Oleh Reza A.A Wattimena
Nama bukanlah sekadar kumpulan huruf. Ia menyimpan sejarah. Ia membawa ingatan. Ia juga bisa berubah menjadi cermin sebuah zaman.
Ketika politik membusuk, bahasa pun ikut berubah. Nama seseorang bahkan bisa kehilangan makna awalnya. Ia berubah menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Dulu, nama Gibran mengingatkan orang pada Kahlil Gibran. Ia seorang penyair dan pemikir. Tulisannya menyentuh cinta, kebebasan, dan martabat manusia.
Kini, di Indonesia, nama yang sama mengalami pergeseran makna. Gibran mengingatkan banyak orang pada Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia juga putra mantan Presiden Joko Widodo.
Bagi sebagian pendukungnya, ia mewakili generasi muda. Bagi banyak pengkritiknya, ia justru menjadi lambang dinasti politik, nepotisme, dan krisis demokrasi.
Perubahan ini menarik secara secara filosofis. Sebuah nama diri perlahan diperlakukan seperti kata sifat. Orang tidak lagi hanya bertanya, siapa Gibran. Mereka mulai bertanya, apa makna politik dari menjadi “gibran”.
Ferdinand de Saussure membedakan penanda dan petanda. Penanda adalah bentuk yang kita dengar atau baca. Petanda adalah konsep yang muncul di dalam pikiran. Roland Barthes kemudian menunjukkan, bahwa sebuah tanda dapat memperoleh makna kedua. Makna itu dibentuk oleh sejarah, ideologi, dan hubungan kekuasaan.
Dalam pengertian pertama, Gibran adalah nama seseorang. Dalam pengertian kedua, nama itu dapat menjadi tanda politik. Ia mengingatkan orang pada jalur kekuasaan yang membawanya ke jabatan.
Inilah kelahiran sebuah mitos politik dalam pengertian Barthes. Mitos bukanlah sekadar cerita bohong. Ia adalah cara masyarakat memberi makna pada kenyataan sosial.
Gudang Kontroversi
Proses pencalonan Gibran pada 2023 menjadi titik awal perubahan makna tersebut. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah penerapan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Pengecualian diberikan kepada mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, meskipun belum berusia empat puluh tahun. Secara hukum, putusan tersebut berlaku. Namun, persoalan etis segera muncul. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran.
Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK, karena pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut. Pada 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menjatuhkan sanksi etik kepada pimpinan dan anggota KPU terkait proses pencalonan Gibran. Rangkaian peristiwa ini meninggalkan luka pada kepercayaan publik.
Mahkamah Konstitusi memang menolak gugatan hasil pemilihan presiden pada April 2024. Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tetap sah secara hukum. Ini harus diakui dengan jernih. Namun, keabsahan hukum tidak otomatis menghapus persoalan keadilan. Demokrasi memerlukan keduanya.
Masalahnya bukan semata-mata apakah seseorang memenuhi aturan tertulis. Masalahnya juga apakah aturan tersebut diterapkan secara adil, konsisten, dan bebas dari konflik kepentingan. Di sinilah nama Gibran mulai menjadi simbol dari persoalan yang lebih luas. Bukan karena ia telah dinyatakan melakukan kejahatan pemilu. Itu adalah klaim yang berbeda dan membutuhkan pembuktian. Persoalannya adalah kesan kuat, bahwa lembaga negara bisa kehilangan kemandiriannya, ketika kepentingan kekuasaan berhadapan dengan kepentingan publik.
Krisis Ijazah
Pada Oktober dan November 2026, persoalan ini memasuki babak baru. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang kembali mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, terdapat nuansa hukum yang penting. Permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menyatakan, tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut, karena ia telah menjadi wakil presiden.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 2019. Putusan itu memerintahkan penarikan dokumen tersebut untuk dimusnahkan.
Dua peristiwa ini harus dibaca secara hati-hati. Persoalan keabsahan dokumen administratif tidak boleh langsung disamakan dengan kesimpulan mengenai seluruh riwayat pendidikan seseorang. Namun, implikasi politik dan konstitusionalnya jelas serius.
Pada 10 November 2026, situasi mencapai titik yang lebih dramatis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi, bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prabowo tidak disebut menolak niat tersebut. Ia justru memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Namun, sampai pernyataan Istana tersebut disampaikan, pengunduran diri itu belum menjadi pengunduran diri resmi. Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Pada saat yang sama, DPR mulai bergerak. Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk mempersoalkan kedudukan Gibran telah masuk ke pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, bahwa usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan sesuatu yang penting. Persoalan Gibran tidak lagi hanya berkaitan dengan reputasi pribadi. Ia telah menjadi ujian bagi ketahanan institusi demokrasi Indonesia.
Pengunduran diri, apabila benar-benar terjadi, juga tidak boleh dibaca sebagai penyelesaian seluruh persoalan. Ia mungkin mengakhiri satu episode politik. Namun, ia belum tentu menyelesaikan masalah struktural yang melahirkannya.
UUD 1945 memiliki mekanisme tersendiri mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pasal 7A dan 7B mengatur proses pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat enam puluh hari. Dengan demikian, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pernyataan politik. Ia harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi.
Nepotisme dan Kerakusan Ontologis
Max Weber telah lama mengingatkan bahaya patrimonialisme. Dalam politik semacam ini, negara diperlakukan seperti perpanjangan rumah tangga penguasa.
Kesetiaan pribadi mengalahkan aturan impersonal. Hubungan keluarga lebih menentukan daripada kecakapan. Birokrasi modern lalu mundur menjadi istana lama dengan wajah baru.
Nepotisme tidak hanya soal anggota keluarga memperoleh jabatan. Persoalannya adalah, apakah kesempatan publik dibagikan secara adil? Apakah seseorang memperoleh jabatan, karena kemampuan? Ataukah, karena ia lahir di lingkaran kekuasaan yang tepat?
Anak muda memang harus memperoleh kesempatan memimpin. Namun, usia muda bukanlah prestasi. Nama keluarga juga bukan bukti kecakapan. Negara bukan tempat magang keluarga penguasa. Jabatan publik adalah tanggung jawab terhadap jutaan manusia.
Dalam Teori Kerakusan Ontologis yang saya kembangkan, manusia berusaha menambal kerapuhan dirinya melalui sesuatu di luar dirinya. Harta, status, dan kekuasaan dijadikan penyangga identitas. Ia ingin terus menjadi lebih besar. Ia ingin mengabadikan dirinya melalui keluarga, kekayaan, dan jaringan kekuasaan.
Kerakusan semacam ini tidak pernah selesai. Ia selalu membutuhkan tambahan pengaruh. Ia membutuhkan pengakuan baru. Ia juga membutuhkan jaminan, bahwa kekuasaan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.
Pada titik tertentu, republik terancam menjadi alat pemuasan rasa kurang yang tidak pernah selesai. Kekuasaan lalu tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab. Ia menjadi sarana mempertahankan ego. Negara berubah menjadi instrumen perluasan identitas pribadi dan keluarga.
Hukum dan Moral
Hannah Arendt berbicara tentang ketidakberpikiran sebagai salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan publik. Orang bisa mengikuti prosedur, tanpa menguji makna moral tindakannya. Mereka berlindung di balik pernyataan, bahwa semuanya sudah sesuai aturan.
Padahal, pertanyaan etis justru dimulai, ketika kepatuhan formal berakhir. Apakah sebuah keputusan sungguh adil? Apakah ia menghormati martabat manusia? Apakah ia memperkuat kehidupan bersama? Inilah perbedaan antara legalitas dan legitimasi moral.
Sesuatu bisa dianggap sah secara prosedural. Namun, ia tetap dapat dipandang bermasalah secara etis dan politis. Demokrasi tidak cukup hanya memiliki pemilu. Ia membutuhkan lembaga yang independen. Ia membutuhkan pejabat yang berani mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia membutuhkan warga yang kritis.
Dalam Etika Natural Empiris yang saya kembangkan, tindakan harus dinilai melalui akibat nyatanya bagi kehidupan. Kita tidak cukup berlindung di balik jargon legalitas. Kita perlu melihat, apakah keputusan memperkuat kepercayaan, kesejahteraan, dan kebebasan bersama? Ataukah keputusan justru memperdalam sinisme, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan warga?
Kasus Gibran memperlihatkan, betapa pentingnya pertanyaan tersebut. Ketika lembaga publik dianggap tak lagi mandiri, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap keseluruhan sistem.
Politik Progresif Inklusif
Dalam Teori Politik Progresif Inklusif, saya menempatkan kebaikan bersama sebagai tujuan utama politik. Politik bukanlah perebutan kekuasaan tanpa batas. Ia harus membebaskan manusia dari ketidakadilan. Ia harus membuka kesempatan bagi semua orang.
Tidak boleh ada kelompok yang memiliki hak istimewa, hanya karena kedekatan keluarga, atau jaringan ekonomi. Negara harus bergerak melampaui kepentingan elite. Ia harus menjadi ruang bagi setiap warga untuk mengembangkan potensinya.
Karena itu, persoalan Gibran tidak boleh berhenti pada perdebatan, apakah ia akan mundur atau tetap menjabat. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana Indonesia membangun sistem politik yang tidak bergantung pada keluarga tertentu? Bagaimana memastikan, bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan? Bagaimana menjamin, bahwa jabatan publik diperoleh melalui kemampuan dan proses yang adil? Bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara?
Jawabannya memerlukan perubahan kelembagaan. Proses seleksi pejabat harus transparan. Konflik kepentingan harus diatur secara ketat. Lembaga hukum harus bebas dari tekanan politik.
Demokrasi juga membutuhkan budaya politik yang lebih dewasa. Warga tidak boleh berubah menjadi pengikut fanatik seorang tokoh. Partai politik tidak boleh menjadi kendaraan pribadi para elite.
Kesadaran Politik
Bahasa menangkap kerusakan sosial sebelum kamus mencatatnya. Sindiran menyebar melalui percakapan dan media sosial. Sebuah nama dapat berubah menjadi ejekan. Dalam berbagai percakapan digital, nama Gibran juga dilekati makna nepotisme, sinisme, dan inkompetensi.
Namun, sebuah kata makian juga menyimpan bahaya. Ia bisa membuat kita puas mengejek, tanpa berpikir. Ia bisa menggantikan pemeriksaan fakta dengan penghinaan kosong.
Karena itu, kritik harus tetap rasional. Setiap tuduhan harus diuji. Setiap pejabat harus dinilai berdasarkan tindakan dan tanggung jawabnya.
Teori Transformasi Kesadaran mengajarkan pentingnya melampaui ego yang sempit. Dalam politik, ini berarti keluar dari obsesi keluarga, kelompok, dan kekuasaan. Pemimpin harus mampu melihat dirinya sebagai pelayan kehidupan bersama.
Warga juga perlu bebas dari pemujaan dan kebencian terhadap tokoh tertentu. Keduanya merupakan bentuk keterikatan ego sempit. Tanpa kejernihan batin, perubahan politik hanya mengganti wajah. Pola lama akan terus berulang. Maka, ketika nama Gibran berubah menjadi simbol kemarahan sebagian masyarakat, yang patut kita renungkan bukan hanya sosoknya.
Kita sedang berhadapan dengan sebuah pola. Pola ketika kedekatan lebih penting daripada kelayakan. Pola ketika prosedur kehilangan nurani. Pola ketika republik diperlakukan seperti milik keluarga.
Apakah Gibran akhirnya mengundurkan diri atau tidak, persoalan ini tetap mengandung pelajaran besar. Republik tidak boleh diwariskan seperti perusahaan keluarga. Kekuasaan bukan hak turun-temurun. Jabatan publik bukan buah atas kedekatan pribadi.
Nama seseorang mungkin bisa dipulihkan melalui tindakan. Kepercayaan juga bisa dibangun kembali melalui integritas dan prestasi. Namun, semua itu membutuhkan pembuktian nyata. Bukan pemasaran citra. Bukan permainan simbol.
Pada akhirnya, “gibran” sebagai kata sifat bukanlah soal tata bahasa semata. Ia adalah peringatan bagi kehidupan politik Indonesia. Jika kekuasaan terus meremehkan kecerdasan dan keadilan rakyat, bahasa akan mencatatnya. Sejarah mungkin menulis nama para penguasa dengan huruf besar.
Rakyat dapat mengubah nama yang sama menjadi huruf kecil. Itulah hukuman simbolik yang tidak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. Namun, tugas kita tidak berhenti pada penghukuman simbolik. Tugas kita adalah membangun republik yang lebih adil. Republik yang tidak dimiliki keluarga mana pun. Republik yang menempatkan martabat manusia di atas kerakusan kekuasaan.
Keterangan tulisan:
Buku Teori Transformasi Kesadaran Unlimited bisa diunduh disini: https://rumahfilsafat.com/buku-teori-transformasi-kesadaran-teori-tipologi-agama/
Buku Teori Kerakusan Ontologis akan segera terbit
===
Rumah Filsafat kini bertopang pada Crowdfunding, yakni pendanaan dari publik yang terbuka luas dengan jumlah yang sebebasnya. Dana bisa ditransfer ke rekening pribadi saya: Rekening BCA (Bank Central Asia) 0885100231 atas nama Reza Alexander Antonius. Lebih lengkapnya lihat di https://rumahfilsafat.com/rumah-filsafat-dari-kita-untuk-kita-dan-oleh-kita-ajakan-untuk-bekerja-sama/
