Indonesia, Terkaman Oligarki dan Terobosan Karl Polanyi

Oleh Reza A.A. Wattimena

Seorang teman kebetulan adalah seorang ahli ekonomi. Ia kerap menulis di berbagai jurnal ilmiah. Di matanya, ekonomi Indonesia tidaklah jelek. Sebaliknya, baginya, di tangan rezim Prabowo, ekonomi Indonesia terus mengalamai pertumbuhan. Pandangan ini ditopang oleh berbagai data statisik yang begitu fasih ia kutip.

Di sisi lain, beberapa teman justru mengeluh tentang runtuhnya ekonomi Indonesia. Mereka memiliki bisnis. Penjualan menurun drastis. Begitu banyak orang terlilit hutang, persis karena pendapatan jauh lebih kecil dari pengeluaran atas kebutuhan. Bagaimana memahami semua gejala ini?

Pertumbuhan Ilusif

Ada satu persoalan mendasar dalam kehidupan Indonesia hari ini. Ekonomi semakin berkembang sebagai sistem yang berdiri sendiri. Kekayaan terus diproduksi. Investasi terus dikejar. Sumber daya alam terus diolah. Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran utama keberhasilan negara.

Namun, ada pertanyaan yang sering diabaikan. Untuk siapa semua pertumbuhan itu berlangsung? Apakah pertumbuhan ekonomi sungguh meningkatkan mutu hidup masyarakat? Apakah kekayaan negara sudah mencerminkan keadilan? Apakah pembangunan memberikan ruang hidup yang lebih baik bagi manusia dan alam? Ataukah seluruh proses tersebut justru memperkuat kelompok kecil yang sudah memiliki kekuasaan ekonomi dan politik?

Di sinilah persoalan oligarki menjadi penting. Indonesia bukan kekurangan sumber daya alam. Indonesia juga bukan kekurangan orang-orang cerdas. Persoalannya terletak pada struktur kekuasaan yang mengatur pembagian sumber daya tersebut. Kekayaan publik sering berubah menjadi sumber keuntungan pribadi. Kebijakan negara sering bergerak mengikuti kepentingan kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.

Demokrasi tetap berjalan. Pemilihan umum tetap diselenggarakan. Partai politik tetap berlomba mencari suara. Namun, demokrasi bisa kehilangan jiwanya. Rakyat memiliki hak memilih. Tetapi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan publik.

Untuk memahami persoalan ini, pemikiran Karl Polanyi menjadi sangat relevan. Ia adalah pemikir ekonomi-politik dari Austria-Hongaria yang terkenal melalui bukunya, The Great Transformation (1944). Polanyi mengajukan kritik mendasar terhadap masyarakat pasar modern. Baginya, ekonomi seharusnya tertanam di dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi tidak boleh dilepaskan dari kebutuhan sosial, keadilan, dan keberlanjutan alam. Pemikiran ini dapat digunakan untuk membaca perkembangan Indonesia, terutama mengenai hubungan antara oligarki, negara, pasar, dan masyarakat.

Oligarki

Oligarki bukan sekadar keberadaan orang-orang kaya. Tidak semua orang kaya adalah oligark. Persoalan sesungguhnya muncul, ketika kekayaan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik.

Kelompok oligarki memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara. Mereka bisa menentukan arah kebijakan. Mereka bisa „memiliki“ pejabat publik. Mereka bisa mempengaruhi proses pembuatan hukum. Bahkan, dalam keadaan tertentu, mereka bisa menentukan siapa yang memiliki peluang untuk menduduki jabatan politik.

Akibatnya, negara tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai institusi yang mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Negara berisiko berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Richard Robison dan Vedi Hadiz telah lama menjelaskan hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik di Indonesia. Dalam kajian mereka, oligarki tidak lenyap setelah jatuhnya Orde Baru.

Jaringan kekuasaan lama mengalami penyesuaian. Mereka memasuki demokrasi elektoral. Mereka membangun aliansi baru. Mereka memanfaatkan desentralisasi dan kompetisi politik untuk mempertahankan pengaruh.

Dengan demikian, Reformasi 1998 memang mengubah institusi politik. Namun, perubahan institusi belum tentu mengubah struktur kekuasaan ekonomi. Perkembangan mutakhir memperlihatkan gejala yang semakin jelas. Pada Juni 2026, Hadiz dan Robison kembali memperingatkan tentang konsolidasi kekuatan oligarki di Indonesia. Kekuasaan ekonomi dan politik yang sempat terfragmentasi setelah Reformasi mulai terkonsentrasi kembali. Institusi demokrasi masih ada, tetapi distribusi kekuasaan semakin timpang.

Ini merupakan persoalan serius. Demokrasi tidak cukup diukur dari keberadaan pemilihan umum. Demokrasi juga harus dinilai dari pembagian kekuasaan yang nyata. Apabila sebagian besar sumber daya ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, sementara akses terhadap kebijakan publik juga berada di tangan kelompok tersebut, demokrasi hanya menjadi prosedur formal yang kosong makna. Rakyat memberikan suara. Elit politik oligarki korup mempertahankan kendali.

Pemikiran Karl Polanyi

Karl Polanyi menawarkan kritik yang sangat penting terhadap kapitalisme modern. Ia menolak anggapan, bahwa pasar merupakan mekanisme alamiah yang bisa berdiri sendiri. Pasar selalu dibentuk oleh institusi sosial, hukum, politik, dan kebudayaan.

Tidak pernah ada pasar yang sungguh-sungguh bebas dari campur tangan masyarakat. Bahkan, pasar modern justru membutuhkan negara untuk menciptakan aturan, menjamin kepemilikan, melindungi kontrak, dan mengatur transaksi. Karena itu, gagasan tentang pasar yang sepenuhnya mandiri sebenarnya merupakan ilusi.

Polanyi menggunakan konsep embeddedness. Ekonomi harus tertanam di dalam masyarakat. Aktivitas ekonomi harus melayani kehidupan manusia. Bukan sebaliknya. Manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi.

Kritiknya terutama diarahkan kepada gagasan tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri. Dalam sistem semacam ini, harga dianggap sebagai mekanisme utama untuk mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Kebutuhan manusia diterjemahkan menjadi permintaan pasar. Alam diterjemahkan menjadi sumber produksi. Tenaga kerja diterjemahkan menjadi biaya. Di sinilah muncul bahaya besar.

Polanyi menyebut adanya tiga komoditas fiktif, yakni tanah, tenaga kerja, dan uang. Ketiganya disebut fiktif, karena sebenarnya tidak diproduksi untuk dijual sebagaimana barang-barang biasa.

Tanah adalah alam. Ia merupakan ruang kehidupan. Tenaga kerja adalah aktivitas manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Uang adalah institusi sosial dan politik yang menjadi bagian dari organisasi masyarakat.

Ketiganya memang dapat diperdagangkan dan dikelola melalui mekanisme pasar. Namun, ketiganya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas. Mengapa?

Karena ketika tanah semata-mata menjadi komoditas, ekosistem bisa dihancurkan. Ketika tenaga kerja semata-mata menjadi komoditas, manusia bisa dieksploitasi. Ketika uang semata-mata menjadi komoditas, kehidupan ekonomi bisa dikuasai spekulasi dan kepentingan finansial.

Bagi Polanyi, penyerahan seluruh kehidupan kepada mekanisme pasar akan menghancurkan dasar-dasar masyarakat itu sendiri. Pemikiran ini sangat relevan untuk Indonesia.

Tanah, Alam, dan Eksploitasi Sumber Daya

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hutan, laut, tambang, perkebunan, dan berbagai sumber daya energi tersebar di seluruh wilayah nusantara. Kekayaan tersebut seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan bersama.

Namun, dalam kenyataan, pengelolaan sumber daya alam sering melibatkan konflik kepentingan yang rumit. Konsesi tanah, pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan keuntungan besar bagi pemilik modal. Namun, masyarakat lokal sering menanggung beban sosial dan ekologisnya.

Di sinilah kritik Polanyi menemukan relevansinya. Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah ruang kehidupan. Di dalamnya terdapat sejarah masyarakat, identitas budaya, sumber penghidupan, dan hubungan ekologis yang kompleks. Ketika tanah hanya dilihat melalui nilai jualnya, seluruh dimensi tersebut menghilang.

Hal serupa terjadi pada pertambangan. Indonesia memiliki posisi penting dalam industri nikel dunia. Hilirisasi nikel dipromosikan sebagai jalan menuju industrialisasi dan peningkatan nilai tambah nasional. Secara ekonomi, kebijakan tersebut memiliki peluang besar. Indonesia tidak seharusnya hanya mengekspor bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan dapat menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan kemampuan industri nasional.

Namun, pertanyaan penting tetap harus diajukan. Siapa yang menikmati keuntungan terbesar? Bagaimana kondisi masyarakat di sekitar tambang? Bagaimana keadaan air, tanah, dan hutan? Apakah keuntungan industri sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan?

Penelitian mengenai tata kelola pertambangan nikel di Blok Mandiodo yang diterbitkan pada 2026 menunjukkan persoalan serius. Kerusakan hutan, sedimentasi pesisir, pencemaran air, dan kerentanan penghidupan masyarakat menjadi bagian dari persoalan tata kelola. Pertumbuhan industri tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan lokal.

Ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang berbeda. Negara tidak boleh hanya menjadi pelayan investasi. Negara harus menjadi penjaga kepentingan publik. Alam harus dilihat sebagai bagian dari kehidupan bersama. Bukan sekadar sumber keuntungan bagi pemilik modal.

Tenaga Kerja dan Martabat Manusia

Komoditas fiktif kedua adalah tenaga kerja. Dalam kapitalisme modern, manusia sering dinilai berdasarkan produktivitasnya. Nilai seseorang diukur melalui kemampuan menghasilkan keuntungan. Waktu hidup diterjemahkan menjadi jam kerja. Tubuh diterjemahkan menjadi tenaga produksi.

Pola pikir semacam ini semakin kuat dalam ekonomi digital. Pekerja platform menghadapi ketidakpastian pendapatan. Banyak pekerja tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Sebagian pekerja mengalami tekanan produktivitas yang tinggi. Mereka terus dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih efisien.

Di sektor industri, persoalan upah, keselamatan kerja, kontrak jangka pendek, dan kebebasan berserikat tetap menjadi persoalan penting. Polanyi mengingatkan, bahwa tenaga kerja tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pekerja bukan mesin. Mereka memiliki keluarga, kebutuhan kesehatan, kebutuhan istirahat, dan hak untuk hidup secara bermartabat.

Karena itu, pasar tenaga kerja membutuhkan perlindungan sosial. Negara perlu menjamin standar upah yang layak. Jaminan kesehatan dan perlindungan kerja harus diperkuat. Serikat pekerja harus memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Efisiensi ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan martabat manusia.

Oligarki dan Penguasaan Negara

Persoalan oligarki di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara bisnis dan politik. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 2025 menemukan meningkatnya keterkaitan antara anggota parlemen, pejabat kabinet, dan perusahaan. Para peneliti menggunakan istilah politico-capitalists untuk menjelaskan individu yang menggabungkan kekuasaan ekonomi dan politik.

Fenomena ini mengandung risiko konflik kepentingan. Ketika seorang pengambil kebijakan memiliki kepentingan bisnis langsung atau tidak langsung, batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat menjadi kabur. Kebijakan, yang seharusnya melindungi masyarakat, berpotensi berubah menjadi kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Biaya politik memperparah persoalan tersebut. Laporan UGM melalui PolGov dan KITLV yang dipublikasikan pada 2026 memperkirakan, bahwa kandidat kepala daerah yang menang dalam Pilkada mengeluarkan rata-rata Rp36,8 miliar. Laporan itu juga memperkirakan praktik pembelian suara secara nasional mencapai Rp12,9 triliun dalam pemilu daerah 2024.

Angka tersebut menunjukkan mahalnya biaya untuk memasuki kekuasaan politik. Ketika politik membutuhkan modal yang sangat besar, ketergantungan kepada pemilik modal menjadi sulit dihindari. Setelah memperoleh jabatan, muncul tekanan untuk mengembalikan biaya politik. Hubungan antara kekuasaan dan kepentingan bisnis pun semakin erat.

Inilah salah satu mekanisme reproduksi oligarki. Politik menjadi investasi. Jabatan menjadi aset. Kebijakan menjadi instrumen pengembalian modal. Masyarakat luas akhirnya hanya menjadi penonton dalam proses yang menentukan nasib hidup mereka sendiri.

Double Movement: Perlawanan Masyarakat

Salah satu konsep Karl Polanyi yang paling terkenal adalah double movement atau gerakan ganda. Polanyi menjelaskan, bahwa sejarah kapitalisme modern ditandai oleh dua gerakan yang berlangsung bersamaan.

Gerakan pertama adalah perluasan mekanisme pasar. Semakin banyak aspek kehidupan dimasukkan ke dalam sistem komoditas. Tanah, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan sosial semakin tunduk pada logika keuntungan.

Gerakan kedua adalah munculnya perlawanan masyarakat. Manusia berusaha melindungi dirinya dari dampak merusak pasar. Negara membangun regulasi. Serikat pekerja memperjuangkan hak. Gerakan sosial menuntut perlindungan lingkungan. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih baik.

Gerakan kedua ini merupakan upaya untuk mengembalikan ekonomi ke dalam kehidupan sosial. Indonesia memiliki berbagai bentuk gerakan semacam ini.

Gerakan lingkungan hidup, perjuangan masyarakat adat, serikat buruh, gerakan antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok demokrasi dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan masyarakat dari ekspansi kekuasaan ekonomi yang tidak terkendali.

Namun, Polanyi juga memberikan pelajaran penting. Gerakan perlindungan masyarakat tidak selalu menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Dalam sejarah Eropa, krisis kapitalisme juga pernah melahirkan fasisme dan pemerintahan otoriter.

Dengan demikian, perlawanan terhadap pasar yang merusak tidak otomatis menjadi gerakan pembebasan.

Perlawanan membutuhkan arah etis. Ia membutuhkan demokrasi. Ia membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan warga negara. Di sinilah Indonesia membutuhkan politik yang lebih matang.

Transformasi Kesadaran

Persoalan oligarki tidak hanya bersifat ekonomi dan politik. Ia juga memiliki akar dalam struktur kesadaran manusia. Dalam Teori Transformasi Kesadaran yang saya kembangkan, manusia dapat memahami dunia melalui tingkat kesadaran yang berbeda. Pada tingkat kesadaran yang rendah, manusia cenderung terjebak dalam pemisahan yang kaku. Ia melihat dirinya sebagai individu yang terpisah dari orang lain dan dari seluruh alam semesta.

Dari cara pandang ini, dunia mudah dilihat sebagai objek untuk dikuasai. Orang lain menjadi alat. Alam menjadi sumber keuntungan. Kekuasaan menjadi sarana untuk memperbesar diri.

Kesadaran semacam ini dapat menghasilkan kerakusan yang tidak pernah selesai. Di sini, Teori Kerakusan Ontologis menjadi relevan. Kerakusan ontologis bukan sekadar keinginan untuk memiliki lebih banyak uang. Ia merupakan dorongan mendasar untuk membuat diri terasa lebih nyata melalui sesuatu di luar dirinya.

Manusia merasa dirinya kurang. Ia kemudian berusaha menambal kekurangan tersebut melalui kekayaan, kekuasaan, status, dan pengakuan sosial. Proses ini tidak pernah selesai. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula kebutuhan untuk memiliki lebih banyak lagi.

Dalam konteks politik, kerakusan ontologis dapat mengambil bentuk yang sangat berbahaya. Jabatan tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab. Jabatan menjadi alat untuk memperkuat identitas dan kekuasaan. Kekayaan tidak lagi menjadi sarana untuk hidup baik. Kekayaan menjadi ukuran keberadaan seseorang.

Oligarki dapat dibaca sebagai bentuk institusional dari dorongan semacam ini. Namun, persoalannya bukan hanya terletak pada psikologi pribadi. Struktur sosial dapat memperkuat dan memberi penghargaan kepada perilaku rakus. Sistem, yang memberikan keuntungan terbesar kepada mereka yang mampu menguasai sumber daya, akan terus memproduksi ketimpangan.

Karena itu, transformasi kesadaran harus berlangsung pada dua tingkat. Pertama, pada tingkat pribadi. Manusia perlu memahami keterhubungan dirinya dengan orang lain dan alam. Ia tidak hidup sendirian. Keberadaan dirinya bergantung pada jaringan kehidupan yang luas.

Kedua, pada tingkat struktural. Institusi politik dan ekonomi harus dibangun berdasarkan kesadaran tentang keterhubungan tersebut. Transformasi batin, tanpa perubahan institusi, tidak cukup. Sebaliknya, perubahan institusi, tanpa transformasi kesadaran, juga mudah mengalami kemunduran.

Politik Progresif Inklusif

Untuk menghadapi oligarki, Indonesia membutuhkan pemahaman baru tentang politik. Dalam teori Politik Progresif Inklusif yang saya kembangkan, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan. Politik merupakan upaya untuk mengelola berbagai sumber daya demi mewujudkan kebaikan bersama.

Kebaikan bersama harus mencakup semua manusia. Tidak boleh ada kelompok yang terus-menerus dikorbankan demi keuntungan kelompok lain. Alam juga harus menjadi bagian dari perhitungan politik.

Dengan paradigma ini, keberhasilan pemerintahan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi, investasi, atau pembangunan infrastruktur. Keberhasilan harus dinilai melalui kualitas kehidupan masyarakat.

Apakah kemiskinan berkurang? Apakah pendidikan semakin baik? Apakah kesehatan semakin mudah dijangkau? Apakah ketimpangan mengecil? Apakah masyarakat adat terlindungi? Apakah lingkungan hidup semakin sehat?

Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi ukuran utama kebijakan publik. Politik progresif inklusif juga menuntut pembatasan kekuasaan ekonomi yang berlebihan. Monopoli harus diawasi. Konflik kepentingan harus dicegah. Pembiayaan politik harus transparan. Pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan masyarakat yang terdampak.

Negara harus cukup kuat untuk mengatur pasar. Namun, negara juga harus cukup demokratis agar tidak berubah menjadi oligarki baru. Tujuannya bukan menghapus pasar. Tujuannya adalah memastikan, bahwa pasar melayani kehidupan.

Etika Natural Empiris dan Epistemologi Pembebasan

Perubahan ekonomi dan politik juga membutuhkan dasar etis yang kuat. Dalam Etika Natural Empiris, penilaian moral harus berpijak pada kenyataan kehidupan. Tidak ada gunanya membangun teori pembangunan yang indah, jika kenyataan di lapangan justru menghasilkan penderitaan.

Kebijakan harus diuji melalui pengalaman nyata manusia dan alam. Jika pertumbuhan ekonomi menghasilkan pencemaran air, penggusuran, kemiskinan, dan penderitaan masyarakat, maka kebijakan tersebut harus diubah. Angka investasi tidak bisa menjadi pembenaran otomatis.

Etika harus kembali pada kebutuhan dasar kehidupan. Kesehatan. Kebebasan. Keadilan. Keseimbangan ekologis. Dan martabat manusia.

Di samping itu, Indonesia membutuhkan Epistemologi Pembebasan. Masyarakat tidak cukup dibanjiri informasi. Informasi bisa dimanipulasi. Data bisa diseleksi. Propaganda bisa disusun untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang kritis dan membebaskan.

Mereka harus mampu memahami, siapa yang diuntungkan oleh sebuah kebijakan. Mereka perlu mengerti hubungan antara modal, negara, dan kekuasaan. Mereka harus mampu membedakan kepentingan publik dari kepentingan privat.

Pendidikan politik, karena itu, tidak boleh berhenti pada pengetahuan tentang prosedur pemilu. Pendidikan politik harus membangun kemampuan untuk membaca struktur kekuasaan. Pengetahuan tertinggi bukan sekadar pengumpulan informasi. Ia adalah kebijaksanaan yang membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan penindasan.

Memulihkan Ekonomi ke Dalam Masyarakat

Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Pertama, negara harus memperkuat pengawasan terhadap hubungan bisnis dan politik. Kepemilikan perusahaan, sumber pendanaan kampanye, serta konflik kepentingan pejabat publik harus transparan. Aturan tentang monopoli dan persaingan usaha harus ditegakkan secara konsisten.

Kedua, pembiayaan politik harus direformasi. Demokrasi tidak boleh menjadi barang mahal yang hanya dapat dibeli oleh pemilik modal. Partai politik harus memiliki sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel. Pembelian suara serta politik uang harus ditindak secara serius.

Ketiga, masyarakat harus memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai. Pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial harus diperlakukan sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Pekerja membutuhkan perlindungan yang layak. Masyarakat adat harus memperoleh kepastian atas ruang hidupnya.

Keempat, pembangunan ekonomi harus disertai perlindungan lingkungan. Pertambangan dan industri harus tunduk pada standar ekologis yang ketat. Keuntungan ekonomi tidak boleh dibangun melalui pemindahan biaya kerusakan kepada masyarakat dan generasi mendatang.

Kelima, demokrasi harus diperkuat melalui partisipasi publik. Keputusan tentang sumber daya alam tidak boleh hanya dibuat dalam ruang tertutup oleh pejabat dan pemilik modal. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan.

Namun, semua kebijakan ini membutuhkan satu syarat mendasar. Negara harus memiliki integritas. Negara tidak boleh menjadi pelayan oligarki. Negara harus menjadi pelayan kehidupan bersama.

Indonesia dan Masa Depan Demokrasi

Karl Polanyi mengajarkan satu hal penting. Ekonomi tidak pernah berada di luar masyarakat. Ekonomi selalu merupakan bagian dari kehidupan sosial. Karena itu, membiarkan pasar menguasai seluruh kehidupan sama dengan membiarkan satu institusi mengambil alih seluruh arah kehidupan manusia.

Indonesia sedang menghadapi persoalan yang serupa. Kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi elektoral tidak otomatis menghasilkan keadilan. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kebebasan.

Semua itu bergantung pada struktur kekuasaan yang mengaturnya. Oligarki menjadi ancaman, ketika kekayaan privat berubah menjadi kendali atas kehidupan publik. Pada titik itu, demokrasi kehilangan daya pembebasannya.

Namun, jalan keluar tidak terletak pada kebencian terhadap orang kaya. Juga bukan pada penolakan terhadap pasar dan investasi. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam hubungan antara ekonomi, negara, dan masyarakat.

Ekonomi harus kembali melayani manusia. Negara harus kembali melayani masyarakat. Politik harus kembali menjadi usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Pada akhirnya, masalah Indonesia bukan hanya masalah korupsi atau ketimpangan ekonomi. Masalahnya lebih mendasar. Kita sedang menghadapi krisis tentang bagaimana manusia memahami keberadaannya di tengah dunia.

Apakah manusia hidup untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan? Ataukah kekayaan dan kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk mengembangkan kehidupan bersama? Pertanyaan ini menentukan masa depan republik.

Indonesia tidak membutuhkan oligarki yang lebih baik hati. Indonesia membutuhkan struktur politik dan ekonomi yang tidak memungkinkan kekuasaan terkonsentrasi secara berlebihan. Demokrasi harus lebih dari sekadar pemilihan pemimpin. Demokrasi harus menjadi sistem yang memungkinkan setiap manusia memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Inilah transformasi yang sesungguhnya. Bukan hanya transformasi ekonomi. Bukan hanya transformasi politik. Melainkan transformasi kesadaran manusia tentang dirinya, masyarakat, dan alam semesta.

Dari kerakusan menuju keterhubungan. Dari penguasaan menuju kerja sama. Dari kepentingan kelompok menuju kebaikan bersama. Di sanalah Indonesia memiliki harapan untuk menjadi republik yang sungguh merdeka.

Keterangan tulisan:

Buku Teori Transformasi Kesadaran Unlimited bisa diunduh disini: https://rumahfilsafat.com/buku-teori-transformasi-kesadaran-teori-tipologi-agama/

Buku Teori Kerakusan Ontologis akan segera terbit

===

Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/

 

Dipublikasikan oleh

avatar Tidak diketahui

Reza A.A Wattimena

Pendiri Rumah Filsafat. Pengembang Teori Kesadaran, Agama dan Politik. Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Protopia Philosophia (2019), Memahami Hubungan Internasional Kontemporer (20019), Mendidik Manusia (2020), Untuk Semua yang Beragama (2020), Terjatuh Lalu Terbang (2020), Urban Zen (2021), Revolusi Pendidikan (2022), Filsafat untuk Kehidupan (2023), Teori Transformasi Kesadaran (2023), Teori Tipologi Agama (2023), Zendemik (2024), Teori Politik Progresif Inklusif (2024), Kesadaran, Agama dan Politik (2024) dan berbagai karya lainnya. Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.