Oleh Reza A.A Wattimena
Saya tertarik menanggapi tulisan seorang teman: ini linknya. Di Rumah Filsafat, ia menulis soal cara tercepat dan termudah untuk menghancurkan negara. Bentuk dan sebarkan kehadiran lembaga-lembaga intoleran yang ekstrem dan siap melakukan kekerasan. Negara tersebut akan hancur dari dalam.
Saya ingin membalik pertanyaannya, bagaimana cara tercepat (dan mungkin termudah?) untuk membangun negara, terutama Indonesia? Ada enam jalan yang bisa ditempuh. Saya sebut termudah, karena jika ini tidak dilakukan, Indonesia bisa pecah. Perang saudara akan menghapus Indonesia dari peta dunia.
Pertama, kepastian hukum harus tegak di Indonesia. Memang, hukum yang ada belum sempurna. Namun, ini jauh lebih baik, daripada keadaan kacau, tanpa hukum. Segala pelanggaran hukum, mulai dari korupsi, intoleransi, diskriminasi sampai dengan soal lingkungan, harus ditindak dengan tegas oleh penegak hukum yang berwewenang, tanpa kecuali.
Negara harus menghadirkan rasa aman untuk warganya. Para pelanggar hukum dan perusak tatanan harus segera ditindak tegas. Tidak boleh ada “pertimbangan politis” yang menganggu tegaknya hukum dan keadilan. Inilah syarat utama untuk memajukan Indonesia.
Tekanan massa tidak boleh menjadi patokan penegakan hukum. Sebaliknya, massa yang brutal harus tunduk pada hukum yang berlaku. Penegak hukum, jika perlu militer, harus memastikan hal ini terjadi. Jangan sampai Indonesia menjadi mobokrasi, yakni pemerintahan oleh gerombolan bodoh dan perusak.
Dua, mutu pendidikan harus diperbaiki. Kurikulum dan gaya pengajaran yang ada harus dirombak total. Pancasila harus dijadikan panduan utama pendidikan nasional. Berpikir kritis, rasional, sistematik dan terbuka harus menjadi roh pendidikan Indonesia.
Pendidikan harus dijauhkan dari ekstremisme dan radikalisme agama. Pendidikan harus dijauhkan dari feodalisme yang melestarikan kedunguan. Pendidikan haruslah membahagiakan dan memerdekakan. Pendidikan harus menjadi proses penyadaran manusia-manusia Indonesia akan identitas pribadi maupun peran sosialnya.
Tiga, segala aturan dan hukum yang ada harus diuji ulang. Segala yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus diubah. Ini termasuk peraturan daerah yang mengambil hukum sempit agama tertentu. Jika hukum itu tidak sesuai dengan Pancasila, maka ia harus diubah.
Pancasila adalah pengikat bangsa. Ia adalah kesepakatan rasional dan terhormat untuk menjadikan seluruh Indonesia adil, makmur dan beradab. Jika ia dipermainkan untuk kepentingan apapun, baik itu kepentingan ekonomi ataupun agamis sempit, maka Indonesia bisa hancur. Kita semua bisa terpuruk ke dalam kekacauan yang penuh dengan kemiskinan dan kematian.
Empat, korupsi harus menjadi perhatian khusus. Inilah kejahatan yang paling merusak Indonesia saat ini. Pelakunya mulai dari pemerintah pusat, penegak hukum sampai dengan pemerintah lokal. Banyak pembiaran dilakukan terhadap kejahatan ini. Hukuman terhadap pelaku korupsi juga amat lemah, sehingga tidak ada efek jera bagi pelakunya.
Korupsi ini mempermiskin dan memperbodoh bangsa. Dampaknya pun amat luas, mulai dari kelaparan, pengangguran, kriminalitas sampai dengan terorisme. Tak ada bangsa yang maju, adil, makmur dan beradab dengan membiarkan korupsi tersebar di negaranya. Indonesia harus amat tegas soal ini.
Lima, soal ekonomi, kita harus berhenti fokus pada pertumbuhan. Kita harus fokus pada pemerataan ekonomi ke seluruh pelosok tanah air. Terlalu banyak orang kaya di Indonesia, terutama yang tinggal di pusat-pusat industri. Mereka hidup di antara kemiskinan mayoritas warga Indonesia.
Ini bisa menciptakan kecemburuan sosial. Dampaknya pun juga panjang, mulai dari kriminalitas sampai dengan tindak terorisme yang menciptakan ketakutan serta memecah belah keutuhan bangsa. Pemerataan ekonomi adalah sesuatu yang mesti segera dilakukan, sehingga tercipta kemakmuran ekonomi yang merata untuk seluruh Indonesia. Ini juga sesuai dengan seluruh semangat yang terkandung di dalam Pancasila.
Enam, Indonesia harus mendorong kemajuan seni, filsafat, pemahaman sejarah dan budaya yang ada. Semuanya adalah simbol identitas sekaligus keluhuran martabat sebuah bangsa. Indonesia memiliki kekayaan filosofis yang menanti untuk digali. Ini bisa menjadi pedoman yang amat berharga untuk membangun tidak hanya jalan tol dan pabrik, tetapi terlebih jiwa manusia Indonesia.
Saat ini, seni, filsafat, pemahaman sejarah dan budaya Indonesia dijajah oleh kekuatan-kekuatan asing, terutama budaya Arab dan Barat. Mereka dianggap sebagai anak tiri di negerinya sendiri. Hal ini tidak boleh terus terjadi. Pembangunan untuk kemajuan Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai luhur Nusantara yang dibaca dengan kejernihan nurani dan ketajaman akal budi.
Para calon pemimpin bangsa berikutnya harus diukur dari keenam hal ini. Apakah mereka mampu mewujudkan semua ini, atau tidak? Jangan tertipu oleh mulut manis yang tidak punya prestasi. Jangan tertipu oleh kata-kata agamis yang menyembunyikan niat mencuri dan merusak di baliknya. Mari kita belajar dari pengalaman buruk yang sudah terjadi.
Rumah Filsafat 