Rousseau lahir dia Geneva pada 28 Juni 1712.[1] Ia adalah anak kedua dari Isaac Rousseau. Ibu Rousseau adalah seorang perempuan kaya bernama Suzanne. Pada 4 Juli 1712, Rousseau dibabtis sebagai seorang pengikut Kalvinisme. Namun, sayangnya, dua hari kemudian, ibunya meninggal. Pada waktu itu, ibunya masih berumur 40 tahun. Menurut Dent, salah satu komentator Rousseau, peristiwa ini amat mempengaruhi hidup Rousseau. Gaya reflektif dan pemahamannya soal hubungan antar manusia amat diwarnai oleh peristiwa ini.[2] Ayah Rousseau adalah seorang tokoh ternama di Geneva. Sebagaimana dicatat oleh Dent, pada masa itu, Geneva memiliki tiga jenis penduduk. Ayah Rousseau adalah warga kota penuh. Maka, ia memiliki hak untuk aktif di dalam politik. Penting juga untuk dicatat, bahwa jumlah warga negara penuh di Geneva pada masa itu kurang dari sepuluh persen dari jumlah total penduduk.
Sebagai seorang filsuf, Rousseau bertumbuh dalam suasana akademik yang baik. Ayahnya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Di satu sisi, ia adalah seorang pembuat jam. Di sisi lain, ia adalah orang yang memiliki minat membaca amat tinggi. Dari ayahnyalah, Rousseau tertarik membaca tulisan-tulisan klasik, seperti karya Plutarch, seorang sejarahwan Yunani ternama. Bahkan, di dalam buku autobiografinya yang berjudul The Confessions, Rousseau menyatakan, bahwa karena membaca Plutarch, ia sering melihat dirinya sendiri sebagai orang Yunani, atau orang Romawi. Namun, dalam perjalanan waktu, kekayaan ayahnya mulai berkurang. Mereka pun terpaksa pindah pada 1722. Rousseau kemudian tinggal bersama pama dan sepupunya yang bernama Abraham. Seperti ditulis di The Confession, sebagaimana dicatat oleh Dent, Rousseau mengingat masa-masa itu dengan penuh kebahagiaan, sekaligus kepahitan.[3] Namun, dalam perjalanan waktu, ia akhirnya berpisah jalan dengan Abraham, sepupunya. Lanjutkan membaca Jean-Jacques Rousseau
“Pelaku korupsi adalah manusia dengan segala kerumitan dan dinamika jiwanya yang amat unik, dan kita perlu untuk memahami kerumitan dinamika jiwa manusia tersebut. Sejauh saya pahami, ini adalah buku pertama yang tidak secara teknis mendekati korupsi dari aspek hukum, politik, ataupun ekonomi, melainkan dari sisi-sisi terdalam manusia yang melakukannya. Inilah yang menurut saya menjadi nilai unik sekaligus kelebihan dari buku ini. Buku ini ditujukan untuk para praktisi hukum, politisi, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan orang-orang yang peduli pada upaya bangsa untuk menghancurkan korupsi di berbagai bidang. Selamat membaca dan selamat tercerahkan.”
Bisa didapatkan di Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Klik Kanisius
Mengapa bangsa kita sulit sekali untuk bergerak menjadi bangsa maju? Dalam arti ini, bangsa maju memiliki tiga ciri berikut, yakni kemakmuran ekonomis yang merata di seluruh warganya (kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tipis), keadilan hukum dan jaminan atas hak-hak asasi bagi semua rakyat (lepas dari ras, suku, agama, ideologi, dan orientasi seksual), dan munculnya produk-produk dari bangsa tersebut, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, yang berguna bagi banyak orang. Jika dilihat dari tiga indikator ini, maka jelas, bahwa bangsa Indonesia sama sekali belum bisa disebut sebagai bangsa maju.
Mengapa ini terjadi? Pada hemat saya, ini terjadi, karena kita mengalami kesesatan berpikir yang melanda berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Saya setidaknya menemukan enam kesesatan berpikir yang bisa dengan mudah ditemukan di dalam diri orang Indonesia pada umumnya, yakni cara berpikir teologis-mistik, kemalasan berproses/kultur instan, logika jongkok, konformisme kelompok, tidak taat perjanjian, dan bekerja setengah hati. Lanjutkan membaca Enam Kesesatan Berpikir Orang Indonesia
Pembacaan Sistematik Kritis atas Tulisan-tulisan Aristoteles tentang Demokrasi di dalam Buku Politics
Oleh Reza A.A Wattimena
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Jujur saja, saya tidak mengenal semua tetangga saya. Selama ini, saya pun tidak ada keinginan untuk mengenal mereka. Yang penting mereka mengurus dirinya sendiri, dan saya mengurus diri saya sendiri. Urusan selesai. Semua sama-sama senang. Di sisi lain, ketika menonton TV, atau membaca koran, saya juga sering merasa terasing dengan orang-orang yang diberitakan di dalamnya. Ada koruptor, orang-orang fanatik agama, para pencinta uang dan kuasa, serta orang-orang di penjuru lain Indonesia yang tidak saya kenal, dan tidak ada keinginan untuk mengenal. Saya merasa tidak sebangsa dengan mereka. Sebagai warga negara, apakah ini adalah sikap yang tepat? Apakah banyak orang yang berpikir dengan pola seperti saya? Jika banyak orang merasa seperti saya, apakah Indonesia masih bisa disebut sebagai negara, apalagi sebagai bangsa? Menurut saya, ketidakpedulian politis kini mulai menjadi gejala umum di berbagai kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda yang lebih terpikat untuk membeli, mengumpulkan, dan memamerkan kekayaan ekonomis mereka.
Di sisi lain, para parasit, yakni orang-orang yang banyak menuntut dan terus menghisap sumber daya, tanpa ada keinginan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar, terus bertambah. Memang, mereka membayar pajak. Tetapi, itu pun dilakukan atas dasar rasa takut, dan bukan pada kesadaran penuh untuk melindungi dan mengembangkan negara. Dengan kata lain, para parasit adalah orang-orang yang terus dengan bersemangat menghisap semua sumber daya yang ada untuk kesenangan hidup mereka, sambil tidak mau berkorban untuk melindungi sekaligus mengembangkan negara mereka. Keberadaan mereka juga memiliki sebab. Jajaran penguasa politis di Indonesia berbentuk oligarki, yakni sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang-orang kaya, dan bekerja untuk kepentingan orang kaya belaka. Banyak orang yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan politis yang lahir, maka mereka pun lari ke dalam ruang-ruang pribadi mereka, menjadi parasit, dan tidak lagi peduli dengan politik. Dalam arti ini, para penguasa politis gagal menciptakan negara yang memberikan keadilan, kemakmuran, serta kecerdasan untuk semua orang.
Di dalam tulisan ini, saya akan mencoba memahami segala kekacauan politis di atas dengan menggunakan kerangka teoritis filsafat politik Aristoteles. Untuk itu, saya akan membaca langsung tulisan-tulisan Aristoteles di dalam buku filsafat politiknya yang termasyur, yakni Politics. Argumen yang ingin saya ajukan adalah, bahwa krisis politis di Indonesia terjadi, karena krisis demokrasi, dan teori Aristoteles tentang demokrasi bisa memberikan sebuah cara baru untuk memimpin negara dengan cara-cara yang demokratis. Karena keterbatasan bahasa, maka saya menggunakan edisi bahasa Inggris yang telah diterjemahkan dan disunting oleh Jonathan Barnes. Di samping itu, saya juga akan mencoba menerapkan beberapa ide dasar Aristoteles tentang demokrasi untuk konteks Indonesia. Lepas dari rentang waktu dan tempat yang jauh berbeda dengan konteks kita di Indonesia, saya percaya, bahwa pemikiran Aristoteles masih bisa memberikan beberapa inspirasi untuk kehidupan politik kita di Indonesia dewasa ini.
Untuk itu, tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Awalnya, saya akan memperkenalkan sosok pribadi sekaligus latar belakang pemikiran Aristoteles. (1) Pada bagian ini, saya banyak terbantu oleh tulisan Christopher Shields, Internet Encyclopedia of Philosophy, dan Stanford Encyclopedia of Philosophy. Kemudian, saya akan memberikan komentar kritis dan kontekstual Indonesia atas ide-ide Aristoteles yang tertuang di dalam buku The Politics. (2) Untuk ini, saya menggunakan versi terjemahan dari Jonathan Barnes. Saya juga banyak terbantu dari tulisan Thomas R. Martin, Neel Smith, dan Jennifer F. Stuart tentang Aristoteles. Berikutnya, saya akan mencoba menyimpulkan beberapa gagasan dasar Aristoteles, dan melihat kemungkinan penerapannya di Indonesia. (3) Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan, sekaligus catatan kecil saya atas pemikiran Aristoteles. Lanjutkan membaca Demokrasi, Negara, dan Good Life
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Dasar teoritis konsep demokrasi adalah, bahwa kekuasaan (kratos) ada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya, adalah titik pijak yang paling utama. Hukum dibuat untuk mengabdi kepentingan rakyat. Seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibuat untuk memenuhi sedapat mungkin semua kepentingan rakyat.
Di dalam prakteknya, demokrasi berpijak pada empat prinsip. Prinsip itu adalah kebebasan (otonomi=kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang bebas dan punya hati nurani), kesetaraan antar manusia, perwakilan rakyat yang sungguh mewakili kepentingan rakyat, dan kepastian hukum (setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum). Keempat prinsip itu harus ada berbarengan, supaya demokrasi bisa sungguh tercipta. Dengan pola ini, jalan-jalan demokratis menuju keadilan dan kemakmuran bangsa bisa dimulai. (Wattimena, 2012) Lanjutkan membaca Demokrasi, Anarki, Oligarki, dan Parasitokrasi
Di dalam berbagai analisis maupun teori tentang demokrasi, pemerintahan demokratis di masa Yunani Kuno selalu menjadi bahan kajian yang menarik.[1] Salah satu teks filsafat yang paling menarik tentang demokrasi di masa Yunani Kuno adalah karya Aristoteles yang disebut sebagai Politeia, atau Politics. Buku tersebut juga amat menantang untuk dibaca. Di satu sisi, buku tersebut berbicara soal prinsip-prinsip teoritis bagi tata politik negara ataupun pemerintahan. Di sisi lain, buku tersebut juga banyak berbicara soal situasi aktual masyarakat Yunani Kuno yang memang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Percampuran antara “yang teoritis” dan “yang praktis” terkait dengan ilmu politik amat kental di dalam buku tersebut.
Aristoteles memulai dengan pengandaian dasar tentang apa itu negara, dan siapa itu manusia. Baginya, adanya negara adalah sesuatu yang alamiah, karena manusia, pada hakekatnya, adalah mahluk politis. Dengan kata lain, karena manusia, secara alamiah, adalah mahluk politis, maka negara, sebagai komunitas politis, pun juga adalah sesuatu yang ada secara alamiah. “Dengan demikian,” tulis Aristoteles, “adalah jelas bahwa negara adalah ciptaan dari alam, dan manusia secara alamiah adalah binatang yang politis.”[2] Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya negara, atau yang tak tergabung dengan komunitas politis tersebut? Aristoteles secara jelas membedakan antara orang-orang yang tak memiliki negara secara sengaja di satu sisi, dan orang-orang yang terpaksa tidak memiliki negara. Orang-orang yang memilih untuk tak bernegara, bagi Aristoteles, adalah orang-orang yang jahat, yang sekaligus tidak mengenal hukum, pecinta perang dan kekacauan, serta kejam.
Benarkah manusia adalah mahluk politis, dalam arti mahluk yang membentuk polis, atau kota, atau komunitas politis? Benarkah bahwa dia, secara alamiah, terdorong untuk hidup bersama manusia-manusia lainnya dalam satu komunitas? Ini jelas merupakan pengandaian antropologis dari filsafat politik Aristoteles. Dan, menurut saya, ini bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga selalu berpijak pada pengalaman nyata manusia-manusia konkret di dunia. Tidak ada satu pun manusia yang hidup tanpa komunitas. Identitasnya sebagai manusia, termasuk kediriannya, pun diberikan oleh komunitas tempat ia hidup dan berkembang. Ada hubungan timbal balik antara manusia dan komunitasnya. Di satu sisi, manusia menciptakan komunitasnya. Di sisi lain, ia pun diciptakan oleh komunitasnya. Dalam arti ini, saya sepakat dengan Aristoteles, bahwa dorongan untuk menciptakan tata politik, yakni sebagai manusia manusia politis, adalah kodrat alamiah manusia. Lanjutkan membaca Demokrasi Menurut Aristoteles (Bagian 1)
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Mengapa anda pergi kantor setiap pagi? Atau mengapa anda buka toko anda setiap pagi? Mengapa anda rela terjebak macet, dan tetap pergi bekerja? Mengapa anda pergi ke sekolah, atau ke kampus?
Mayoritas orang bekerja untuk mendapat uang, sehingga bisa hidup, dan menghidupi keluarganya. Kerja tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, melainkan di luarnya, yakni uang, dan keluarga. Ada juga yang pergi ke kantor, karena sistemnya mengatakan begitu. Orang harus bekerja, dan itulah sistemnya. Itulah aturan yang tengah berlaku di masyarakat.
Orang-orang modern melakukan aktivitasnya bukan karena aktivitas itu bermakna, tetapi karena dipaksa oleh sistem yang ada di luarnya, karena kewajiban, atau karena “terpaksa” bertahan hidup. Kata “makna” sendiri pun semakin asing di pikiran orang-orang modern yang sudah terpesona dengan yang praktis, aplikatif, dan teknis.
Ketika orang tidak menemukan makna di dalam hidupnya, ia akan mengalami kekeringan hidup. Kebosanan dan kejenuhan menjadi gejala sehari-hari manusia modern. Jika sudah begitu, stress, depresi, dan berbagai bentuk “ketidakbahagiaan” lainnya sudah menunggu di depan mata. Manusia modern terjebak di dalam sistem dan birokrasi yang ia ciptakan sendiri, dan kehilangan makna yang menjadi tujuan hidupnya. Lanjutkan membaca Krisis Makna
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Sebagaimana dicatat oleh Shields, pendapat orang tentang pribadi Aristoteles seolah terbelah dua. Di satu sisi, ia dianggap sebagai orang yang, walaupun amat cerdas, menyebalkan, arogan, dan suka mendominasi pembicaraan, tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain.[1] Di sisi lain, beberapa temannya berpendapat, bahwa Aristoteles adalah sosok pribadi yang amat brilian, perhatian pada perasaan teman-temannya, dan amat mencintai semua proses pengembangan pengetahuan di berbagai bidang. Dengan kata lain, ia adalah pribadi yang hangat, sekaligus sosok filsuf dan ilmuwan sejati. Dua potret ini membuat kita memiliki dua pendapat yang berbeda tentang Aristoteles. Namun, jika kita memahami, bahwa kepribadian manusia pada dasarnya adalah suatu fragmentasi, yakni suatu keterpecahan, maka dua pendapat yang kontras berbeda tentang kepribadian Aristoteles bisa kita tempatkan sebagai sesuatu yang benar. Pada hemat saya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hanya memiliki satu sisi pribadi. Semuanya memiliki sisi-sisi yang terpecah, dan seringkali kontras bertentangan.
Aristoteles mulai berkarya sebagai seorang ilmuwan dan filsuf di Athena, setelah ia cukup lama belajar di Akademi yang didirikan oleh gurunya, yakni Plato. Namun, tidak seperti murid pada umumnya, ia mengambil jarak dari Plato, dan melakukan kritik keras pada pemikirannya. Shields menulis Aristoteles sebagai seorang “murid yang menendang ibunya sendiri.”[2] Dalam arti ini, ibu adalah gurunya, yakni Plato sendiri. Di dalam sejarah filsafat, kita sudah mengetahui, bahwa Aristoteles secara telak melakukan kritik pada inti seluruh filsafat Plato, yakni teorinya tentang forma-forma (forms). “Selamat tinggal kepada forma-forma”, demikian tulis Aristoteles, “mereka hanya mainan, dan jika pun ada, mereka tidak relevan.”[3]
Tidak hanya filsafat Plato, bagi Aristoteles, seluruh filsafat sebelumnya bersifat kasar, dan kekanak-kanakan. Para filsuf sebelumnya banyak berkutat dengan permasalahan filosofis yang disebut sebagai “satu dan banyak” (one and many). Intinya begini, apakah unsur dasar realitas itu tunggal, atau jamak? Dan bagaimana penjelasannya? Aristoteles mencemooh gaya berpikir semacam ini. Baginya, sebagaimana dicatat oleh Shields, mengapa unsur terdasar dari alam semesta dan realitas itu sekaligus satu, dan banyak? Seperti dinyatakan oleh Shields, Aristoteles memang seringkali tidak adil terhadap para pemikir sebelumnya. Ia memilih argumen-argumen terlemah para pemikir sebelumnya, dan kemudian menjadikannya alasan untuk melakukan kritik terhadap mereka, serta, dengan begitu, mengajukan pemikirannya sendiri yang, dianggapnya, lebih baik. Lanjutkan membaca Memperkenalkan Aristoteles
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Setiap orang selalu teraspirasi pada kesempurnaan. Mereka menghargai karya yang sempurna, dan tergerak hatinya oleh kesempurnaan yang tampak di dalam keindahan, di manapun ia berada, mulai dari karya seni, atau sekedar tanaman yang berwarna-warni nan menggoda hati. Berbicara soal kehidupan, orang juga selalu mencari kesempurnaan. Dan berbicara tentang kesempurnaan, ada satu ide terselip di dalamnya, yakni keseimbangan.
Yang sempurna itu seimbang. Ia seimbang dalam kesederhanaannya, sekaligus kerumitannya. Ia sempurna dalam kelembutan, sekaligus kekuatannya. Kesempurnaan hidup manusia pun identik dengan keseimbangannya untuk mengatur berbagai ekstrem, tanpa pernah jatuh ke salah satunya. Kesempurnaan puas untuk ada dalam tegangan, dan justru merayakan tegangan ketidakpastian di antara berbagai pilihan hidup yang senantiasa menuntut kepastian.
Namun, keseimbangan hidup bukanlah keseimbangan matematis. Ia bukanlah suatu titik yang diam, seperti angka yang tak bernyawa, melainkan suatu gerak yang terus berubah, menari di dalam beragam ekstrem-ekstrem pilihan kehidupan. Keseimbangan di dalam hidup adalah keseimbangan yang terus berubah, mengikuti alur kehidupan yang juga senantiasa berubah. Ia mengalir gemulai di antara kepastian dan ketidakpastian, tanpa kehilangan sumbunya yang membuat ia teguh, sekaligus lentur.
Saya menyebutnya sebagai keseimbangan yang hidup, yang jelas berbeda dengan keseimbangan tak bernyawa yang dengan mudah ditemukan di dalam rumus matematika dalam bentuk ekuilibrium, ataupun hitung-hitungan ekonomi belaka. Keseimbangan yang hidup ini perlu untuk menyerap ke dalam sendi-sendi kehidupan kita sebagai manusia. Ia perlu untuk menjadi prinsip yang mengikat, sekaligus penggerak yang mengubah. Lanjutkan membaca Keseimbangan yang Hidup
Sejak berdirinya pada 1945 lalu, negara Indonesia sudah sepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem politiknya. Namun, jika dilihat secara dekat, negara Indonesia tidak pernah bisa sungguh menjadi negara demokratis. Di masa Sukarno, demokrasi sempat dipelintir menjadi demokrasi terpimpin, yang sebenarnya adalah totalitarisme terselubung. Sukarno bagaikan seorang “raja” yang siap mengarahkan bangsa Indonesia ke arah yang ia kehendaki. Fungsi kontrol masyarakat, dan fungsi parlemen, pun otomatis lumpuh pada masa-masa itu. Pada era Orde Baru, situasi kurang lebih serupa. Soeharto berperan sebagai tiran militer yang bersembunyi di balik kedok demokrasi. Sekali lagi, Indonesia terjebak dalam sistem politik totalitarisme terselubung yang dijaga ketat oleh militer dengan cara-cara yang menindas. Di era reformasi, pasca 1998, Indonesia dilanda euforia kebebasan. Di dalam situasi semacam ini, anarkisme dan politik yang berpijak pada identitas-identitas primordial, seperti agama, ras, suku, dan golongan, memainkan peranan besar. Untuk ketiga kalinya, kita gagal membentuk masyarakat demokrasi yang sesungguhnya.
Di sisi lain, sebagai bangsa, ingatan kita amatlah pendek, terutama terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa jelek yang terjadi di masa lalu, mulai dari penculikan, pembantaian massal, penggusuran, korupsi, dan sebagainya.. Banyak peristiwa-peristiwa besar terlupakan, sehingga kita tidak bisa menarik pelajaran apapun darinya. Akibatnya, banyak peristiwa dengan pola yang sama terulang lagi, dengan skala yang lebih besar, dan orang-orang yang berganti. Pada hemat saya, ada kaitan amat erat antara kegagalan kita menciptakan masyarakat demokratis di satu sisi, dan ketidakmampuan kita untuk mengingat apa yang sungguh terjadi di masa lalu, terutama mengingat peristiwa-peristiwa negatif yang pernah terjadi. Kaitannya terletak pada kegagalan kita kembali untuk hidup dalam keberagaman, yang sebenarnya merupakan fondasi dari demokrasi, feodalisme yang mengalir deras dalam kehidupan politik dan sosial kita sebagai bangsa, serta korupsi yang terus terjadi, seolah tanpa henti. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Ingatan Kolektif di Indonesia
Otentisitas sejatinya menjadi dambaan setiap orang. Tidak ada satu manusiapun yang menolak cita-cita untuk menjadi otentik. Kendati demikian, gagasan otentisitas itu sendiri tidak serta merta digandrungi oleh setiap orang. Di sinilah kontradiktifnya. Ada banyak hal yang melatarbelakanginya. Dengan dasar itulah para penulis buku ini mencoba untuk mengkonstruksi gagasan otentisitas dalam konteks pembelajaran, utamanya adalah pembelajaran dalam dunia pen- didikan tinggi. Lanjutkan membaca Buku Filsafat Terbaru: Menjadi Manusia Otentik
Dosen Filsafat Politik Unika Widya Mandala Surabaya
Tulisan ini ingin mengajukan satu argumen sederhana, bahwa demokrasi berpijak pada tiga nilai dasar, yakni pengetahuan yang memadai tentang apa yang sungguh terjadi di masyarakat, otonomi individu sekaligus otonomi masyarakat di dalam membuat kebijakan-kebijakan publik, serta kesetaraan antar manusia sebagai subyek hukum yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Argumen ini merupakan pengembangan dari pemikiran Ros Harrison di dalam bukunya tentang demokrasi yang saya coba dialogkan dengan situasi Indonesia. Dalam konteks filsafat, pertanyaan kunci di dalam tulisan ini bisa dirumuskan begini, kondisi-kondisi apakah yang memungkinkan terciptanya masyarakat demokratis?
Demokrasi, secara harafiah, berarti pemerintahan yang dilakukan dengan menjadikan rakyat (demos) sebagai pemegang kekuasaan (kratos) tertinggi. Dalam arti ini, secara formal, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu saja, di dalam negara-negara berpenduduk kecil, demokrasi bisa berjalan secara langsung, di mana rakyat secara langsung menentukan apa yang baik untuk dirinya sendiri melalui mekanisme diskusi publik. Namun, di negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, rakyat diwakili oleh orang-orang yang duduk di dalam perwakilan rakyat, dan mereka inilah yang memastikan, bahwa seluruh kerja pemerintahan mengacu pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, menurut saya, demokrasi mengandaikan nilai-nilai moral tertentu di dalam prakteknya, seperti nilai kejujuran, keadilan, keterwakilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi, dan bukan pada kepentingan sebagian kecil kelompok ataupun golongan yang ada di masyarakat.
Sejauh pengalaman di Indonesia pasca reformasi 1998 lalu, demokrasi dilihat dengan hati yang mendua. Di satu sisi, banyak orang memuja demokrasi sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang paling pas untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran. Di sisi lain, banyak juga orang mengutuk demokrasi, karena membiarkan kekacauan terjadi, atas nama kebebasan berpendapat. Karena banyak kekacauan yang bersembunyi dibalik adagium kebebasan berpendapat, maka usaha-usaha konkret untuk sungguh membangun keadilan dan kemakmuran di Indonesia pun terhambat. Pada level ontologis, yakni pada dirinya sendiri, konsep demokrasi pun juga sudah mengundang pro dan kontra. Banyak orang mendukung nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kebebasan dan kesetaraan antar manusia. Namun, banyak juga yang berpendapat, bahwa nilai-nilai tersebut merusak tata sosial yang telah berabad-abad menyangga masyarakat manusia.[1] Lanjutkan membaca Nilai-nilai Dasar Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis
Dosen Filsafat Politik di Unika Widya Mandala Surabaya
Mereka adalah Anas Urbaningrum dan Anies Baswedan. Anas kini (masih) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, yakin partai pemenang Pemilu terakhir di Indonesia. Sementara, Anies kini menjadi Rektor dari Universitas Paramadina, Jakarta, serta pendiri sekaligus ketua dari Gerakan Indonesia Mengajar, yang berusaha mengajak anak-anak muda Indonesia untuk menjadi guru di berbagai pelosok negeri. Keduanya adalah tokoh muda yang sama-sama lahir pada 1969. Anas lahir pada 15 Juli 1969. Sementara, Anies lahir pada 7 Mei 1969.
Anas Urbaningrum memiliki karir politik yang cerah. Sebelum menjadi ketua partai, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi di Partai Demokrat. Pada masa itu, ia juga menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. Sejak menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari DPR.
Lahir di Desa Ngaglik, Blitar, Jawa Timur, ia bersekolah di Kabupaten Blitar, dan lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga pada 1992. Ia kemudian mengambil gelar master politik di Universitas Indonesia dengan tesis tentang pemikiran Nurcholis Madjid, dan kini tengah menyelesaikan studi doktoral ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lanjutkan membaca Kisah Anas dan Anies
Buku ini lahir dari pemikiran saya terkait dengan tema kepemimpinan secara luas. Tulisan-tulisan di buku ini sebelumnya telah dipublikasikan di berbagai media massa, seperti koran, website, dan majalah dalam jangka waktu 2011-2012. Saya menggunakan kerangka berpikir lintas ilmu, mulai dari sosiologi, pendidikan, psikologi, antropologi, bisnis, dan terutama filsafat untuk merefleksikan berbagai tema terkait dengan kepemimpinan. Sejauh saya pahami, ini adalah buku pertama yang secara spesifik memikirkan tema kepemimpinan dengan menggunakan kerangka berpikir lintas ilmu.
Maka kehadiran buku ini amatlah sesuai dengan kebutuhan bangsa kita, maupun masyarakat internasional. Buku ini juga saya tujukan bagi para calon pemimpin di masa depan, dan kepada semua orang yang prihatin dengan krisis kepemimpinan yang terjadi di negara kita. Harapan saya sederhana, supaya muncul para pemimpin yang visioner dan bermutu di berbagai organisasi, mulai dari organisasi tingkat lokal, nasional, sampai internasional. Buku ini ingin mengabdi pada tujuan itu. Saya menulis buku ini dengan gaya personal dan populer. Anda akan menemukan banyak cerita pribadi dengan gaya bahasa yang populer, sekaligus dibalut dengan refleksi ilmiah dan filosofis.
Dosen Filsafat Politik di Unika Widya Mandala Surabaya
Editor buku “Membongkar Rahasia Manusia: Telaah Lintas Peradaban Filsafat Timur dan Filsafat Barat” (2010), serta salah satu penulis buku “Menjadi Manusia Otentik” (Akan Terbit 2012)
Siapa itu manusia? Apa artinya menjadi manusia? Inilah salah satu pertanyaan abadi yang amat penting untuk dijawab dengan berpijak pada konteks kehidupan kita yang terus berubah. Buku terbaru F. Budi Hardiman yang berjudul Humanisme dan Sesudahnya, Meninjau Ulang Gagasan Besar tentang Manusia terbitan KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) ingin menanggapi pertanyaan itu dengan menelusuri sejarah perkembangan paham humanisme dari masa Yunani Kuno sampai era sekarang ini. Ia juga mengajukan argumennya sendiri yang disebutnya sebagai konsep “Humanisme Lentur”.
Alam dan Tuhan
Di dalam filsafat, refleksi tentang manusia sebenarnya baru dimulai, setelah kaum Sofis di masa Yunani Kuno mengajukan argumen, bahwa manusia adalah ukuran bagi segalanya. Setelah kaum Sofis melepaskan diri dari paradigma kosmologis para filsuf pra Sokratik, yang menjadikan alam sebagai pusat kajiannya, barulah para filsuf, macam Sokrates, Plato, dan Aristoteles, mulai memikirkan soal manusia, dan kehidupan yang ada di sekitarnya.
Di abad Pertengahan Eropa, paham humanisme, yakni paham yang menjadikan manusia sebagai fokus kajiannya, berkembang di bawah payung agama Kristiani. Dalam arti ini, manusia adalah citra Tuhan, yakni model yang tidak sempurna dari Tuhan itu sendiri. Sebagai citra Tuhan, manusia memiliki dimensi transenden yang sudah selalu tertanam di dalam dirinya. Namun, di masa ini, konsep kebenaran dan apa artinya menjadi manusia dimonopoli oleh tafsir-tafsir religius, yang seringkali menjadi “alat kontrol kebebasan individu.” (hal. 9)
Sebagai sebuah paham dan gerakan intelektual, humanisme sendiri baru menemukan kepenuhannya di dalam humanisme modern. Dalam arti ini, humanisme modern adalah “upaya untuk menghargai kembali manusia dan kemanusiannya dengan memberikan penafsiran-penafsiran rasional yang mempersoalkan monopoli tafsir kebenaran yang dahulu kala dipegang oleh kombinasi ajaib agama dan negara.” (hal. 8) Humanisme modern adalah upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu tafsir religius yang kerap kali memasung kekuatan-kekuatan kodrati manusia. Lanjutkan membaca Sesudah Humanisme, Sebuah Resensi Buku
Dosen Filsafat Politik di Unika Widya Mandala Surabaya
Kemenangan Jokowi dan Ahok di Pilkada putaran pertama di Jakarta beberapa hari lalu menandakan satu hal, bahwa kita mulai cerdas di dalam memilih para pemimpin republik ini. Kita bukan lagi “kambing” yang bisa dibuai oleh iklan dan uang, supaya memilih orang-orang yang salah. Konsep otonomi publik dan otonomi privat, dimana setiap orang dan setiap komunitas memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri secara rasional, mulai bertumbuh di republik yang telah tercabik oleh totalitarisme militer selama lebih dari 30 tahun ini.
Politik Identitas
Di sisi lain, ada kabar baik. Politik identitas, yang telah lama mewarnai panggung politik Indonesia, pun mulai luntur. Identitas-identitas primordial, seperti suku, ras, agama, memang masih memainkan peranan penting dalam politik, terutama dalam soal pemilihan umum, namun pengaruhnya kini mulai terkikis. Di dalam wacana Kajian Budaya, politik identitas adalah bentuk politik yang menggunakan identitas-identitas kuno, seperti suku, ras, dan agama, di dalam gerak pembuatan sekaligus penerapan kebijakan-kebijakan publiknya. Bentuk politik semacam ini adalah musuh utama bagi demokrasi, dan kini bangsa Indonesia mulai bergerak melampauinya.
Apa yang salah dengan politik identitas? Dalam filsafat politik, politik identitas menyatukan yang serupa, dan memisahkan yang berbeda. Di dalam masyarakat homogen, seperti masyarakat purba, politik identitas bisa menjadi bentuk politik yang baik untuk menata kehidupan bersama. Namun, di dalam masyarakat demokratis, dimana perbedaan suku, ras, dan agama adalah bagian dari keseharian setiap orang, politik identitas justru memecah, dan menciptakan konflik-konflik sosial yang tidak perlu. Lanjutkan membaca Kabar Baik untuk Indonesia
Konsep ingatan kolektif adalah konsep yang elusif, artinya sulit untuk didefinisikan, namun amat dirasakan kehadirannya. Walaupun begitu, di abad kedua puluh, banyak pemikir dari berbagai bidang ilmu mulai menganalisis konsep ini, dan mengamati dampaknya bagi kehidupan manusia secara luas. Kata ingatan kolektif terdiri dari dua kata, yakni kata ingatan, dan kata kolektif. Keduanya memiliki makna berbeda, dan memiliki arti yang lebih luas, ketika kedua kata tersebut disandingkan. Untuk memahami makna konsep ini, saya akan menggunakan pemikiran Bridget Fowler dan Jill Edy.
Filsuf pertama yang secara komprehensif mencoba memahami fenomena ingatan manusia, menurut Fowler, adalah Henri Bergson.[1] Pada masa ia hidup, yakni sekitar akhir abad 19 di Paris, Bergson mencoba mengajak kita memikirkan konsep ingatan dan pikiran manusia dengan cara-cara yang baru, yang sebelumnya tak ada. Sebelumnya, ingatan dipandang sebagai suatu gudang yang berisi beragam bentuk ide dan informasi. Pandangan ini ditantang oleh Bergson. Baginya, sesuai dengan semangat filsafat modern yang kental pada jamannya, ingatan adalah proses dialektis antara tubuh manusia dan peristiwa yang dialaminya. Lebih dalam dari itu, baginya, ingatan adalah hubungan antara pikiran dan materi. Interaksi antara pikiran dan materi ini, menurut Fowler, akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai persepsi. “Seluruh proses persepsi”, demikian tulisnya, “tergantung pada seleksi yang rumit, di mana informasi dari saraf yang diterima dari dunia luar disaring melalui gambaran ingatan dari masa lalu, di dalam pusat visual dari ingatan di dalam otak.”[2]
Dalam arti ini, menurut Fowler, pemikiran Bergson tentang ingatan menjadi jembatan antara paham subyektivisme dan obyektivisme di dalam memahami ingatan. Secara singkat, subyektivisme dalam teori tentang ingatan menyatakan, bahwa ingatan itu bersifat subyektif, dalam arti hanya dimengerti oleh orang yang mengalaminya, dan tidak memiliki acuan di luar dari diri orang itu. Sementara, paham obyektivisme dalam teori tentang ingatan menyatakan, bahwa ingatan merupakan cermin dari dunia di luar diri manusia. Ingatan menjadi semacam film yang mengulang secara persis apa yang pernah terjadi di luar diri manusia. Lanjutkan membaca Teori Ingatan Kolektif
Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya
Manusia adalah entitas yang rumit dan paradoksal. Ia terdiri dari begitu banyak aspek, mulai dari biologis, spiritual, sosial, sampai dengan estetik. Namun, ia tetap mampu bergerak melampaui semua itu, dan bersikap bebas, baik terhadap dirinya maupun terhadap alam.
Di satu sisi, seperti dinyatakan oleh Barry Smith, manusia adalah bagian dari alam semesta. (Smith, 2012) Ia memiliki otak, tulang, daging, dan darah yang merupakan unsur-unsur biologisnya. Di sisi lain, ia memiliki kesadaran, yakni ia sadar akan dirinya sendiri, mampu mempertanyakan keberadaan dirinya sendiri, dan kemudian berkarya.
Pertanyaan yang, menurut saya, cukup penting disini adalah, bagaimana hubungan antara unsur-unsur biologis di dalam tubuh manusia di satu sisi, dan kesadarannya sebagai manusia di sisi lain? Dengan kesadaran, demikian kata Smith, manusia mampu berpikir dan merasa. Ia mampu menghadirkan pengalaman subyektif di dalam dirinya, seperti pengalaman akan suara, akan rasa, akan cuaca, yang kesemuanya itu merupakan gambaran dari dunia yang ada di sekitarnya. (Smith, 2012)
Kesadaran Manusia
Pemikiran tentang kesadaran merentang jauh ke abad 17 di Prancis, tepatnya di dalam pemikiran Rene Descartes. Baginya, setiap manusia terdiri dari dua aspek, yakni aspek fisik material, dan aspek spiritual. Aspek kedua inilah yang mengandung pikiran dan jiwa, di mana proses-proses berpikir manusia terjadi. Lanjutkan membaca Mempersoalkan Status Neurosains
Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya
Pengalaman manusia adalah sesuatu yang amat kaya. Ketika kita melihat sebuah gunung, berbagai unsur dalam diri kita bekerja, dan menghasilkan pengalaman yang amat kaya atas gunung tersebut. Gunung tidak dilihat semata sebagai tumpukan tanah dan batuan, tetapi juga sebagai inspirasi yang membuat kita merasa kagum, tenang, dan damai.
Ketika kita mengalami sesuatu, ada tiga unsur yang secara otomatis dan simultan bergerak dalam diri kita, yakni pikiran, perasaan, dan merangsang tanggapan kita atas sesuatu itu dalam bentuk perilaku. Kekayaan dan kerumitan realitas ditangkap langsung oleh panca indera, akal budi, dan rasa yang sudah selalu ada dalam diri kita. Dari proses campuran ketiga unsur kita, kita menanggapi realitas yang ada.
Namun, di Indonesia, sistem pendidikan yang ada memangkas kemampuan kita untuk menangkap dan menghayati kekayaan realitas yang ada. Pedagogi dan metode pembelajaran yang memusatkan pada kemampuan akal budi sebagian, yakni kemampuan untuk menghafal, tetapi tidak untuk berpikir kritis, pada akhirnya melibas kemampuan untuk merasa.
Akhirnya, realitas yang dipahami manusia pun hanya sebagian, yakni realitas rasional yang sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kekayaan dan kerumitan dunia itu sendiri. Yang hilang dari Indonesia bukanlah kecerdasan, melainkan kemampuan untuk merasa. Ketika rasa hilang dari kehidupan manusia, yang tersisa adalah kekejaman, kekumuhan, dan kedangkalan hidup. Lanjutkan membaca Defisit Rasa
Rumah Filsafat 