Duri di dalam Daging

Bureaucrat 1969 Etching 22x15 by Salvador DaliOleh Reza A.A Wattimena

Spanduk itu bertebaran di seluruh sudut kota. Wajah tak dikenal dengan gelar akademik yang berlimpah. Biasanya, ia berasal dari partai politik tertentu yang memegang kekuasaan. Ini ditambah dengan senyum bergigi putih, serta slogan-slogan agamis hampa.

Inilah pemandangan berbagai kota di Indonesia, ketika pemilihan umum tiba. Tingkatnya beragam, mulai dari pemilihan kepala desa, sampai dengan pemilihan presiden. Ada pengandaian sederhana, bahwa dengan banyaknya gelar akademik yang diperoleh, orang menjadi semakin kompeten di dalam memimpin bangsa. Semua seolah tambah meyakinkan, jika gelar agamis diselipkan diantaranya.

Ini merupakan puncak gunung es dari gejala yang lebih luas dan dalam. Berlimpahnya gelar akademik menciptakan feodalisme baru. Merekalah raja-raja kecil yang dianggap terhormat di dalam masyarakat. Walaupun, berlimpahnya gelar akademik dan agamis tidak menjamin kemampuan bernalar dengan akal sehat, maupun kejernihan nurani.

Kerap kali, beragam gelar tersebut diperoleh dengan cara curang. Budaya suap dan korupsi sudah begitu dalam tertanam di berbagai institusi pendidikan Indonesia. Ini ditambah dengan diskriminasi terhadap kelompok agama maupun etnis minoritas yang terus terjadi. Alhasil, yang tercipta kemudian adalah budaya kemunafikan, pencitraan palsu dan penipuan publik.

Ini juga merupakan gejala dari meluaskan teknokrasi di alam demokrasi Indonesia. Teknokrasi adalah paham yang menegaskan, bahwa pemerintahan haruslah dipegang oleh orang-orang memiliki kemampuan teknis dan akademik tinggi. Ada pengandaian dasar, bahwa para ahli tidaklah dapat salah, sehingga mereka harus diberi kepercayaan penuh. Di abad 21 ini, para teknokrat adalah para ilmuwan yang berpikir dengan metode ilmiah, mempercayai data serta membuat keputusan berdasarkan data-data tersebut. (Keaton, 2021)

Misalnya, pejabat di bidang ekonomi haruslah memiliki gelar tinggi di bidang tersebut. Pejabat di bidang kesehatan haruslah orang yang bergelar tinggi di bidang kesehatan, dan seterusnya. Sekilas, ini tampak masuk akal. Namun, ada cacat di dalamnya yang justru sangat berbahaya.

Mempertimbangkan Teknokrasi

Ada tujuh yang perlu diperhatikan. Pertama, para teknokrat kerap kali berpikir bertentangan dengan kepentingan umum. Data dan logika memang perlu. Namun, kerap kali yang menjadi kepentingan rakyat sesungguhnya berada melampaui data dan logika. Para teknokrat kerap buta dalam hal ini.

Dua, para teknokrat abad 21 adalah para ilmuwan dan akademisi. Mereka paham data dan paham logika. Namun, mereka juga sering buta tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Akibatnya, keputusan yang mereka ambil, walaupun ilmiah, tetapi juga kerap melanggar hak-hak manusia yang sewajarnya.

Tiga, pemerintahan teknokrasi akan melahirkan ketidakadilan baru. Rakyat pun akan melawan. Populisme yang berpijak pada agama adalah salah satunya. Berkembangnya radikalisme agama adalah tanggapan rakyat terhadap para teknokrat yang mengabaikan hak-hak mereka atas dasar tafsir data serta logika yang sempit.

Empat, teknokrasi juga akan melahirkan oligarki elitis. Ini adalah sekelompok orang yang terdidik serta kaya raya. Mereka merasa memiliki hak untuk memimpin, dan memandang rendah rakyat pada umumnya. Mereka pun mendirikan negara di dalam negara, serta mengancam keutuhan hidup bernegara.

Lima, tanpa nalar sehat dan kejernihan nurani, teknokrasi akan membunuh demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Teknokrasi adalah pemerintahan dari para ahli, untuk para ahli dan oleh para ahli. Ini adalah duri di dalam daging demokrasi. Ia menyakitkan, dan membunuh dalam jangka panjang.

Enam, para teknokrat, dengan kemampuan teknis dan ilmiahnya, merasa menjadi penyelamat dunia. Senjata mereka adalah ilmu pengetahuan yang tidak berpijak pada nurani dan rasa kemanusiaan. Ini bisa menjadi senjata yang amat berbahaya. Pandemik COVID 19 dan berkembang pesatnya senjata pemusnah massal adalah buah tangan para ilmuwan yang kehilangan nurani dan rasa kemanusiaan mereka.

Tujuh, anak kandung dari teknokrasi adalah datakrasi. Data menjadi Tuhan yang berperan sebagai tolok ukur semua kebijakan. Padahal, data bukanlah kebenaran. Data adalah secuil kenyataan yang harus dibaca dengan sikap kritis dan nurani yang jernih.

Melampaui Teknokrasi

Demokrasi bukan hanya soal data. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum. Demokrasi adalah nilai-nilai kehidupan yang terwujud di dalam cara hidup yang terbuka, bebas, egaliter dan terikat pada hukum yang adil. Teknokrasi mengabaikan semua itu, dan memuja data serta logika, tanpa tanya.

Demokrasi adalah soal keadilan yang sejati. Dalam hal ini, keadilan lebih dari sekedar efektivitas dan efisiensi. Bahkan, kebijakan yang berpijak pada efektivitas dan efisiensi justru membunuh keadilan. Tanggapan balik yang merusak pun lalu terjadi, baik dalam bentuk populisme, radikalisme agama sampai dengan revolusi berdarah.

Saat ini, Indonesia dipimpin para teknokrat. Mereka bahkan bersedia bermain mata dengan para koruptor dan kaum radikalis agama, guna mempertahankan kekuasaan mereka. Jika diteruskan, pola semacam ini akan menciptakan banyak ketidakadilan, dan menghancurkan bangsa. Teknokrasi adalah duri di dalam daging demokrasi Indonesia. Mereka harus segera dicabut, sebelum merusak lebih jauh.

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Protopia Philosophia (2019), Memahami Hubungan Internasional Kontemporer (20019), Mendidik Manusia (2020), Untuk Semua yang Beragama (2020), Terjatuh Lalu Terbang (2020) dan berbagai karya lainnya.

4 tanggapan untuk “Duri di dalam Daging”

  1. Menurut sahaya, kebijakan teknokratis lebih bagus ketimbang kebijakan politis. Kebijakan teknokratis dibimbing oleh pengetahuan ilmiah yang berbasis pada data valid sementara kebijakan politis digerakkan oleh kepentingan sekelompok elit politik yang tidak mungkin didorong oleh basic insting atau syahwat tak terkendali.

    Maaf dan trims.

    Suka

  2. Menurut sahaya, kebijakan teknokratis lebih bagus ketimbang kebijakan politis. Kebijakan teknokratis dibimbing oleh pengetahuan ilmiah yang berbasis pada data valid sementara kebijakan politis digerakkan oleh kepentingan sekelompok elit politik yang bukan tidak mungkin didorong oleh basic insting atau syahwat tak terkendali.

    Maaf dan trims.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.