Pendiri Rumah Filsafat. Pengembang Teori Kesadaran, Agama dan Politik. Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Protopia Philosophia (2019), Memahami Hubungan Internasional Kontemporer (20019), Mendidik Manusia (2020), Untuk Semua yang Beragama (2020), Terjatuh Lalu Terbang (2020), Urban Zen (2021), Revolusi Pendidikan (2022), Filsafat untuk Kehidupan (2023), Teori Transformasi Kesadaran (2023), Teori Tipologi Agama (2023), Zendemik (2024), Teori Politik Progresif Inklusif (2024), Kesadaran, Agama dan Politik (2024) dan berbagai karya lainnya.
Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Sekitar dua ratus tahun yang lalu, dunia berada di bawah telapak kaki Eropa Barat. Hampir semua bangsa masuk ke dalam genggaman kolonialisme, atau penjajahan, bangsa-bangsa Eropa Barat. Kekayaan alam dikeruk habis, dibeli dengan harga murah, bahkan dirampas, lalu di bawa ke negara-negara Eropa Barat. Di dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, dan penderitaan yang panjang serta dalam.
Kerajaan Inggris pada masa itu memiliki jajahan di lima benua. Di belakangnya menyusul Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, dan Jerman. Apa yang baik dan beradab dibuat berdasarkan nilai-nilai mereka. Segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka dianggap barbar, tidak beradab, maka perlu untuk ditaklukkan. Semboyan yang berkibar kencang pada masa itu adalah gold (emas), gospel (Injil Kristiani), dan glory (kejayaan).
Kolonialisme, yakni proses untuk menjadikan bangsa lain sebagai “budak” ekonomi, politik, dan kultural dari bangsa lain yang merasa diri lebih perkasa, rontok pada awal abad 20. Dua perang dunia menghantam Eropa, melenyapkan ratusan juta nyawa, dan memberi kesempatan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk bangkit merdeka. Indonesia adalah salah satunya. Lanjutkan membaca Apa yang Sesungguhnya Terjadi?
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Masyarakat Eropa Barat sudah biasa memisahkan dua ruang dalam hidupnya, yakni ruang publik dan ruang privat. Gaya berpikir semacam ini akhirnya menyebar ke Amerika dan Australia, serta juga menjadi bagian dari kultur mereka. Berkat proses globalisasi, gaya berpikir ini juga menyebar ke seluruh dunia, walaupun tidak seratus persen diterima begitu saja.
Di Jerman, ada ungkapan sehari-hari yang menarik untuk menjelaskan obsesi mereka pada ruang privat. Bunyinya begini, das geht Sie nichts an! Yang artinya, itu bukan urusanmu, atau itu tidak ada kaitannya denganmu! Ungkapan ini menegaskan sikap diktator orang-orang Jerman terhadap ruang privatnya. Dalam arti ini, diktator berarti orang yang memiliki kehendak kuat untuk mengatur segalanya sesuai dengan keinginannya, dan, dalam konteks ini, ruang privatnya.
Sementara, untuk konteks ruang publik, ada ungkapan lainnya yang sudah begitu merasuk ke dalam kultur orang-orang Jerman, yakni Ordnung muss sein, yang artinya, segalanya harus ditata, segalanya harus memiliki aturan. Ini memang bukan ungkapan sehari-hari. Walaupun begitu, menurut saya, ungkapan ini telah menjadi bagian dari perilaku sehari-hari maupun cara berpikir orang-orang Jerman, yang ingin mengatur segalanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dua sikap ini menggambarkan sikap diktator orang-orang Jerman terhadap ruang publik dan ruang privat dalam hidupnya. Segalanya harus diatur sesuai dengan pikiran dan rencana, baik ruang publik, yakni masyarakat, lalu lintas, dan segalanya yang terkait dengannya, maupun ruang privat, yakni urusan-urusan pribadi yang tak perlu dicampuri, seperti soal agama, selera, dan soal cinta. Di balik mentalitas ini, ada satu pengandaian yang amat kuat, yakni kesadaran diri manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kekuatan untuk mengatur dunianya. Lanjutkan membaca Dilema Para “Diktator”
Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Ada ungkapan unik untuk menggambarkan hasil kerja orang-orang Jerman. Mereka memang bukan produsen utama Apple Computer yang desainnya indah dan mesinnya kuat. Mereka juga tidak ikut pada perlombaan produksi Smartphone, bersama Korea, Taiwan, dan Amerika Serikat, yang saat ini sedang gencar terjadi di dunia. Mereka jauh dari glamor dunia.
Memang, mereka punya BMW, VW, dan Mercedes. Namun, jika dibanding General Motors miliki Amerika, yang memproduksi Chevrolet, Buick, Cadillac, dan beberapa merk lainnya, perusahaan-perusahaan mobil Jerman termasuk relatif kecil. Namun, ada satu kelebihan mereka, yakni mereka memproduksi komponen-komponen utama setiap mesin yang membuat mobil-mobil tersebut.
Dengan kata lain, mereka tidak memproduksi tampilan luar dari suatu produk, melainkan jeroannya, yakni komponen-komponen dalam dan amat penting, yang membuat semua mesin itu bisa memproduksi barang-barang canggih. “Orang-orang Jerman membuat benda-benda yang ada di dalam mesin yang menghasilkan benda-benda lainnya, dan juga benda-benda yang ada di dalam benda-benda itu.” Apa yang bisa kita pelajari dari cara berpikir semacam ini? Lanjutkan membaca Politik Jeroan
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Banyak orang tidak suka berbicara soal politik. Bagi mereka, politik itu kotor. Banyak instrik, tipu menipu, dan permainan busuk lainnya. Orang berubah, jika mereka masuk ke dalam dunia politik. Pribadi yang jujur dan sederhana, ketika masuk dunia politik, berubah menjadi rakus dan suka menjilat penguasa.
Ini terjadi, karena di Indonesia, makna politik sudah bergeser, akibat tindakan-tindakan dari para politikus busuk yang biadab. Mereka mengubah kejujuran semata menjadi kata-kata manis tanpa aksi. Mereka mengubah konsep luhur perwakilan rakyat menjadi kesempatan untuk mengeruk keuntungan ekonomis. Tanggung jawab politis pun diubah menjadi sekedar kesempatan untuk menikmati “fasilitas” sebagai penguasa yang berhak untuk menindas rakyatnya.
Padahal, politik adalah panggilan luhur. Politikus dipanggil sebagai pemimpin masyarakat untuk menciptakan hidup yang lebih baik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam arti ini, politik adalah tata kelola manusia-manusia yang berpijak pada seperangkat nilai tertentu yang dianggap luhur di dalam suatu masyarakat. Tanda keberhasilan politik adalah rapinya pengelolaan masyarakat, dan orang-orang yang ada di dalamnya semakin merasa manusiawi dan bermartabat.
Sebagai tata kelola yang berpijak pada seperangkat nilai yang dianggap berharga oleh masyarakat tertentu, politik jelas harus memperhatikan aspek geografis dan geologis yang ada. Tata kelola yang dilakukan harus memperhatikan letak tempat tinggal suatu masyarakat, iklim, serta situasi tanah maupun lingkungan yang ada secara keseluruhan. Di dalam kajian politik kontemporer, analisis semacam ini disebut juga sebagai geopolitik. Secara singkat, geopolitik adalah kajian atas kebijakan politik suatu negara dengan melihat pengaruh dari situasi geografis maupun geologis dari negara tersebut. Lanjutkan membaca Kesadaran Geopolitik di Indonesia
Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya, Kini Sedang Belajar di Bonn, Jerman
Biasanya, ketika berbicara tentang jiwa, orang berbicara tentang sesuatu yang abstrak. Jiwa itu tak kelihatan, maka orang mengangapnya terlalu rumit. Bahkan, beberapa ilmuwan menyatakan, bahwa jiwa adalah konsep tua yang tak lagi layak dipakai. Mereka lebih suka menggunakan konsep pikiran, daripada jiwa.
Pada hemat saya, untuk kepentingan praktis, kita tak perlu membuat pembedaan yang berlebihan. Kita bisa memikirkan jiwa sebagai suatu bentuk “pikiran”. Memang, jiwa memiliki kesan mentafisis yang tinggi. Sementara, konsep pikiran lebih terkait dengan aspek biologis manusia, yakni organ tubuhnya. Namun, kedua sama dalam hal yang mendasar, yakni keduanya berbeda dengan tubuh, dan dianggap sebagai penggerak utama dari hidup manusia, termasuk dari tubuh itu sendiri.
Kecemasan Hidup
Di dalam hidupnya, jiwa manusia seringkali mengalami kecemasan. Ketakutan dan kekhawatiran menjadi makanan sehari-hari dari jiwa. Tuntutan pekerjaan, ketakutan akan pemecatan, kekhawatiran akan masa depan, semuanya siap untuk merusak ketenangan jiwa. Ketika jiwa tersiksa, maka orang tidak akan dapat hidup maksimal. Ia tidak akan bisa menjadi pelayan sejati, yakni manusia untuk manusia lainnya (men for others). Lanjutkan membaca Filsafat untuk Mengolah Jiwa
Pengajar Filsafat Politik Unika Widya Mandala, Surabaya
Di tengah berbagai krisis bangsa, kita selalu menaruh harapan pada dunia pendidikan. Harapannya, dengan pendidikan yang bermutu, anak-anak kita akan menjadi pemimpin bangsa yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan. Harapan itu, pada hemat saya, amat masuk akal. Percuma kita membenahi segala bidang kehidupan bersama, tetapi mengabaikan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah kunci utama untuk menjadi bangsa yang berkarakter, yakni bangsa yang maju budaya serta peradabannya.
Namun, apa metode yang tepat untuk mendidik anak-anak kita? Jawaban atas pertanyaan ini mengajak kita untuk kembali ke lebih dari dua ribu tahun yang lalu, yakni ke dalam perdebatan antara Aristoteles dan Plato, gurunya, tentang pendidikan. Secara sederhana, Plato, dengan menggunakan mulut Sokrates di dalam tulisan-tulisannya, berpendapat, bahwa pendidikan adalah soal intelektualitas. Untuk menjadi baik berarti memahami sungguh apa artinya baik. Jika orang belum menjadi baik, maka ia tidak paham arti sesungguhnya dari baik itu sendiri.
Sementara itu, bagi muridnya, Aristoteles, intelektualitas semata tidaklah cukup. Memahami arti kata jujur tidak otomatis membuat orang jujur. Bahkan, pengertian sejati tentang kata jujur pun juga belum cukup untuk membuat orang menjadi jujur di dalam tindakannya sehari-hari. Kunci pendidikan adalah membentuk kebiasaan (habituation), sehingga akhirnya menjadi karakter. Untuk menjadi jujur, orang perlu dikondisikan dan dibiasakan untuk menjadi jujur, sehingga akhirnya kejujuran sungguh menjadi bagian utuh dari dirinya. Lanjutkan membaca Belajar untuk “Berhenti” Belajar (Unlearn)
Saat ini, saya sedang menetap di Jakarta. Hampir setiap hari, saya berkeliling kota untuk melihat keadaannya sekarang. Sambil jalan, mengamati, menganalisis, membuat alternatif solusi, saya juga sekalian nostalgia. Saya tumbuh dan besar di kota yang besar sekaligus kacau ini.
Setelah beberapa kali berkeliling, muncul beberapa ide dalam kepala saya untuk membenahi Jakarta. Kebetulan, Jakarta sedang melaksanakan pemilihan Gubernur, dan salah satu kandidatnya amat potensial untuk memperbaiki Jakarta. Siapa itu? Tebak sendiri, yang pasti bukan orang lama. Ada tujuh langkah praktis yang, pada hemat saya, bisa dengan segera dilakukan oleh gubernur terpilih selanjutnya.
Pembantaian dan pembakaran di Sampang, Madura baru-baru ini sebenarnya bukan masalah baru. Untuk kesekian kalinya, masyarakat kita terjebak pada satu penyakit sosial yang akut, yakni tidak mampu hidup bersama di dalam keberagaman. Namun, sikap biadab itu tidaklah melulu berakar pada kejahatan manusia, melainkan pada niatnya untuk menjadi saleh. Orang-orang yang menyiksa, membunuh, dan membakar atas nama agama justru adalah orang-orang yang bercita-cita untuk menjadi orang saleh.
Paradoks Kesalehan
Dari kecil, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang saleh. Kata saleh sendiri, di Indonesia, disamakan dengan kesalehan agama-agama. Setiap agama memiliki versi kesalehannya sendiri, yang seringkali tidak cocok dengan agama lainnya. Pada titik inilah masalahnya muncul; orang-orang saleh religius dikutuk untuk tidak bisa hidup bersama, karena mereka terperangkap dalam versi kesalehannya masing-masing.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh diartikan sebagai beriman dan rajin beribadah. Kata beriman dan rajin beribadah mengandaikan ikatan pada tradisi religius tertentu. Dan setiap tradisi religius, agama, memiliki sikap tertutupnya masing-masing, terutama untuk mempertahankan keunikan ciri identitasnya. Pada titik ini, kita juga menemukan paradoks; semakin orang saleh dalam satu agama, semakin ia sulit untuk hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, maka semakin ia tidak saleh. Lanjutkan membaca Rekonstruksi Kesalehan
Rousseau lahir dia Geneva pada 28 Juni 1712.[1] Ia adalah anak kedua dari Isaac Rousseau. Ibu Rousseau adalah seorang perempuan kaya bernama Suzanne. Pada 4 Juli 1712, Rousseau dibabtis sebagai seorang pengikut Kalvinisme. Namun, sayangnya, dua hari kemudian, ibunya meninggal. Pada waktu itu, ibunya masih berumur 40 tahun. Menurut Dent, salah satu komentator Rousseau, peristiwa ini amat mempengaruhi hidup Rousseau. Gaya reflektif dan pemahamannya soal hubungan antar manusia amat diwarnai oleh peristiwa ini.[2] Ayah Rousseau adalah seorang tokoh ternama di Geneva. Sebagaimana dicatat oleh Dent, pada masa itu, Geneva memiliki tiga jenis penduduk. Ayah Rousseau adalah warga kota penuh. Maka, ia memiliki hak untuk aktif di dalam politik. Penting juga untuk dicatat, bahwa jumlah warga negara penuh di Geneva pada masa itu kurang dari sepuluh persen dari jumlah total penduduk.
Sebagai seorang filsuf, Rousseau bertumbuh dalam suasana akademik yang baik. Ayahnya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Di satu sisi, ia adalah seorang pembuat jam. Di sisi lain, ia adalah orang yang memiliki minat membaca amat tinggi. Dari ayahnyalah, Rousseau tertarik membaca tulisan-tulisan klasik, seperti karya Plutarch, seorang sejarahwan Yunani ternama. Bahkan, di dalam buku autobiografinya yang berjudul The Confessions, Rousseau menyatakan, bahwa karena membaca Plutarch, ia sering melihat dirinya sendiri sebagai orang Yunani, atau orang Romawi. Namun, dalam perjalanan waktu, kekayaan ayahnya mulai berkurang. Mereka pun terpaksa pindah pada 1722. Rousseau kemudian tinggal bersama pama dan sepupunya yang bernama Abraham. Seperti ditulis di The Confession, sebagaimana dicatat oleh Dent, Rousseau mengingat masa-masa itu dengan penuh kebahagiaan, sekaligus kepahitan.[3] Namun, dalam perjalanan waktu, ia akhirnya berpisah jalan dengan Abraham, sepupunya. Lanjutkan membaca Jean-Jacques Rousseau
“Pelaku korupsi adalah manusia dengan segala kerumitan dan dinamika jiwanya yang amat unik, dan kita perlu untuk memahami kerumitan dinamika jiwa manusia tersebut. Sejauh saya pahami, ini adalah buku pertama yang tidak secara teknis mendekati korupsi dari aspek hukum, politik, ataupun ekonomi, melainkan dari sisi-sisi terdalam manusia yang melakukannya. Inilah yang menurut saya menjadi nilai unik sekaligus kelebihan dari buku ini. Buku ini ditujukan untuk para praktisi hukum, politisi, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan orang-orang yang peduli pada upaya bangsa untuk menghancurkan korupsi di berbagai bidang. Selamat membaca dan selamat tercerahkan.”
Bisa didapatkan di Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Klik Kanisius
Mengapa bangsa kita sulit sekali untuk bergerak menjadi bangsa maju? Dalam arti ini, bangsa maju memiliki tiga ciri berikut, yakni kemakmuran ekonomis yang merata di seluruh warganya (kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tipis), keadilan hukum dan jaminan atas hak-hak asasi bagi semua rakyat (lepas dari ras, suku, agama, ideologi, dan orientasi seksual), dan munculnya produk-produk dari bangsa tersebut, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, yang berguna bagi banyak orang. Jika dilihat dari tiga indikator ini, maka jelas, bahwa bangsa Indonesia sama sekali belum bisa disebut sebagai bangsa maju.
Mengapa ini terjadi? Pada hemat saya, ini terjadi, karena kita mengalami kesesatan berpikir yang melanda berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Saya setidaknya menemukan enam kesesatan berpikir yang bisa dengan mudah ditemukan di dalam diri orang Indonesia pada umumnya, yakni cara berpikir teologis-mistik, kemalasan berproses/kultur instan, logika jongkok, konformisme kelompok, tidak taat perjanjian, dan bekerja setengah hati. Lanjutkan membaca Enam Kesesatan Berpikir Orang Indonesia
Pembacaan Sistematik Kritis atas Tulisan-tulisan Aristoteles tentang Demokrasi di dalam Buku Politics
Oleh Reza A.A Wattimena
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Jujur saja, saya tidak mengenal semua tetangga saya. Selama ini, saya pun tidak ada keinginan untuk mengenal mereka. Yang penting mereka mengurus dirinya sendiri, dan saya mengurus diri saya sendiri. Urusan selesai. Semua sama-sama senang. Di sisi lain, ketika menonton TV, atau membaca koran, saya juga sering merasa terasing dengan orang-orang yang diberitakan di dalamnya. Ada koruptor, orang-orang fanatik agama, para pencinta uang dan kuasa, serta orang-orang di penjuru lain Indonesia yang tidak saya kenal, dan tidak ada keinginan untuk mengenal. Saya merasa tidak sebangsa dengan mereka. Sebagai warga negara, apakah ini adalah sikap yang tepat? Apakah banyak orang yang berpikir dengan pola seperti saya? Jika banyak orang merasa seperti saya, apakah Indonesia masih bisa disebut sebagai negara, apalagi sebagai bangsa? Menurut saya, ketidakpedulian politis kini mulai menjadi gejala umum di berbagai kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda yang lebih terpikat untuk membeli, mengumpulkan, dan memamerkan kekayaan ekonomis mereka.
Di sisi lain, para parasit, yakni orang-orang yang banyak menuntut dan terus menghisap sumber daya, tanpa ada keinginan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar, terus bertambah. Memang, mereka membayar pajak. Tetapi, itu pun dilakukan atas dasar rasa takut, dan bukan pada kesadaran penuh untuk melindungi dan mengembangkan negara. Dengan kata lain, para parasit adalah orang-orang yang terus dengan bersemangat menghisap semua sumber daya yang ada untuk kesenangan hidup mereka, sambil tidak mau berkorban untuk melindungi sekaligus mengembangkan negara mereka. Keberadaan mereka juga memiliki sebab. Jajaran penguasa politis di Indonesia berbentuk oligarki, yakni sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang-orang kaya, dan bekerja untuk kepentingan orang kaya belaka. Banyak orang yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan politis yang lahir, maka mereka pun lari ke dalam ruang-ruang pribadi mereka, menjadi parasit, dan tidak lagi peduli dengan politik. Dalam arti ini, para penguasa politis gagal menciptakan negara yang memberikan keadilan, kemakmuran, serta kecerdasan untuk semua orang.
Di dalam tulisan ini, saya akan mencoba memahami segala kekacauan politis di atas dengan menggunakan kerangka teoritis filsafat politik Aristoteles. Untuk itu, saya akan membaca langsung tulisan-tulisan Aristoteles di dalam buku filsafat politiknya yang termasyur, yakni Politics. Argumen yang ingin saya ajukan adalah, bahwa krisis politis di Indonesia terjadi, karena krisis demokrasi, dan teori Aristoteles tentang demokrasi bisa memberikan sebuah cara baru untuk memimpin negara dengan cara-cara yang demokratis. Karena keterbatasan bahasa, maka saya menggunakan edisi bahasa Inggris yang telah diterjemahkan dan disunting oleh Jonathan Barnes. Di samping itu, saya juga akan mencoba menerapkan beberapa ide dasar Aristoteles tentang demokrasi untuk konteks Indonesia. Lepas dari rentang waktu dan tempat yang jauh berbeda dengan konteks kita di Indonesia, saya percaya, bahwa pemikiran Aristoteles masih bisa memberikan beberapa inspirasi untuk kehidupan politik kita di Indonesia dewasa ini.
Untuk itu, tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Awalnya, saya akan memperkenalkan sosok pribadi sekaligus latar belakang pemikiran Aristoteles. (1) Pada bagian ini, saya banyak terbantu oleh tulisan Christopher Shields, Internet Encyclopedia of Philosophy, dan Stanford Encyclopedia of Philosophy. Kemudian, saya akan memberikan komentar kritis dan kontekstual Indonesia atas ide-ide Aristoteles yang tertuang di dalam buku The Politics. (2) Untuk ini, saya menggunakan versi terjemahan dari Jonathan Barnes. Saya juga banyak terbantu dari tulisan Thomas R. Martin, Neel Smith, dan Jennifer F. Stuart tentang Aristoteles. Berikutnya, saya akan mencoba menyimpulkan beberapa gagasan dasar Aristoteles, dan melihat kemungkinan penerapannya di Indonesia. (3) Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan, sekaligus catatan kecil saya atas pemikiran Aristoteles. Lanjutkan membaca Demokrasi, Negara, dan Good Life
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Dasar teoritis konsep demokrasi adalah, bahwa kekuasaan (kratos) ada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya, adalah titik pijak yang paling utama. Hukum dibuat untuk mengabdi kepentingan rakyat. Seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibuat untuk memenuhi sedapat mungkin semua kepentingan rakyat.
Di dalam prakteknya, demokrasi berpijak pada empat prinsip. Prinsip itu adalah kebebasan (otonomi=kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang bebas dan punya hati nurani), kesetaraan antar manusia, perwakilan rakyat yang sungguh mewakili kepentingan rakyat, dan kepastian hukum (setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum). Keempat prinsip itu harus ada berbarengan, supaya demokrasi bisa sungguh tercipta. Dengan pola ini, jalan-jalan demokratis menuju keadilan dan kemakmuran bangsa bisa dimulai. (Wattimena, 2012) Lanjutkan membaca Demokrasi, Anarki, Oligarki, dan Parasitokrasi
Di dalam berbagai analisis maupun teori tentang demokrasi, pemerintahan demokratis di masa Yunani Kuno selalu menjadi bahan kajian yang menarik.[1] Salah satu teks filsafat yang paling menarik tentang demokrasi di masa Yunani Kuno adalah karya Aristoteles yang disebut sebagai Politeia, atau Politics. Buku tersebut juga amat menantang untuk dibaca. Di satu sisi, buku tersebut berbicara soal prinsip-prinsip teoritis bagi tata politik negara ataupun pemerintahan. Di sisi lain, buku tersebut juga banyak berbicara soal situasi aktual masyarakat Yunani Kuno yang memang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Percampuran antara “yang teoritis” dan “yang praktis” terkait dengan ilmu politik amat kental di dalam buku tersebut.
Aristoteles memulai dengan pengandaian dasar tentang apa itu negara, dan siapa itu manusia. Baginya, adanya negara adalah sesuatu yang alamiah, karena manusia, pada hakekatnya, adalah mahluk politis. Dengan kata lain, karena manusia, secara alamiah, adalah mahluk politis, maka negara, sebagai komunitas politis, pun juga adalah sesuatu yang ada secara alamiah. “Dengan demikian,” tulis Aristoteles, “adalah jelas bahwa negara adalah ciptaan dari alam, dan manusia secara alamiah adalah binatang yang politis.”[2] Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya negara, atau yang tak tergabung dengan komunitas politis tersebut? Aristoteles secara jelas membedakan antara orang-orang yang tak memiliki negara secara sengaja di satu sisi, dan orang-orang yang terpaksa tidak memiliki negara. Orang-orang yang memilih untuk tak bernegara, bagi Aristoteles, adalah orang-orang yang jahat, yang sekaligus tidak mengenal hukum, pecinta perang dan kekacauan, serta kejam.
Benarkah manusia adalah mahluk politis, dalam arti mahluk yang membentuk polis, atau kota, atau komunitas politis? Benarkah bahwa dia, secara alamiah, terdorong untuk hidup bersama manusia-manusia lainnya dalam satu komunitas? Ini jelas merupakan pengandaian antropologis dari filsafat politik Aristoteles. Dan, menurut saya, ini bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga selalu berpijak pada pengalaman nyata manusia-manusia konkret di dunia. Tidak ada satu pun manusia yang hidup tanpa komunitas. Identitasnya sebagai manusia, termasuk kediriannya, pun diberikan oleh komunitas tempat ia hidup dan berkembang. Ada hubungan timbal balik antara manusia dan komunitasnya. Di satu sisi, manusia menciptakan komunitasnya. Di sisi lain, ia pun diciptakan oleh komunitasnya. Dalam arti ini, saya sepakat dengan Aristoteles, bahwa dorongan untuk menciptakan tata politik, yakni sebagai manusia manusia politis, adalah kodrat alamiah manusia. Lanjutkan membaca Demokrasi Menurut Aristoteles (Bagian 1)
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Mengapa anda pergi kantor setiap pagi? Atau mengapa anda buka toko anda setiap pagi? Mengapa anda rela terjebak macet, dan tetap pergi bekerja? Mengapa anda pergi ke sekolah, atau ke kampus?
Mayoritas orang bekerja untuk mendapat uang, sehingga bisa hidup, dan menghidupi keluarganya. Kerja tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, melainkan di luarnya, yakni uang, dan keluarga. Ada juga yang pergi ke kantor, karena sistemnya mengatakan begitu. Orang harus bekerja, dan itulah sistemnya. Itulah aturan yang tengah berlaku di masyarakat.
Orang-orang modern melakukan aktivitasnya bukan karena aktivitas itu bermakna, tetapi karena dipaksa oleh sistem yang ada di luarnya, karena kewajiban, atau karena “terpaksa” bertahan hidup. Kata “makna” sendiri pun semakin asing di pikiran orang-orang modern yang sudah terpesona dengan yang praktis, aplikatif, dan teknis.
Ketika orang tidak menemukan makna di dalam hidupnya, ia akan mengalami kekeringan hidup. Kebosanan dan kejenuhan menjadi gejala sehari-hari manusia modern. Jika sudah begitu, stress, depresi, dan berbagai bentuk “ketidakbahagiaan” lainnya sudah menunggu di depan mata. Manusia modern terjebak di dalam sistem dan birokrasi yang ia ciptakan sendiri, dan kehilangan makna yang menjadi tujuan hidupnya. Lanjutkan membaca Krisis Makna
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Sebagaimana dicatat oleh Shields, pendapat orang tentang pribadi Aristoteles seolah terbelah dua. Di satu sisi, ia dianggap sebagai orang yang, walaupun amat cerdas, menyebalkan, arogan, dan suka mendominasi pembicaraan, tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain.[1] Di sisi lain, beberapa temannya berpendapat, bahwa Aristoteles adalah sosok pribadi yang amat brilian, perhatian pada perasaan teman-temannya, dan amat mencintai semua proses pengembangan pengetahuan di berbagai bidang. Dengan kata lain, ia adalah pribadi yang hangat, sekaligus sosok filsuf dan ilmuwan sejati. Dua potret ini membuat kita memiliki dua pendapat yang berbeda tentang Aristoteles. Namun, jika kita memahami, bahwa kepribadian manusia pada dasarnya adalah suatu fragmentasi, yakni suatu keterpecahan, maka dua pendapat yang kontras berbeda tentang kepribadian Aristoteles bisa kita tempatkan sebagai sesuatu yang benar. Pada hemat saya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hanya memiliki satu sisi pribadi. Semuanya memiliki sisi-sisi yang terpecah, dan seringkali kontras bertentangan.
Aristoteles mulai berkarya sebagai seorang ilmuwan dan filsuf di Athena, setelah ia cukup lama belajar di Akademi yang didirikan oleh gurunya, yakni Plato. Namun, tidak seperti murid pada umumnya, ia mengambil jarak dari Plato, dan melakukan kritik keras pada pemikirannya. Shields menulis Aristoteles sebagai seorang “murid yang menendang ibunya sendiri.”[2] Dalam arti ini, ibu adalah gurunya, yakni Plato sendiri. Di dalam sejarah filsafat, kita sudah mengetahui, bahwa Aristoteles secara telak melakukan kritik pada inti seluruh filsafat Plato, yakni teorinya tentang forma-forma (forms). “Selamat tinggal kepada forma-forma”, demikian tulis Aristoteles, “mereka hanya mainan, dan jika pun ada, mereka tidak relevan.”[3]
Tidak hanya filsafat Plato, bagi Aristoteles, seluruh filsafat sebelumnya bersifat kasar, dan kekanak-kanakan. Para filsuf sebelumnya banyak berkutat dengan permasalahan filosofis yang disebut sebagai “satu dan banyak” (one and many). Intinya begini, apakah unsur dasar realitas itu tunggal, atau jamak? Dan bagaimana penjelasannya? Aristoteles mencemooh gaya berpikir semacam ini. Baginya, sebagaimana dicatat oleh Shields, mengapa unsur terdasar dari alam semesta dan realitas itu sekaligus satu, dan banyak? Seperti dinyatakan oleh Shields, Aristoteles memang seringkali tidak adil terhadap para pemikir sebelumnya. Ia memilih argumen-argumen terlemah para pemikir sebelumnya, dan kemudian menjadikannya alasan untuk melakukan kritik terhadap mereka, serta, dengan begitu, mengajukan pemikirannya sendiri yang, dianggapnya, lebih baik. Lanjutkan membaca Memperkenalkan Aristoteles
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Setiap orang selalu teraspirasi pada kesempurnaan. Mereka menghargai karya yang sempurna, dan tergerak hatinya oleh kesempurnaan yang tampak di dalam keindahan, di manapun ia berada, mulai dari karya seni, atau sekedar tanaman yang berwarna-warni nan menggoda hati. Berbicara soal kehidupan, orang juga selalu mencari kesempurnaan. Dan berbicara tentang kesempurnaan, ada satu ide terselip di dalamnya, yakni keseimbangan.
Yang sempurna itu seimbang. Ia seimbang dalam kesederhanaannya, sekaligus kerumitannya. Ia sempurna dalam kelembutan, sekaligus kekuatannya. Kesempurnaan hidup manusia pun identik dengan keseimbangannya untuk mengatur berbagai ekstrem, tanpa pernah jatuh ke salah satunya. Kesempurnaan puas untuk ada dalam tegangan, dan justru merayakan tegangan ketidakpastian di antara berbagai pilihan hidup yang senantiasa menuntut kepastian.
Namun, keseimbangan hidup bukanlah keseimbangan matematis. Ia bukanlah suatu titik yang diam, seperti angka yang tak bernyawa, melainkan suatu gerak yang terus berubah, menari di dalam beragam ekstrem-ekstrem pilihan kehidupan. Keseimbangan di dalam hidup adalah keseimbangan yang terus berubah, mengikuti alur kehidupan yang juga senantiasa berubah. Ia mengalir gemulai di antara kepastian dan ketidakpastian, tanpa kehilangan sumbunya yang membuat ia teguh, sekaligus lentur.
Saya menyebutnya sebagai keseimbangan yang hidup, yang jelas berbeda dengan keseimbangan tak bernyawa yang dengan mudah ditemukan di dalam rumus matematika dalam bentuk ekuilibrium, ataupun hitung-hitungan ekonomi belaka. Keseimbangan yang hidup ini perlu untuk menyerap ke dalam sendi-sendi kehidupan kita sebagai manusia. Ia perlu untuk menjadi prinsip yang mengikat, sekaligus penggerak yang mengubah. Lanjutkan membaca Keseimbangan yang Hidup
Sejak berdirinya pada 1945 lalu, negara Indonesia sudah sepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem politiknya. Namun, jika dilihat secara dekat, negara Indonesia tidak pernah bisa sungguh menjadi negara demokratis. Di masa Sukarno, demokrasi sempat dipelintir menjadi demokrasi terpimpin, yang sebenarnya adalah totalitarisme terselubung. Sukarno bagaikan seorang “raja” yang siap mengarahkan bangsa Indonesia ke arah yang ia kehendaki. Fungsi kontrol masyarakat, dan fungsi parlemen, pun otomatis lumpuh pada masa-masa itu. Pada era Orde Baru, situasi kurang lebih serupa. Soeharto berperan sebagai tiran militer yang bersembunyi di balik kedok demokrasi. Sekali lagi, Indonesia terjebak dalam sistem politik totalitarisme terselubung yang dijaga ketat oleh militer dengan cara-cara yang menindas. Di era reformasi, pasca 1998, Indonesia dilanda euforia kebebasan. Di dalam situasi semacam ini, anarkisme dan politik yang berpijak pada identitas-identitas primordial, seperti agama, ras, suku, dan golongan, memainkan peranan besar. Untuk ketiga kalinya, kita gagal membentuk masyarakat demokrasi yang sesungguhnya.
Di sisi lain, sebagai bangsa, ingatan kita amatlah pendek, terutama terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa jelek yang terjadi di masa lalu, mulai dari penculikan, pembantaian massal, penggusuran, korupsi, dan sebagainya.. Banyak peristiwa-peristiwa besar terlupakan, sehingga kita tidak bisa menarik pelajaran apapun darinya. Akibatnya, banyak peristiwa dengan pola yang sama terulang lagi, dengan skala yang lebih besar, dan orang-orang yang berganti. Pada hemat saya, ada kaitan amat erat antara kegagalan kita menciptakan masyarakat demokratis di satu sisi, dan ketidakmampuan kita untuk mengingat apa yang sungguh terjadi di masa lalu, terutama mengingat peristiwa-peristiwa negatif yang pernah terjadi. Kaitannya terletak pada kegagalan kita kembali untuk hidup dalam keberagaman, yang sebenarnya merupakan fondasi dari demokrasi, feodalisme yang mengalir deras dalam kehidupan politik dan sosial kita sebagai bangsa, serta korupsi yang terus terjadi, seolah tanpa henti. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Ingatan Kolektif di Indonesia
Otentisitas sejatinya menjadi dambaan setiap orang. Tidak ada satu manusiapun yang menolak cita-cita untuk menjadi otentik. Kendati demikian, gagasan otentisitas itu sendiri tidak serta merta digandrungi oleh setiap orang. Di sinilah kontradiktifnya. Ada banyak hal yang melatarbelakanginya. Dengan dasar itulah para penulis buku ini mencoba untuk mengkonstruksi gagasan otentisitas dalam konteks pembelajaran, utamanya adalah pembelajaran dalam dunia pen- didikan tinggi. Lanjutkan membaca Buku Filsafat Terbaru: Menjadi Manusia Otentik
Rumah Filsafat 