Jurnal Terbaru: Kapankah Perdamaian Muncul di Tanah Para Nabi?

Portal To Peace | Surreal art, Visionary art, Art
Richard Rizzo

Kajian Strategis atas Konflik Sumber Daya di Timur Tengah

Oleh Reza A.A Wattimena

Abstrak

Tulisan ini merupakan upaya untuk mengurai konflik di Timur Tengah. Yang menjadi sorotan adalah konsep kutukan sumber daya. Akibat kekayaan alam yang melimpah, namun tidak dibarengi tata kelola sosial politik yang memadai, konflik berkepanjangan justru tercipta. Ini ditambah dengan konflik identitas agama yang banyak terjadi di Timur Tengah. Benang kusut konflik bisa diurai dengan menggunakan pendekatan multidimensional, mulai dari pengembangan tafsiran rasional atas agama, sampai dengan kerja sama teknologi pengelolaan air di tingkat internasional. Lanjutkan membaca Jurnal Terbaru: Kapankah Perdamaian Muncul di Tanah Para Nabi?

Mahluk Apakah Kita Sesungguhnya?

The Eternal Kiss" : New symbolism, man and woman love theme ...
Kazuya Akimoto

Oleh Reza A.A Wattimena

            Bodohnya saya. Jam 2 pagi terjebak di jalan raya Jakarta. Jalanan kosong. Bensin motor habis. Saya boncengan bersama seorang teman. Motor mogok.

            Ini terjadi untuk kedua kalinya. Di kedua kesempatan tersebut, saya meminjam motor teman. Keduanya tak ada sensor bensin. Akibatnya, bensin menipis, tanpa sepengetahuan saya. Lanjutkan membaca Mahluk Apakah Kita Sesungguhnya?

Publikasi Terbaru: Malaikat Kematian atau Ratu Perdamaian? Agama di dalam Politik Global Abad 21

Diterbitkan di ARY SUTA CENTER SERIES ON STRATEGIC MANAGEMENT OKTOBER 2019 VOLUME 47

Oleh Reza A.A Wattimena

Malaikat kematian atau ratu perdamaian? Dua kata ini memang terhubung dengan agama di abad 21 ini. Di satu sisi, ajaran agama dianggap sebagai sumber diskriminasi dan kekerasan. Begitu banyak terorisme dan kekerasan yang berpijak pada ajaran agama terjadi dewasa ini. Indonesia pun sudah kenyang dengan pengalaman semacam ini.

Di sisi lain, begitu banyak karya kebaikan yang diluncurkan atas nama agama. Gerakan-gerakan kemanusiaan dilakukan oleh organisasi yang berpijak pada agama. Gerakan perdamaian di daerah konflik juga dilakukan dengan menggunakan ajaran agama. Agama pun memberikan arah dan makna bagi hidup banyak orang. Lanjutkan membaca Publikasi Terbaru: Malaikat Kematian atau Ratu Perdamaian? Agama di dalam Politik Global Abad 21

Terbitan Terbaru: Bisakah Perang Dihindari?

Sejarah, Anatomi dan Kemungkinan Perang di Abad 21

Oleh Reza A.A Wattimena

DITERBITKAN DALAM

ARY SUTA CENTER SERIES FOR STRATEGIC MANAGEMENT

OKTOBER 2018 VOL 43

Abstrak

Tulisan ini hendak membahas seluk beluk filsafat perang, terutama dalam konteks abad 21, dimana dunia menjadi bersifat multipolar, dan mayoritas perang tidak lagi dilaksanakan di medan terbuka. Filsafat perang hendak membahas definisi, sebab serta hubungan antar manusia dengan perang. Metode yang digunakan adalah analisis teks-teks filsafat yang terkait dengan pemahaman tentang perang. Dalam arti ini, perang adalah hasil dari keputusan bebas manusia yang dipengaruhi beberapa faktor kunci, yakni unsur biologis, budaya dan alasan rasional. Dengan memahami ketiga unsur tersebut, dan mengelolanya melalui jalan-jalan damai, maka perang, dalam segala bentuknya, bisa dihindari. Dalam hal ini, teori perang yang adil bisa memberikan sumbangan yang amat besar.

Kata-kata kunci: Perang, Filsafat Perang, Teori Perang yang Adil, Dunia Multipolar. Lanjutkan membaca Terbitan Terbaru: Bisakah Perang Dihindari?

Janji-janji Palsu

Art by Aykut Aydoğdu
Art by Aykut Aydoğdu

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang

Pepatah hukum klasik mengatakan, Pacta sunt servanda: Perjanjian dimaksudkan untuk dijalankan. Ketika kita menyetujui sesuatu, kita terikat untuk menjalankannya.

Awal 2017 ini, Donald Trump, presiden Amerika Serikat, menolak mematuhi perjanjian dengan Australia. Ia tidak mau menerima pengungsi yang terdampar di salah satu pulau dekat Australia, sebagai bagian dari perjanjian AS dengan Australia, sewaktu Obama masih menjadi presiden.

Trump melanggar janji. Tindakannya membuat hubungan AS dan Australia retak.

Di tingkat nasional, pelanggaran janji juga merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Para politisi mengabaikan janjinya kepada rakyat, ketika mereka sudah terpilih menduduki jabatan tertentu.   Lanjutkan membaca Janji-janji Palsu

Manusia Perdamaian

Mihai Criste’s Painting

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Perang mencabik Syria. Ratusan ribu orang mati, karena letupan bom. Jutaan peluru beterbangan menerkam jiwa manusia. Sisak tangis sanak saudara mewarnai hari-hari keluarga yang ditinggalkan.

Media internasional meliput berita yang seringkali berat sebelah. Negara-negara kuat di dunia saling berwacana, apa yang akan terjadi dengan Syria, dan apa yang akan mereka lakukan dengan negara yang sedang tercabik perang tersebut. Sampai sekarang, belum muncul sosok-sosok manusia perdamaian, yakni manusia yang siap menjembatani konflik, dan mengakhiri kekerasan. Padahal, itulah yang kita butuhkan sekarang ini, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di seluruh dunia.

Konflik

Konflik dan perang memang tak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Seluruh tata dunia sekarang ini juga lahir dari perang dan konflik berdarah antar manusia. Karena perang, negara lahir. Karena perang, perjanjian dibuat, dan tata dunia pun terbentuk.

Pada level yang lebih kecil, hubungan antar manusia pun juga selalu diwarnai pertengkaran. Sahabat yang dekat juga seringkali terbentuk, karena mereka pernah bertengkar sebelumnya. Sepasang kekasih menjadi kekasih, karena mereka juga ditempa oleh konflik dan pertengkaran. Perang dan konflik memang merusak, tetapi juga mampu mencipta. Lanjutkan membaca Manusia Perdamaian

“Pengungsi”: Pandangan Biopolitik Giorgio Agamben

http://3.bp.blogspot.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya

Tulisan-tulisan Giorgio Agamben, filsuf Italia kontemporer awal abad 21, tentang biopolitik merupakan tanggapannya terhadap filsafat politik Hannah Arendt tentang kaitan antara hak-hak asasi manusia dan situasi politik para pengungsi. Bagi Arendt, sebagaimana dicatat oleh Agamben, ada kaitan yang amat erat antara keberadaan negara-bangsa di satu sisi, dan hak-hak asasi manusia di sisi lain. Hubungan ini bersifat paradoks. Di satu sisi, hak-hak asasi manusia dilindung oleh negara. Namun supaya hak-hak asasi seseorang bisa dilindungi, maka ia harus menjadi warga negara tertentu yang nantinya akan melindungi hak-hak asasinya. Situasi menjadi membingungkan, ketika seorang pengungsi yang baru melarikan diri dari negara tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negara yang bukan merupakan negaranya. Pertanyaannya lalu, siapa yang akan menjamin dan melindungi hak-hak asasinya sebagai manusia? “Di dalam sistem negara bangsa”, demikian tulis Agamben, “hak-hak yang dianggapi suci dan tak dapat diambil dari manusia menunjukkan dirinya mengalami kekurangan perlindungan dan realitasnya pada saat ini di mana ia tidak dapat diambil dari hak-hak warga negara yang melihat.”[1] Artinya, saya rasa, cukup jelas, bahwa hak-hak asasi manusia baru menjadi nyata, ketika orang menjadi warga negara. Jika ia, karena sesuatu dan lain hal, kehilangan kewarganegaraannya, maka ia otomatis akan kehilangan jaminan atas hak-hak asasinya sebagai manusia.

Lebih dari itu, di dalam deklarasi-deklarasi yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, Agamben, sejalan dengan Arendt, ada ambiguitas tentang kata manusia, terutama dalam deklarasi hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan dalam revolusi Prancis 1789. Di dalam deklarasi tersebut, kata manusia seringkali diartikan sebagai warga negara. Hak-hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak warga negara Prancis. Dengan begitu, yang sungguh dijamin hak-hak asasinya adalah orang Prancis. Sementara orang-orang di luar negara Prancis, seperti yang berasal dari Afrika dan Asia, tidak mendapatkan perlindungan serupa. Bahkan, pada level yang lebih ekstrem, orang-orang yang berasal dari luar Prancis tidak dianggap sebagai manusia, tetapi hanya sebagai mahluk yang lebih rendah, maka bisa dibenarkan untuk dijajah, ataupun dieksploitasi.[2]   Lanjutkan membaca “Pengungsi”: Pandangan Biopolitik Giorgio Agamben