Rumah Filsafat

Hidup dan Hal-hal yang “Penting”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa hidup sehat di atas usia 60 tahun. Inilah salah satu keajaiban dari dunia kedokteran modern yang telah berhasil memusnahkan beragam penyakit mematikan bagi manusia. Di abad-abad sebelumya, orang yang berusia 50 tahun sudah dianggap sebagai luar biasa. Mayoritas hanya menikmati hidup sampai usia 40 atau bahkan 30 tahun, karena dihantam penyakit, atau kecelakaan maut lainnya.

Namun, jika dipikirkan lebih dalam, 70 tahun usia manusia modern, dengan asumsi dukungan pelayanan kesehatan yang memadai, pun termasuk pendek, terutama jika dibandingkan dengan usia alam semesta yang lebih dari milyaran tahun lamanya. Di dalam hidup yang pendek tersebut, banyak orang hidup menderita, entah menderita secara fisik, atau batin. Banyak orang harus berjuang keras, sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di sisi lain, banyak orang mengalami kehampaan hidup yang akut, sehingga mereka mengalami masalah kejiwaan.

Ini terjadi, pada hemat saya, karena banyak orang menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang tidak esensial, atau tidak “penting”. Mereka menjalani hidup yang palsu, karena dipaksa oleh pihak-pihak luar, entah oleh keluarga, tradisi, atau agama. Mereka terjebak pada budaya massa, sehingga seringkali terbawa arus jaman, tanpa bisa melawan. Mereka juga seringkali hidup untuk menumpuk harta, dan lupa mencintai, atau bahkan sekedar tertawa. Yang paling parah, terutama untuk situasi Indonesia, banyak orang korupsi: memakan hak orang lain untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Lanjutkan membaca Hidup dan Hal-hal yang “Penting”

Pendidikan dan Sikap Ilmiah

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang di München, Jerman

Sulit bagi kita untuk berkembang sebagai pribadi dan sebagai bangsa di abad 21 ini, jika kita tidak memiliki mentalitas ilmiah. Dalam arti ini, mentalitas ilmiah adalah sikap batin yang mencoba menerapkan cara berpikir ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah, menurut saya, yang menjadi kunci kemajuan dari berbagai bangsa di abad 21 ini. Tanpa pengembangan mentalitas ilmiah, bangsa kita akan terus terjebak ke dalam kebodohan, baik dalam bidang politik, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya yang lebih bersifat pribadi.

Mentalitas Ilmiah

Syarat pertama dari mentalitas ilmiah adalah kemampuan untuk mengamati apa yang ada di kenyataan. Pada titik ini, pengalaman sehari-hari bukan hanya sebagai obyek untuk dilihat, tetapi sebagai sesuatu yang diamati dan dialami. Orang yang memiliki mentalitas ilmiah selalu berpikir bertolak dari pengalaman yang diamati. Ia tidak hidup dalam takhayul, ataupun gosip.

Berpijak pada pengalaman dan pengamatan, tumbuhlah rasa penasaran di dalam dirinya. Ingatlah, rasa penasaran adalah awal dari belajar, dan awal dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Rasa penasaran muncul karena rasa kagum terhadap apa yang ada, atau apa yang terjadi, misalnya keindahan alam, keberadaan masyarakat, dan sebagainya. Rasa penasaran mendorong penjelajahan intelektual maupun spiritual manusia. Lanjutkan membaca Pendidikan dan Sikap Ilmiah

Pernikahan Abad 21, Antara Kenyataan dan Harapan

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang di München, Jerman

Günther Grass, pemenang nobel sastra asal Jerman, di dalam novelnya yang berjudul Kopfgeburten menulis kisah yang ironis tentang keluarga. Suami dan istri tinggal bersama, dan mereka hendak memutuskan, apakah mereka akan mempunyai anak atau tidak. Ketika si istri siap, si suami tidak siap. Sebaliknya, ketika si suami siap, justru si istri yang tidak siap. Situasi terus menerus seperti itu, tidak berubah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk punya kucing saja.

Tak bisa disangkal lagi, bentuk keluarga kini mulai berubah. Banyak orang menikah dan hidup bersama, walaupun suku dan agama mereka berbeda. Banyak pasangan memiliki pola baru; istri bekerja dan berkarir tinggi, sementara suami menjaga anak di rumah. Perempuan kini tidak lagi sibuk mengurus rumah tangga di rumah, tetapi juga mengambil peran penting di dalam kehidupan publik, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Mengapa ini terjadi, dan bagaimana kita harus bersikap?

Di dalam wawancaranya bersama Tina Ravn dan Mads P. Sørensen, Elisabeth Beck-Gernsheim berusaha melakukan refleksi atas gejala-gejala baru ini. Mayoritas memang terjadi di Eropa. Akan tetapi, pada hemat saya, terutama di kota-kota besar di Indonesia, hal yang serupa juga terjadi. Pola hubungan suami istri berubah, dan peran tradisional yang dulunya dijalankan oleh pria dan wanita kini juga mengalami perubahan pesat.

Masalah dasarnya adalah soal identitas. Apa artinya menjadi suami sekarang ini? Apa artinya menjadi istri sekarang ini? Lebih lanjut lagi, apa artinya menjadi orang tua sekarang ini? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut menggugat kemapanan identitas soal peran pria dan wanita yang sudah terbentuk ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Lanjutkan membaca Pernikahan Abad 21, Antara Kenyataan dan Harapan

Mati Demi Profit

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang di München, Jerman

“Para pekerja Bangladesh harus membayar dengan nyawa mereka, sehingga para pembeli dari negara lain bisa membeli pakaian murah.” Menyedihkan. Menyakitkan. Kepuasaan satu kelompok di belahan dunia tertentu dibayar dengan penderitaan dan nyawa dari orang-orang di belahan dunia lainnya.

Banyak suara berteriak dibalik runtuhnya bangunan. Orang menangis, berdoa, berteriak, dan mengeluh di bawah tumpukan materi bangunan yang ambruk. Di luar reruntuhan, orang terpana, nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan tangis dan jeritan sakit yang terdengar keras. Gedung tua yang sebelumnya berfungsi sebagai pabrik itu kini menjadi tumpukan material yang telah membunuh banyak orang dan mengurung sisanya, membuat mereka terjebak tak berdaya.

Rana Plaza, terletak di daerah Savar, Bangladesh, tepat di ibu kota Dhaka, kini menjadi tempat yang tak akan terlupakan. Ribuan orang terjebak di dalam runtuhnya gedung tersebut. Ratusan di antaranya meninggal dalam sekejap mata. Sisanya mengalami cacat, entah cacat tubuh, atau cacat emosional.

Sekitar 3000 orang bekerja di gedung tersebut, ketika bencana itu terjadi. Sekitar 500 mayat manusia berhasil dikeluarkan. Ratusan lainnya masih hilang. Dengan berjalannya waktu, jumlah korban masih belum bisa dipastikan.

Bencana mengerikan di Savar, Bangladesh ini, sebagaimana dicatat oleh der Spiegel, merupakan bencana terbesar di sejarah Bangladesh terkait dengan industri. Ribuan orang bekerja di dalam situasi yang tidak manusiawi untuk menghasilkan produk-produk tekstil bagi perusahaan-perusahaan pakaian Amerika dan Eropa. Perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh keuntungan besar dari kultur korupsi yang mengakar di Bangladesh, dibarengi dengan ketidakpedulian para pemilik pabrik di sana tentang situasi kerja kaum buruh. (Hasnain Kazim et.al, Mei, 2013) Lanjutkan membaca Mati Demi Profit

Apa yang “Tidak Cukup”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Kita hidup dalam dunia yang selalu tidak cukup. Banyak hal muncul dalam bentuk yang kurang, dari yang kita harapkan. Gaji yang tak pernah cukup mencukupi kebutuhan hidup. Waktu yang selalu tidak cukup untuk keluarga, atau orang-orang yang kita cintai.

Jacques Lacan, filsuf dan psikoanalis asal Prancis, pernah mengisi sebuah acara TV di Prancis. Ia bilang, “kata orang, kita harus berbicara benar. Atau, kita harus mengatakan kebenaran. Akan tetapi, itu tidak mungkin. Bahasa kita tidak cukup untuk mengatakan kebenaran. Bahasa kita terlalu miskin untuk menyatakan kebenaran.”

Lacan punya pendapat yang sangat kuat tentang ini. Ketika kita berkata, bahasa langsung mengurung maksud kita ke dalam kata dan grammar. Ada jarak yang cukup besar antara kata yang terucap dan maksud di dalam hati. Kata-kata dan bahasa kita tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan.

Di dalam bukunya yang berjudul Der Ego-Tunnel, Thomas Metzinger, filsuf dan ilmuwan neurosains asal Jerman, menulis, bahwa apa yang kita tangkap dengan pikiran kita hanyalah sebagian kecil dari kekayaan realitas yang ada. Dengan kata lain, pikiran kita tidak cukup untuk menangkap keluasan kenyataan yang ada. Kenyataan atau realitas yang sesungguhnya jauh lebih kaya daripada apa yang bisa kita tangkap dan pahami dengan pikiran kita. Lanjutkan membaca Apa yang “Tidak Cukup”

Demokrasi di bawah Cengkraman Kekuasaan Totaliter

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Sebagai salah satu eksperimen sosial terbesar abad 20, demokrasi tampaknya bermuka dua. Di satu sisi, ia diinginkan, karena dianggap mampu menjadi sistem politik yang memberi wadah untuk kebebasan, dan berpeluang untuk mencapai kesejahteraan bersama di dalam masyarakat majemuk. Di lain sisi, ia ditakuti, karena begitu rapuh, terutama ketika diterjang oleh beragam gejolak sosial ekonomi, sehingga bisa terpelintir menjadi anarki ataupun melahirkan kekuasaan totaliter yang baru. Refleksi atas pengalaman sejarah berbagai negara kiranya bisa menerangi kita dalam tegangan ini.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita bisa dengan mudah melihat, bagaimana tata pemerintahan demokrasi (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) lahir dari rahin kekuasaan totaliter (monarki, despot). Demokrasi lahir sebagai simbol pemberontakan dan ekspresi kebebasan manusia, yang tak lagi mau ditindas oleh kekuasaan totaliter di luar dirinya. Di sisi lain, sebagaimana pengalaman Yunani dan Romawi, kita juga bisa menyaksikan, bagaimana kekuasaan totaliter lahir dari sistem politik demokrasi yang gagal mengatasi kerumitan politik masyarakat itu sendiri. Demokrasi, harus diakui, adalah sistem yang rumit, dan ketika kerumitan itu tak lagi tertahankan, sehingga menciptakan kekacauan dan kemiskinan, orang dengan mudah menyerahkan kebebasan mereka kepada penguasa totaliter, supaya keadaan kembali terkendali.

Mengapa demokrasi bisa lahir dari kekuasaan totaliter? Jawabannya sederhana. Di bawah kekuasaan totaliter, ada satu penguasa yang mengatur semuanya, biasanya dengan kekuatan militer. Suasana relatif stabil. Di dalam stabilitas, lahirlah kelas menengah. Mereka bukan orang kaya raya, tetapi mereka memiliki sumber daya untuk hidup dan mengembangkan dirinya. Biasanya, mereka adalah para pedagang, bangsawan-bangsawan kecil yang memiliki tanah tak terlalu luas, ataupun para pendidik di berbagai institusi pendidikan. Mereka nantinya menjadi penggerak revolusi, ketika kekuasaan totaliter menjadi ekstrem, sehingga harus digulingkan. Lanjutkan membaca Demokrasi di bawah Cengkraman Kekuasaan Totaliter

Buku Filsafat Terbaru: Dunia Dalam Gelembung

Karya: Reza A.A Wattimena

Buku ini adalah suatu upaya untuk memahami apa yang terjadi dengan Indonesia dewasa ini, terutama dilihat dari sudut filsafat dan ilmu- ilmu sosial lainnya. Di dalam buku ini, saya mengajukan satu argumen, bahwa Indonesia terjebak dalam gelembung-gelembung realitas, sehingga kehilangan pijakan pada realitas yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, gelembung adalah elemen yang menghalangi pandangan kita atas kenyataan yang sebenarnya. Yang terlihat kemudian adalah versi lebih (hiperbolis) dari kenyataan itu.

Maka dari itu, kita harus berani memecah gelembung-gelembung yang menutupi realitas, dan melihat realitas itu secara langsung. Dengan kata lain, kita harus memecah berbagai gelembung realitas yang ada, mulai dari gelembung politik, gelembung pendidikan, gelembung ekonomi, gelembung budaya, dan gelembung pemikiran, sehingga bisa sampai pada realitas yang sesungguhnya, dan tak lagi terjebak pada kebohongan- kebohongan. Itulah yang saya coba lakukan dengan menulis buku ini.

Buku bisa didapatkan di:

Untuk para Pengguna iPhone dan iPad di link berikut: iTunes

Untuk yang lainnya, bisa dilihat di link berikut: dunia-dalam-gelembung

Penerbit: Evolitera, Jakarta

ISBN: 978-602-9097-21-4
© Reza A. A. Wattimena, 2013

Hakekat Penelitian Ilmiah menurut Onora O’Neill

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Sebagai salah seorang filsuf kontemporer, Onora O’Neill banyak menulis soal politik dan moral, termasuk kebijakan publik, keadilan global, bioetika, dan filsafat Kant. Ia kini aktif mengajar sekaligus menjadi bagian dari Komisi Kesetaraan dan Hak-hak Asasi Manusia di Inggris. Dalam artikelnya soal penelitian ilmiah, ia mengajak kita berpikir soal argumen Marx yang menyatakan, bahwa para filsuf hanya sibuk memahami dunia, padahal yang terpenting adalah mengubahnya. Argumen ini dirumuskan oleh Marx di dalam bukunya Theses on Feuerbach pada 1845. Sekilas mendengar, banyak orang langsung sepakat dengan argumen ini, termasuk para filsuf sendiri. Bagi mereka, penelitian filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya, harus memberikan dampak yang jelas pada dunia. Akan tetapi, pertanyaan yang diajukan oleh Onora O’Neill tampaknya juga perlu menjadi pergulatan kita bersama, yakni apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “dampak”? Akan tetapi, sebagaimana diajukan oleh O’Neill, bukankah kata “dampak” juga bisa diartikan sebagai dampak negatif, yakni dampak yang merusak? “Dalam pandangan yang simplistik”, demikian tulisnya, “dampak berarti adalah dampak ekonomi.” (O’Neill, 2013) Artinya, penelitian filsafat ataupun ilmu-ilmu lainnya haruslah memberikan dampak ekonomi bagi sang peneliti maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Dengan adanya dampak ekonomi yang jelas, orang pribadi maupun negara bisa melakukan investasi pada ilmu pengetahuan, dan mendapatkan untung dari proses tersebut. Secara gamblang dapat dikatakan, bahwa penelitian ilmiah bisa menghasilkan produk baru, menghasilkan pekerjaan baru, atau meningkatkan produktivitas yang sudah ada. Akan tetapi, apakah pandangan ini bisa dibenarkan, atau justru pandangan ini lahir dari pemahaman yang salah tentang apa itu penelitian ilmiah?

Semua bentuk penelitian, menurut O’Neill, lahir dari pertanyaan dan keraguan, namun tak selalu bisa mengarah pada hasil nyata yang bersifat ekonomis. Tidak ada satu penelitian tunggal yang secara langsung bisa menghasilkan produk nyata yang menghasilkan uang. Setiap bentuk penelitian adalah hasil dari kumpulan ratusan bahkan ribuan penelitian lainnya yang berkembang sejalan dengan perubahan waktu dan perkembangan pemahaman. Ia memberikan contoh penemuan chip komputer GPS (Global Positioning System) yang merupakan pengembangan dari teori Einstein tentang Relativitas Umum yang diterbitkan pada 1916, dan pada masa itu sama sekali tidak memiliki nilai ekonomi untuk dijual! Inilah sebabnya, mengapa banyak perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi di dunia melakukan investasi besar-besaran pada segala jenis bentuk penelitian, dan siap menerima fakta, bahwa sedikit sekali di antara penelitian tersebut yang bisa menghasilkan “dampak ekonomi” yang nyata. Penemuan suatu produk yang memiliki dampak ekonomi adalah kumpulan dari ribuan penelitian yang dilakukan oleh beragam orang di beragam tempat yang berbeda dan di tempat-tempat yang berbeda, yang bahkan sebelumnya tak terpikirkan. Banyak juga penelitian, yang awalnya dikira bisa memberikan dampak ekonomi yang besar, ternyata justru malah merusak lingkungan (zat kimia untuk pertanian), menciptakan penyakit baru bagi manusia (efek samping dari obat-obatan), atau menghancurkan manusia (bom atom, senjata nuklir, senjata biologis pemusnah massal). Lanjutkan membaca Hakekat Penelitian Ilmiah menurut Onora O’Neill

Energi Sosial dan Politik “Autoimmun”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, kini menjadi pusat pemberitaan berbagai media di Indonesia. Empat orang di dalamnya ditembak dengan puluhan peluru oleh belasan orang dengan senapan tempur AK47. Sampai detik ini, para pelaku penembakan belum bisa dipastikan identitasnya. Dugaan kuat adalah insiden ini melibatkan beberapa anggota TNI (Kopassus) terkait dengan kasus pembunuhan Sertu Santoso, anggota Kopassus TNI Angkatan Darat, sebelumnya di sebuah Cafe di Yogyakarta. (Kompas, 5 April 2013)

Di belahan dunia lain, kita juga bisa menyaksikan hubungan yang retak antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang juga berarti melibatkan banyak negara lainnya, termasuk Cina, Jepang, dan AS, sebagai sekutunya. Berulang kali, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang masih berusia amat muda, 27 tahun, mengancam akan menembakan rudal bersenjata nuklir ke AS. Dalam keadaan yang miskin secara ekonomi, Korea Utara mengambil langkah drastis untuk memprovokasi perang dengan negara-negara lainnya. Ketakutan terasa semakin mencekam, ketika senjata nuklir menjadi ancamannya.

AS pun tak lepas dari krisis ekonomi yang muncul sejak pertengahan 2007 lalu dengan meletusnya gelembung finansial dan hancurnya pasar properti di AS. Gerak kapitalisme yang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat luas akhirnya meledak, dan menghancurkan dirinya sendiri, bersama segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lembaga-lembaga finansial rontok. Bahkan, perusahaan-perusahaan raksasa, seperti General Motors, sempat terancam bangkrut, dan menciptakan puluhan jutaan pengangguran di seluruh dunia. Pemerintah akhirnya harus turun tangan dengan memberikan dana talangan. (Harvey, 2008) Lanjutkan membaca Energi Sosial dan Politik “Autoimmun”

Agama di dalam Masyarakat Demokratis

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Agama selalu merupakan bagian dari area kajian filsafat politik kontemporer. Di berbagai masyarakat di dunia, agama memainkan peranan penting di dalam perdebatan publik, maupun isu-isu sosial lainnya. Komunitas-komunitas religius di masyarakat, mulai dari agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan yang lainnya, berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan politik maupun sosial. “Orang”, demikian tulis Michael Reder, pengamat filsafat politik dan agama dari München, “kini berbicara tentang repolitisasi dari agama… dimana simbol-simbol agama dan bahasa dipindahkan ke bidang-bidang yang non religius.” (Reder, 2008)

Di dalam realitas kehidupan banyak bangsa, agama dan kultur saling berpaut dan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial orang-orang yang ada di dalamnya. Di era globalisasi ini, muncul pula agama-agama baru yang memiliki banyak pengikut, walaupun sebelumnya mereka adalah sekte-sekte kecil saja yang terus berkembang pesat. Proses sekularisasi di Eropa, di mana agama ditempatkan semata sebagai urusan pribadi setiap orang, rupanya tidak mengecilkan peran agama di dalam kehidupan publik. Agama tidak mati. Ia memang berubah, dan perubahannya juga membawa perubahan sosial di dalam masyarakat.

Agama dan Pemikiran Kontemporer

Di dalam diskusinya dengan para dosen di Hochschule für Philosophie der Jesuiten München, Jürgen Habermas, filsuf Jerman kontemporer, mengembangkan dan menyampaikan pemikirannya mengenai agama. (Schmidt/Reder, 2008) Filsuf-filsuf kontemporer lainnya, seperti Jacques Derrida, Richard Rorty, dan Gianni Vattimo, mengajukan pemikirannya untuk memahami peran agama di dalam masyarakat demokratis modern. Lanjutkan membaca Agama di dalam Masyarakat Demokratis

Demokrasi Hibrida

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Adalah sebuah tantangan berat untuk mendirikan sebuah masyarakat yang sistem pemerintahannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah cita-cita ideal demokrasi yang dianggap, lepas dari segala kelemahannya, merupakan bentuk tata politik paling baik yang pernah dibuat oleh manusia. Namun, tantangan untuk mewujudkan ideal tersebut kini semakin berat, terutama jika kita mengikuti perkembangan situasi di berbagai negara di dunia yang jatuh bangun berusaha menerapkan sistem demokrasi.

Demokrasi di Berbagai Penjuru Dunia

Kelompok politik berbasis Islam menguat di Timur Tengah. Situasi ini, menurut Johannes Müller, pengamat politik perkembangan dari München, Jerman, menciptakan bahaya yang cukup besar untuk kelompok minoritas, termasuk kelompok Islam minoritas, di negara-negara Timur Tengah. (Müller, 2013) Semua ini, menurutnya, terjadi, karena menguatnya gejala fundamentalisme di dalam agama dan politik. Namun, prinsip demokrasi yang disalahartikan juga memainkan peranan besar disini, bahwa di dalam demokrasi, kelompok politik pemenang bisa seenaknya membuat hukum (the winner gets everything), termasuk hukum yang diskriminatif terhadap kelompok yang kalah dalam pemilu. Disini terciptalah apa yang disebut Müller sebagai demokrasi hibrida, yakni institusi demokratis yang lahir dari pemilu yang demokratis, namun memiliki ciri yang otoriter dan diskriminatif-menindas.

Rupanya, lanjut Müller, penyakit “hibrida” dari demokrasi ini tidak hanya dialami negara-negara Timur Tengah, namun juga di AS dan Uni Eropa. Perang “dingin” dan tidak adanya saling pengertian antara dua partai politik di sana membuat cara-cara demokratis di dalam membuat keputusan yang tepat, serta kultur demokratis yang menjadi wadah dari nilai-nilai demokratis, tidak tercipta. Di sisi lain, penduduk Uni Eropa juga semakin merasa, bahwa kedaulatannya sebagai rakyat tidak lagi penuh, karena negaranya harus tunduk di bawah sistem politik birokratis besar yang berpusat di Brussels, Belgia, yakni Uni Eropa. Maka, seringkali mereka merasa tidak lagi hidup di alam demokrasi, melainkan di alam totaliter. Lanjutkan membaca Demokrasi Hibrida

Membangun Kelas Ekonomi Menengah

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Paul lahir di Polandia. Dia belajar Teknik Sipil di sana, dan kemudian segera berusaha mencari pekerjaan. Akan tetapi, di Polandia, pekerjaan untuknya sedikit, dan upahnya pun bahkan tidak cukup untuk menyewa apartemen kecil di kota. Dia pun segera mencari alternatif.

Sejak 2004, kawasan Uni Eropa terbuka untuk orang-orang Polandia. Mereka bisa mencari kerja dan membangun hidup di negara-negara Uni Eropa. Paul pun memilih Jerman, tepatnya kota Hamburg, kota besar di Utara Jerman. Di sana, ia memperoleh pekerjaan dengan upah minimum 8 Euro per bulan.

Itu artinya, ia mendapatkan kurang lebih 2000 Euro per bulannya. Itu cukup untuk menyewa apartemen di kota, menabung, dan mulai belajar intensif bahasa Jerman. Rupanya, Paul tidak sendirian. Sebagaimana dilaporkan Der Spiegel bulan Maret 2013, begitu banyak tenaga kerja produktif dan profesional usia muda dari Polandia pergi merantau meninggalkan tanah airnya, dan mencari pekerjaan di negara lain.

Kelas terdidik di Polandia pun berkurang drastis dalam waktu lima tahun belakangan ini. Ekonomi terpuruk. Dengan pendapatan sekitar 2,5 Euro per jam, mereka lebih memilih untuk mencari penghidupan di negara lain. Kelas menengah pun berkurang, dan kesenjangan sosial ekonomi antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin pun semakin besar.

Di Indonesia, gejala serupa mulai terlihat. Banyak tenaga ahli yang memilih untuk bekerja di luar negeri, dengan harapan memperoleh upah yang lebih layak, serta bisa bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka. Gejala ini disebut juga sebagai Brain Drain. Akibatnya, kelas menengah di Indonesia pun semakin tipis, dan, serupa dengan di Polandia, jurang antara kelas ekonomi atas dan kelas ekonomi bawah pun semakin besar. Lanjutkan membaca Membangun Kelas Ekonomi Menengah

Para Perampas Akal Sehat

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Krisis akal sehat bagaikan kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa kita sekarang ini. Di berbagai bidang, kita bisa langsung menemukan beragam keputusan-keputusan konyol yang, sayangnya, dapat mempengaruhi kehidupan ratusan ribu orang. Politik yang digerogoti korupsi, karena para pejabatnya kehilangan akal sehat mereka, dan hanyut di dalam terkaman uang maupun kuasa sesaat. Produk Undang-undang, yang nantinya menentukan hidup begitu banyak orang, lahir dari kedangkalan berpikir, prasangka kultural yang begitu jelek, serta ketidakmampuan membedakan urusan publik dan urusan pribadi.

Bidang pendidikan, yang merupakan kunci kemajuan bangsa, terperosok kembali menjadi proses penghasil robot yang tak berpikir, dan pandai memuntahkan pendapat orang lain. Akibatnya, tingkat kemampuan sumber daya manusia secara umum nyaris tak mampu bersaing di tingkat global. Ketika ini terjadi, bangsa kita akan terjebak menjadi pemakai ulung dari hasil pikiran maupun produk bangsa lain, serta tak mampu menjadi pencipta ide ataupun barang yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hasilnya, kita akan semakin miskin, dan dengan kemiskinan, beragam masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan konflik sosial, pun akan bertumbuh dengan subur.

Akar dari semua masalah ini, pada hemat saya, adalah krisis akal sehat yang membuat kita tak lagi mampu berpikir jernih, serta semakin hanyut di dalam ketakutan serta kebodohan setiap harinya. Akal sehat kita dirampas oleh situasi, dan membuatnya tumpul, bahkan mungkin lenyap. Ketika akal sehat hilang, maka krisis-krisis lainnya pun tampil di depan mata, mulai dari krisis ekonomi, krisis moral politik, sampai dengan krisis kepribadian. Hidup bersama maupun hidup pribadi pun akan selalu berada di ambang kehancuran. Lanjutkan membaca Para Perampas Akal Sehat

Mencari Rumah di Negeri Asing

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Entah karena rumah yang hancur akibat perang, kemiskinan yang mencekik tubuh dan jiwa, ancaman ketidakadilan politik, atau berbagai motif pribadi lainnya, orang memutuskan untuk berpindah negara. Mereka menata hidup mereka di negeri seberang, jauh dari keluarga dan teman masa kecil. Di negara asing, mereka bekerja, mencari nafkah, menabung, dan membentuk keluarga. Masa depan mereka lahir di tempat yang bukan tanah air mereka.

Proses Migrasi

Seperti dicatat Der Spiegel dalam laporannya awal 2013 ini, Jerman menjadi tempat tujuan ratusan ribu, bahkan jutaan, imigran dari seluruh dunia, terutama dari Eropa Timur dan Eropa Selatan. Debat publik pun lahir, bagaimana negara Jerman harus bersikap pada “surplus” imigran ini? Para imigran yang datang memang mencari pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga mereka, seperti sebagai supir taksi, supir bus, pelayan restoran, atau tukang bersih-bersih di stasiun. Namun, seperti juga dicatat oleh Der Spiegel, banyak pula di antara imigran yang datang adalah tenaga ahli dengan kemampuan tinggi, mampu berbicara lebih dari dua bahasa, dan memiliki motivasi tinggi untuk bekerja.

Di satu sisi, banyak orang yang menolak kedatangan para imigran ini, karena memperkecil kesempatan orang lokal setempat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka adalah kaum reaksioner yang amat alergi dengan segala perubahan yang ada. Di sisi lain, banyak pula yang berpendapat, bahwa kehadiran para imigran baru ini merupakan berkah bagi ekonomi Jerman yang kerap membutuhkan tenaga kerja muda, baru, dan, jika bisa, memiliki kemampuan tinggi. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Jerman saja, tetapi di berbagai negara industri di belahan dunia lainnya, seperti AS dan Australia misalnya. Lanjutkan membaca Mencari Rumah di Negeri Asing

Membangun Jiwa, Membangun Bangsa

Sebuah Tawaran Filsafat Politik

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Di tengah beragam kasus korupsi yang menghantam berbagai pejabat politik kita, dan masalah kemiskinan serta kebodohan yang tetap menjadi musuh utama kita, pertanyaan terbesar yang tetap menunggu bangsa ini adalah, bagaimana kita bisa membangun kultur, dan dengan demikian membangun bangsa kita? Ini tetap pertanyaan dengan sejuta misteri, namun tetap tak akan pernah kehilangan arti pentingnya. Jawaban atas pertanyaan ini selalu terkait dengan dua unsur dasariah setiap manusia, yakni jiwa dan tubuh yang saling berpaut, tanpa terpisahkan. Artinya, seperti juga manusia, setiap bangsa memiliki jiwa dan tubuh yang tak bisa dipisahkan.

Jiwa sebuah Bangsa

Secara normatif, dua aspek ini harus dibangun berbarengan. Namun, tetap yang perlu menjadi perhatian utama adalah jiwa dari sebuah bangsa. Kata “jiwa” (Geist) memang abstrak, tetapi memainkan peranan penting di dalam membentuk dan menegaskan identitas nasional sebuah bangsa. Tanpa identitas nasional yang kokoh, sebuah bangsa akan terus digoyang oleh konflik antar warganya, dan sulit untuk bekerja sama membentuk sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa identitas nasional yang mantap, sebuah bangsa akan pecah dan hancur ditelan berbagai krisis, dan akhirnya lenyap dari muka bumi. Lanjutkan membaca Membangun Jiwa, Membangun Bangsa

Menanti Era Pencerahan

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman

Bangsa-bangsa Eropa Barat amat bangga dengan Abad Pencerahan (Aufklärung) yang mereka alami. Masa ini terjadi sekitar abad 17 sampai dengan abad 18. Pada masa itu, tradisi dipertanyakan. Pandangan-pandangan lama digugat, dan ide-ide baru lahir menembus kebuntuan berpikir di segala bidang.

Era Pencerahan Eropa

Akal budi (Vernunft) menjadi tolok ukur hidup manusia. Hal-hal yang tak masuk akal dianggap mitos yang tak layak lagi dipegang. Konflik berdarah pun pecah antara generasi lama yang memuja tradisi dan generasi baru yang menolaknya. Masa Pencerahan Eropa adalah masa “perubahan besar” (the great transformation).

Sekularisme lahir sebagai pandangan politik yang hendak memisahkan urusan agama dan urusan negara. Ide tentang kebebasan beragama sebagai bagian dari pertimbangan akal budi dan hak asasi setiap orang pun lahir dan menjadi keyakinan banyak orang. Ide tentang toleransi antar manusia tidak lagi menjadi wacana akademik semata, tetapi menjadi realitas yang diyakini oleh banyak orang. Lanjutkan membaca Menanti Era Pencerahan

Demokrasi dan Tirani Massa

Gladiator-fights-in-the-arena-of-the-Roman-Colosseum — tripsgeek.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Massa memang mengerikan. Ribuan bahkan jutaan orang bergerak tanpa arah, siap merusak apapun yang ada di depan mata. Jutaan orang menghendaki hal-hal yang irasional, yang dalam jangka panjang justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Dinamika “massa” ini menciptakan sejarah manusia, yang memang tak selalu cemerlang.

Massa dalam Sejarah

Di masa kekaisaran Romawi di Eropa, kekuasaan tertingi bukanlah di tangan kepala negara, melainkan di tangan massa yang berteriak keras menyaksikan tumpahnya darah dari pertarungan pada Gladiator di lapangan koloseum Roma. Selama masssa, dan dahaganya akan darah dan pertempuran, terpuaskan, situasi politik akan terus stabil, dan pemerintah, walaupun menindas, tetap akan memerintah.

Massa adalah kumpulan orang yang mendadak brutal, bukan karena orang-orang di dalamnya kejam dan jahat, melainkan karena mekanisme massa itu mengaburkan jati diri pribadi, serta meleburkannya ke dalam kesatuan ganjil yang bersifat destruktif, namun rapuh. Dalam sekejap mata, massa tercipta, lalu lenyap sedetik kemudian, meninggalkan segalanya dalam keadaan terserak. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Tirani Massa

Melampaui Kecemasan Kolektif

http://alaskabibleteacher.files.wordpress.com — wordpress.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Sulitkah mencari secercah harapan di tengah kericuhan dunia politik Indonesia? Orang-orang yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat justru memakan uang rakyat untuk mempergendut rekening pribadi mereka. Partai yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga rontok oleh skandal korupsi. Semua situasi ini membuat kita sulit untuk tetap berharap.

Berita di media massa terus menerus membuat kita tersentak. Semakin heboh dan buruk berita yang disampaikan, semakin banyak oplah iklan terjual, dan semakin banyak pula uang yang masuk. Seolah seluruh roda media massa berlomba untuk menyampaikan berita terakhir yang paling buruk untuk masyarakat. Tak heran, membaca koran dewasa ini menjadi pengalaman yang semakin menyakitkan. Lanjutkan membaca Melampaui Kecemasan Kolektif

Kepemimpinan “Blusukan”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Kita sering mendengar, bagaimana Gubernur Jakarta sekarang, Joko Widodo, sering berkunjung ke masyarakat untuk memahami masalah-masalah masyarakat. Media memberi nama untuk gaya memimpin semacam ini, yakni “blusukan”. Hampir setiap hari, ia berkeliling kota, mengunjungi berbagai tempat, dan berbicara dengan warganya. Dari tatap muka langsung ini, ia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang akar masalah sosial masyarakatnya, lalu mulai membuat langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Blusukan” dan Demokrasi

Gaya semacam ini tentu memiliki kelebihannya sendiri. Setiap kebijakan politik yang bermutu lahir dari data-data yang akurat. Namun, data-data yang diberikan kepada para pemimpin politik seringkali tidak akurat, sehingga kebijakan yang dibuat pun akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru memperbesarnya. Jarak antara data, yang biasanya berupa statistik, dengan kenyataan di lapangan inilah yang bisa diperkecil dengan gaya politik blusukan.

Apa yang ditangkap statistik seringkali berbeda, dan bahkan bertentangan, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu masalah politik di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia lainnya, yang seringkali diabaikan, karena kemalasan berpikir kritis. Dapat juga dikatakan, politik “blusukan” ini adalah politik kritis yang menolak untuk tunduk patuh pada data statistik ciptaan para birokrat, dan berusaha sendiri mencari apa yang nyata terjadi. Lanjutkan membaca Kepemimpinan “Blusukan”

Epistemologi Pemerkosa

Oleh Reza A.A Wattimena

Penulis, Peneliti dan Doktor dari Universitas Filsafat Muenchen, Jerman

Cerita sedih Yuyun yang meninggal di Bengkulu, akibat kekerasan seksual, bukanlah cerita baru di Indonesia.

Pondok Indah, Jakarta Selatan, entah mengapa, Susan, bukan nama sebenarnya, harus berjumpa dengan 7 pria biadab. Selama 2 hari, Susan ditangkap, diajak ke rumah kosong, lalu diperkosa secara bergiliran. Mereka mengaku telah membayar sejumlah uang, namun itu tentu saja tidak membenarkan tindakan tersebut.

Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Marina, bukan nama sebenarnya, selama 5 tahun harus hidup di dalam tirani ayahnya sendiri. Selama 5 tahun itu, ia dipaksa untuk melayani nafsu seks ayahnya yang tak terkendali. Ia berusaha menolak, namun ancaman akan dibunuh tentu membuatnya takut.

Sejak 2004-2008, menurut data dari Kepolisian Daerah Bali, ada sekitar 137 anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelakunya adalah orang lokal ataupun turis asing. Padahal, menurut pemaparan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Bali, jumlah ini belum sungguh mencerminkan kenyataan sebenarnya. Lanjutkan membaca Epistemologi Pemerkosa

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: