Negara hukum. Inilah salah satu temuan terpenting filsafat politik di dalam sejarah manusia. Kekuasaan tidak lagi bergantung pada satu orang tertentu. Tidak ada Tuhan ataupun langit sebagai dasar kekuasaan.
Kekuasaan melekat pada hukum yang disepakati bersama. Inilah ide dasar dari supremasi hukum. Hukum pun tidak mutlak. Ia bisa diubah, seturut dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, asal tidak melanggar prinsip-prinsip dasarnya.
Penistaan Agama, Ruang Publik, Permainan Bahasa dan Kritik Diri yang Berkelanjutan
Oleh Reza A.A Wattimena
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang
Naskah Pemancing Diskusi untuk “Ngompol” (Ngomong Politik), Fakultas Humaniora, Universitas Presiden, Cikarang, 16 Februari 2017.
2012 adalah tahun yang amat penting untuk penduduk Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Keduanya amat fenomenal. Mereka membawa perubahan-perubahan besar bagi perkembangan Jakarta, mulai dari pelaksanaan program Mass Rapid Transportation yang tertunda puluhan tahun, sampai dengan pembebasan Tanah Abang dari cengkraman preman-preman liar.
Tak lama kemudian, Indonesia pun mengalami peristiwa yang mengguncang: Joko Widodo naik menjadi presiden pada 2014. Ahok pun resmi menjadi gubernur Jakarta yang menggantikan Joko Widodo.
Sebagai gubernur, sepak terjang Ahok tak kalah mencengangkan. Birokrasi lambat dan korupsi di kalangan pemerintahan daerah Jakarta dibabat habis. Infrastruktur dan tempat-tempat kumuh juga dibereskan, walaupun banyak mengundang kontroversi. Lanjutkan membaca Ini tentang Ahok…
Rumah Filsafat 