Oleh Reza A.A Wattimena
Indonesia sedang menyaksikan drama kekuasaan yang luar biasa. Para elit politik bertarung. Kesetiaan berubah arah. Kawan menjadi lawan. Institusi negara terseret ke dalam pusaran konflik. Bahkan, hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil kini menjadi kenyataan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu episode paling mengejutkan. Pada 3 November, Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka. Perkembangan berikutnya disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat dengan Komisi III DPR pada 12 November.
Jumlah tersangka menjadi empat orang. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Menurut paparan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Sasarannya disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Semua itu masih berstatus dugaan dalam proses penyidikan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka bersalah.
Dalam perkembangan lain, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dan MPR pada 12 November. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut. Rapat gabungan MPR pada 13 November memutuskan sidang paripurna untuk memilih dan melantik pengganti akan digelar pada 2 Desember 2026. Presiden diminta mengajukan dua nama calon. Dengan demikian, persoalannya telah bergerak dari pernyataan mundur menuju proses pengisian jabatan menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Hingga 14 November, pengganti Gibran belum dipilih.
Pada 9 November, tiga tokoh penting PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, mengumumkan pengunduran diri dari partai. DPP PSI menyatakan telah menerima surat pengunduran diri mereka. Giring menyebut ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya. Raja Juli menyatakan ingin memusatkan perhatian pada tugasnya sebagai Menteri Kehutanan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menegaskan, bahwa pengabdian kepada negara harus berada di atas kepentingan partai. Keputusan itu muncul berdekatan dengan mencuatnya perkara penyadapan. Namun, kedekatan waktu itu sendiri belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara kedua peristiwa. Kita perlu memisahkan fakta dari spekulasi.
Di tubuh Polri, perkara ini telah berkembang menjadi penyidikan terhadap empat perwira tinggi. Kapolri menyebut Listyo diduga menentukan sasaran dan menerima hasil penyadapan. Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob. Satu tersangka lainnya, Slamet Uliandi, menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan. Rumah Listyo juga telah digeledah. Semua keterangan itu harus diuji melalui proses hukum. Penetapan tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Namun, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat tinggi negara juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
Pada saat yang sama, TNI AL menyiapkan total 20.980 personel untuk memperkuat pengamanan Jakarta. Rinciannya, 2.100 personel berasal dari satuan yang sudah berada di Jakarta. Sebanyak 5.740 personel digeser dari luar daerah. Sementara 13.140 personel tetap disiagakan di markas dan dapat digerakkan sewaktu-waktu. TNI menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan meminta publik tidak mengaitkannya dengan isu politik tertentu. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar, mandat, dan mekanisme pengawasan pengerahan tersebut secara terbuka.
Semua ini seperti sebuah pertunjukan besar. Ada intrik. Ada ketegangan. Ada perebutan pengaruh. Ada kemungkinan perubahan susunan kekuasaan.
Para pengamat politik sibuk membaca tanda-tanda. Media massa berlomba mengejar perkembangan terbaru. Percakapan publik dipenuhi spekulasi. Indonesia seolah menjadi panggung sebuah serial politik yang tidak pernah selesai.
Namun, ada satu pertanyaan yang sering terlupakan. Bagaimana nasib rakyat, ketika para elit politik sibuk bertarung?
Politik sebagai Panggung Kekuasaan
Dalam pemikiran Niccolò Machiavelli, politik selalu berkaitan dengan perebutan dan pemeliharaan kekuasaan demi lahirnya tatanan politik yang diinginkan. Moralitas pribadi tidak selalu menjadi pedoman utama tindakan politik, terutama di hadapan arti penting stabilitas politik. Para penguasa sering bertindak berdasarkan kebutuhan untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan mereka.
Pemikiran ini membantu kita memahami apa yang sedang berlangsung. Konflik antar-elit tidak selalu berangkat dari perbedaan ideologi. Sering kali, yang dipertarungkan adalah akses terhadap sumber daya, jabatan, jaringan pengaruh, dan kendali atas institusi negara. Kekuasaan menjadi tujuan. Rakyat menjadi penonton.
Max Weber juga mengingatkan, bahwa negara modern memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Karena itu, institusi kepolisian dan militer harus berada di bawah kendali hukum dan prinsip akuntabilitas. Keduanya bukan alat bagi kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu.
Ketika institusi keamanan terseret ke dalam konflik elit, persoalannya menjadi serius. Negara bisa kehilangan netralitasnya. Hukum bisa berubah menjadi senjata. Kekuasaan bisa digunakan untuk melindungi kawan dan menghancurkan lawan. Demokrasi pun kehilangan substansinya.
Demokrasi bukan sekadar pemilihan umum. Demokrasi adalah tata kehidupan bersama yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Tanpa prinsip tersebut, demokrasi hanya menjadi prosedur untuk membagi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang kuat.
Rakyat yang Terlupakan
Sementara Jakarta sibuk dengan drama kekuasaan, persoalan kehidupan rakyat terus berlangsung. Karhutla tetap menjadi ancaman. Dalam pembaruan BNPB pada 21 Oktober 2026, penanganan diprioritaskan di enam provinsi: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari area sasaran lebih dari 983 hektare, lebih dari 502 hektare telah dipadamkan. Lebih dari 481 hektare masih dalam penanganan. Di luar enam provinsi prioritas itu, BNPB mencatat area kebakaran lebih dari 1.044 hektare. Sekitar 1.000 hektare di antaranya masih belum padam. Hutan, lahan gambut, kesehatan warga, dan kualitas udara tidak dapat diperlakukan sebagai isu musiman.
Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026. Proses pendataan kerusakan rumah masih berlangsung. Dalam pembaruan 7 September, BNPB mencatat 51.591 rumah telah diverifikasi dari 102.384 rumah yang menjadi sasaran pendataan di tujuh kabupaten. Angka itu setara 50,39 persen. Dari rumah yang telah diverifikasi, 2.382 mengalami kerusakan berat, 7.276 rusak sedang, dan 14.177 rusak ringan. Sebanyak 27.756 rumah dinyatakan tidak mengalami kerusakan. Data tersebut masih dinamis. Di balik angka-angka itu terdapat keluarga yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, bantuan, dan pemulihan kehidupan sehari-hari.
Di Sumatera, masyarakat masih memulihkan kehidupan setelah banjir besar pada akhir November 2025. Per 26 Oktober 2026, pemerintah menyebut rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai 96–98 persen dari target. Lebih dari dua juta warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lain. Tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Namun, pemulihan belum berarti seluruh persoalan selesai. Sejumlah jembatan daerah masih membutuhkan penanganan. Enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara juga masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Banjir susulan bahkan merusak kembali sebagian jalan dan jembatan yang telah diperbaiki. Angka kemajuan harus dibaca bersama keadaan keluarga dan komunitas di lapangan.
Gambaran ekonomi juga perlu dibaca secara cermat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen. Angka ini menunjukkan, bahwa perekonomian masih tumbuh kuat. Namun, pertumbuhan tidak otomatis dirasakan secara merata. Inflasi tahunan pada Oktober tercatat 3,23 persen. Inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 5,81 persen. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Rasio Gini pada periode yang sama mencapai 0,368. Porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah hanya 19,22 persen. Angka-angka ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dinilai bersama daya beli, pemerataan, dan kualitas hidup. Masa depan generasi muda juga bergantung pada tersedianya pekerjaan yang layak dan kesempatan yang adil.
Rakyat tidak membutuhkan drama kekuasaan. Rakyat membutuhkan kehidupan yang layak. Mereka membutuhkan rumah yang aman. Udara yang bersih. Pendidikan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang terjangkau. Pekerjaan yang manusiawi. Negara yang melindungi mereka ketika menghadapi bencana.
Namun, kebutuhan mendasar ini sering tenggelam oleh pertarungan politik di tingkat atas. Di sinilah letak persoalan demokrasi Indonesia. Perhatian publik dengan mudah diarahkan kepada konflik antar-elit. Sementara persoalan dasar yang memengaruhi kehidupan jutaan orang berjalan, tanpa perhatian yang memadai.
Pengalihan Isu dan Kesadaran yang Terbelah
Konflik politik juga dapat menjadi sarana pengalihan perhatian. Ketika masyarakat terus-menerus disibukkan oleh skandal, pertengkaran, dan pergantian posisi, persoalan yang lebih mendasar bisa luput dari pengawasan.
Kita perlu berhati-hati. Tidak setiap konflik politik merupakan rekayasa pengalihan isu. Namun, konflik yang berlangsung terus-menerus memang bisa menghasilkan efek tersebut. Inilah pentingnya kesadaran kritis.
Dalam pemikiran Jürgen Habermas, demokrasi membutuhkan ruang publik yang rasional. Warga harus dapat bertukar gagasan, menguji informasi, dan mengkritik kekuasaan secara terbuka. Percakapan publik tidak boleh dikuasai oleh propaganda, manipulasi, atau kepentingan ekonomi-politik yang sempit.
Sayangnya, ruang publik Indonesia sering dipenuhi kebisingan. Informasi bercampur dengan kebohongan. Opini kosong menggantikan argumentasi bermutu. Emosi mengalahkan pemeriksaan fakta.
Rakyat pun mudah terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling membenci. Ada yang membela penguasa secara membabi buta. Ada yang menolak segala sesuatu yang dilakukan lawan politik. Ada pula yang memilih tidak peduli. Ketiganya bermasalah.
Masyarakat demokratis membutuhkan warga yang mampu mengambil jarak dari identitas kelompoknya sendiri. Kita perlu belajar melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Kita perlu berani mengkritik pihak yang kita dukung. Kita juga perlu mengakui kebenaran, ketika datang dari pihak yang berbeda.
Tanpa kemampuan ini, rakyat mudah dimanipulasi. Masalahnya bukan bahwa rakyat Indonesia secara alamiah bodoh. Masalahnya adalah sistem pendidikan, struktur sosial, dan lingkungan informasi belum cukup kuat membangun kebiasaan berpikir kritis. Ketimpangan ekonomi juga membuat banyak orang terlalu sibuk bertahan hidup untuk terlibat aktif dalam pengawasan kekuasaan.
Kebodohan publik sering kali bukan sekadar persoalan individu. Ia juga merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak mendukung kebebasan berpikir.
Agama, Ketakutan, dan Penutupan Pikiran
Persoalan lain adalah penggunaan agama untuk mengendalikan kesadaran masyarakat. Agama memiliki potensi besar untuk membangun solidaritas, kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, agama juga dapat berubah menjadi budak kekuasaan. Ia bisa digunakan untuk membenarkan ketidakadilan, menyebarkan ketakutan, dan menciptakan permusuhan.
Kita berhadapan dengan semacam agama kematian. Agama yang lebih sibuk mengancam daripada membebaskan. Agama yang menuntut kepatuhan, tanpa pertanyaan. Agama yang menjanjikan keselamatan, sambil mengabaikan penderitaan manusia di dunia nyata.
Di dalam keadaan seperti ini, kemiskinan bisa dianggap sebagai takdir yang harus diterima. Ketidakadilan bisa dibenarkan atas nama kehendak Tuhan. Kritik terhadap penguasa bisa dicap sebagai tindakan yang melawan tatanan moral. Ini merupakan bentuk penutupan kesadaran.
Padahal, spiritualitas yang matang seharusnya memperluas kemampuan manusia untuk memahami penderitaan. Ia seharusnya membangkitkan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ia seharusnya mendorong solidaritas, bukan kepatuhan buta.
Masyarakat yang tercerahkan tidak mudah diperbudak oleh ketakutan. Ia mampu membedakan antara iman dan manipulasi. Ia mampu mengkritik institusi keagamaan, tanpa kehilangan kedalaman spiritualnya.
Transformasi Kesadaran dan Masa Depan Indonesia
Dalam kerangka Teori Transformasi Kesadaran yang saya kembangkan, persoalan Indonesia dapat dibaca sebagai masalah yang lebih dalam, daripada sekadar pergantian penguasa. Kita sedang berhadapan dengan kesadaran yang masih terjebak dalam kepentingan kelompok sempit. Individu dan institusi melihat dunia dari kepentingan sempitnya sendiri. Partai ingin bertahan. Elit ingin berkuasa. Kelompok ekonomi ingin mempertahankan keuntungan. Institusi ingin memperluas pengaruh.
Keseluruhan kehidupan bersama dikorbankan demi kepentingan bagian-bagian tertentu. Ini adalah kesadaran yang terpecah. Transformasi kesadaran berarti bergerak melampaui keterikatan pada ego pribadi dan kelompok. Manusia mulai memahami, bahwa dirinya tidak hidup sendirian. Kehidupannya terkait dengan kehidupan orang lain, alam, dan keseluruhan masyarakat.
Dalam kesadaran semacam ini, politik tidak lagi dipahami sebagai permainan untuk menguasai orang lain. Politik menjadi usaha bersama untuk mengurangi penderitaan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kekuasaan bukan lagi tujuan akhir. Kekuasaan menjadi sarana pelayanan publik.
Negara tidak boleh dikelola berdasarkan dendam, ambisi, dan ketakutan. Negara harus dibangun berdasarkan akal sehat, pengetahuan, empati, dan tanggung jawab. Kesadaran yang berubah akan menghasilkan tindakan yang berbeda.
Pemimpin tidak lagi melihat kritik sebagai ancaman pribadi. Polisi tidak lagi melihat jabatan sebagai sumber kekebalan. Partai tidak lagi menganggap negara sebagai milik kelompoknya. Agama tidak lagi digunakan untuk memelihara kebencian.
Rakyat pun tidak lagi menjadi massa yang mudah digerakkan oleh provokasi dan kebohongan. Mereka menjadi warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya.
Negara Tanpa Harapan?
Apakah Indonesia sedang menuju negara yang terbelakang? Risikonya nyata, apabila pertarungan elit terus mengalahkan kebutuhan publik. Negara bisa memiliki gedung-gedung megah, teknologi canggih, dan institusi formal yang lengkap.
Namun, semuanya kehilangan makna apabila warga tidak mendapatkan keadilan. Kemajuan tidak diukur dari banyaknya proyek pembangunan. Kemajuan diukur dari kualitas kehidupan manusia. Dari kemampuan masyarakat untuk berpikir bebas. Dari perlindungan terhadap kelompok lemah. Dari kualitas pendidikan. Dari kesehatan lingkungan. Dari keadilan hukum.
Negara yang membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian sesungguhnya sedang mengalami kemunduran peradaban. Namun, harapan belum hilang. Indonesia membutuhkan pembenahan institusi.
Kasus penyadapan harus diusut secara transparan dan adil. Hak setiap tersangka harus dijamin. Pada saat yang sama, seluruh dugaan penyalahgunaan kewenangan harus dibuka kepada pengawasan publik dan diuji di pengadilan. Reformasi kepolisian harus menjamin independensi dan akuntabilitas. Pengerahan militer harus memiliki dasar hukum, mandat yang jelas, dan pengawasan demokratis. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga harus berjalan terbuka dan sesuai konstitusi. Konflik politik tidak boleh diselesaikan melalui tekanan kekuasaan.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu kembali memusatkan perhatian pada persoalan rakyat. Bencana alam harus ditangani secara serius, bukan hanya melalui laporan persentase pemulihan. Lingkungan harus dilindungi. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi daya beli, pekerjaan, dan pelayanan publik yang lebih baik. Pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan dan ketakutan.
Rakyat juga memiliki tanggung jawab. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh nasib bangsa kepada para elit politik. Kita harus membangun budaya membaca, berpikir kritis, berdiskusi, dan berani mempertanyakan kekuasaan.
Jangan mudah terpesona oleh drama politik. Jangan pula larut dalam kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Yang paling penting bukan siapa yang menang dalam pertarungan hari ini. Yang paling penting adalah, apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik, setelah pertarungan itu selesai.
Sebab, negara bukan panggung milik para penguasa. Negara adalah rumah bersama bagi seluruh warga. Ketika para elit bertarung untuk memperebutkan kekuasaan, rakyat tidak boleh kehilangan kesadarannya. Sebab, ketika rakyat berhenti berpikir kritis, kekuasaan bisa melakukan apa saja, tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Dan pada saat itulah, sebuah negara mulai kehilangan alasan keberadaannya. Lebih baik, ia bubar ditelan sejarah…
Keterangan tulisan:
Buku Teori Transformasi Kesadaran Unlimited bisa diunduh disini: https://rumahfilsafat.com/buku-teori-transformasi-kesadaran-teori-tipologi-agama/
Buku Teori Kerakusan Ontologis akan segera terbit
===
Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/
