Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis

Painting : Self Touch (Ivan Sagita - 1988) - National Gallery Of Indonesia  - Official website of Indonesia National GalleryOleh Reza A.A Wattimena

Sebagai sebuah komunitas politik, Indonesia lahir dari kesepakatan hukum yang mengikat. Ia menghubungkan ribuan pulau dengan beragam budaya dan agama. Ia adalah apa yang disebut ‘kesepakatan orang-orang yang terhormat’ (gentleman´s agreement). Ada dua hal yang menjadi dasar dari ikatan tersebut.

Yang pertama adalah kesamaan nasib sebagai bagian dari nusantara. Pengalaman sebagai bangsa terjajah juga menjadi dasar ikatan tersebut. Yang kedua adalah kesamaan tujuan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur untuk semua. Dengan bekerja sama, tujuan tersebut dianggap lebih mudah untuk dijangkau. Lanjutkan membaca Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis

Darurat Negara Hukum di Indonesia

Law enforcement Skull | Surrealism painting, Surreal art, Steampunk art
Billi Knight

Oleh Reza A.A Wattimena

            Negara hukum. Inilah salah satu temuan terpenting filsafat politik di dalam sejarah manusia. Kekuasaan tidak lagi bergantung pada satu orang tertentu. Tidak ada Tuhan ataupun langit sebagai dasar kekuasaan.

            Kekuasaan melekat pada hukum yang disepakati bersama. Inilah ide dasar dari supremasi hukum. Hukum pun tidak mutlak. Ia bisa diubah, seturut dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, asal tidak melanggar prinsip-prinsip dasarnya.

Lanjutkan membaca Darurat Negara Hukum di Indonesia

Demokrasi dan Intoleransi

Moki – Untitled 04

Oleh Reza A.A Wattimena

Masyarakat demokratis adalah masyarakat terbuka. Artinya, berbagai pemikiran dan paham berkembang di masyarakat tersebut. Kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi tulang punggung dari masyarakat demokratis modern, seperti Indonesia. Pertanyaan kecil yang ingin dijawab di dalam tulisan ini adalah, apakah demokrasi boleh memberi ruang untuk kelompok-kelompok radikal yang memiliki paham intoleran dan tertutup?

Ada tiga pertimbangan yang perlu dipikirkan. Pertama, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di dalam masyarakat majemuk yang besar jumlahnya, seperti Indonesia, rakyat diwakilkan oleh parlemen dan partai politik. Sistem semacam ini memang tidak ideal, karena memberi peluang bagi korupsi. Namun, sampai detik ini, belum ada jalan lain yang bisa diajukan. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Intoleransi