Kepemimpinan “Blusukan”

Courtesy of Alice Burtasenkova
Courtesy of Alice Burtasenkova

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Kita sering mendengar, bagaimana Gubernur Jakarta sekarang, Joko Widodo, sering berkunjung ke masyarakat untuk memahami masalah-masalah masyarakat. Media memberi nama untuk gaya memimpin semacam ini, yakni “blusukan”. Hampir setiap hari, ia berkeliling kota, mengunjungi berbagai tempat, dan berbicara dengan warganya. Dari tatap muka langsung ini, ia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang akar masalah sosial masyarakatnya, lalu mulai membuat langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Blusukan” dan Demokrasi

Gaya semacam ini tentu memiliki kelebihannya sendiri. Setiap kebijakan politik yang bermutu lahir dari data-data yang akurat. Namun, data-data yang diberikan kepada para pemimpin politik seringkali tidak akurat, sehingga kebijakan yang dibuat pun akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru memperbesarnya. Jarak antara data, yang biasanya berupa statistik, dengan kenyataan di lapangan inilah yang bisa diperkecil dengan gaya politik blusukan.

Apa yang ditangkap statistik seringkali berbeda, dan bahkan bertentangan, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu masalah politik di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia lainnya, yang seringkali diabaikan, karena kemalasan berpikir kritis. Dapat juga dikatakan, politik “blusukan” ini adalah politik kritis yang menolak untuk tunduk patuh pada data statistik ciptaan para birokrat, dan berusaha sendiri mencari apa yang nyata terjadi.

Politik “blusukan” juga memungkinkan para pemimpin politik bertatap muka langsung dengan warganya. Interaksi ini tentu saja membangun kedekatan dan rasa percaya, yang amat penting sebagai pengikat masyarakat, supaya tak mudah pecah, dan bisa bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Tak berlebihan jika saya mengatakan, rasa percaya dan kedekatan ini adalah fondasi dari masyarakat demokratis.

Dengan politik “blusukan”, para pemimpin politik bisa memeriksa langsung, apakah keputusan yang telah ia buat dijalankan dengan baik atau tidak. Dari sudut pandangan metode berpikir ilmiah, ini disebut juga verifikasi. Banyak pemimpin lupa memeriksa lagi, apakah kebijakan yang telah dibuat sungguh membantu masyarakat atau tidak. Dengan politik blusukan, gaya lama semacam ini bisa dihindari.

“Blusukan” dan Pencitraan

Namun, politik “blusukan” juga memiliki kelemahannya. Ada jarak yang cukup jauh antara persoalan masyarakat dan lika liku politik di Indonesia. Blusukan di masyarakat, tanpa “blusukan” di politik, yang berarti ikut ambil bagian dalam lobi-lobi politik, juga akan menghambat penerapan kebijakan politik itu sendiri. Kita sudah melihat, bagaimana DPRD Jakarta kerap kali mengganjal berbagai kebijakan, karena, mungkin, pimpinan politiknya kurang “blusukan” di dalam politik.

Politik “blusukan” juga bisa merosot menjadi politik pencitraan, ketika pimpinan politik hanya berkeliling di masyarakat, supaya terlihat peduli, namun tak ada keputusan nyata yang bisa membantu memecahkan pesoalan-persoalan sosial masyarakat. Masyarakat Indonesia tentu sudah muak dengan politik pencitraan. Ketika masyarakat melihat “blusukan” sebagai semata-mata proses pencitraan, kepercayaan terhadap pimpinan politik pun akan luntur, dan itu tentu saja amat buruk untuk kehidupan sosial politik.

Menimbang berbagai kelemahan dan kekurangannya, saya merasa, politik “blusukan” tetap perlu dijalankan oleh para pimpinan politik kita di Indonesia, asalkan tetap mempertimbangkan efisiensi dan keterukuran kinerja. Politik “blusukan” jelas cocok dengan masyarakat demokratis, di mana kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Namun, “blusukan” tetap harus dibarengi dengan langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang nyata, mulai dari persoalan kecil (trotoar untuk pejalan kaki) sampai dengan yang paling besar (banjir dan macet).

Di Jerman, saya jarang sekali melihat politisi turun ke masyarakat, kecuali pada masa kampanye menjelang pemilihan umum. Walaupun terlihat stabil, banyak orang Jerman yang tidak puas dengan kinerja politisi mereka, mulai dari kelambatan birokrasinya, sampai dengan janji-janji muluk yang tak kunjung menjadi realitas. Tak heran, jumlah pemilih politik di Jerman terus menurun dari tahun ke tahun, dan mereka lebih sibuk mengurusi bisnis mereka masing-masing. Dalam hal ini, saya rasa, Jerman perlu untuk belajar politik “blusukan” dari Indonesia.

 

 

 

 

Iklan

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang. Peneliti di President Center for International Studies (PRECIS). Pendiri Program Pengembangan Diri dan Pengembangan Organisasi "Sudut Pandang". Penceramah, Peneliti dan Penulis di bidang Filsafat Politik, Pengembangan Diri dan Organisasi, Metode Berpikir Ilmiah dan Kebijaksanaan Timur. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Kebijaksanaan Timur dan Jalan Pembebasan (akan terbit- 2016), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), dan berbagai karya lainnya.

14 tanggapan untuk “Kepemimpinan “Blusukan””

  1. di china pada saat terjadi gempa (saya lupa nama daerahnya) presidennya langsung turun tangan memimpin langsung pengungsian dan pendistribusian makanan. buat saya ini contoh pemimpin yang baik. dengan metode blusukan, pemimpin lebih tahu kondisi kenyataan yang dihadapi masyarakat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rasakan. Menurut bapak, sejauh mana metode blusukan tersebut dapat diterapkan di Indonesia? terutama dalam lembaga pendidikan.

    Suka

      1. kalau memang bisa kenapa saya melihat, ada sistem administrasi dan manajemen yang menurut saya sangat tidak efisien sekali, tetapi tidak diperbaiki???? apakah kalau di dunia pendidikan ada prosedur2 tersendiri yang memang sudah menjadi standard dari sekolah atau universitas itu sendiri??? seharusnya kan setiap tahun dianalisa dan dikaji, diperiksa, ditinjau apakah manajemen yang sudah berlaku saat ini relevan. sama dengan metode blusukan ini. tujuan metode ini kan saya pikir bukan cuma supaya kita tahu apa yang terjadi di lapangan, cocok tidak, tapi kalau saya melihat lebih ke arah untuk perbaikan yang positif. hal-hal yang tidak baik harus diganti atau diperbaiki. bagaimana menurut bapak?

        Suka

      2. yah itulah. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Tidak ada kontrol juga dari pimpinan, sehingga semuanya kacau. Saya ingat kata Jokowi, yang lemah memang manajemen kontrolnya itu…

        Suka

  2. Kalau anda pernah mengelola pabrik atau kebun atau hutan. Hal tersebut biasa. Pemimpin harus tahu detil jika hal tersebut penting. Makin rawan kondisi, makin sering melaksanakan inspeksi mendadak dan random. Demikian pula halnya dengan potensi informasi yang tidak akurat atau kurang lengkap. Belum lagi kewajiban menjalankan “tone at the top”. Joko Wi berasal dari industry kayu dan tahu manajemen. Saya heran, kenapa hal tersebut memperoleh respon aneh-aneh?! Saya khawatir ada paradigma yang salah dalam memahami ilmu manajemen dan itu berarti lemahnya pendidikan manajemen di Indonesia. Ups.

    Suka

  3. Metode Blusukan Jokowi telah memberi warna dan kontribusi bagi pendidikan politik di Indonesia, demikian juga bagi pengembangan teori gaya kepemimpinan organisasi . Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati
    1. Peran Hati; keberhasilan Gaya blusukan Jokowi sangat ditentukan oleh hati Jokowi dan Ahok. Kedua hati yang tulus dalam kepemimpinan Jakarta. Hati yang mau melayani itu yang nampak dalam 100 hari kerja Jokowi Ahok. Tanpa hati yang melayani gaya blusukan Jokowi tidak ada apa-apanya, Hati yang sama pada Gubernur dan Wakil gubernur sangat menentukan.
    2. Peran Ahok; Gaya blusukan Jokowi tidak akan berhasil jika tidak ada pembagian peran dan kerjasama dengan Ahok sebagai wakil Gubernur. Jokowi lebih banyak main di lapangan, sedangkan Ahok lebih banyak di kantor. Jadi ada Kerjasama, saling mendukung dalam pemerintahan. Menurut saya Tanpa peran Ahok gaya blusukan Jokowi tidak akan berhasil, karena sistem kerja pemerintahan pasti akan kacau balau, kalau Jokowi selalu melakukan Blusukan. Namun karena sudah ada pembagian peran dengan wakil gubernur Ahok, jadinya gaya blusukan sangat berhasil. Banyak contoh di Indonesia, Gubernur jalan sendiri, wakil jalan sendiri, bahkan terkesan ada blok yang dibangun dalam kantor pemerintahan daerah.
    3. Peran Media masa; Kontribusi media masa dalam mengekspose gaya blusukan Jokowi sangat besar, tanpa media gaya blusukan Jokowi tidak akan ada apa-apanya. Bahkan salah satu TV nasional Metro TV membuat program Gebrakan Jokowi, telah membuat gaya blusukan Jokowi semakin disenangi masyarakat.
    4. Sistem pemerintahan DKI; Gaya blusukan Jokowi berhasil juga karena sistem pemerintahan DKI yang sentralisasi. gaya blusukan Jokowi mungkin bisa ditiru oleh pemimpin organisasi pemerintahan maupun bisnis, tetapi mungkin kalau Gubernur daerah lain di Inonesia, dia mungkin akan menyatakan, Jokowi begitu karena sistem pemerintahannya beda, dia bisa langsung perintah Walikota dibawahnya atau bisa langsung ke camat, lurah dan RT/RW. Ada sentralisasi di sistem pemerintahan DKI. Kalau di provinsi lain yang dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, gubernur tidak bisa seenaknya perintah walikota/bupati dibawahna apalagi sampai ke RT. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi untuk peneliti-peneliti administrasi publik tentang Hubungan Gaya blusukan dengan Sistem pemerintahan Otonomi daerah.
    Kontribusi; gaya blusukan Jokowi telah memberikan kontribusi dan isnpirasi dalam berbagai aspek, diantaranya; kontribusi bagi pendidikan politik, administrasi publik, teori manajemen dan organisasi (Gaya kepemimpinan, MSDM, Pemasaran, Stratgeik dan operasional)

    Disukai oleh 1 orang

      1. Setuju. Bagaikan durian yang murah karena dijual bertepatan di musim durian berbuah. Demikian juga dengan model kepemimpinan blusukan yang tepat karena dilakukan di musim kerinduan rakyat terhadap pemimpin yang bisa dekat dengan rakyat, mungkin saat musim yang lain model kepemimpinan ini tidak cocok.

        Suka

  4. Sekitar 20 taun yang lalu, ada istilah cukup populer di bidang management, kalo nggak salah dicetuskan oleh Tom Peters. Istilah itu adalah MBWA alias Managemeent by Walking Around. Ini bukan style atau konsep manajemen baru, tapi justru mungkin model management tradisional yang sudah sangat tua. Tapi tampak bahwa sekalipun namanya berganit dari masa ke masa, pengelolaan langsung di lapangan masih punya konstribusi penting yang tak tergantikan hingga saat ini.

    Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s