Oleh Reza A.A Wattimena
Politik Indonesia mendapat ironi baru. Orang yang bertahun-tahun mengkritik kekuasaan kini masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Orang yang sebelumnya berdiri di luar pagar kini duduk di dalam rumah. Itulah yang kini terjadi pada Rocky Gerung.
Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, sebuah pertanyaan besar muncul. Apa yang terjadi, ketika seorang filsuf masuk ke dalam kekuasaan yang selama ini ia kritik?
Rocky sendiri mengatakan, bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam. Sikap kritisnya, menurutnya, tidak berubah. Ia tetap ingin memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia tetap berbicara tentang perlunya perubahan mendasar. Secara teoritis, tidak ada yang salah dengan itu. Seorang filsuf memang tidak harus selalu berada di luar negara.
Namun, perpindahan dari luar ke dalam bukanlah perpindahan ruang biasa. Ia adalah perpindahan posisi politik. Posisi melahirkan hubungan. Hubungan melahirkan kepentingan. Kepentingan kemudian bisa memengaruhi cara manusia melihat kenyataan. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah Rocky masih bisa berbicara. Persoalannya adalah, apakah ia masih bisa berbicara dengan kebebasan yang sama?
Selama bertahun-tahun, Rocky membangun reputasinya sebagai pengkritik kekuasaan. Ia membongkar logika pejabat. Ia mempertanyakan pernyataan presiden. Ia menyerang kebijakan pemerintah dengan bahasa yang tajam. Kadang provokatif. Kadang menghibur. Namun, hampir selalu, ia berdiri pada posisi yang berjarak dari kekuasaan.
Kini, jarak itu mengecil. Rocky masuk ke sebuah lembaga yang tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ia berada jauh lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Ia memperoleh akses yang sebelumnya tidak ia miliki. Di sinilah filsafat harus mulai bekerja lebih keras. Sebab, kedekatan dengan kekuasaan selalu mengandung godaan.
Kita sering membayangkan kekuasaan bekerja secara kasar. Orang yang melawan ditangkap. Buku dilarang. Demonstrasi dibubarkan. Kritik dibungkam. Itu memang salah satu bentuk kekuasaan. Namun, kekuasaan modern jauh lebih canggih.
Kekuasaan tidak selalu menghancurkan orang yang mengkritiknya. Terkadang, ia justru merangkul mereka. Ia mengundang mereka masuk. Ia memberikan jabatan. Ia memberikan akses. Ia memberikan ruang untuk berbicara. Pengkritik tidak lagi berdiri di luar. Ia menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya ia kritik.
Di sinilah pemikiran Michel Foucault menjadi penting. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan. Kekuasaan hidup di dalam jaringan hubungan. Ia membentuk kebiasaan. Ia membentuk bahasa. Ia juga perlahan membentuk cara manusia memahami dirinya sendiri.
Orang tidak perlu diperintah secara langsung untuk menjadi jinak. Ia cukup ditempatkan dalam suatu sistem. Ia mulai memahami kepentingan sistem tersebut. Ia mulai memahami batas-batas yang tidak tertulis. Perlahan, sesuatu yang sebelumnya dianggap salah mulai dianggap rumit. Sesuatu yang sebelumnya dikritik dengan keras mulai dibicarakan dengan bahasa yang lebih lembut.
Inilah kooptasi. Kritik tidak dihancurkan. Kritik diserap. Pengkritik tidak dibungkam. Pengkritik dirangkul. Filsuf tidak dimasukkan ke penjara. Filsuf diberikan kursi. Dalam politik modern, kursi seringkali jauh lebih efektif daripada penjara.
Di sinilah peran seorang filsuf menjadi penting. Sejak awal sejarahnya, filsafat bukanlah kegiatan untuk menyenangkan penguasa. Filsafat justru lahir dari keberanian bertanya. Ia membongkar sesuatu yang dianggap sudah pasti. Ia mempertanyakan sesuatu yang diterima begitu saja.
Sokrates melakukan itu di Athena. Ia mengganggu orang-orang yang merasa dirinya sudah mengetahui kebenaran. Ia bertanya terus-menerus. Ia membongkar kontradiksi. Ia menunjukkan, bahwa orang yang terlihat paling yakin, sering kali, sebenarnya tidak memahami apa yang sedang dibicarakannya.
Sokrates akhirnya dihukum mati. Di situlah tragedi filsafat. Namun, di situ pula martabat filsafat terlihat. Seorang filsuf tidak hidup untuk membuat kekuasaan merasa nyaman. Ia hidup untuk mencari kebenaran. Jika kebenaran membuat kekuasaan tidak nyaman, maka ketidaknyamanan itu harus diterima.
Karena itu, filsuf bukanlah juru bicara pemerintah. Ia bukan hiasan intelektual bagi sebuah rezim. Ia bukan tukang membuat kebijakan buruk terdengar canggih. Filsuf harus tetap menjadi pengganggu. Ia harus mampu mengatakan, bahwa yang salah adalah salah. Bahkan, ketika orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang memberinya jabatan.
Tentu saja, seorang filsuf boleh masuk pemerintahan. Tidak ada larangan moral untuk itu. Plato bahkan pernah membayangkan filsuf sebagai pemimpin negara. Dalam berbagai tradisi politik, para pemikir juga menjadi penasihat raja dan presiden. Negara memang membutuhkan pikiran yang mampu melihat melampaui hitungan elektoral dan birokrasi.
Persoalannya bukan berada di dalam atau di luar. Persoalannya adalah jarak kritis. Filsuf boleh masuk ke istana. Namun, istana tidak boleh masuk ke dalam kepalanya. Filsuf boleh mempunyai jabatan. Namun, jabatan tidak boleh memiliki dirinya. Inilah ujian yang sekarang dihadapi Rocky Gerung.
Kekuasaan selalu membutuhkan legitimasi. Ia membutuhkan polisi dan tentara untuk keamanan. Ia membutuhkan birokrasi untuk menjalankan administrasi. Ia membutuhkan uang untuk menjalankan program. Namun, kekuasaan juga membutuhkan sesuatu yang lebih halus. Ia membutuhkan cerita tentang dirinya sendiri.
Penguasa membutuhkan bahasa untuk menjelaskan tindakannya. Ia membutuhkan akademisi untuk memberi landasan teoritis. Ia membutuhkan pakar untuk memberi kesan rasional. Kadang-kadang, ia juga membutuhkan filsuf. Filsafat lalu memiliki risiko besar untuk berubah menjadi kosmetik kekuasaan.
Kebijakan yang buruk bisa dibungkus dengan istilah canggih. Keputusan politik yang dangkal bisa diberi legitimasi filosofis. Ketidakadilan bisa dijelaskan dengan bahasa efisiensi, stabilitas ataupun kepentingan nasional. Pada titik inilah intelektual mempunyai pilihan. Ia menggunakan pikirannya untuk membongkar kekuasaan, atau justru membantu kekuasaan menyembunyikan wajahnya.
Di titik itulah istilah “filsuf yang dibajak kekuasaan” menjadi relevan. Pembajakan tidak selalu terjadi melalui ancaman. Ia bisa terjadi melalui penghargaan. Ia bisa terjadi melalui fasilitas. Ia bisa terjadi melalui kedekatan dan rasa dianggap penting.
Seorang pengkritik mempunyai modal simbolik yang besar. Publik mempercayainya, karena ia berani mengatakan hal-hal yang tidak dikatakan orang lain. Ketika orang seperti itu masuk pemerintahan, kekuasaan juga memperoleh sebagian dari modal simbolik tersebut. Pemerintah bisa tampak lebih terbuka. Ia bisa terlihat lebih toleran terhadap kritik.
Tentu saja, kita tidak bisa begitu saja mengatakan, bahwa itulah tujuan pengangkatan Rocky. Motif harus dibuktikan. Politik tidak boleh dianalisis hanya dengan prasangka. Namun, kemungkinan kooptasi tetap perlu diperhatikan. Sebab, yang penting bukan hanya niat. Yang penting juga adalah akibat.
Di dunia intelektual ada istilah yang sangat kasar, yakni “pelacur intelektual”. Istilah ini harus digunakan dengan hati-hati. Seorang intelektual tidak menjadi pelacur, hanya karena menerima jabatan. Seorang profesor tidak kehilangan martabat, hanya karena bekerja untuk pemerintah. Seorang filsuf juga tidak otomatis kehilangan integritas, ketika menjadi penasihat presiden.
Pelacuran intelektual terjadi, ketika hubungan dengan kebenaran mulai dijual. Pikiran tidak lagi mengikuti fakta. Pikiran mengikuti kepentingan. Argumen berubah sesuai dengan siapa yang membayar, siapa yang memberi fasilitas, dan siapa yang memberikan jabatan. Di situlah pelacuran intelektual bermula.
Ketika berada di luar pemerintahan, sebuah kebijakan disebut bodoh. Setelah masuk pemerintahan, kebijakan yang sama tiba-tiba disebut kompleks dan perlu dimaklumi. Ketika berada di luar, kekuasaan disebut arogan dan otoriter. Setelah mendapat jabatan, arogansi yang sama tiba-tiba disebut ketegasan. Fakta tidak berubah. Posisi yang berubah.
Pada titik itu, bukan tubuh yang dijual. Pikiranlah yang dijual. Bahasa menjadi kosmetik kekuasaan. Teori menjadi parfum politik. Filsafat digunakan untuk membuat sesuatu yang busuk menjadi tampak harum.
Di situlah filsuf kehilangan dirinya. Ia mungkin tetap pandai berbicara. Ia mungkin tetap mampu mengutip teori. Ia mungkin tetap terlihat cerdas di televisi. Namun, kecerdasan tanpa kemerdekaan hanya menghasilkan kepandaian melayani kekuasaan.
Apakah Rocky Gerung akan sampai pada titik itu? Kita belum tahu. Karena itu tidak adil, apabila sejak hari pertama ia langsung diberi vonis. Namun, justru karena reputasinya dibangun dari kritik terhadap kekuasaan, masyarakat berhak menuntut konsistensi yang tinggi.
Di sinilah teori kerakusan ontologis yang saya kembangkan menjadi relevan. Kerakusan tidak terutama lahir, karena manusia kekurangan benda. Ia lahir, karena manusia merasa kurang di dalam dirinya sendiri. Ada kekosongan. Ada rasa tidak lengkap. Lalu, manusia berusaha mengisinya melalui sesuatu dari luar.
Manusia mengejar uang. Ia mengejar benda. Ia mengejar popularitas. Ia mengejar jabatan dan kekuasaan. Ia berharap semuanya akan memberikan kepenuhan. Namun, kepenuhan itu tidak pernah benar-benar datang.
Satu jabatan melahirkan keinginan akan jabatan lain. Satu bentuk pengakuan menciptakan kebutuhan akan pengakuan berikutnya. Ego tidak pernah kenyang. Inilah kerakusan dalam arti yang paling mendasar. Kerakusan adalah kesalahan memahami siapa diri kita.
Politik merupakan tanah yang amat subur bagi kerakusan ontologis. Jabatan memberikan rasa penting. Kedekatan dengan presiden memberikan rasa berkuasa. Undangan ke istana memberikan pengakuan sosial. Semua itu menjadi makanan yang lezat bagi ego sempit.
Intelektual tidak kebal. Profesor tidak kebal. Aktivis tidak kebal. Filsuf juga tidak kebal. Bahkan, seseorang yang bertahun-tahun mencela kekuasaan bisa berubah, ketika kekuasaan akhirnya membuka pintunya.
Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar apakah Rocky menerima jabatan. Pertanyaannya jauh lebih dalam. Apakah Rocky memiliki jabatan itu sebagai alat? Ataukah jabatan itu perlahan mulai memiliki Rocky?
Di sinilah transformasi kesadaran menjadi penting. Politik tidak hanya berbicara tentang lembaga dan hukum. Politik juga berbicara tentang manusia yang menjalankannya. Jika manusia hidup dari ego yang sempit, kekuasaan akan dipakai untuk memperbesar dirinya sendiri.
Sebaliknya, manusia yang memiliki kesadaran luas tidak terlalu melekat pada jabatan. Ia menggunakannya sebagai alat. Ketika jabatan bertentangan dengan kebenaran, ia bersedia meninggalkannya. Ketika kenyamanan mengharuskannya berbohong, ia memilih kehilangan kenyamanan.
Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebebasan bukan berarti tidak mempunyai jabatan. Kebebasan berarti tidak diperbudak oleh jabatan. Seorang filsuf yang merdeka bisa masuk istana, tanpa menjadi milik istana.
Ia bisa duduk bersama presiden. Ia bisa berdiskusi dengan menteri. Ia bisa memberikan nasihat. Namun, ia tetap mampu mengatakan tidak. Bahkan, ketika kata tidak itu membuatnya kehilangan akses.
Di situlah ukuran integritas. Integritas tidak diuji, ketika kebenaran tidak mempunyai biaya. Integritas diuji, ketika kebenaran membuat kita kehilangan sesuatu. Kehilangan jabatan. Kehilangan fasilitas. Kehilangan kedekatan dengan orang-orang berkuasa.
Karena itu, ujian Rocky Gerung sesungguhnya belum terjadi. Ujian itu akan muncul, ketika pemerintahan Prabowo mengambil kebijakan yang bertentangan dengan apa yang selama ini ia bela. Saat itulah publik akan melihat dengan lebih jelas posisi Rocky.
Apakah ia masih akan berbicara dengan bahasa yang sama? Apakah kritiknya tetap tajam? Apakah ia berani mengatakan, bahwa Presiden salah? Ataukah kritik itu berubah menjadi bisikan yang hanya terdengar di dalam ruangan tertutup?
Tentu ada argumen, bahwa seorang anggota Wantimpres memang bekerja di dalam. Ia memberikan pertimbangan kepada Presiden. Tidak semua kritik harus diumumkan melalui televisi. Tidak setiap perbedaan harus menjadi tontonan publik.
Argumen itu masuk akal. Namun, ada satu persoalan. Rocky bukanlah seorang birokrat biasa. Identitas publiknya justru lahir dari kritik terbuka. Karena itu, konsistensi antara Rocky sebelum masuk kekuasaan, dan Rocky setelah masuk kekuasaan, akan menjadi sesuatu yang terus diperhatikan masyarakat.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Kita mempunyai banyak doktor. Kita mempunyai banyak profesor. Kita mempunyai banyak akademisi dan pakar. Namun, orang pintar tidak selalu merupakan orang yang merdeka.
Bahkan, kecerdasan bisa menjadi sangat berbahaya, ketika bekerja untuk membenarkan kekuasaan. Orang bodoh mungkin melakukan kesalahan sederhana. Orang pintar bisa membuat seribu argumen untuk menjelaskan, mengapa kesalahan itu sebenarnya benar.
Karena itu, Indonesia membutuhkan pemikir yang merdeka. Kita membutuhkan orang yang tidak takut mengatakan tidak. Kita membutuhkan pemikir yang tidak mudah dibeli dengan jabatan. Kita membutuhkan filsuf yang berani tetap menjadi duri.
Jika Rocky bisa melakukan itu dari dalam Wantimpres, kehadirannya justru bisa menjadi penting. Ia memiliki akses langsung kepada Presiden. Kritiknya mungkin mempunyai dampak lebih besar daripada komentar dari luar. Ia bisa membawa suara publik ke ruang tempat keputusan dibuat.
Namun, kemungkinan sebaliknya juga harus tetap dilihat. Kekuasaan bisa menjinakkan kritik. Jabatan bisa memberikan kenyamanan. Kenyamanan bisa melahirkan kompromi. Kompromi kecil, yang terus dilakukan, perlahan berubah menjadi pembenaran terhadap hampir segala hal.
Maka, masyarakat tidak perlu buru-buru memuji. Masyarakat juga tidak perlu buru-buru menghukum. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan. Kita harus melihat, apakah Rocky tetap konsisten terhadap prinsip yang selama ini ia suarakan.
Pertanyaannya sederhana. Apakah Rocky Gerung masih berani mengkritik Prabowo, setelah menerima jabatan dari Prabowo? Bukan mengkritik pemerintahan sebelumnya. Bukan mengkritik menteri yang tidak ia sukai. Bukan mengkritik politisi yang mudah diserang. Namun, mengkritik pusat kekuasaan yang kini juga memberinya tempat.
Di sanalah filsafat diuji. Kritik paling mudah dilakukan, ketika kita tidak mempunyai apa pun untuk hilang. Kritik menjadi jauh lebih bermakna, ketika seseorang memiliki jabatan, akses dan kenyamanan yang bisa hilang, akibat kritik tersebut.
Sejarah Rocky Gerung di dalam Wantimpres baru dimulai. Kita belum tahu ke mana arahnya. Karena itu, terlalu cepat untuk memberikan vonis. Namun, tidak pernah terlalu cepat untuk mengajukan pertanyaan kritis.
Apakah seorang filsuf masuk ke dalam kekuasaan untuk mengganggu kekuasaan? Ataukah kekuasaan sedang menarik sang filsuf ke dalam untuk menjinakkan kritiknya? Inilah pertanyaan yang harus terus diajukan.
Jawabannya tidak akan ditemukan di dalam pidato. Jawabannya tidak akan ditemukan dalam wawancara sesaat setelah pelantikan. Jawabannya akan terlihat dari tindakan. Terutama ketika kepentingan kekuasaan bertabrakan dengan kebenaran.
Filsafat boleh masuk ke istana. Namun, filsafat tidak boleh menjadi hiasan istana. Ia harus tetap menjadi duri. Ia harus terus mengganggu orang-orang yang merasa paling benar. Ia harus terus membongkar kebohongan dan kemunafikan.
Sebab, ketika seorang filsuf berhenti mengganggu kekuasaan, sesuatu yang amat mendasar telah hilang. Mungkin, ia masih seorang intelektual. Mungkin, ia masih pandai berbicara. Mungkin, ia masih memiliki jabatan yang terhormat.
Namun, filsafat sudah pergi meninggalkannya. Ia sudah menjadi seorang pelacur intelektual…
Keterangan tulisan:
Buku Teori Transformasi Kesadaran Unlimited bisa diunduh disini: https://rumahfilsafat.com/buku-teori-transformasi-kesadaran-teori-tipologi-agama/
Buku Teori Kerakusan Ontologis akan segera terbit
