Oleh Reza A.A Wattimena, Peneliti, Tinggal di Jakarta
Tak ada yang lebih menyakitkan daripada cita-cita yang patah di tengah jalan. Inilah sumber dari segala penderitaan manusia. Ketika harapan bertentangan dengan kenyataan, beragam emosi merusak pun berdatangan, mulai dari takut, cemas, sampai dengan amarah.
Buku Age of Anger: A History of the Present secara khusus ingin menyentuh tema ini. Peradaban lahir untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di dunia. Ribuan pemikir dan tokoh sejarah bergerak bersama ke arah tersebut. Namun, sekali lagi, kenyataan menyelinap masuk dan melukai harapan yang ada. Lanjutkan membaca Artikel Kompas: Kebuntuan Tak Harus Berbuah Amarah
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman
Sebagai salah satu eksperimen sosial terbesar abad 20, demokrasi tampaknya bermuka dua. Di satu sisi, ia diinginkan, karena dianggap mampu menjadi sistem politik yang memberi wadah untuk kebebasan, dan berpeluang untuk mencapai kesejahteraan bersama di dalam masyarakat majemuk. Di lain sisi, ia ditakuti, karena begitu rapuh, terutama ketika diterjang oleh beragam gejolak sosial ekonomi, sehingga bisa terpelintir menjadi anarki ataupun melahirkan kekuasaan totaliter yang baru. Refleksi atas pengalaman sejarah berbagai negara kiranya bisa menerangi kita dalam tegangan ini.
Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita bisa dengan mudah melihat, bagaimana tata pemerintahan demokrasi (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) lahir dari rahin kekuasaan totaliter (monarki, despot). Demokrasi lahir sebagai simbol pemberontakan dan ekspresi kebebasan manusia, yang tak lagi mau ditindas oleh kekuasaan totaliter di luar dirinya. Di sisi lain, sebagaimana pengalaman Yunani dan Romawi, kita juga bisa menyaksikan, bagaimana kekuasaan totaliter lahir dari sistem politik demokrasi yang gagal mengatasi kerumitan politik masyarakat itu sendiri. Demokrasi, harus diakui, adalah sistem yang rumit, dan ketika kerumitan itu tak lagi tertahankan, sehingga menciptakan kekacauan dan kemiskinan, orang dengan mudah menyerahkan kebebasan mereka kepada penguasa totaliter, supaya keadaan kembali terkendali.
Mengapa demokrasi bisa lahir dari kekuasaan totaliter? Jawabannya sederhana. Di bawah kekuasaan totaliter, ada satu penguasa yang mengatur semuanya, biasanya dengan kekuatan militer. Suasana relatif stabil. Di dalam stabilitas, lahirlah kelas menengah. Mereka bukan orang kaya raya, tetapi mereka memiliki sumber daya untuk hidup dan mengembangkan dirinya. Biasanya, mereka adalah para pedagang, bangsawan-bangsawan kecil yang memiliki tanah tak terlalu luas, ataupun para pendidik di berbagai institusi pendidikan. Mereka nantinya menjadi penggerak revolusi, ketika kekuasaan totaliter menjadi ekstrem, sehingga harus digulingkan. Lanjutkan membaca Demokrasi di bawah Cengkraman Kekuasaan Totaliter
Sebagaimana dinyatakan oleh Dan Satriana dari Lembaga Advokasi Pendidikan dalam diskusi di ITB, Bandung pada 2011 lalu, pendidikan Indonesia dipenuhi oleh masalah pada tiga level.[2] Level pertama adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Level kedua adalah pendidikan yang tidak bisa secara universal diakses oleh setiap warga negara Indonesia. Dan level ketiga adalah kurikulum pendidikan yang tidak menggunakan paradigma pendidikan yang tepat. “Liberalisasi pendidikan di Indonesia”, demikian katanya dalam diskusi tersebut, “jauh melebihi negara-negara yang mengaku menganut sistem liberal sekalipun. Liberalisasi ini akan membuat Anda dicetak sebagai pekerja tanpa peduli apa potensi Anda sebenarnya.”[3] Di dalam proses itu, soal-soal yang amat penting, seperti pendidikan karakter dan pendidikan nilai, justru sama sekali diabaikan.
Di sisi lain, dalam diskusi yang sama, Ramadhani Pratama Guna dari Majalah Ganesha- Kelompok Studi Sejarah, Ekonomi, dan Politik punya pendapat yang berbeda.[4] Baginya beragam masalah pendidikan muncul, karena kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah di bidang pendidikan nasional itu sendiri, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Kesalahan kebijakan itu berbuah pada krisis di tiga level pendidikan, sebagaimana dituliskan sebelumnya, yakni minimnya sarana dan prasarana pendidikan di berbagai tempat di Indonesia, sulitnya akses pendidikan, dan kesalahan paradigma pendidikan di dalam membuat kurikulum pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Lanjutkan membaca Pendidikan Manusia-manusia Demokratis
Dimuat di Harian Kompas pada 14 Juli 2018
Rumah Filsafat 