Penyakit-Penyakit Lama dari “Negara Republik Oligarki” Indonesia

0_1opthal5_465_801_int-1Oleh Reza A.A Wattimena

PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) baru saja merayakan hari lahirnya yang ke 49 pada 10 Januari 2022 kemarin. Di dalam perayaan itu, Megawati Soekarno Putri, sebagai ketua umum, mengajukan beberapa kritik.

Salah satunya sungguh mengena di saya. Ia berkata, bahwa banyak Undang-undang di Indonesia tak sesuai dengan UUD. Secara langsung, ia menegur Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang adalah putrinya sendiri.

Ini memang masalah lama. Di masa Order Baru, UU dibuat untuk membenarkan kepentingan Suharto dan militer. Di masa reformasi, sampai sekarang ini, UU cenderung dikeluarkan untuk kepentingan para pemilik modal.

Kita menyebutnya sebagai Negara Republik Oligarki Indonesia. Banyak pula undang-undang maupun peraturan daerah yang berbau radikalisme agama, sehingga menciptakan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik sampai dengan pendidikan.

Sejauh saya amati, ada tiga masalah yang terus berulang di Indonesia. Karena berulang begitu lama, masalah tersebut seolah tak menjadi masalah. Ia menjadi banal, begitu kata Hannah Arendt, seorang pemikir Jerman. Ketiga masalah itu sudah menjadi budaya, sekaligus habitus tata kelola bangsa kita.

Penyakit-penyakit Lama

Yang pertama sudah disebutkan, yakni pembuatan UU, peraturan dan hukum yang tak sesuai dengan UUD dan Pancasila. Ini jelas bertentangan dengan prinsip tata negara. UUD dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka, semua hukum haruslah mengacu padanya.

Jika ada hukum yang tak sesuai, maka ia batal dengan otomatis. Ia tidak bisa diresmikan, apalagi diberlakukan. UUD 1945 dan Pancasila dirumuskan dengan begitu sempurna. Namun, jika hanya menjadi puisi semata, dan tak digunakan untuk memandu pembuatan hukum, maka ia menjadi percuma.

Yang kedua adalah soal koordinasi. Apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat kerap kali tidak dilaksanakan sampai ke akar rumput. Pemerintah daerah bisa dengan begitu mudah mengabaikan instruksi pemerintah pusat. Tidak ada koordinasi yang jelas, yang merupakan bagian dari tata kelola yang baik dari negara hukum modern.

Yang ketiga masih terhubung dengan sebelumnya, yakni kontrol penerapan kebijakan yang sangat lemah. Ada juga UU yang sudah sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD. Namun, penerapannya tidak dipantau dengan baik. Berbagai pelanggaran cenderung didiamkan, sehingga melebar, dan berubah menjadi budaya.

Ketiga hal ini menciptakan ketidakpastian hukum di Indonesia. Masyarakat akan merasa bingung, dan tidak aman. Pelaku bisnis juga akan merasa khawatir, karena suasana ketidakpastian yang diciptakan. Tak heran, korupsi di Indonesia begitu dalam dan luas, dari tingkat kepala daerah sampai dengan ketua RT. Di tingkat yang lebih luas, kemiskinan dan ketidakadilan pun semakin besar di Indonesia.

Tiga Alasan

Mengapa tiga penyakit lama ini sulit lenyap? Ada tiga alasan. Yang pertama adalah tidak adanya kehendak politik untuk membuat bangsa Indonesia adil dan makmur. Para elit politik kerap berbohong pada rakyat, dan membuat kebijakan-kebijakan yang terus mempermiskin serta memperbodoh rakyat.

Yang kedua adalah campur tangan asing yang terlalu kuat. Dalam bidang ekonomi, campur tangan Cina dan Amerika Serikat terlalu kuat. Secara ekonomi, kita pun bergantung pada kedua negara tersebut, dan sulit untuk mencapai kemandirian ekonomi yang didambakan. Dalam bidang agama dan pendidikan, proses Arabisasi terus berlangsung. Budaya Indonesia yang agung dan luhur semakin luntur, serta digantikan oleh budaya Arab yang asing dari padang gurun sana.

Yang ketiga adalah rendahnya mutu manusia Indonesia. Ini berakar pada mutu pendidikan yang amat sangat rendah. Tak ada kehendak politik dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang muncul justru kesan, bahwa para pemilik modal dan kaum radikalis agama justru diuntungkan dari kebodohan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Ini semua adalah cerita lama. Sudah beragam analisis diajukan atasnya. Sudah beragam jalan keluar ditawarkan. Namun, tanpa kehendak politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh warga, penyakit-penyakit lama ini akan menetap, membesar dan, akhirnya, menghancurkan bangsa Indonesia. Apakah itu yang kita inginkan?

cropped-rf-logo-done-rumah-filsafat-2-1.png

Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander AntoniusLebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Protopia Philosophia (2019), Memahami Hubungan Internasional Kontemporer (20019), Mendidik Manusia (2020), Untuk Semua yang Beragama (2020), Terjatuh Lalu Terbang (2020) dan berbagai karya lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.