taktik strategis, guna menanggulangi musuh-musuh pendidikan tersebut (3). Tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan problematik lebih jauh (4).

1.Esensi Pendidikan[3]

Pada hemat saya kita tidak lagi memerlukan teori baru tentang pendidikan. Yang kita perlukan adalah mengingat apa arti sesungguhnya dari pendidikan. Inilah yang kita lupa, sehingga pendidikan menjadi semata alat untuk kepentingan bisnis, politik, ataupun religius sektarian tertentu. Sudah lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Buddha mengajukan sebuah konsepsi sederhana tentang apa itu pendidikan. Pendidikan demikian katanya adalah perkembangan manusia, sehingga ia bisa mengaktualisasikan dirinya dalam hidup. Untuk itu setiap orang perlu mengikuti dan menghayati delapan jalan agung dalam hidup. [Wren, 2008]

Delapan Jalan Agung [Diolah dari Wren, 2008]:

  1. Cara pandang yang tepat (Semua penderitaan lahir dari keinginan, maka keinginan haruslah dilampaui, dan bukan dipuaskan.)
  2. Nilai-nilai yang tepat (Orang harus hidup dan bertumbuh secara sabar dan perlahan – moderation).
  3. Berbicara secara tepat (Orang perlu berkata –dan juga isi perkataannya- dengan cara yang lembut dan tidak menyakitkan)
  4. Tindakan yang tepat (Orang tidak pernah boleh menyakiti orang lain)
  5. Hidup yang tepat (Bekerja dengan tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung ataupun tidak)
  6. Usaha yang tepat (Selalu berusaha untuk mengembangkan diri)
  7. Berpikir secara tepat (Melihat segala sesuatu secara tepat dengan kesadaran yang jernih)
  8. Meditasi yang tepat (Mencapai pencerahan dengan melenyapkan ego)

Buddhisme menolak segala ide tentang diri manusia. Manusia itu tidak memiliki diri. Hanya dengan menyadari ini, ia bisa membebaskan diri dari keinginan yang membelenggu. Manusia bisa mencapai pencerahan dengan melepaskan ide, bahwa ia memiliki diri yang utuh dan berkehendak. [Wattimena, 2010] Inilah pola pendidikan yang diterapkan oleh Buddhisme selama berabad-abad. Delapan jalan inilah yang merupakan esensi dari pendidikan yang sejati.

Ajaran Buddhisme tersebut kiranya dapat dilengkapi oleh pemikiran Aristoteles soal karakter dan pendidikan. Ia adalah filsuf Yunani Kuno yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Baginya setiap orang hidup selalu mengarah pada satu tujuan tertentu. Di dalam proses mencapai tujuan itu, orang perlu menggunakan dan mengembangkan akal budinya. Akal budi diperlukan supaya orang tidak hanya hidup menyesuaikan diri secara buta dengan norma-norma sosial yang ada, tetapi memikirkan sendiri apa yang sungguh baik dan patut untuk dilakukannya. Maka ada perbedaan yang cukup fundamental antara konformisme moral dengan masyarakat luas di satu sisi, dan penggunaan akal budi untuk menemukan apa yang baik, dan kemudian bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut di sisi lain. [Wren, 2008]

Aristoteles juga berpendapat bahwa esensi dari setiap bentuk pendidikan adalah pendidikan karakter. Dalam arti ini karakter dapat dibentuk melalui proses habituasi, atau pembiasaan. Orang bisa bertindak jujur, karena ia terbiasa bertindak jujur, dan bukan karena ia tahu, apa yang dimaksud dengan jujur. Dua konsep ini yakni akal budi sebagai pengarah tindakan moral dan proses habituasi sebagai pola pendidikan karakter yang tepat adalah inti dari teori Aristoteles soal pendidikan. [Aristotle, 2004]

Pada hemat saya ajaran Buddhisme dan Aristoteles soal hidup dan pendidikan menggambarkan esensi sejati dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya soal ketrampilan teknis untuk bekerja mencari makan (“pragmatisme” pendidikan), tetapi juga membawa manusia menuju kebahagiaan sejati dengan menempuh langkah-langkah hidup yang tepat (jalan Buddhisme), dan membantu manusia mengasah akal budi, sehingga orang bisa bersikap rasional dan bebas di hadapan nilai-nilai masyarakatnya, serta tidak jatuh pada sikap konformisme buta (Aristoteles). Aristoteles juga menegaskan bahwa keutamaan moral yang sejati hanya bisa diperoleh, jika keutamaan moral itu dikondisikan serta dibiasakan di dalam hidup sehari-hari, dan bukan hanya diajarkan secara intelektual semata melalui sekolah atau kuliah.

2. Tantangan Pendidikan

Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat, bagaimana dua filsuf besar, Buddha (Timur) dan Aristoteles (Barat-Yunani Kuno) merumuskan apa itu esensi pendidikan. Dua model pendidikan yang mereka tawarkan kini ditantang oleh berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dua kepentingan yang saya lihat sangat berpengaruh besar adalah fundamentalisme pasar, yang menjadikan kepentingan bisnis sebagai dimensi utamanya, dan fundamentalisme religius, yang menjadikan kepentingan agama tertentu sebagai acuan utamanya.

Perkembangan bisnis, sains, dan teknologi membuat pendidikan pun tidak bisa lepas dari ketiganya. Mata kuliah dan mata pelajaran sains dan bisnis menjadi dominan di berbagai institusi pendidikan. Tujuannya satu yakni memenuhi permintaan tenaga kerja yang melek sains dan teknologi. Pada titik ini ada dua persoalan yang timbul. Yang pertama adalah lenyapnya dimensi humaniora dari pendidikan.[4]

Jean-Francis Lyotard telah melihat perubahan tolok ukur status ilmu ini. Menurut Lyotard efisiensi dan efektivitas telah menjadiroh bagi masyarakat yang berteknologi maju. Dalam masyarakat post industri, kriteria untuk menilai keberhasilan sebuah lembaga adalah kinerjanya. Kinerja berarti maksimilisasi masukan dari pengeluaran. Pendidikan pun mau tak mau terpengaruh dengan perubahan cara pandang ini. Pendidikan dengan demikian didesak untuk memenuhi kebutuhan akan individu-individu yangmenomorsatukan efektivitas dan efisiensidiatas segalanya. Jika kinerja pendidikan dinilai dengan tolok ukur seperti itu, yakni sekedar mempersiapkan tenaga kerja untuk memuaskan dahaga kepentingan pasar, makadegradasi kemanusiaanlah yang akan kita tuai.

Ada ketegangan antara pendidikan yang memusatkan diri pada humaniora, dan pelatihan untuk memuaskan ekonomi pasar. Ada ketimpangan antara hasil lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi dengan tuntutan ekonomi pasar. Dunia kerja membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan teknis, supaya roda industri mereka tetap berjalan. Dunia industri, perusahaan jasa, dan lain-lain akan macet, jika tidak ada tenaga-tenaga profesional ditengah mereka. Lalu dari mana mereka memperoleh tenaga kerja profesional ini? Tidak lain tidak bukan adalah dari lembaga pendidikan yang ada. Karena itu dunia kerja, dalam arti ini, baik industri maupun jasa, harus memiliki kaitan erat dengan lembaga pendidikan, jika mau tetap eksis. Dunia industri memperoleh teknisi-teknisi handal dari lembaga pendidikan. Karena itu sekali lagi, hubungan antara dunia industri dengan dunia pendidikan adalah mutlak.

Sebaliknya kita perlu bertanya, apakah tujuan pendidikan hanyalah demi memuaskan keinginan pasar? Dalam kerangka tertentu dunia pendidikan memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar memuaskan keinginan pasar. Seperti yang ditegaskan Sidharta Gautama (Buddha) dan Aristoteles, pendidikan hendak membentuk keutamaan melalui pembiasaan, menciptakan kemandirian individu, dan membentuk hidup sempurna yang bahagia. Di sisi lain keinginan mencari ilmu adalah tanda kesempurnaan dan keluhuran manusia. Kesempurnaan dan keluhuran itu adalah realisasi dari akal budi manusia. Rupanya pemahaman inilah yang hilang dari mata kita dewasa ini, karena tuntutan bisnis dan industri yang tidak selalu sejalan dengan visi pendidikan yang sejati. [Koesoma, 2004]

Kepentingan yang cukup kuat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia adalah kepentingan religius. Pendidikan diubah semata-mata menjadi pendidikan agama tertentu. Moralitas yang seharusnya memberi peluang untuk diskusi kritis nilai-nilai moral diubah menjadi indoktrinasi moral agama tertentu yang tidak boleh pertanyakan, apalagi diperdebatkan. Alih-alih memberikan kerangka berpikir yang tepat untuk menyingkapi kehidupan yang semakin majemuk dan rumit ini, anak didik diberikan kerangka kaca mata kuda yang melihat realitas melulu dengan satu sudut pandang, yakni sudut pandang agamanya.

Dalam arti ini pendidikan menjadi selubung bagi propaganda dan indoktrinasi agama. Pendidikan tidak hadir untuk melahirkan kebahagiaan yang sejati, tetapi kepatuhan buta pada seperangkat aturan yang diklaim sebagai kebenaran universal. Akibatnya peserta didik menjadi tertekan, karena mereka tidak lagi bisa mengekspresikan diri mereka secara otentik. Pendidikan juga tidak hadir untuk membangun moralitas yang otonom, melainkan moralitas yang heteronom, yang tertanam di dalam agama tertentu, di mana orang melulu menyandarkan dirinya pada moralitas kelompok. Akibatnya banyak peserta didik menjadi manusia yang konformistik, yakni suka ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu, tanpa memiliki pertimbangan yang mandiri. Peserta didik menjadi manusia-manusia yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan hidup, karena mereka hanya dididik dengan satu sistem nilai yang mengklaim kebenaran mutlak.

Apakah pendidikan bertujuan semata untuk mengajarkan nilai-nilai moral agama tertentu? Apakah tepat jika pendidikan menjadi hanya menjadi sarana propaganda dan indoktrinasi ajaran agama tertentu? Jawabannya jelas tidak. Pendidikan membuat manusia bahagia dengan menempuh jalan-jalan yang didasarkan pada pola berpikir tertentu. Pendidikan juga bertujuan untuk membangun kemandirian moral, sehingga orang bisa secara rasional berpikir dan mempertimbangkan, apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Inilah esensi pendidikan yang sudah selalu sejalan dengan pendidikan karakter. Artinya seperti sudah ditegaskan di atas, pada hakekatnya, pendidikan sudah selalu merupakan pendidikan karakter. Dan itu hanya dapat dijalankan melalui proses habituasi, atau pembiasaaan di dalam hidup sehari-hari.[5]

3. Taktik Strategis

Jelaslah dunia pendidikan di Indonesia setidaknya memiliki dua tantangan dasar, yakni fundamentalisme pasar dalam bentuk dominasi pendidikan bisnis dan sains di dalam pendidikan, dan fundamentalisme religius dalam bentuk dominasi ajaran-ajaran agama tertentu di dalam proses pendidikan, sehingga mengabaikan sistem nilai lainnya yang juga ada di masyarakat. Dua situasi ini mengancam dunia pendidikan Indonesia, dan menjauhkannya dari esensi pendidikan sejati yang sebenarnya. Bagaimana cara menyingkapi fenomena krisis pendidikan ini?

Saya melihat setidaknya ada empat langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, para praktisi pendidikan, sekaligus para pejabat pendidikan nasional, perlu untuk memahami dan menyadari esensi pendidikan yang sejati, sebagaimana telah saya ajukan dengan berbekal pemikiran Buddhisme dan Aristoteles. Esensi pendidikan itu adalah kemampuan untuk mencapai kebahagiaan dengan jalan-jalan yang tepat, dan hidup berpijak pada otonomi moral, yakni kemampuan untuk secara mandiri menentukan apa yang baik untuk dilakukan, serta membentuk keutamaan moral tersebut melalui pembiasaan yang intensif. Pemahaman inilah yang harus dipegang erat-erat, dan disebarluaskan ke masyarakat Indonesia.

Dua, pemahaman akan esensi pendidikan yang sejati itu haruslah disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Iklan layanan masyarakat dibuat. Buku-buku dengan pesan yang sama diterbitkan lalu diluncurkan di dalam ruang publik. Acara TV, diskusi publik, sampai dengan propaganda partai politik haruslah mengambil bentuk sosialisasi agresif ide-ide tentang esensi pendidikan yang sejati tersebut. Diperlukan kekuatan lobi yang sangat besar dari pihak-pihak yang merasa perlu untuk keluar dari situasi krisis pendidikan Indonesia dewasa ini.

Tiga, para praktisi dan pejabat pendidikan di level nasional perlu merombak kurikulum pendidikan nasional secara radikal. Kurikulum pendidikan tersebut perlu untuk menyesuaikan dengan paradigma esensi pendidikan yang telah dijabarkan sebelumnya. Pendidikan ketrampilan industri dan agama tertentu perlu tetap ada, namun dalam jumlah proporsional di samping pendidikan sejati yang berbasis pada pengembangan karakter yang otonom dan berfokus pada kebijaksanaan. Jika diprosentase pada hemat saya, yang muncul adalah 60 % pendidikan yang berpijak pada paradigma yang saya tawarkan di atas, 20 % pendidikan yang bertujuan untuk mengabdi pada dunia bisnis maupun industri, dan 20 % pendidikan yang terkait dengan ajaran agama tertentu.[6]

Empat, sebelum semua itu terwujud, maka para pejabat pendidikan di level nasional dan regional haruslah ditempati oleh orang-orang yang memiliki perspektif pendidikan yang sejati, dan bukan sembarangan birokrat yang hanya bisa berpikir teknis, seperti layaknya tukang. Para pejabat institusi pendidikan adalah orang-orang yang sungguh memahami filsafat pendidikan, walaupun displin ilmu mereka beragam. Maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi makna pendidikan sejati yang berpijak pada dimensi filosofis yang mendalam ke seluruh pejabat pendidikan di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong gerak perubahan ini, jika ingin membenahi dunia pendidikan karakter Indonesia yang kini kian terpuruk.

4. Kesimpulan

Pada esensinya setiap pendidikan adalah pendidikan karakter. Berbekal pemahaman Buddhisme klasik, pendidikan adalah upaya untuk membentuk manusia yang bahagia dan bijaksana seturut dengan prinsip-prinsip yang tepat. Dan berbekal pada ajaran Aristoteles, dasar dari karakter adalah kemampuan diri orang untuk secara mandiri dan rasional menentukan apa yang baik dan benar untuk dilakukan, dan bukan sekedar menyesuaikan diri dengan apa kata kelompok secara buta. Pemahaman pendidikan semacam ini kini lenyap digantikan oleh pendidikan yang mengabdi pada kepentingan bisnis dan industri, dan kepentingan agama tertentu yang diselubungkan dengan pendidikan moral. Melalui tulisan ini saya mengajak kita semua untuk melakukan gerak balik ke esensi pendidikan yang sejati, yakni pendidikan karakter itu sendiri, dan mencoba menjaga jarak dari pendidikan berparadigma bisnis-industri serta moralitas agama tertentu. Diperlukan kehendak politik yang kuat sekaligus taktik infiltrasi yang jitu ke lembaga-lembaga pendidikan tingkat nasional maupun regional untuk mewujudkan cita-cita tersebut menjadi kenyataan.

Daftar Pustaka

Aristotle, Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Lyotard, Jean-Francis, The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge, University of

Minnesota Press, Minneapolis, 1979.

Koesoma, Doni, “Pendidikan Manusia versus Kebutuhan Pasar”,dalamPendidikan

Manusia Indonesia, Kompas, Jakarta, 2004.

Wattimena, Reza A.A., Meratapi Matinya Pendidikan,http://www.dapunta.com/meratapi-matinya-pendidikan.html diunduh pada Kamis 11 November 2011, Pk. 13.50.

——————————, Membongkar Rahasia Manusia, Telaah Lintas Peradaban

Filsafat Timur dan Filsafat Barat, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Wren, Thomas, “Philosophical Moorings”, dalam Handbook of Moral and Character

Education, Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez (eds), Routledge, New York, 2008

hal. 11-29

[1] Diajukan sebagai makalah National Seminar on Soft Skil and Character Building di Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2011.

[2] Reza Alexander Antonius Wattimena lahir 22 Juli 1983 adalah alumnus program Sarjana dan Magister Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Kini bekerja menjadi dosen dan Sekretaris Fakultas di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.

[3] Pada bagian ini saya mengacu pada Wren, Thomas, “Philosophical Moorings”, dalam Handbook of Moral and Character Education, Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez (eds), hal. 11-29.

[4] Pada bagian ini saya mengacu pada Koesoma, Doni, “Pendidikan Manusia versus Kebutuhan Pasar”,dalamPendidikan Manusia Indonesia, Kompas, 2004

[5] Lihat Wattimena, Reza A.A., Meratapi Matinya Pendidikan,http://www.dapunta.com/meratapi-matinya-pendidikan.html diunduh pada Kamis 11 November 2011, Pk. 13.50.

[6] Prosentase ini didasarkan pada argumen berikut, bahwa karakter menentukan segalanya di dalam pekerjaan. Ketrampilan teknis yang dibutuhkan industri dapat diperoleh dengan mudah dengan memberikan pelatihan, jika karakter yang positif telah terlebih dahulu terbentuk.

Gambar diambil darihttp://educationfourall.files.wordpress.com/2011/01/education-cartoon.jpg

Teknologi yang Membebaskan Manusia?

CB058871 Menyoroti Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Kualitas Pembelajaran Perguruan Tinggi di Indonesia (Edisi Revisi)

Reza A.A Wattimena

Makalah ini dipresentasikan dalam Seminar Nasional Peran Pendidikan Sains dan Teknologi sebagai Wahana Penguatan Modal Sosial di Era Global 14 Juli 2010 Institut Teknologi Surabaya, Surabaya

Abstrak

Seperti semua hal di muka bumi ini, kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam dunia pendidikan mengundang pro dan kontra dari berbagai perspektif. Beberapa dampak positifnya adalah TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien, TIK sebagai pemberdaya dosen dan siswa, dan TIK sebagai pengembang metode serta diseminasi hasil penelitian. Dampak positif tersebut rupanya tidak tanpa kritik. Beberapa kritik yang diajukan adalah semakin dangkalnya pemikiran dosen dan mahasiswa, akibat kemudahan akses yang mematahkan kerja keras dan ketekunan, beredarnya informasi berkualitas rendah yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas penelitian maupun produksi pengetahuan yang ada, dan kecenderungan guru dan siswa untuk menjadi konsumen informasi semata, tanpa ada keinginan ataupun kemampuan untuk mulai menjadi produsen informasi yang bermutu. Bagaimana pro dan kontra tersebut dapat disingkapi secara bijaksana? Di dalam tulisan ini, saya ingin menyoroti secara mendalam berbagai perdebatan yang ada, serta mencoba mengajukan pandangan saya sendiri, bahwa teknologi informasi dan komunikasi, maupun semua bentuk teknologi lainnya, harus menempatkan manusia sebagai subyek. Hanya dengan begitu teknologi bisa membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, dan tidak menjadikan manusia sebagai obyek eksploitasi, seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Untuk memberi pendasaran pada argumen itu, saya mengacu pada penelitian R. Eko Indrajit, Andrew Feenberg, dan Herbert Marcuse.

Kata Kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Subyektivitas, Emansipasi.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya TIK) adalah sesuatu yang menggembirakan. Namun perkembangan ini rupanya tidak lepas dari cacat yang melekat pada manusia, dan pada segala sesuatu yang keluar dari buah tangannya, terutama dalam soal pendidikan di perguruan tinggi. Cacat tersebut membuat saya tertarik untuk merefleksikan dampak multidimensional dari penggunaan TIK yang canggih di dalam proses pembelajaran maupun penelitian di perguruan tinggi. Pertanyaan yang akan coba dijawab di dalam makalah singkat ini adalah, bagaimana bentuk teknologi, dalam hal ini TIK, yang baik, yang mampu membebaskan manusia dari belenggu kebodohan dan kemiskinan, serta sungguh efektif memberdayakan bangsa di dalam proses pendidikan, terutama pendidikan di perguruan tinggi?

Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan membagi tulisan ini ke dalam tiga bagian. Awalnya saya akan menyoroti berbagai dampak yang muncul di dalam penerapan TIK di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Uraian pada bagian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh R. Eko Indrajit (1). Berikutnya saya akan coba mengajukan cara pandang yang berbeda terhadap esensi dari TIK, dan teknologi pada umumnya, yakni teknologi yang membebaskan manusia, atau teknologi yang menempatkan manusia sebagai subyek. Uraian di dalam bagian ini diinspirasikan dari pembacaan saya terhadap pemikiran Andrew Feenberg dan Herbert Marcuse (2). Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan, refleksi kritis, dan upaya untuk membuka beberapa tema persoalan yang masih harus dipikirkan lebih jauh (3).

Makna Kerja dalam Hidup Manusia

Technorati Tags: ,,

3.bp.blogspot.com
3.bp.blogspot.com

Oleh: Reza A.A Wattimena

Tulisan ini merupakan salah satu bab dalam diktat Filsafat Manusia: Menjadi Manusia Otentik (Reza A.A Wattimena, 2011)

Pada tulisan ini dengan mengacu pada pemikiran Peter Drucker, saya ingin mengajak anda memikirkan tentang makna kerja di dalam kehidupan manusia. Sebagai acuan saya terinspirasi dari buku Management, Tasks, Responsibilities, and Practices. Peter Drucker adalah seorang ahli manajemen yang pemikirannya, menurut saya, memiliki dimensi filosofis yang sangat dalam.[1]

Kerja adalah bagian sentral di dalam kehidupan manusia. Dengan pikiran dan tubuhnya, manusia mengorganisir pekerjaan, membuat benda-benda yang dapat membantu pekerjaannya tersebut, dan menentukan tujuan akhir dari kerjanya. Dapat juga dikatakan bahwa kerja merupakan aktivitas yang hanya unik (dalam artian di atas) manusia. Di dalam Kitab Suci Yahudi yang sudah berusia sangat tua diceritakan bagaimana kerja merupakan hukuman Tuhan kepada manusia, karena ia tidak patuh pada perintah-nya. Sekitar 2600 tahun yang di Yunani, Hesiodotus menulis sebuah puisi tentang kerja yang berjudul Work and Days.[2] Di dalamnya ia berpendapat, bahwa kerja adalah isi utama dari kehidupan manusia.

Filsafat dan Kerja

Di dalam salah satu tulisannya, Franz Magnis-Suseno pernah berpendapat, bahwa refleksi filsafat tentang kerja dapat ditemukan sejak 2400 tahun yang lalu. Walaupun pada masa itu, kerja dipandang sebagai sesuatu yang rendah.[3] Warga bangsawan tidak perlu bekerja. Mereka mendapatkan harta dari status mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada masa itu, manusia yang sesungguhnya tidak perlu bekerja. Ia hanya perlu berpikir dan menulis di level teoritis. Semua pekerjaan fisik diserahkan pada budak. Budak tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya.

Pada abad ke 17 dan 18, refleksi filsafat tentang kerja mulai berubah arah. Salah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke pernah berpendapat, bahwa pekerjaan merupakan sumber untuk memperoleh hak miliki pribadi. Hegel, filsuf Jerman, juga berpendapat bahwa pekerjaan membawa manusia menemukan dan mengaktualisasikan dirinya. Karl Marx, murid Hegel, berpendapat bahwa pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri. Dengan bekerja orang mendapatkan pengakuan.[4]

Secara singkat Magnis-Suseno menegaskan, bahwa ada tiga fungsi kerja, yakni fungsi reproduksi material, integrasi sosial, dan pengembangan diri. Yang pertama dengan bekerja, manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua dengan bekerja, manusia mendapatkan status di masyarakat. Ia dipandang sebagai warga yang bermanfaat. Dan yang ketiga dengan bekerja, manusia mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya.

Lanjutkan membaca Makna Kerja dalam Hidup Manusia

Inspirasi dari Bandung: Seni, Lingkungan, dan Skizofrenia

medicinet.com

Technorati Tags:

seni,filsafat,estetika,lingkungan,skizofrenia

Oleh : Bambang Sugiharto

Hal yang demikian dekat dengan kita seringkali justru jauh dari kesadaran. Layaknya ikan sulit menyadari dan memahami air, manusia modern pun harus melalui perjalanan panjang berputar untuk menyadari pentingnya lingkungan. Manusia modern dan lingkungan alam memang senantiasa berada dalam tegangan: antara melepaskan diri darinya atau justru meleburkan diri ke dalamnya, antara titik berat pada kultur atau menjadi bagian dinamis dalam natur. Dunia seni adalah manifestasi menarik dari tegangan macam itu.

Di satu pihak manusia modern menyadari misteri, keunikan dan pesona alam semesta umumnya melalui representasi artistiknya berupa lukisan, foto, musik, video atau pun film; di pihak lain kerangka artistik modern sendiri justru bertendensi kuat kian menghilangkan lingkungan alam sebagai bahan refleksinya (sebagai subject matter-nya). Ketika terlepas dari agama dan menjadi suatu wilayah otonom tersendiri dalam kiprah peradaban manusia, seni modern berangsur-angsur kian terlepas dari eksterioritas dan menyuruk kian mendalam ke wilayah interioritas, terperangkap dalam inflasi individu, dan memasuki wilayah skizofrenia yang ambigu dan kadang berbahaya.

Modernitas, estetika dan alam
Sekurang-kurangnya sejak abad 17 hingga 18, dualisme Cartesian demikian kuat menguasai sikap manusia terhadap lingkungan alam. Alam adalah realitas wadag material, res extensa; sedangkan manusia, terutama akalnya, adalah realitas batin, pikiran-non-material, res-cogitans . Dualisme yang telah mengompori kinerja ilmiah awal ini lantas berselingkuh dengan kepentingan teknologi dan kapitalisme, sehingga kian terlembagalah pola sikap Subyek-Obyek : manusia adalah subyek, alam adalah obyek belaka, medan untuk ditaklukan, dieksplorasi dan dieksploitasi. Maka alam kehilangan pesona magisnya, kehidupan kehilangan misterinya. Pusat gravitasi adalah manusia, dengan segala kepentingannya.

Di sisi lain, sikap epistemologis-teknis macam itu diimbangi oleh sikap estetis, yang justru menghargai lingkungan alam. Memang tampak paradoks. Perspektif klasik estetika abad 18, yang menggumpal pada Immanuel Kant, meyakini bahwa yang pokok dalam apresiasi estetis adalah sikap “tanpa kepentingan” ( disinterestedness), yaitu sikap yang melepaskan diri dari kepentingan sehari-hari yang teknis dan praktis atau pun kepentingan pribadi. Lingkungan , baik urban, rural, atau pun belantara hutan, dilihat sebagai sesuatu yang sublim dan indah. Namun disini lingkungan alam sebenarnya tetaplah juga diapresiasi secara formalistik sebagai medan obyek, dan terutama sebagai lanskap, yang berkarakter picturesque. Pada abad ini memang ada juga orang seperti J.J.Rousseau, yang melihat lebih jauh, yakni melihat alam sebagai setting kodrat manusia yang lebih otentik ketimbang setting kultural iptek modern, yang dianggapnya meracuni potensi-potensi natural manusia. Namun pandangan macam ini baru menemukan gaungnya yang tepat kelak di abad 19 pada masa Romantik.

Lanjutkan membaca Inspirasi dari Bandung: Seni, Lingkungan, dan Skizofrenia

Inspirasi dari Semarang: Gegar Komunikasi Politik

12352268
4.bp.blogspot.com

Oleh: Saifur Rohman

Pernyataan Ketua DPR digugat sejumlah lembaga swadaya masyarakat karena dinilai melecehkan status tenaga kerja Indonesia.

Pernyataan itu dia keluarkan dalam konteks menanggapi persoalan TKI yang mencuat akhir- akhir ini (Kompas, 1/3).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam disomasi dan akhirnya dilaporkan kepada polisi gara-gara mengancam boikot sejumlah media massa.

Pada saat bersamaan, sejumlah elite politik tantang-menantang untuk keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah.

Kasus-kasus yang berdekatan waktu itu membuktikan betapa elite politik dan pemerintahan selama ini mengalami krisis komunikasi. Apabila direfleksikan dalam pembangunan demokrasi kita, dapat dikatakan mereka belum mampu membangun komunikasi politik yang efektif.

Mengapa? Pertanyaan itu penting untuk menjawab pertanyaan selanjutnya: apa implikasinya bagi perkembangan demokrasi apabila hal ini terus terjadi?

Strategi komunikasi lemah

Kasus tersebut sebetulnya bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Dengan demikian, berdasarkan rentetan kasus yang terjadi dulu dan sekarang, bisa ditarik suatu hipotesis sederhana: bahwa para elite kita tak memiliki kemampuan membangun strategi berkomunikasi yang kondusif untuk merealisasikan idealisme demokrasi di negeri ini.

Mereka gagal menerjemahkan peristiwa-peristiwa aktual di masyarakat menjadi rumusan pernyataan yang jelas dan bisa dipahami secara normatif. Kegagalan itu bahkan memberikan bukti tidak adanya kejelasan visi membangun bangsa ini.

Dalam kancah filsafat politik, kita tahu dari Jurgen Habermas dalam buku klasiknya, Theory of Communicative Action (1988), bahwa membangun demokrasi partisipatoris memerlukan kemampuan komunikasi politik yang kuat. Konteks ideal yang dibayangkan Habermas adalah terjadinya dialog antara pembicara dan penutur secara intensif, terbuka, dan setara. Apabila konteks ideal itu tidak terwujud, Habermas menawarkan tiga uji keabsahan terhadap pernyataan dialogis tersebut, yakni uji kejelasan arti, kesungguhan maksud, dan kebenaran faktual.

Uji kejelasan diperlukan karena ada dugaan bahwa kalimat yang diutarakan tidak sesuai dengan arti yang berlaku umum (1988: 232).

Jika kalimat sudah memiliki kejelasan leksikal, perlu ditelusuri pada tingkat uji kedua karena bisa jadi kalimat yang diungkapkan tak sesuai dengan yang dimaksud penutur.

Jika pernyataan sesuai dengan maksudnya, diperlukan uji ketiga untuk mengonfirmasi makna dengan fakta-fakta empiris.

Dalam teori pragmatika yang dikembangkan ilmu bahasa, hal ini selaras dengan teori sederhana tindak tutur (speech act) yang pernah dikembangkan oleh Austin dalam How to Do Things with Words (1980). Dikatakan, ada tiga unsur yang perlu ditelusuri dalam berbahasa, yakni maksud penutur, tuturan itu sendiri, dan pemaknaan pendengar. Karena itu, menurut Austin, ”Keterampilan bertindak tutur secara signifikan meminimalisasi konflik dalam pembangunan demokrasi (1980: 43).”

Relevansinya dalam komunikasi politik akhir-akhir ini, tampak para elite kita tidak memiliki kompetensi berkomunikasi yang memadai. Buktinya, seorang pejabat pemerintah lebih memilih jalur hukum daripada membangun ruang dialog untuk mengklarifikasi pernyataannya. Hal itu karena penutur beranggapan tak ada ambiguitas arti dalam pernyataan.

Bukti lain, wakil rakyat yang tetap mempertahankan pernyataannya daripada mengakui bahwa pernyataan itu tak sesuai dengan arti yang berlaku umum.

Bukti-bukti tersebut mengindikasikan lemahnya pemahaman atas strategi komunikasi politik yang sehat. Wajar bilamana yang terjadi kemudian adalah kontradiksi pernyataan dalam organisasi pemerintahan itu sendiri.

Kontraproduktif

Kurangnya kemampuan berkomunikasi memberikan dampak kontraproduktif. Demokrasi yang didasari oleh dialog partisipatif antara pemerintahan dan rakyat tak mendapatkan dukungan yang signifikan dari para pengelola. Kenyataannya, pengelola negara minim kemampuan berkomunikasi dengan warga. Maka, ajang demokrasi hanya menjadi legitimasi ”kebebasan berpendapat” tanpa kemampuan memahami cara berpendapat yang elegan.

Jika kemampuan para elite cukup memadai, tidak akan terjadi akrobat kata-kata yang berujung pada konflik berkepanjangan. Semestinya, karena pengelola negara mampu memahami maksud-maksud warga, mereka akan menjalankan keinginan rakyat sebagai pedoman.

Persoalannya, maksud rakyat yang diungkapkan melalui bahasa selama ini hanya dipahami sebagai kumpulan aksara yang bisa dipermainkan sesuai dengan maksud penutur.

Mengikuti wawasan dekonstruksi Jacques Derrida, politik dipahami sebagai permainan tanda. Bahasa telah menjadi arena permainan baru dalam skema politik tawar-menawar.

Inilah jawaban kenapa kasus-kasus besar bangsa ini hanya berhenti dalam perdebatan rapat dan istilah-istilah mentereng dalam keputusan. Maksud warga negara hanya diterjemahkan dalam permainan bahasa tanpa kejelasan, kesungguhan, bahkan tanpa kebenaran.

Saifur Rohman Pengajar Filsafat; Menetap di Semarang

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/03/07/03335445/gegar.komunikasi.politik


Rosa Luxemburg dan Spontanitas Organisasi

936full-rosa-luxemburg Profil Singkat seorang Filsuf Perempuan Revolusioner

Oleh: REZA A.A WATTIMENA

Apakah anda pernah mendengar nama Rosa Luxemburg? Jika anda seorang aktivis sosial, pemikir kritis, pencinta ide-ide Karl Marx, pejuang keadilan sosial, dan tidak mengenal nama itu, anda perlu lebih banyak membaca.

Ia adalah seorang penulis, filsuf, dan aktivis sosial ternama. Ia dipenjara bertahun-tahun, karena menentang terjadi perang dunia pertama.[1] Di sisi lain ia juga banyak melakukan kritik terhadap ajaran-ajaran Marx yang tradisional. Saya ingin mengajak anda mengenalnya lebih dalam.

Salah satu cara untuk mengenalnya lebih dalam adalah dengan membaca surat-surat pribadinya. Itu semua ada di dalam buku The Letters of Rosa Luxemburg yang dikumpulkan dan diterjemahkan oleh George Shriver. Membaca buku itu anda akan diajak untuk menyelami pribadi seorang perempuan yang memiliki integritas tinggi, seorang pemikir sejati, sekaligus seorang aktivis keadilan sosial yang tak kenal lelah.

Semua itu bukanlah tanpa tantangan. Ia dipenjara dari 1904-1906, dan tiga setengah tahun berikutnya, karena ia menentang dengan keras terjadinya perang dunia pertama. Bahkan ia dibunuh secara brutal oleh kelompok militer pada 1919, ketika terjadi pemberontakan kaum pekerja di Berlin. Jelaslah ia adalah orang yang tidak pernah gentar, ketika nilai-nilai hidupnya ditantang.

Di balik semua itu, seperti dijelaskan oleh Rowbotham, ia adalah seorang perempuan yang amat penuh cinta dan humoris.