Rumah Filsafat

Demokrasi Hibrida

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Adalah sebuah tantangan berat untuk mendirikan sebuah masyarakat yang sistem pemerintahannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah cita-cita ideal demokrasi yang dianggap, lepas dari segala kelemahannya, merupakan bentuk tata politik paling baik yang pernah dibuat oleh manusia. Namun, tantangan untuk mewujudkan ideal tersebut kini semakin berat, terutama jika kita mengikuti perkembangan situasi di berbagai negara di dunia yang jatuh bangun berusaha menerapkan sistem demokrasi.

Demokrasi di Berbagai Penjuru Dunia

Kelompok politik berbasis Islam menguat di Timur Tengah. Situasi ini, menurut Johannes Müller, pengamat politik perkembangan dari München, Jerman, menciptakan bahaya yang cukup besar untuk kelompok minoritas, termasuk kelompok Islam minoritas, di negara-negara Timur Tengah. (Müller, 2013) Semua ini, menurutnya, terjadi, karena menguatnya gejala fundamentalisme di dalam agama dan politik. Namun, prinsip demokrasi yang disalahartikan juga memainkan peranan besar disini, bahwa di dalam demokrasi, kelompok politik pemenang bisa seenaknya membuat hukum (the winner gets everything), termasuk hukum yang diskriminatif terhadap kelompok yang kalah dalam pemilu. Disini terciptalah apa yang disebut Müller sebagai demokrasi hibrida, yakni institusi demokratis yang lahir dari pemilu yang demokratis, namun memiliki ciri yang otoriter dan diskriminatif-menindas.

Rupanya, lanjut Müller, penyakit “hibrida” dari demokrasi ini tidak hanya dialami negara-negara Timur Tengah, namun juga di AS dan Uni Eropa. Perang “dingin” dan tidak adanya saling pengertian antara dua partai politik di sana membuat cara-cara demokratis di dalam membuat keputusan yang tepat, serta kultur demokratis yang menjadi wadah dari nilai-nilai demokratis, tidak tercipta. Di sisi lain, penduduk Uni Eropa juga semakin merasa, bahwa kedaulatannya sebagai rakyat tidak lagi penuh, karena negaranya harus tunduk di bawah sistem politik birokratis besar yang berpusat di Brussels, Belgia, yakni Uni Eropa. Maka, seringkali mereka merasa tidak lagi hidup di alam demokrasi, melainkan di alam totaliter. Lanjutkan membaca Demokrasi Hibrida

Membangun Kelas Ekonomi Menengah

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Paul lahir di Polandia. Dia belajar Teknik Sipil di sana, dan kemudian segera berusaha mencari pekerjaan. Akan tetapi, di Polandia, pekerjaan untuknya sedikit, dan upahnya pun bahkan tidak cukup untuk menyewa apartemen kecil di kota. Dia pun segera mencari alternatif.

Sejak 2004, kawasan Uni Eropa terbuka untuk orang-orang Polandia. Mereka bisa mencari kerja dan membangun hidup di negara-negara Uni Eropa. Paul pun memilih Jerman, tepatnya kota Hamburg, kota besar di Utara Jerman. Di sana, ia memperoleh pekerjaan dengan upah minimum 8 Euro per bulan.

Itu artinya, ia mendapatkan kurang lebih 2000 Euro per bulannya. Itu cukup untuk menyewa apartemen di kota, menabung, dan mulai belajar intensif bahasa Jerman. Rupanya, Paul tidak sendirian. Sebagaimana dilaporkan Der Spiegel bulan Maret 2013, begitu banyak tenaga kerja produktif dan profesional usia muda dari Polandia pergi merantau meninggalkan tanah airnya, dan mencari pekerjaan di negara lain.

Kelas terdidik di Polandia pun berkurang drastis dalam waktu lima tahun belakangan ini. Ekonomi terpuruk. Dengan pendapatan sekitar 2,5 Euro per jam, mereka lebih memilih untuk mencari penghidupan di negara lain. Kelas menengah pun berkurang, dan kesenjangan sosial ekonomi antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin pun semakin besar.

Di Indonesia, gejala serupa mulai terlihat. Banyak tenaga ahli yang memilih untuk bekerja di luar negeri, dengan harapan memperoleh upah yang lebih layak, serta bisa bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka. Gejala ini disebut juga sebagai Brain Drain. Akibatnya, kelas menengah di Indonesia pun semakin tipis, dan, serupa dengan di Polandia, jurang antara kelas ekonomi atas dan kelas ekonomi bawah pun semakin besar. Lanjutkan membaca Membangun Kelas Ekonomi Menengah

Para Perampas Akal Sehat

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Krisis akal sehat bagaikan kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa kita sekarang ini. Di berbagai bidang, kita bisa langsung menemukan beragam keputusan-keputusan konyol yang, sayangnya, dapat mempengaruhi kehidupan ratusan ribu orang. Politik yang digerogoti korupsi, karena para pejabatnya kehilangan akal sehat mereka, dan hanyut di dalam terkaman uang maupun kuasa sesaat. Produk Undang-undang, yang nantinya menentukan hidup begitu banyak orang, lahir dari kedangkalan berpikir, prasangka kultural yang begitu jelek, serta ketidakmampuan membedakan urusan publik dan urusan pribadi.

Bidang pendidikan, yang merupakan kunci kemajuan bangsa, terperosok kembali menjadi proses penghasil robot yang tak berpikir, dan pandai memuntahkan pendapat orang lain. Akibatnya, tingkat kemampuan sumber daya manusia secara umum nyaris tak mampu bersaing di tingkat global. Ketika ini terjadi, bangsa kita akan terjebak menjadi pemakai ulung dari hasil pikiran maupun produk bangsa lain, serta tak mampu menjadi pencipta ide ataupun barang yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hasilnya, kita akan semakin miskin, dan dengan kemiskinan, beragam masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan konflik sosial, pun akan bertumbuh dengan subur.

Akar dari semua masalah ini, pada hemat saya, adalah krisis akal sehat yang membuat kita tak lagi mampu berpikir jernih, serta semakin hanyut di dalam ketakutan serta kebodohan setiap harinya. Akal sehat kita dirampas oleh situasi, dan membuatnya tumpul, bahkan mungkin lenyap. Ketika akal sehat hilang, maka krisis-krisis lainnya pun tampil di depan mata, mulai dari krisis ekonomi, krisis moral politik, sampai dengan krisis kepribadian. Hidup bersama maupun hidup pribadi pun akan selalu berada di ambang kehancuran. Lanjutkan membaca Para Perampas Akal Sehat

Mencari Rumah di Negeri Asing

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Entah karena rumah yang hancur akibat perang, kemiskinan yang mencekik tubuh dan jiwa, ancaman ketidakadilan politik, atau berbagai motif pribadi lainnya, orang memutuskan untuk berpindah negara. Mereka menata hidup mereka di negeri seberang, jauh dari keluarga dan teman masa kecil. Di negara asing, mereka bekerja, mencari nafkah, menabung, dan membentuk keluarga. Masa depan mereka lahir di tempat yang bukan tanah air mereka.

Proses Migrasi

Seperti dicatat Der Spiegel dalam laporannya awal 2013 ini, Jerman menjadi tempat tujuan ratusan ribu, bahkan jutaan, imigran dari seluruh dunia, terutama dari Eropa Timur dan Eropa Selatan. Debat publik pun lahir, bagaimana negara Jerman harus bersikap pada “surplus” imigran ini? Para imigran yang datang memang mencari pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga mereka, seperti sebagai supir taksi, supir bus, pelayan restoran, atau tukang bersih-bersih di stasiun. Namun, seperti juga dicatat oleh Der Spiegel, banyak pula di antara imigran yang datang adalah tenaga ahli dengan kemampuan tinggi, mampu berbicara lebih dari dua bahasa, dan memiliki motivasi tinggi untuk bekerja.

Di satu sisi, banyak orang yang menolak kedatangan para imigran ini, karena memperkecil kesempatan orang lokal setempat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka adalah kaum reaksioner yang amat alergi dengan segala perubahan yang ada. Di sisi lain, banyak pula yang berpendapat, bahwa kehadiran para imigran baru ini merupakan berkah bagi ekonomi Jerman yang kerap membutuhkan tenaga kerja muda, baru, dan, jika bisa, memiliki kemampuan tinggi. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Jerman saja, tetapi di berbagai negara industri di belahan dunia lainnya, seperti AS dan Australia misalnya. Lanjutkan membaca Mencari Rumah di Negeri Asing

Membangun Jiwa, Membangun Bangsa

Sebuah Tawaran Filsafat Politik

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Di tengah beragam kasus korupsi yang menghantam berbagai pejabat politik kita, dan masalah kemiskinan serta kebodohan yang tetap menjadi musuh utama kita, pertanyaan terbesar yang tetap menunggu bangsa ini adalah, bagaimana kita bisa membangun kultur, dan dengan demikian membangun bangsa kita? Ini tetap pertanyaan dengan sejuta misteri, namun tetap tak akan pernah kehilangan arti pentingnya. Jawaban atas pertanyaan ini selalu terkait dengan dua unsur dasariah setiap manusia, yakni jiwa dan tubuh yang saling berpaut, tanpa terpisahkan. Artinya, seperti juga manusia, setiap bangsa memiliki jiwa dan tubuh yang tak bisa dipisahkan.

Jiwa sebuah Bangsa

Secara normatif, dua aspek ini harus dibangun berbarengan. Namun, tetap yang perlu menjadi perhatian utama adalah jiwa dari sebuah bangsa. Kata “jiwa” (Geist) memang abstrak, tetapi memainkan peranan penting di dalam membentuk dan menegaskan identitas nasional sebuah bangsa. Tanpa identitas nasional yang kokoh, sebuah bangsa akan terus digoyang oleh konflik antar warganya, dan sulit untuk bekerja sama membentuk sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa identitas nasional yang mantap, sebuah bangsa akan pecah dan hancur ditelan berbagai krisis, dan akhirnya lenyap dari muka bumi. Lanjutkan membaca Membangun Jiwa, Membangun Bangsa

Menanti Era Pencerahan

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Bangsa-bangsa Eropa Barat amat bangga dengan Abad Pencerahan (Aufklärung) yang mereka alami. Masa ini terjadi sekitar abad 17 sampai dengan abad 18. Pada masa itu, tradisi dipertanyakan. Pandangan-pandangan lama digugat, dan ide-ide baru lahir menembus kebuntuan berpikir di segala bidang.

Era Pencerahan Eropa

Akal budi (Vernunft) menjadi tolok ukur hidup manusia. Hal-hal yang tak masuk akal dianggap mitos yang tak layak lagi dipegang. Konflik berdarah pun pecah antara generasi lama yang memuja tradisi dan generasi baru yang menolaknya. Masa Pencerahan Eropa adalah masa “perubahan besar” (the great transformation).

Sekularisme lahir sebagai pandangan politik yang hendak memisahkan urusan agama dan urusan negara. Ide tentang kebebasan beragama sebagai bagian dari pertimbangan akal budi dan hak asasi setiap orang pun lahir dan menjadi keyakinan banyak orang. Ide tentang toleransi antar manusia tidak lagi menjadi wacana akademik semata, tetapi menjadi realitas yang diyakini oleh banyak orang. Lanjutkan membaca Menanti Era Pencerahan

Demokrasi dan Tirani Massa

Gladiator-fights-in-the-arena-of-the-Roman-Colosseum — tripsgeek.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Massa memang mengerikan. Ribuan bahkan jutaan orang bergerak tanpa arah, siap merusak apapun yang ada di depan mata. Jutaan orang menghendaki hal-hal yang irasional, yang dalam jangka panjang justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Dinamika “massa” ini menciptakan sejarah manusia, yang memang tak selalu cemerlang.

Massa dalam Sejarah

Di masa kekaisaran Romawi di Eropa, kekuasaan tertingi bukanlah di tangan kepala negara, melainkan di tangan massa yang berteriak keras menyaksikan tumpahnya darah dari pertarungan pada Gladiator di lapangan koloseum Roma. Selama masssa, dan dahaganya akan darah dan pertempuran, terpuaskan, situasi politik akan terus stabil, dan pemerintah, walaupun menindas, tetap akan memerintah.

Massa adalah kumpulan orang yang mendadak brutal, bukan karena orang-orang di dalamnya kejam dan jahat, melainkan karena mekanisme massa itu mengaburkan jati diri pribadi, serta meleburkannya ke dalam kesatuan ganjil yang bersifat destruktif, namun rapuh. Dalam sekejap mata, massa tercipta, lalu lenyap sedetik kemudian, meninggalkan segalanya dalam keadaan terserak. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Tirani Massa

Melampaui Kecemasan Kolektif

http://alaskabibleteacher.files.wordpress.com — wordpress.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Sulitkah mencari secercah harapan di tengah kericuhan dunia politik Indonesia? Orang-orang yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat justru memakan uang rakyat untuk mempergendut rekening pribadi mereka. Partai yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga rontok oleh skandal korupsi. Semua situasi ini membuat kita sulit untuk tetap berharap.

Berita di media massa terus menerus membuat kita tersentak. Semakin heboh dan buruk berita yang disampaikan, semakin banyak oplah iklan terjual, dan semakin banyak pula uang yang masuk. Seolah seluruh roda media massa berlomba untuk menyampaikan berita terakhir yang paling buruk untuk masyarakat. Tak heran, membaca koran dewasa ini menjadi pengalaman yang semakin menyakitkan. Lanjutkan membaca Melampaui Kecemasan Kolektif

Kepemimpinan “Blusukan”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Kita sering mendengar, bagaimana Gubernur Jakarta sekarang, Joko Widodo, sering berkunjung ke masyarakat untuk memahami masalah-masalah masyarakat. Media memberi nama untuk gaya memimpin semacam ini, yakni “blusukan”. Hampir setiap hari, ia berkeliling kota, mengunjungi berbagai tempat, dan berbicara dengan warganya. Dari tatap muka langsung ini, ia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang akar masalah sosial masyarakatnya, lalu mulai membuat langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Blusukan” dan Demokrasi

Gaya semacam ini tentu memiliki kelebihannya sendiri. Setiap kebijakan politik yang bermutu lahir dari data-data yang akurat. Namun, data-data yang diberikan kepada para pemimpin politik seringkali tidak akurat, sehingga kebijakan yang dibuat pun akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru memperbesarnya. Jarak antara data, yang biasanya berupa statistik, dengan kenyataan di lapangan inilah yang bisa diperkecil dengan gaya politik blusukan.

Apa yang ditangkap statistik seringkali berbeda, dan bahkan bertentangan, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu masalah politik di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia lainnya, yang seringkali diabaikan, karena kemalasan berpikir kritis. Dapat juga dikatakan, politik “blusukan” ini adalah politik kritis yang menolak untuk tunduk patuh pada data statistik ciptaan para birokrat, dan berusaha sendiri mencari apa yang nyata terjadi. Lanjutkan membaca Kepemimpinan “Blusukan”

Epistemologi Pemerkosa

Oleh Reza A.A Wattimena

Penulis, Peneliti dan Doktor dari Universitas Filsafat Muenchen, Jerman

Cerita sedih Yuyun yang meninggal di Bengkulu, akibat kekerasan seksual, bukanlah cerita baru di Indonesia.

Pondok Indah, Jakarta Selatan, entah mengapa, Susan, bukan nama sebenarnya, harus berjumpa dengan 7 pria biadab. Selama 2 hari, Susan ditangkap, diajak ke rumah kosong, lalu diperkosa secara bergiliran. Mereka mengaku telah membayar sejumlah uang, namun itu tentu saja tidak membenarkan tindakan tersebut.

Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Marina, bukan nama sebenarnya, selama 5 tahun harus hidup di dalam tirani ayahnya sendiri. Selama 5 tahun itu, ia dipaksa untuk melayani nafsu seks ayahnya yang tak terkendali. Ia berusaha menolak, namun ancaman akan dibunuh tentu membuatnya takut.

Sejak 2004-2008, menurut data dari Kepolisian Daerah Bali, ada sekitar 137 anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelakunya adalah orang lokal ataupun turis asing. Padahal, menurut pemaparan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Bali, jumlah ini belum sungguh mencerminkan kenyataan sebenarnya. Lanjutkan membaca Epistemologi Pemerkosa

Apakah Kita Sungguh Berbeda? Diskursus tentang Rasisme

Oleh Reza A.A Wattimena

sedang belajar di Bonn, Jerman

9 Januari 2013, Farhat Abbas, pengacara, menulis kalimat yang mencengangkan di akun Twitternya. Ia menyatakan ketidaksetujuannya atas satu peristiwa yang belum tentu benar (perihal plat nomor), dan mengungkapkan kekecewaannya dengan menghina ras Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Ini memang kejadian kecil. Namun, kejadian kecil ini menandakan satu hal yang cukup menyeramkan, bahwa rasisme masih begitu kuat tertanam di dalam kesadaran masyarakat kita.

Lebih dari 50 tahun yang lalu, Adolf Hitler di Jerman melakukan pembunuhan sistematis terhadap ras-ras non Aria (Jerman), terutama kaum Yahudi, dan kelompok orang-orang cacat maupun terbelakang di Jerman. Peristiwa menyeramkan ini terus terngiang di dalam batin masyarakat Jerman, sampai sekarang ini, dan seolah menjadi duri bagi nurani mereka, ketika hendak bersikap terhadap persoalan Israel dan Palestina dewasa ini. Rasisme bagaikan iblis dari masa lalu yang terus menghantui bangsa Jerman.

1998, Jakarta, Indonesia, saya menyaksikan sendiri, bagaimana toko-toko salah satu etnis di Indonesia dibakar dan dimusnahkan. Begitu banyak orang dibunuh. Mei 1998 bagaikan hari gelap bagi seluruh bangsa Indonesia, dimana rasisme dan kebencian menjadi raja, menggantikan toleransi antar kelompok yang telah lama diperjuangkan. Tak hanya bangsa Jerman, masa lalu bangsa Indonesia juga memiliki hantu rasisme yang tak juga lenyap di era reformasi ini.

Februari 2001, Sampit, Indonesia, pecah konflik antara etnis antara Suku Dayak asli dan penduduk pendatang dari Madura. Lebih dari 500 orang meninggal dengan cara mengenaskan, dan 100.000 warga Madura kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Konflik berdarah pecah, akibat kebencian rasistik yang terpendam, dan meledak keluar, sehingga menghancurkan semuanya. Sekali lagi, sejarah Indonesia, sama seperti Jerman, dihantui terus menerus oleh rasisme. Lanjutkan membaca Apakah Kita Sungguh Berbeda? Diskursus tentang Rasisme

Akar-akar Konservatisme di Indonesia

Oleh Reza A.A Wattimena

Akhir 2012, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan, bahwa Umat Islam di Indonesia sebaiknya tidak usah mengucapkan Selamat Natal kepada Umat Kristiani di Indonesia. Pernyataan ini tentu mengejutkan, terutama di tengah berbagai upaya kita sebagai bangsa untuk menjaga kerukunan antar agama di tengah masyarakat yang begitu multikultur, seperti Indonesia.

Di awal 2013, kita kembali dikejutkan oleh Surat Edaran Walikota Lhoksumawe yang melarang wanita membonceng dengan cara mengangkang di sepeda motor. Yang diperbolehkan adalah membonceng dengan cara menyamping, karena itu, menurut walikota Lhoksumawe, sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. Surat tersebut mengejutkan berbagai pihak. Di tengah perang melawan korupsi yang begitu gencar di Indonesia, ada pihak pemerintah yang masih sempat mengurusi soal “mengangkang” di sepeda motor.

Di Amerika Serikat, partai Republik, dengan ideologi pasar bebas dan negara “tangan tak kelihatannya”, menguasai sebagian besar kursi DPR. Mereka mempersulit Obama sebagai Presiden AS untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kelas menengah negara itu, seperti misalnya kenaikan pajak untuk orang-orang terkaya di AS. Diskusi alot yang diikuti dengan berbagai voting membuat urusan politik semakin rumit, dan masalah sosial tetap ada, bahkan semakin menganga.

Negara-negara Eropa Barat dan Australia sudah lama mengetatkan peraturan imigrasi mereka. Berbagai data statistik, mulai dari tingkat pengangguran maupun tingkat drop out sekolah, digunakan, guna membenarkan peraturan tersebut. Padahal, statistik seringkali menyembunyikan asumsi-asumsi tertentu yang perlu untuk disingkapi secara kritis, sebelum dipercaya sebagai sandaran untuk membuat keputusan. Jika kita tidak sadar akan hal ini, data statistik bisa dipelintir untuk membenarkan kepentingan-kepentingan sempit kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Lanjutkan membaca Akar-akar Konservatisme di Indonesia

Dunia dalam Gelembung

Oleh Reza A.A Wattimena,

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya,

Kita hidup di dunia dalam gelembung. Kita menggelembungkan segala yang ada, sehingga hampir semuanya kehilangan akar realitasnya, dan tampak berlebihan. Pada akhirnya, kita pun kehilangan pegangan pada realitas yang sesungguhnya, dan hidup dalam kebohongan.

Realitas yang Sesungguhnya?

Para pemikir sosial kritis tentu akan bertanya, apakah mungkin, kita mengetahui “realitas yang sebenarnya?” Bagi mereka, setiap pengamatan dan setiap pendapat selalu berbalut satu teori dan sudut pandang tertentu, sehingga tak pernah bisa sungguh mutlak, dan tak pernah bisa sungguh menangkap, apa yang “sesungguhnya terjadi”.

Jacques Derrida, filsuf asal Prancis, bahkan berpendapat, bahwa apa yang dapat kita ketahui hanyalah jejak dari relitas, dan bukan realitas itu sendiri. (Derrida, 1989) Maka dari itu, kepastian pengetahuan pun hanya ilusi. Orang yang merasa pasti, bahwa ia mengetahui sesuatu, berarti ia hidup dalam ilusi, karena ia tidak bisa membedakan antara jejak dari realitas, dan realitas itu sendiri.

Argumen ini memang masuk akal, dan memiliki kebenarannya sendiri. Akan tetapi, pada hemat saya, kita dapat mengetahui realitas yang sebenarnya, walaupun pengetahuan itu tidaklah mutlak, karena realitas itu berubah, maka pengetahuan manusia pun juga harus berubah. Lanjutkan membaca Dunia dalam Gelembung

Mittelstand: Belajar Filsafat Bisnis dari Jerman

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn Jerman

Sekitar sepuluh tahun yang lalu, para praktisi bisnis dan ekonomi AS dan Inggris menertawai strategi ekonomi Jerman. Bagi mereka, kebijakan ekonomi perusahaan-perusahaan Jerman, yang menolak untuk melakukan investasi finansial di bursa-bursa saham untuk meraup keuntungan secara cepat, dan masih giat memproduksi berbagai bentuk barang, amatlah kuno dan konservatif. Sepuluh tahun berlalu, dan dunia dihantam krisis yang diakibatkan para pemain pasar finansial yang bertindak semaunya. Sekarang, siapa menertawakan siapa? (Campbell, 2012)

Ketika Eropa diguncang oleh krisis hutang yang mengancam sebagian negaranya, ekonomi Jerman malah mengalami surplus. Ekspor meningkat, dan angka pengangguran menyentuh titik terendah selama 20 tahun terakhir. Kita bisa mengajukan pertanyaan kecil, apa kuncinya? Apa rahasia keberhasilan ekonomi Jerman di awal abad ke 21 ini?

Rahasianya adalah Mittelstand. Secara harafiah, kata ini bisa diterjemahkan sebagai “kelas menengah”, atau bisnis kelas menengah. Namun, maknanya lebih dalam dan lebih luas daripada itu, yakni suatu etos kerja, dan suatu paham filosofis tentang bagaimana kita harus hidup. Secara sederhana, ada beberapa inti dari Mittelstand, yakni etos kerja radikal, spesialisasi, familiaritas, kejujuran, konservatisme keuangan, investasi pada manusia, dan pemerintah yang kompeten. Lanjutkan membaca Mittelstand: Belajar Filsafat Bisnis dari Jerman

Sesudah Revolusi, Sebuah Refleksi

Dutch Fishing Boats, Verso: Sketches of BoatsJohan Barthold Jongkind (Dutch, 1819–1891) — Dutch Fishing Boats, Verso: Sketches of Boats
Johan Barthold Jongkind (Dutch, 1819–1891)

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Dunia tersentak oleh revolusi yang nyaris tanpa darah di Mesir 2011 lalu. Sosok pimpinan yang telah memimpin begitu lama dengan teror dan senjata rontok oleh desakan ratusan ribu orang yang menggedor pintu politisnya. Setahun setelah peristiwa itu, suasana berubah.

Revolusi belum selesai, karena presiden terpilih (dengan dukungan kelompok Muslim Brotherhood) membuat kebijakan yang seolah mengangkat dirinya sendiri sebagai diktator baru, mengancam keberadaan kelompok minoritas, maupun cita-cita revolusi sebelumnya. Revolusi harus dilanjutkan, mungkin kali ini dengan pertumpahan darah. Musim Semi di Arab seolah berganti muka menjadi Musim Dingin di Arab (Der Spiegel, Dezember 2012)

Hampir dua tahun, Suriah dicabik oleh perang saudara. Kelompok pemberontak berperang melawan pemerintah untuk menguasai negeri itu. Berbagai skenario bertebaran, siapa yang mendukung siapa, atau siapa menolak siapa. Namun, satu pertanyaan menggantung, apa yang terjadi, setelah perang usai? Apakah keadaan akan lebih baik, atau sebaliknya, bagaikan keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau, justru terperosok lebih dalam ke dalam penderitaan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini.

Revolusi dan Perang Saudara

Revolusi adalah suatu perubahan politis yang relatif cepat, yang biasanya diikuti dengan gerakan massa yang besar, serta gencetan senjata yang memakan korban jiwa. Indonesia, dan ratusan negara lainnya, telah mengalaminya. Dua tahun belakangan ini, badai revolusi bergerak dari Afrika Utara, dan kini sedang menyerang Timur Tengah. Apa yang terjadi setelah revolusi? Tak ada yang tahu.

Jarang sekali, kita menemukan revolusi yang berjalan damai. Seperti situasi Mesir, revolusi yang berjalan damai, mungkin saja, berarti, bahwa revolusi belum selesai, dan harus terus dilanjutkan. Bagaikan saudara kembar yang senantiasa bergandengan tangan, revolusi dan perang saudara yang mencabik banyak korban jiwa selalu ada berbarengan. Apakah ini hukum sejarah? Mungkin.

Dengan adanya revolusi, orang mengharapkan perubahan politis ke arah yang lebih baik, yakni terciptanya tata politik yang memungkinkan orang untuk hidup secara damai, adil, dan sejahtera. Namun, harapan luhur ini bisa tak terwujud, ketika orang tak mempersiapkan, apa yang mesti dilakukan, setelah revolusi usai. Pertanyaan apa yang harus segera dilakukan setelah revolusi, pada hemat saya, tak kalah pentingnya dengan pertanyaan, bagaimana melakukan revolusi secepat mungkin, dan tanpa darah. Lanjutkan membaca Sesudah Revolusi, Sebuah Refleksi

Negara Kesejahteraan: Pencuri atau Penyelamat? Belajar dari Jerman

photo_28580_carousel — http://chronicle.com

Oleh Reza A.A Wattimena, Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Peter Sloterdijk, salah seorang filsuf Jerman yang sampai sekarang masih hidup dan aktif berkarya sebagai Professor für Philosophie und Ästhetik di Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, Jerman, menulis sebuah artikel yang menggemparkan publik Jerman pada 31 Juni 2009 lalu. Artikel itu berjudul Die Revolution der gebenden Hand, atau dapat diterjemahkan sebagai Revolusi dari tangan yang memberi, dan diterbitkan di Frankfurter Allgemeine, salah satu koran nasional di Jerman yang paling banyak dibaca.

Di dalam artikel itu, ia mengritik keras kebijakan negara kesejahteraan (Sozialstaat) yang sampai sekarang masih dipegang erat oleh negara-negara Eropa Barat, termasuk Jerman dan negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Dalam arti ini, kita dapat memahami Negara Kesejahteraan sebagai suatu tata kelola pemerintahan, dimana pemerintah memainkan peranan yang amat besar untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan sosial maupun ekonomi warganya. Lanjutkan membaca Negara Kesejahteraan: Pencuri atau Penyelamat? Belajar dari Jerman

Reputasi dan Kekuasaan

The Accommodations of Desire, 1929, Salvador Dalí (Spanish, 1904–1989)

Oleh Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik di Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Tiba di Jerman, saya berjumpa dengan orang-orang yang berasal dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Afrika, Asia, Eropa, sampai dengan Amerika Latin. Ketika memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia, dengan nada bercanda, mayoritas mereka akan menanggapi saya dengan satu dari tiga hal berikut, entah negara teroris, negara tsunami, dan, tentu saja, Bali, yang memiliki pantai indah. Dalam hati, saya bertanya, mengapa?

Di lain kesempatan, saya berkumpul dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Rasa kangen akan masakan Indonesia pun terpuaskan, karena mereka, orang-orang Indonesia di perantauan, senang sekali berkumpul, dan memasak makanan Indonesia. Ketika ditanya sedang belajar apa, mereka kaget, bahwa saya belajar filsafat. Di kepala mayoritas orang di Indonesia, orang belajar di Jerman berarti belajar teknik. Kembali saya bertanya, mengapa?

Saya rasa, ini yang disebut sebagai reputasi, yakni konsep atau simbol yang dianggap mewakili wujud realitas aslinya. Reputasi seseorang, atau suatu negara, adalah sekumpulan konsep yang dianggap mampu mewakili realitas aslinya, yakni orang, atau negara, itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana reputasi itu mencerminkan realitas sesungguhnya? Apakah reputasi itu suatu konsep yang netral dan obyektif, atau justru berisi sesuatu yang lain, yang mempengaruhi apa isi dari reputasi itu sendiri, dan bagaimana reputasi tersebut terkait dengan kenyataan? Lanjutkan membaca Reputasi dan Kekuasaan

Ajakan Berdiskusi, Kemana Kita akan Mengarah?

The Perfect Match 500 — Karya Mihai Criste

Oleh Reza A.A Wattimena,

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman.

Kita hidup di era yang amat menarik. Apa yang kita pilih dan lakukan sebagai manusia Indonesia akan menentukan jati diri kita, tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan kita sebagai bangsa. Pertanyaan kecil yang menggantung di sekujur wacana ini adalah, bagaimana bentuk konkret dari manusia Indonesia abad 21? Bagaimana ia berpikir, memahami, serta mengatasi pelbagai hal yang terjadi di abad 21 ini?

Situasi Kita

Melalui pelbagai peristiwa yang terjadi, kita bisa membuat semacam profil untuk memahami tipe manusia Indonesia yang ada sekarang ini, yakni manusia Indonesia di awal abad 21. Di satu sisi, ia amat religius, dalam arti segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya selalu dilihat dalam kaitan dengan kehendak Tuhan, atau takdir yang sebelumnya telah ada. Di sisi lain, ia amat sulit untuk mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, misalnya aturan, sehingga membuat hidup bersama, yang didasarkan atas aturan dan hukum, menjadi amat sulit.

Dari dua pendapat ini, kita bisa menurunkan berbagai sikap hidup yang tampak begitu nyata di dalam situasi sehari-hari Indonesia, yakni kemunafikan (religus tetapi korup dalam pikiran dan tindakan), serta ketidakpastian hukum (hukum dan aturan dibuat, tetapi tidak ada yang menjalankan, dan tidak ada yang menjamin pelaksanaan hukum dan aturan tersebut). Dua hal ini jelas, menurut saya, menjadi penyebab utama, mengapa kita sulit sekali menciptakan masyarakat yang adil dan makmur untuk semua orang, walaupun memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah.

Di sisi lain, manusia Indonesia di awal abad 21 ini memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Komunitas dan keluarga menjadi sesuatu yang penting, walaupun keterlibatan sosial di komunitas seringkali tidak didasari oleh motif-motif yang luhur, melainkan lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi semata. Dampak positifnya jelas, bahwa dukungan sosial menjadi terasa, terutama dalam saat-saat sulit, seperti kematian anggota keluarga, atau sakit. Dampak negatifnya juga ada, yakni suburnya rumor dan gosip di dalam kehidupan sehari-hari yang mengaburkan pandangan kita dari apa yang sesungguhnya terjadi. Lanjutkan membaca Ajakan Berdiskusi, Kemana Kita akan Mengarah?

Akar-akar Fanatisme

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Seorang pemuda Indonesia belajar di Jerman. Di lingkungannya, ia dianggap berbakat, karena masih muda, cerdas, dan memiliki karakter baik. Ia pun mendapatkan beasiswa penuh untuk belajar lagi. Harapan banyak orang bertumpu pada pundaknya.

Sesampainya di Jerman, ia kaget. Iklim individualisme dan otonomi individu yang begitu tinggi membuatnya sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Beberapa kali, ia mencoba menjalin relasi, namun gagal. Ia pun berhenti mencoba.

Di Jerman, ia berjumpa dengan satu kelompok yang memiliki latar belakang agama sama dengannya. Daripada membangun relasi yang lebih luas, ia merasa lebih nyaman bergaul dengan mereka. Maka, aktivitasnya pun hanya dilakukan dalam konteks hubungan dengan kelompok agama tersebut. Semakin hari, ia semakin menutup diri, dan membenci orang-orang yang berasal dari latar belakang lain.

Ini kisah nyata, dan banyak terjadi pada orang-orang yang sedang merantau ke negeri asing, entah untuk bekerja, atau belajar. Justru karena merantau ke negeri asing, orang malah semakin menjadi tertutup dan fanatik dengan identitas kelompoknya sendiri. Di tengah masyarakat asing yang terdiri dari beragam kultur, orang justru membentuk kelompok-kelompok kecil yang serupa dengannya, dan menutup diri dari hubungan yang lebih luas dengan kelompok lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Lanjutkan membaca Akar-akar Fanatisme

Manusia Perdamaian

Sentimental Autumn 600 deschis — Mihai Criste’s Painting

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Perang mencabik Syria. Ratusan ribu orang mati, karena letupan bom. Jutaan peluru beterbangan menerkam jiwa manusia. Sisak tangis sanak saudara mewarnai hari-hari keluarga yang ditinggalkan.

Media internasional meliput berita yang seringkali berat sebelah. Negara-negara kuat di dunia saling berwacana, apa yang akan terjadi dengan Syria, dan apa yang akan mereka lakukan dengan negara yang sedang tercabik perang tersebut. Sampai sekarang, belum muncul sosok-sosok manusia perdamaian, yakni manusia yang siap menjembatani konflik, dan mengakhiri kekerasan. Padahal, itulah yang kita butuhkan sekarang ini, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di seluruh dunia.

Konflik

Konflik dan perang memang tak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Seluruh tata dunia sekarang ini juga lahir dari perang dan konflik berdarah antar manusia. Karena perang, negara lahir. Karena perang, perjanjian dibuat, dan tata dunia pun terbentuk.

Pada level yang lebih kecil, hubungan antar manusia pun juga selalu diwarnai pertengkaran. Sahabat yang dekat juga seringkali terbentuk, karena mereka pernah bertengkar sebelumnya. Sepasang kekasih menjadi kekasih, karena mereka juga ditempa oleh konflik dan pertengkaran. Perang dan konflik memang merusak, tetapi juga mampu mencipta. Lanjutkan membaca Manusia Perdamaian

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: