politik – Laman 8 – Rumah Filsafat

Antara Politik dan Desain

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang di München, Jerman

Politik dunia telah menjadi sedemikian rumit. Untuk menjalankan kebijakan yang sudah jelas tujuan baiknya, seperti pembangunan instalasi air bersih di Somalia dan pengentasan senjata kimia-biologis pemusnah massal di Timur Tengah, kita perlu menjalani beragam diskusi dan sidang yang amat meletihkan. Indonesia pun juga mengalami gejala yang sama. Untuk mengurus dokumen sederhana, kita harus berkeliling kampung, mulai dari RT, RW, Lurah, bahkan sampai dengan camat. Yang jadi masalah, seringkali itu semua dilakukan semata-mata karena aturan buta, bukan karena adalah alasan yang masuk akal, yang bisa kita terima.

Alhasil, kita menjadi malas berurusan dengan administrasi politik. Kita menjadi warga negara yang apatis, yang bersikap masa bodo pada gerak politik di negara kita sendiri. Ironinya, yang membunuh kepedulian politik kita justru adalah mesin administrasi politik yang kita ciptakan sendiri, guna mengembangkan politik. Ini seperti senjata makan tuan saja.

Politik, yang sejatinya bertujuan amat luhur, kini dipersempit hanya menjadi sekedar administrasi belaka. Politik kehilangan maknanya untuk memperkaya hidup kita sebagai warga, dan menjadi semata mesin yang buta dan tak punya perasaan. Ketika Aristoteles lebih dari 2000 tahun yang lalu bilang, bahwa manusia bisa mewujudkan keutuhan dirinya di dalam politik, ia tentu tidak harus ke RT, RW, lurah dan camat untuk mengurus dokumen kecil saja, bukan? Yang salah mungkin bukanlah politik pada dirinya sendiri, tetapi kesalahan berpikir kita semua yang mengubah politik hanya menjadi semata mesin-administrasi-birokrasi semata yang tanpa jiwa. (Habermas, 1981) Lanjutkan membaca Antara Politik dan Desain

Spiritualitas Politik

Oleh Reza A.A Wattimena

Banyak orang mengira, bahwa politik adalah soal hal-hal besar, seperti keadilan sosial, pembangunan, ekonomi rakyat, dan sebagainya. Ini tentu benar, tetapi bukanlah gambaran keseluruhan. Politik, sejatinya, adalah latar belakang yang seringkali diabaikan, namun amat penting. Ia, sejatinya, bukanlah soal yang gegap gempit penuh pujian, namun kerja dalam sepi dan miskin pujian.

Politik Nyata

Di sisi lain, politik juga adalah suatu paradoks. Orang bisa bersikap sinis pada politik, justru ketika politik itu berjalan. Ketika masyarakat kacau, orang baru sadar, betapa penting arti politik di dalam suatu masyarakat. Sikap kritis dan sinis pada politik adalah suatu tanda baik, bahwa roda politik bekerja, walaupun tentu tidak pernah seratus persen. (Brooks, 2013)

Ada juga orang-orang, seperti saya, yang berharap, politik bisa membantu manusia untuk mewujudkan hidup yang bermakna. Katakanlah mereka adalah kaum idealis. Namun, kelompok ini biasanya amat rapuh, karena politik bukanlah pemberi makna dan harapan, melainkan kerja-kerja kecil yang menjadi latar belakang untuk hal-hal lain yang lebih bermakna. Kekecewaan kaum idealis biasanya berbuah pada sikap sinis yang tak lagi percaya pada politik. Lanjutkan membaca Spiritualitas Politik

Ideologi sebagai Kanker Masyarakat

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Setiap detik, kita berpikir. Untuk hal-hal kecil, seperti apa menu makanan kita malam ini, kita berpikir. Juga untuk hal-hal besar, kita memeras pikiran kita untuk sampai pada keputusan. Berpikir adalah hal yang amat mendasar sekaligus penting bagi manusia.

Namun, tindak berpikir manusia kerap kali terjebak pada kesesatan. Kita seringkali melompat pada kesimpulan, ketika informasi yang ada tidak mencukupi. Kita seringkali melihat hal-hal yang tidak ada, karena ketakutan dan rasa benci. Kita pun juga mengabaikan hal-hal yang sebenarnya penting, karena kelalaian dan kemalasan berpikir.

Inilah yang saya sebut sebagai kesesatan ideologis. Ideologi dalam arti ini adalah kesalahan berpikir dan kesadaran palsu atas dunia, yang lalu diyakini sebagai kebenaran secara naif, tanpa sikap kritis. Dunia dilihat sebagai tempat yang baik-baik saja, walaupun masalah dan penindasan bersembunyi di balik kenyataan sehari-hari. Orang hidup dengan nyaman, walaupun di depan matanya, penindasan dan penderitaan terjadi setiap harinya, tanpa celah. Lanjutkan membaca Ideologi sebagai Kanker Masyarakat

Pendidikan yang Apolitis

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Ketika ditanya, apa hal yang perlu diperbaiki, supaya Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih baik, kebanyakan orang akan menjawab: pendidikan. Mereka berpikir, ketika semua orang Indonesia bisa mendapatkan pendidikan bermutu, maka kemampuan sumber daya manusia akan meningkat, dan ini akan bisa memperbaiki situasi Indonesia. Saya setuju dengan pendapat ini. Pertanyaan berikutnya adalah, pendidikan macam apa yang kita perlukan?

Pendidikan Apolitis

Jawaban yang kerap muncul adalah, pendidikan sains dan pendidikan moral. Pendidikan sains lalu disamakan dengan pendidikan fisika, matematika, kimia, dan biologi. Sementara, pendidikan moral disamakan dengan pendidikan agama. Pada titik ini, saya amat tidak setuju.

Pendidikan sains, dengan beragam cabangnya, tentu diperlukan. Pendidikan moral dan pendidikan agama tentu juga diperlukan. Namun, cara mengajarnya harus diubah. Dengan kata lain, paradigma mengajarnya harus diubah, sehingga bahan yang diajarkan juga ditafsirkan dengan cara yang sama sekali baru. Lanjutkan membaca Pendidikan yang Apolitis

Uang dan Hidup Kita

Indonesian_Rupiah_(IDR)_banknotes — blogspot.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Kata orang, uang bukanlah segalanya. Namun, segalanya akan susah, jika kita tidak punya uang. Banyak orang, sadar atau tidak, mengabdikan hidupnya untuk mencari uang. Dia mengorbankan hampir segalanya, termasuk orang-orang yang ia cintai, supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak. Tak berlebihan jika dikatakan, bahwa uang adalah Tuhannya.

Namun, uang bukanlah barang yang netral. Ia punya efek mengubah hal-hal yang ia sentuh. Efek mengubah ini tidak selalu baik, namun justru bisa merusak nilai dari hal tersebut. Uang juga bisa menciptakan rasa iri yang lahir dari ketidakadilan, ketika orang yang memiliki uang banyak mendapatkan kesempatan lebih banyak, daripada orang yang lebih sedikit uangnya.

Pengaruh Uang

Salah satu yang membuat hidup kita bahagia adalah persahabatan. Seorang sahabat hadir, ketika kita membutuhkan bantuan. Ia juga hadir, ketika kita senang, atau sedang ingin merayakan sesuatu. Apa yang terjadi, ketika kita membayar seseorang, supaya ia mau menjadi sahabat kita? Lanjutkan membaca Uang dan Hidup Kita

Kesenjangan yang Mencekik Jiwa

Oleh Reza A.A Wattimena,

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya

Tidak sulit menemukan mobil-mobil mewah seri terbaru di jalan-jalan besar Surabaya. Setiap hari, saya berdecak kagum melihat kendaraan mewah berlalu lalang, seolah tanpa henti dan tak kenal waktu. Mall besar menjual barang-barang mewah, namun tetap tak pernah kekurangan pembeli di kota pahlawan ini. Namun, kemewahan ini tetap hanya satu sisi dari wajah Surabaya.

Di antara jajaran rel kereta api, pemukiman kumuh yang tak layak tinggal juga dapat dengan mudah ditemukan di Surabaya. Pinggir kali juga kerap menjadi tempat huni, dimana airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci baju ataupun memasak. Anak-anak di bawah umur 10 tahun juga masih berjualan di jalan-jalan raya, supaya bisa membantu orang tuanya mencari nafkah. Surabaya bagaikan terbelah di antara dua dunia, yakni di antara orang-orang kaya bermobil dan berumah mewah di satu sisi, dan orang-orang miskin yang masih amat kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang bermartabat.

Di ujung Surabaya Timur dan Barat, rumah-rumah mewah berdiri bagaikan raksasa arogan yang tak malu menampilkan dirinya. Pagar besi dengan ukiran mewah menjulang tinggi. Harganya konon mencapai 300 juta rupiah, hanya untuk pagarnya saja. Kemewahan ini dipadu dengan berbagai aksesoris rumah mewah yang seringkali terlihat tak pas secara artistik.

Di Surabaya Barat sudah berdiri sebuah mall yang memang secara khusus menjual barang-barang mewah. Namun, mereka tak pernah kekurangan pembeli. Tas seharga 5 sampai 10 juta rupiah tetap laku, bak kacang goreng. Alat elektronik mewah juga menjadi target serbuan orang-orang kaya di Surabaya ini. Saya yakin, pemandangan yang sama juga mulai dapat ditemukan di kota-kota besar Indonesia lainnya. Lanjutkan membaca Kesenjangan yang Mencekik Jiwa

Politik Rasa Aman

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala, Surabaya

Bayangkan, kita hidup di suatu negara yang tak peduli pada rasa aman warganya. Jika warganya mengalami pemutusan hubungan kerja, negara tak berbuat apapun. Jika warganya sakit parah, negara diam tak bergerak. Jika warganya mati, negara juga diam saja.

Ketika harga kebutuhan pokok melambung tinggi, negara hanya marah, dan nyaris tak bertindak apapun. Ketika ongkos pendidikan mahal, para pejabat negara justru naik mobil mewah dan pergi keluar negeri dengan alasan studi banding. Ketika warganya dirugikan dan mengalami ketidakadilan, negara juga diam saja, malah justru seringkali menambah penderitaan rakyatnya. Ini jelas merupakan tanda negara gagal: politik yang gagal, politik yang merusak.

Politik Rasa Aman

Politik itu gampang sebenarnya. Kita cukup menciptakan rasa aman untuk semua, tanpa kecuali, lalu semua akan berjalan maju dengan sendirinya. Seluruh definisi politik mengarahkan kita pada tujuan mendasar yang terdengar sederhana ini, namun amat rumit penerapannya. Jika kita membaca berbagai buku tentang politik dan filsafat politik, setidaknya kita bisa melihat tiga definisi mendasar dari politik. Lanjutkan membaca Politik Rasa Aman

Demokrasi di bawah Cengkraman Kekuasaan Totaliter

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Sebagai salah satu eksperimen sosial terbesar abad 20, demokrasi tampaknya bermuka dua. Di satu sisi, ia diinginkan, karena dianggap mampu menjadi sistem politik yang memberi wadah untuk kebebasan, dan berpeluang untuk mencapai kesejahteraan bersama di dalam masyarakat majemuk. Di lain sisi, ia ditakuti, karena begitu rapuh, terutama ketika diterjang oleh beragam gejolak sosial ekonomi, sehingga bisa terpelintir menjadi anarki ataupun melahirkan kekuasaan totaliter yang baru. Refleksi atas pengalaman sejarah berbagai negara kiranya bisa menerangi kita dalam tegangan ini.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita bisa dengan mudah melihat, bagaimana tata pemerintahan demokrasi (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) lahir dari rahin kekuasaan totaliter (monarki, despot). Demokrasi lahir sebagai simbol pemberontakan dan ekspresi kebebasan manusia, yang tak lagi mau ditindas oleh kekuasaan totaliter di luar dirinya. Di sisi lain, sebagaimana pengalaman Yunani dan Romawi, kita juga bisa menyaksikan, bagaimana kekuasaan totaliter lahir dari sistem politik demokrasi yang gagal mengatasi kerumitan politik masyarakat itu sendiri. Demokrasi, harus diakui, adalah sistem yang rumit, dan ketika kerumitan itu tak lagi tertahankan, sehingga menciptakan kekacauan dan kemiskinan, orang dengan mudah menyerahkan kebebasan mereka kepada penguasa totaliter, supaya keadaan kembali terkendali.

Mengapa demokrasi bisa lahir dari kekuasaan totaliter? Jawabannya sederhana. Di bawah kekuasaan totaliter, ada satu penguasa yang mengatur semuanya, biasanya dengan kekuatan militer. Suasana relatif stabil. Di dalam stabilitas, lahirlah kelas menengah. Mereka bukan orang kaya raya, tetapi mereka memiliki sumber daya untuk hidup dan mengembangkan dirinya. Biasanya, mereka adalah para pedagang, bangsawan-bangsawan kecil yang memiliki tanah tak terlalu luas, ataupun para pendidik di berbagai institusi pendidikan. Mereka nantinya menjadi penggerak revolusi, ketika kekuasaan totaliter menjadi ekstrem, sehingga harus digulingkan. Lanjutkan membaca Demokrasi di bawah Cengkraman Kekuasaan Totaliter

Energi Sosial dan Politik “Autoimmun”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, kini menjadi pusat pemberitaan berbagai media di Indonesia. Empat orang di dalamnya ditembak dengan puluhan peluru oleh belasan orang dengan senapan tempur AK47. Sampai detik ini, para pelaku penembakan belum bisa dipastikan identitasnya. Dugaan kuat adalah insiden ini melibatkan beberapa anggota TNI (Kopassus) terkait dengan kasus pembunuhan Sertu Santoso, anggota Kopassus TNI Angkatan Darat, sebelumnya di sebuah Cafe di Yogyakarta. (Kompas, 5 April 2013)

Di belahan dunia lain, kita juga bisa menyaksikan hubungan yang retak antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang juga berarti melibatkan banyak negara lainnya, termasuk Cina, Jepang, dan AS, sebagai sekutunya. Berulang kali, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang masih berusia amat muda, 27 tahun, mengancam akan menembakan rudal bersenjata nuklir ke AS. Dalam keadaan yang miskin secara ekonomi, Korea Utara mengambil langkah drastis untuk memprovokasi perang dengan negara-negara lainnya. Ketakutan terasa semakin mencekam, ketika senjata nuklir menjadi ancamannya.

AS pun tak lepas dari krisis ekonomi yang muncul sejak pertengahan 2007 lalu dengan meletusnya gelembung finansial dan hancurnya pasar properti di AS. Gerak kapitalisme yang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat luas akhirnya meledak, dan menghancurkan dirinya sendiri, bersama segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lembaga-lembaga finansial rontok. Bahkan, perusahaan-perusahaan raksasa, seperti General Motors, sempat terancam bangkrut, dan menciptakan puluhan jutaan pengangguran di seluruh dunia. Pemerintah akhirnya harus turun tangan dengan memberikan dana talangan. (Harvey, 2008) Lanjutkan membaca Energi Sosial dan Politik “Autoimmun”

Agama di dalam Masyarakat Demokratis

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Agama selalu merupakan bagian dari area kajian filsafat politik kontemporer. Di berbagai masyarakat di dunia, agama memainkan peranan penting di dalam perdebatan publik, maupun isu-isu sosial lainnya. Komunitas-komunitas religius di masyarakat, mulai dari agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan yang lainnya, berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan politik maupun sosial. “Orang”, demikian tulis Michael Reder, pengamat filsafat politik dan agama dari München, “kini berbicara tentang repolitisasi dari agama… dimana simbol-simbol agama dan bahasa dipindahkan ke bidang-bidang yang non religius.” (Reder, 2008)

Di dalam realitas kehidupan banyak bangsa, agama dan kultur saling berpaut dan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial orang-orang yang ada di dalamnya. Di era globalisasi ini, muncul pula agama-agama baru yang memiliki banyak pengikut, walaupun sebelumnya mereka adalah sekte-sekte kecil saja yang terus berkembang pesat. Proses sekularisasi di Eropa, di mana agama ditempatkan semata sebagai urusan pribadi setiap orang, rupanya tidak mengecilkan peran agama di dalam kehidupan publik. Agama tidak mati. Ia memang berubah, dan perubahannya juga membawa perubahan sosial di dalam masyarakat.

Agama dan Pemikiran Kontemporer

Di dalam diskusinya dengan para dosen di Hochschule für Philosophie der Jesuiten München, Jürgen Habermas, filsuf Jerman kontemporer, mengembangkan dan menyampaikan pemikirannya mengenai agama. (Schmidt/Reder, 2008) Filsuf-filsuf kontemporer lainnya, seperti Jacques Derrida, Richard Rorty, dan Gianni Vattimo, mengajukan pemikirannya untuk memahami peran agama di dalam masyarakat demokratis modern. Lanjutkan membaca Agama di dalam Masyarakat Demokratis

Demokrasi Hibrida

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Adalah sebuah tantangan berat untuk mendirikan sebuah masyarakat yang sistem pemerintahannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah cita-cita ideal demokrasi yang dianggap, lepas dari segala kelemahannya, merupakan bentuk tata politik paling baik yang pernah dibuat oleh manusia. Namun, tantangan untuk mewujudkan ideal tersebut kini semakin berat, terutama jika kita mengikuti perkembangan situasi di berbagai negara di dunia yang jatuh bangun berusaha menerapkan sistem demokrasi.

Demokrasi di Berbagai Penjuru Dunia

Kelompok politik berbasis Islam menguat di Timur Tengah. Situasi ini, menurut Johannes Müller, pengamat politik perkembangan dari München, Jerman, menciptakan bahaya yang cukup besar untuk kelompok minoritas, termasuk kelompok Islam minoritas, di negara-negara Timur Tengah. (Müller, 2013) Semua ini, menurutnya, terjadi, karena menguatnya gejala fundamentalisme di dalam agama dan politik. Namun, prinsip demokrasi yang disalahartikan juga memainkan peranan besar disini, bahwa di dalam demokrasi, kelompok politik pemenang bisa seenaknya membuat hukum (the winner gets everything), termasuk hukum yang diskriminatif terhadap kelompok yang kalah dalam pemilu. Disini terciptalah apa yang disebut Müller sebagai demokrasi hibrida, yakni institusi demokratis yang lahir dari pemilu yang demokratis, namun memiliki ciri yang otoriter dan diskriminatif-menindas.

Rupanya, lanjut Müller, penyakit “hibrida” dari demokrasi ini tidak hanya dialami negara-negara Timur Tengah, namun juga di AS dan Uni Eropa. Perang “dingin” dan tidak adanya saling pengertian antara dua partai politik di sana membuat cara-cara demokratis di dalam membuat keputusan yang tepat, serta kultur demokratis yang menjadi wadah dari nilai-nilai demokratis, tidak tercipta. Di sisi lain, penduduk Uni Eropa juga semakin merasa, bahwa kedaulatannya sebagai rakyat tidak lagi penuh, karena negaranya harus tunduk di bawah sistem politik birokratis besar yang berpusat di Brussels, Belgia, yakni Uni Eropa. Maka, seringkali mereka merasa tidak lagi hidup di alam demokrasi, melainkan di alam totaliter. Lanjutkan membaca Demokrasi Hibrida

Membangun Kelas Ekonomi Menengah

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Paul lahir di Polandia. Dia belajar Teknik Sipil di sana, dan kemudian segera berusaha mencari pekerjaan. Akan tetapi, di Polandia, pekerjaan untuknya sedikit, dan upahnya pun bahkan tidak cukup untuk menyewa apartemen kecil di kota. Dia pun segera mencari alternatif.

Sejak 2004, kawasan Uni Eropa terbuka untuk orang-orang Polandia. Mereka bisa mencari kerja dan membangun hidup di negara-negara Uni Eropa. Paul pun memilih Jerman, tepatnya kota Hamburg, kota besar di Utara Jerman. Di sana, ia memperoleh pekerjaan dengan upah minimum 8 Euro per bulan.

Itu artinya, ia mendapatkan kurang lebih 2000 Euro per bulannya. Itu cukup untuk menyewa apartemen di kota, menabung, dan mulai belajar intensif bahasa Jerman. Rupanya, Paul tidak sendirian. Sebagaimana dilaporkan Der Spiegel bulan Maret 2013, begitu banyak tenaga kerja produktif dan profesional usia muda dari Polandia pergi merantau meninggalkan tanah airnya, dan mencari pekerjaan di negara lain.

Kelas terdidik di Polandia pun berkurang drastis dalam waktu lima tahun belakangan ini. Ekonomi terpuruk. Dengan pendapatan sekitar 2,5 Euro per jam, mereka lebih memilih untuk mencari penghidupan di negara lain. Kelas menengah pun berkurang, dan kesenjangan sosial ekonomi antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin pun semakin besar.

Di Indonesia, gejala serupa mulai terlihat. Banyak tenaga ahli yang memilih untuk bekerja di luar negeri, dengan harapan memperoleh upah yang lebih layak, serta bisa bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka. Gejala ini disebut juga sebagai Brain Drain. Akibatnya, kelas menengah di Indonesia pun semakin tipis, dan, serupa dengan di Polandia, jurang antara kelas ekonomi atas dan kelas ekonomi bawah pun semakin besar. Lanjutkan membaca Membangun Kelas Ekonomi Menengah

Para Perampas Akal Sehat

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Krisis akal sehat bagaikan kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa kita sekarang ini. Di berbagai bidang, kita bisa langsung menemukan beragam keputusan-keputusan konyol yang, sayangnya, dapat mempengaruhi kehidupan ratusan ribu orang. Politik yang digerogoti korupsi, karena para pejabatnya kehilangan akal sehat mereka, dan hanyut di dalam terkaman uang maupun kuasa sesaat. Produk Undang-undang, yang nantinya menentukan hidup begitu banyak orang, lahir dari kedangkalan berpikir, prasangka kultural yang begitu jelek, serta ketidakmampuan membedakan urusan publik dan urusan pribadi.

Bidang pendidikan, yang merupakan kunci kemajuan bangsa, terperosok kembali menjadi proses penghasil robot yang tak berpikir, dan pandai memuntahkan pendapat orang lain. Akibatnya, tingkat kemampuan sumber daya manusia secara umum nyaris tak mampu bersaing di tingkat global. Ketika ini terjadi, bangsa kita akan terjebak menjadi pemakai ulung dari hasil pikiran maupun produk bangsa lain, serta tak mampu menjadi pencipta ide ataupun barang yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hasilnya, kita akan semakin miskin, dan dengan kemiskinan, beragam masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan konflik sosial, pun akan bertumbuh dengan subur.

Akar dari semua masalah ini, pada hemat saya, adalah krisis akal sehat yang membuat kita tak lagi mampu berpikir jernih, serta semakin hanyut di dalam ketakutan serta kebodohan setiap harinya. Akal sehat kita dirampas oleh situasi, dan membuatnya tumpul, bahkan mungkin lenyap. Ketika akal sehat hilang, maka krisis-krisis lainnya pun tampil di depan mata, mulai dari krisis ekonomi, krisis moral politik, sampai dengan krisis kepribadian. Hidup bersama maupun hidup pribadi pun akan selalu berada di ambang kehancuran. Lanjutkan membaca Para Perampas Akal Sehat

Mencari Rumah di Negeri Asing

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Entah karena rumah yang hancur akibat perang, kemiskinan yang mencekik tubuh dan jiwa, ancaman ketidakadilan politik, atau berbagai motif pribadi lainnya, orang memutuskan untuk berpindah negara. Mereka menata hidup mereka di negeri seberang, jauh dari keluarga dan teman masa kecil. Di negara asing, mereka bekerja, mencari nafkah, menabung, dan membentuk keluarga. Masa depan mereka lahir di tempat yang bukan tanah air mereka.

Proses Migrasi

Seperti dicatat Der Spiegel dalam laporannya awal 2013 ini, Jerman menjadi tempat tujuan ratusan ribu, bahkan jutaan, imigran dari seluruh dunia, terutama dari Eropa Timur dan Eropa Selatan. Debat publik pun lahir, bagaimana negara Jerman harus bersikap pada “surplus” imigran ini? Para imigran yang datang memang mencari pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga mereka, seperti sebagai supir taksi, supir bus, pelayan restoran, atau tukang bersih-bersih di stasiun. Namun, seperti juga dicatat oleh Der Spiegel, banyak pula di antara imigran yang datang adalah tenaga ahli dengan kemampuan tinggi, mampu berbicara lebih dari dua bahasa, dan memiliki motivasi tinggi untuk bekerja.

Di satu sisi, banyak orang yang menolak kedatangan para imigran ini, karena memperkecil kesempatan orang lokal setempat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka adalah kaum reaksioner yang amat alergi dengan segala perubahan yang ada. Di sisi lain, banyak pula yang berpendapat, bahwa kehadiran para imigran baru ini merupakan berkah bagi ekonomi Jerman yang kerap membutuhkan tenaga kerja muda, baru, dan, jika bisa, memiliki kemampuan tinggi. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Jerman saja, tetapi di berbagai negara industri di belahan dunia lainnya, seperti AS dan Australia misalnya. Lanjutkan membaca Mencari Rumah di Negeri Asing

Membangun Jiwa, Membangun Bangsa

Sebuah Tawaran Filsafat Politik

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Di tengah beragam kasus korupsi yang menghantam berbagai pejabat politik kita, dan masalah kemiskinan serta kebodohan yang tetap menjadi musuh utama kita, pertanyaan terbesar yang tetap menunggu bangsa ini adalah, bagaimana kita bisa membangun kultur, dan dengan demikian membangun bangsa kita? Ini tetap pertanyaan dengan sejuta misteri, namun tetap tak akan pernah kehilangan arti pentingnya. Jawaban atas pertanyaan ini selalu terkait dengan dua unsur dasariah setiap manusia, yakni jiwa dan tubuh yang saling berpaut, tanpa terpisahkan. Artinya, seperti juga manusia, setiap bangsa memiliki jiwa dan tubuh yang tak bisa dipisahkan.

Jiwa sebuah Bangsa

Secara normatif, dua aspek ini harus dibangun berbarengan. Namun, tetap yang perlu menjadi perhatian utama adalah jiwa dari sebuah bangsa. Kata “jiwa” (Geist) memang abstrak, tetapi memainkan peranan penting di dalam membentuk dan menegaskan identitas nasional sebuah bangsa. Tanpa identitas nasional yang kokoh, sebuah bangsa akan terus digoyang oleh konflik antar warganya, dan sulit untuk bekerja sama membentuk sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa identitas nasional yang mantap, sebuah bangsa akan pecah dan hancur ditelan berbagai krisis, dan akhirnya lenyap dari muka bumi. Lanjutkan membaca Membangun Jiwa, Membangun Bangsa

Menanti Era Pencerahan

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Bangsa-bangsa Eropa Barat amat bangga dengan Abad Pencerahan (Aufklärung) yang mereka alami. Masa ini terjadi sekitar abad 17 sampai dengan abad 18. Pada masa itu, tradisi dipertanyakan. Pandangan-pandangan lama digugat, dan ide-ide baru lahir menembus kebuntuan berpikir di segala bidang.

Era Pencerahan Eropa

Akal budi (Vernunft) menjadi tolok ukur hidup manusia. Hal-hal yang tak masuk akal dianggap mitos yang tak layak lagi dipegang. Konflik berdarah pun pecah antara generasi lama yang memuja tradisi dan generasi baru yang menolaknya. Masa Pencerahan Eropa adalah masa “perubahan besar” (the great transformation).

Sekularisme lahir sebagai pandangan politik yang hendak memisahkan urusan agama dan urusan negara. Ide tentang kebebasan beragama sebagai bagian dari pertimbangan akal budi dan hak asasi setiap orang pun lahir dan menjadi keyakinan banyak orang. Ide tentang toleransi antar manusia tidak lagi menjadi wacana akademik semata, tetapi menjadi realitas yang diyakini oleh banyak orang. Lanjutkan membaca Menanti Era Pencerahan

Demokrasi dan Tirani Massa

Gladiator-fights-in-the-arena-of-the-Roman-Colosseum — tripsgeek.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Massa memang mengerikan. Ribuan bahkan jutaan orang bergerak tanpa arah, siap merusak apapun yang ada di depan mata. Jutaan orang menghendaki hal-hal yang irasional, yang dalam jangka panjang justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Dinamika “massa” ini menciptakan sejarah manusia, yang memang tak selalu cemerlang.

Massa dalam Sejarah

Di masa kekaisaran Romawi di Eropa, kekuasaan tertingi bukanlah di tangan kepala negara, melainkan di tangan massa yang berteriak keras menyaksikan tumpahnya darah dari pertarungan pada Gladiator di lapangan koloseum Roma. Selama masssa, dan dahaganya akan darah dan pertempuran, terpuaskan, situasi politik akan terus stabil, dan pemerintah, walaupun menindas, tetap akan memerintah.

Massa adalah kumpulan orang yang mendadak brutal, bukan karena orang-orang di dalamnya kejam dan jahat, melainkan karena mekanisme massa itu mengaburkan jati diri pribadi, serta meleburkannya ke dalam kesatuan ganjil yang bersifat destruktif, namun rapuh. Dalam sekejap mata, massa tercipta, lalu lenyap sedetik kemudian, meninggalkan segalanya dalam keadaan terserak. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Tirani Massa

Melampaui Kecemasan Kolektif

http://alaskabibleteacher.files.wordpress.com — wordpress.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Sulitkah mencari secercah harapan di tengah kericuhan dunia politik Indonesia? Orang-orang yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat justru memakan uang rakyat untuk mempergendut rekening pribadi mereka. Partai yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga rontok oleh skandal korupsi. Semua situasi ini membuat kita sulit untuk tetap berharap.

Berita di media massa terus menerus membuat kita tersentak. Semakin heboh dan buruk berita yang disampaikan, semakin banyak oplah iklan terjual, dan semakin banyak pula uang yang masuk. Seolah seluruh roda media massa berlomba untuk menyampaikan berita terakhir yang paling buruk untuk masyarakat. Tak heran, membaca koran dewasa ini menjadi pengalaman yang semakin menyakitkan. Lanjutkan membaca Melampaui Kecemasan Kolektif

Kepemimpinan “Blusukan”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Kita sering mendengar, bagaimana Gubernur Jakarta sekarang, Joko Widodo, sering berkunjung ke masyarakat untuk memahami masalah-masalah masyarakat. Media memberi nama untuk gaya memimpin semacam ini, yakni “blusukan”. Hampir setiap hari, ia berkeliling kota, mengunjungi berbagai tempat, dan berbicara dengan warganya. Dari tatap muka langsung ini, ia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang akar masalah sosial masyarakatnya, lalu mulai membuat langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Blusukan” dan Demokrasi

Gaya semacam ini tentu memiliki kelebihannya sendiri. Setiap kebijakan politik yang bermutu lahir dari data-data yang akurat. Namun, data-data yang diberikan kepada para pemimpin politik seringkali tidak akurat, sehingga kebijakan yang dibuat pun akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru memperbesarnya. Jarak antara data, yang biasanya berupa statistik, dengan kenyataan di lapangan inilah yang bisa diperkecil dengan gaya politik blusukan.

Apa yang ditangkap statistik seringkali berbeda, dan bahkan bertentangan, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu masalah politik di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia lainnya, yang seringkali diabaikan, karena kemalasan berpikir kritis. Dapat juga dikatakan, politik “blusukan” ini adalah politik kritis yang menolak untuk tunduk patuh pada data statistik ciptaan para birokrat, dan berusaha sendiri mencari apa yang nyata terjadi. Lanjutkan membaca Kepemimpinan “Blusukan”

Epistemologi Pemerkosa

Oleh Reza A.A Wattimena

Penulis, Peneliti dan Doktor dari Universitas Filsafat Muenchen, Jerman

Cerita sedih Yuyun yang meninggal di Bengkulu, akibat kekerasan seksual, bukanlah cerita baru di Indonesia.

Pondok Indah, Jakarta Selatan, entah mengapa, Susan, bukan nama sebenarnya, harus berjumpa dengan 7 pria biadab. Selama 2 hari, Susan ditangkap, diajak ke rumah kosong, lalu diperkosa secara bergiliran. Mereka mengaku telah membayar sejumlah uang, namun itu tentu saja tidak membenarkan tindakan tersebut.

Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Marina, bukan nama sebenarnya, selama 5 tahun harus hidup di dalam tirani ayahnya sendiri. Selama 5 tahun itu, ia dipaksa untuk melayani nafsu seks ayahnya yang tak terkendali. Ia berusaha menolak, namun ancaman akan dibunuh tentu membuatnya takut.

Sejak 2004-2008, menurut data dari Kepolisian Daerah Bali, ada sekitar 137 anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelakunya adalah orang lokal ataupun turis asing. Padahal, menurut pemaparan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Bali, jumlah ini belum sungguh mencerminkan kenyataan sebenarnya. Lanjutkan membaca Epistemologi Pemerkosa

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: