Mengapa Indonesia miskin? Padahal, jumlah rakyatnya banyak. Banyak yang berbakat, cerdas dan mau bekerja keras untuk mengembangkan diri dan bangsanya. Kekayaan alam pun berlimpah ruah.
Kita memiliki minyak, gas dan beragam logam sebagai sumber daya alam yang siap untuk diolah. Kita memiliki tanah yang subur yang siap ditanami beragam jenis tanaman. Kita memiliki hutan yang luas yang bisa memberikan udara segar tidak hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk seluruh dunia. Akan tetapi, mengapa kita masih miskin, walaupun kita memiliki itu semua? Lanjutkan membaca Mengapa Indonesia “Miskin”?
oleh Sindhunata (Pemimpin Redaksi Majalah Basis, Yogyakarta) dan Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta, Calon Presiden PDI Perjuangan 2014)
KITA memerlukan pemimpin yang taat beragama, yang bisa membawa perbaikan moral bangsa. Begitu dikatakan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz baru-baru ini. Hamzah Haz juga menyarankan perlunya dibangun lebih banyak tempat ibadah, agar semakin banyak orang berdoa sehingga semakin banyak pula orang yang memiliki moral yang baik.
Hamzah Haz tidak keliru jika ia menghubungkan doa dan moral yang baik. Hanya masalahnya, doa manakah yang bisa membuahkan moral yang baik? Pertanyaan ini kebetulan juga sedang digeluti sejumlah sarjana antropologi dan teologi Islam maupun Kristen. Pergulatan mereka dikumpulkan di bawah tema ”Prayer, Power, and Politics” dalam jurnal Interpretation, Januari 2014.
Para antropolog kultural memahami doa sebagai aktivitas ritual. Dari sudut kultural, ritus adalah kesempatan, di mana orang menjalin hubungan baik dengan kelompoknya, maupun realitas sosialnya, termasuk kekuasaan. Sementara karena pada hakikatnya kekuasaan selalu relasional, kekuasaan mau tak mau juga memengaruhi ritus dan dirasakan secara riil oleh mereka yang menjalankan aktivitas ritual itu. Di situlah terletak hubungan antara doa dan kekuasaan. Dengan pendekatan di atas, Rodney A Werline, profesor studi agama-agama di Barton College, North Carolina, meneliti bagaimana doa-doa dihidupi tokoh-tokoh Kitab Suci Perjanjian Lama, seperti Hannah, Ruth, Salomo, dan Daniel. Dari penelitiannya terlihat doa terjadi dalam cakupan relasi sosial dan historis yang amat luas.
biografi.blogspot.de
Doa bisa berfungsi sebagai dinamika keluarga, sebagai ekspresi cinta di antara sahabat, sebagai ratapan orang jujur yang tidak bersalah tetapi menjadi korban, sebagai teguran pemuka agama terhadap umatnya dan sebagai upaya bagaimana mengobati luka sosial umatnya, sebagai jalan bagi para pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya, juga sebagai jalan menentang kekuasaan represif. Lanjutkan membaca Revolusi Doa dan Revolusi Mental
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman
Sejarah Filsafat tertuang dalam beragam buku yang tersebar sepanjang lebih dari 2000 tahun di Eropa. Dalam arti ini, filsafat berarti tindakan berpikir manusia secara kritis dan rasional dengan akal budinya untuk memahami dunia di sekitarnya, termasuk alam, manusia, masyarakat dan juga Tuhan. Filsafat dalam arti ini tentu berbeda dengan kata “filsafat”, sebagaimana dipahami di Indonesia. Filsafat juga berbeda dengan agama, tradisi dan mistik, sebagaimana banyak dipahami orang di Indonesia.
Di dalam proyek ini, saya mencoba untuk memperkenalkan buku-buku penting di dalam sejarah Filsafat. Sebagai panduan, saya mengikuti uraian yang telah dibuat oleh Siegfried König di dalam bukunya yang berjudul Hauptwerke der Philosophie: Von der Antike bis 20. Jahrhundert yang terbit pada 2013 lalu. Uraian yang saya buat ini juga muncul setiap minggunya melalui website rumahfilsafat.com yang dapat langsung dilihat di Internet. Namun, saya tidak akan mengikuti begitu saja uraian König, tetapi juga memberikan tafsiran, bagaimana pemikiran-pemikiran filosofis ini bisa diterapkan untuk keadaan Indonesia.
Tujuan saya sederhana, supaya pembaca di Indonesia memiliki wawasan menyeluruh atas karya-karya kunci di dalam sejarah filsafat, sehingga kita di Indonesia memiliki arah tidak hanya atas masa depan kita, tetapi juga atas identitas kita sebagai manusia, dan sebagai bangsa. Wawasan semacam ini bisa diperoleh, jika kita memahami inti gagasan para filsuf besar yang tertuang di dalam buku-buku mereka yang merentang lebih dari 2000 tahun. Pemahaman ini tidak datang dari penerimaan mentah-mentah gagasan mereka, namun justru dari pertimbangan kritis atasnya. Pertimbangan kritis bisa mengambil dua bentuk, yakni mempertanyakan kesahihan ide-ide mereka (1), dan mencoba melihat sumbangan sekaligus keterbatasan ide-ide itu di Indonesia (2). Lanjutkan membaca Proyek Penelitian: Sejarah Filsafat untuk Indonesia
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang di München, Jerman
Awal 2014, masyarakat Ukraina sedang mengalami krisis politik. Demonstrasi besar berakhir dengan kekerasan yang terus berkelanjutan. Oposisi, yang mendapat dukungan besar dari rakyat Ukraina, menuntut pemilihan umum ulang. Mereka minta Presiden Viktor Yanukovych untuk turun dari jabatan presiden.
Ketegangan di Turki juga belum berakhir. Perlawanan terhadap pemimpin Turki sekarang, Reccep Tayyib Erdogan, terus berlangsung. Rakyat Turki merasa hidup di dalam pemerintahan totaliter yang menggunakan agama sebagai pembenarannya. Kebebasan diri masyarakat semakin terinjak oleh aturan-aturan yang, menurut mereka, tidak masuk akal.
Di Mesir, ketegangan juga masih belum mereda. Rakyat Mesir sedang mencari bentuk tata politik untuk masa depan mereka. Mereka ingin keluar dari tirani militer maupun agama, yang mencekik kemanusiaan mereka. Sampai kini, tegangan politik masih terus berlangsung. Banyak orang ditahan paksa, dan belum menemukan keadilan, sampai sekarang. Lanjutkan membaca Antara Kita dan Dunia
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di München, Jerman
Bangsa-bangsa Eropa Barat amat bangga dengan Abad Pencerahan (Aufklärung) yang mereka alami. Masa ini terjadi sekitar abad 17 sampai dengan abad 18. Pada masa itu, tradisi dipertanyakan. Pandangan-pandangan lama digugat, dan ide-ide baru lahir menembus kebuntuan berpikir di segala bidang.
Era Pencerahan Eropa
Akal budi (Vernunft) menjadi tolok ukur hidup manusia. Hal-hal yang tak masuk akal dianggap mitos yang tak layak lagi dipegang. Konflik berdarah pun pecah antara generasi lama yang memuja tradisi dan generasi baru yang menolaknya. Masa Pencerahan Eropa adalah masa “perubahan besar” (the great transformation).
Sekularisme lahir sebagai pandangan politik yang hendak memisahkan urusan agama dan urusan negara. Ide tentang kebebasan beragama sebagai bagian dari pertimbangan akal budi dan hak asasi setiap orang pun lahir dan menjadi keyakinan banyak orang. Ide tentang toleransi antar manusia tidak lagi menjadi wacana akademik semata, tetapi menjadi realitas yang diyakini oleh banyak orang. Lanjutkan membaca Menanti Era Pencerahan
9 Januari 2013, Farhat Abbas, pengacara, menulis kalimat yang mencengangkan di akun Twitternya. Ia menyatakan ketidaksetujuannya atas satu peristiwa yang belum tentu benar (perihal plat nomor), dan mengungkapkan kekecewaannya dengan menghina ras Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Ini memang kejadian kecil. Namun, kejadian kecil ini menandakan satu hal yang cukup menyeramkan, bahwa rasisme masih begitu kuat tertanam di dalam kesadaran masyarakat kita.
Lebih dari 50 tahun yang lalu, Adolf Hitler di Jerman melakukan pembunuhan sistematis terhadap ras-ras non Aria (Jerman), terutama kaum Yahudi, dan kelompok orang-orang cacat maupun terbelakang di Jerman. Peristiwa menyeramkan ini terus terngiang di dalam batin masyarakat Jerman, sampai sekarang ini, dan seolah menjadi duri bagi nurani mereka, ketika hendak bersikap terhadap persoalan Israel dan Palestina dewasa ini. Rasisme bagaikan iblis dari masa lalu yang terus menghantui bangsa Jerman.
1998, Jakarta, Indonesia, saya menyaksikan sendiri, bagaimana toko-toko salah satu etnis di Indonesia dibakar dan dimusnahkan. Begitu banyak orang dibunuh. Mei 1998 bagaikan hari gelap bagi seluruh bangsa Indonesia, dimana rasisme dan kebencian menjadi raja, menggantikan toleransi antar kelompok yang telah lama diperjuangkan. Tak hanya bangsa Jerman, masa lalu bangsa Indonesia juga memiliki hantu rasisme yang tak juga lenyap di era reformasi ini.
Februari 2001, Sampit, Indonesia, pecah konflik antara etnis antara Suku Dayak asli dan penduduk pendatang dari Madura. Lebih dari 500 orang meninggal dengan cara mengenaskan, dan 100.000 warga Madura kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Konflik berdarah pecah, akibat kebencian rasistik yang terpendam, dan meledak keluar, sehingga menghancurkan semuanya. Sekali lagi, sejarah Indonesia, sama seperti Jerman, dihantui terus menerus oleh rasisme. Lanjutkan membaca Apakah Kita Sungguh Berbeda? Diskursus tentang Rasisme
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman.
Kita hidup di era yang amat menarik. Apa yang kita pilih dan lakukan sebagai manusia Indonesia akan menentukan jati diri kita, tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan kita sebagai bangsa. Pertanyaan kecil yang menggantung di sekujur wacana ini adalah, bagaimana bentuk konkret dari manusia Indonesia abad 21? Bagaimana ia berpikir, memahami, serta mengatasi pelbagai hal yang terjadi di abad 21 ini?
Situasi Kita
Melalui pelbagai peristiwa yang terjadi, kita bisa membuat semacam profil untuk memahami tipe manusia Indonesia yang ada sekarang ini, yakni manusia Indonesia di awal abad 21. Di satu sisi, ia amat religius, dalam arti segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya selalu dilihat dalam kaitan dengan kehendak Tuhan, atau takdir yang sebelumnya telah ada. Di sisi lain, ia amat sulit untuk mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, misalnya aturan, sehingga membuat hidup bersama, yang didasarkan atas aturan dan hukum, menjadi amat sulit.
Dari dua pendapat ini, kita bisa menurunkan berbagai sikap hidup yang tampak begitu nyata di dalam situasi sehari-hari Indonesia, yakni kemunafikan (religus tetapi korup dalam pikiran dan tindakan), serta ketidakpastian hukum (hukum dan aturan dibuat, tetapi tidak ada yang menjalankan, dan tidak ada yang menjamin pelaksanaan hukum dan aturan tersebut). Dua hal ini jelas, menurut saya, menjadi penyebab utama, mengapa kita sulit sekali menciptakan masyarakat yang adil dan makmur untuk semua orang, walaupun memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah.
Di sisi lain, manusia Indonesia di awal abad 21 ini memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Komunitas dan keluarga menjadi sesuatu yang penting, walaupun keterlibatan sosial di komunitas seringkali tidak didasari oleh motif-motif yang luhur, melainkan lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi semata. Dampak positifnya jelas, bahwa dukungan sosial menjadi terasa, terutama dalam saat-saat sulit, seperti kematian anggota keluarga, atau sakit. Dampak negatifnya juga ada, yakni suburnya rumor dan gosip di dalam kehidupan sehari-hari yang mengaburkan pandangan kita dari apa yang sesungguhnya terjadi. Lanjutkan membaca Ajakan Berdiskusi, Kemana Kita akan Mengarah?
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Masyarakat Eropa Barat sudah biasa memisahkan dua ruang dalam hidupnya, yakni ruang publik dan ruang privat. Gaya berpikir semacam ini akhirnya menyebar ke Amerika dan Australia, serta juga menjadi bagian dari kultur mereka. Berkat proses globalisasi, gaya berpikir ini juga menyebar ke seluruh dunia, walaupun tidak seratus persen diterima begitu saja.
Di Jerman, ada ungkapan sehari-hari yang menarik untuk menjelaskan obsesi mereka pada ruang privat. Bunyinya begini, das geht Sie nichts an! Yang artinya, itu bukan urusanmu, atau itu tidak ada kaitannya denganmu! Ungkapan ini menegaskan sikap diktator orang-orang Jerman terhadap ruang privatnya. Dalam arti ini, diktator berarti orang yang memiliki kehendak kuat untuk mengatur segalanya sesuai dengan keinginannya, dan, dalam konteks ini, ruang privatnya.
Sementara, untuk konteks ruang publik, ada ungkapan lainnya yang sudah begitu merasuk ke dalam kultur orang-orang Jerman, yakni Ordnung muss sein, yang artinya, segalanya harus ditata, segalanya harus memiliki aturan. Ini memang bukan ungkapan sehari-hari. Walaupun begitu, menurut saya, ungkapan ini telah menjadi bagian dari perilaku sehari-hari maupun cara berpikir orang-orang Jerman, yang ingin mengatur segalanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dua sikap ini menggambarkan sikap diktator orang-orang Jerman terhadap ruang publik dan ruang privat dalam hidupnya. Segalanya harus diatur sesuai dengan pikiran dan rencana, baik ruang publik, yakni masyarakat, lalu lintas, dan segalanya yang terkait dengannya, maupun ruang privat, yakni urusan-urusan pribadi yang tak perlu dicampuri, seperti soal agama, selera, dan soal cinta. Di balik mentalitas ini, ada satu pengandaian yang amat kuat, yakni kesadaran diri manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kekuatan untuk mengatur dunianya. Lanjutkan membaca Dilema Para “Diktator”
Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Ada ungkapan unik untuk menggambarkan hasil kerja orang-orang Jerman. Mereka memang bukan produsen utama Apple Computer yang desainnya indah dan mesinnya kuat. Mereka juga tidak ikut pada perlombaan produksi Smartphone, bersama Korea, Taiwan, dan Amerika Serikat, yang saat ini sedang gencar terjadi di dunia. Mereka jauh dari glamor dunia.
Memang, mereka punya BMW, VW, dan Mercedes. Namun, jika dibanding General Motors miliki Amerika, yang memproduksi Chevrolet, Buick, Cadillac, dan beberapa merk lainnya, perusahaan-perusahaan mobil Jerman termasuk relatif kecil. Namun, ada satu kelebihan mereka, yakni mereka memproduksi komponen-komponen utama setiap mesin yang membuat mobil-mobil tersebut.
Dengan kata lain, mereka tidak memproduksi tampilan luar dari suatu produk, melainkan jeroannya, yakni komponen-komponen dalam dan amat penting, yang membuat semua mesin itu bisa memproduksi barang-barang canggih. “Orang-orang Jerman membuat benda-benda yang ada di dalam mesin yang menghasilkan benda-benda lainnya, dan juga benda-benda yang ada di dalam benda-benda itu.” Apa yang bisa kita pelajari dari cara berpikir semacam ini? Lanjutkan membaca Politik Jeroan
Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Banyak orang tidak suka berbicara soal politik. Bagi mereka, politik itu kotor. Banyak instrik, tipu menipu, dan permainan busuk lainnya. Orang berubah, jika mereka masuk ke dalam dunia politik. Pribadi yang jujur dan sederhana, ketika masuk dunia politik, berubah menjadi rakus dan suka menjilat penguasa.
Ini terjadi, karena di Indonesia, makna politik sudah bergeser, akibat tindakan-tindakan dari para politikus busuk yang biadab. Mereka mengubah kejujuran semata menjadi kata-kata manis tanpa aksi. Mereka mengubah konsep luhur perwakilan rakyat menjadi kesempatan untuk mengeruk keuntungan ekonomis. Tanggung jawab politis pun diubah menjadi sekedar kesempatan untuk menikmati “fasilitas” sebagai penguasa yang berhak untuk menindas rakyatnya.
Padahal, politik adalah panggilan luhur. Politikus dipanggil sebagai pemimpin masyarakat untuk menciptakan hidup yang lebih baik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam arti ini, politik adalah tata kelola manusia-manusia yang berpijak pada seperangkat nilai tertentu yang dianggap luhur di dalam suatu masyarakat. Tanda keberhasilan politik adalah rapinya pengelolaan masyarakat, dan orang-orang yang ada di dalamnya semakin merasa manusiawi dan bermartabat.
Sebagai tata kelola yang berpijak pada seperangkat nilai yang dianggap berharga oleh masyarakat tertentu, politik jelas harus memperhatikan aspek geografis dan geologis yang ada. Tata kelola yang dilakukan harus memperhatikan letak tempat tinggal suatu masyarakat, iklim, serta situasi tanah maupun lingkungan yang ada secara keseluruhan. Di dalam kajian politik kontemporer, analisis semacam ini disebut juga sebagai geopolitik. Secara singkat, geopolitik adalah kajian atas kebijakan politik suatu negara dengan melihat pengaruh dari situasi geografis maupun geologis dari negara tersebut. Lanjutkan membaca Kesadaran Geopolitik di Indonesia
Mengapa bangsa kita sulit sekali untuk bergerak menjadi bangsa maju? Dalam arti ini, bangsa maju memiliki tiga ciri berikut, yakni kemakmuran ekonomis yang merata di seluruh warganya (kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tipis), keadilan hukum dan jaminan atas hak-hak asasi bagi semua rakyat (lepas dari ras, suku, agama, ideologi, dan orientasi seksual), dan munculnya produk-produk dari bangsa tersebut, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, yang berguna bagi banyak orang. Jika dilihat dari tiga indikator ini, maka jelas, bahwa bangsa Indonesia sama sekali belum bisa disebut sebagai bangsa maju.
Mengapa ini terjadi? Pada hemat saya, ini terjadi, karena kita mengalami kesesatan berpikir yang melanda berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Saya setidaknya menemukan enam kesesatan berpikir yang bisa dengan mudah ditemukan di dalam diri orang Indonesia pada umumnya, yakni cara berpikir teologis-mistik, kemalasan berproses/kultur instan, logika jongkok, konformisme kelompok, tidak taat perjanjian, dan bekerja setengah hati. Lanjutkan membaca Enam Kesesatan Berpikir Orang Indonesia
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
Dasar teoritis konsep demokrasi adalah, bahwa kekuasaan (kratos) ada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya, adalah titik pijak yang paling utama. Hukum dibuat untuk mengabdi kepentingan rakyat. Seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibuat untuk memenuhi sedapat mungkin semua kepentingan rakyat.
Di dalam prakteknya, demokrasi berpijak pada empat prinsip. Prinsip itu adalah kebebasan (otonomi=kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang bebas dan punya hati nurani), kesetaraan antar manusia, perwakilan rakyat yang sungguh mewakili kepentingan rakyat, dan kepastian hukum (setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum). Keempat prinsip itu harus ada berbarengan, supaya demokrasi bisa sungguh tercipta. Dengan pola ini, jalan-jalan demokratis menuju keadilan dan kemakmuran bangsa bisa dimulai. (Wattimena, 2012) Lanjutkan membaca Demokrasi, Anarki, Oligarki, dan Parasitokrasi
Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya
Perbedaan masih seringkali memicu konflik, bahkan konflik berdarah, di masyarakat kita. Perbedaan suku, ras, agama, dan cara hidup seringkali menajamkan prasangka yang berujung pada kekerasan antar manusia. Feodalisme politik masih tercium di udara. Orang menjadi penguasa bukan karena kemampuan nyatanya, melainkan karena kedekatannya dengan kekuasaan yang ada, dan kemampuannya melakukan manuver-manuver politis yang penuh tipu daya semata.
Di sisi lain, banyak kebijakan lahir dari mekanisme-mekanisme yang rahasia dan tidak masuk akal, seperti kebijakan Ditjen DIKTI yang secara tiba-tiba mengeluarkan aturan tentang penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah di Indonesia, sampai dengan perpindahan tiba-tiba Angelina Sondakh, tersangka kasus korupsi, ke salah satu komisi di DPR yang mengurus anggaran. Pada saat yang sama, mayoritas rakyat dibuai dengan konsumsi, dan lupa tanggung jawab mereka sebagai warga negara untuk mengawasi kekuasaan. Barang-barang hasil produksi sistem ekonomi kapitalisme menutup mata mereka dari kebenaran “hitam” politis yang sebenarnya terpampang di depan mata. Lanjutkan membaca Empat Pilar Demokrasi untuk Indonesia
Apakah Anda bangga bangsa ini menempati urutan atas pengguna jasa komunikasi maya? Sebagai pengguna Facebook terbesar kedua di dunia, terbesar ketiga untuk Twitter. Pengguna telepon seluler meningkat pesat dari tahun ke tahun. Lalu, sejumlah orang terinjak-injak ketika mengantre Blackberry yang dijual separuh harga di Pacific Place, Jakarta.
aya sama sekali tidak bangga, bahkan prihatin. Kemajuan teknologi komunikasi telah sampai pada suatu paradoks: dia memisahkan, bukan menghubungkan. Benar, dia menghubungkan seseorang dengan mereka yang jaraknya jauh dari lingkungan fisik-sosial. Hanya saja, sebaliknya pada saat bersamaan orang itu tercerabut dari ruang sosial di mana secara fisik kita semua hadir. Lanjutkan membaca Hiperkonsumerisme, Hiperteks, Hipermedia
Dari Pemikiran Plato, Edmund Husserl, Charles Taylor, sampai Slavoj Žižek
Buku ini berawal dari hasil kuliah filsafat politik yang diselenggarakan di Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya pada semester genap 2011. Maka buku ini bisa digunakan sebagai bahan ajar resmi mata kuliah filsafat politik, terutama filsafat politik untuk konteks Indonesia. Namun di sisi lain, buku ini tidak semata merupakan bahan ajar mata kuliah filsafat politik, tetapi juga bisa menjadi panduan bagi orang-orang yang peduli pada situasi politik Indonesia, maupun para pembuat kebijakan di Indonesia. Sejauh saya tahu belum ada buku filsafat politik dengan pendekatan spesifik konteks Indonesia. Buku ini ingin memenuhi kebutuhan itu.
Yang perlu disadari adalah, bahwa filsafat politik merupakan harta karun yang amat berharga untuk perkembangan bangsa Indonesia. Filsafat politik memberikan kita cara pandang di dalam bersikap dan membuat keputusan, terutama di tengah situasi yang semakin rumit dewasa ini. Buku ini dihadirkan sebagai ajakan bagi kita semua untuk memperluas wawasan dan horison berpikir kita di dalam hidup berbangsa. Semoga ajakan ini tidak bertepuk sebelah tangan. *** Lanjutkan membaca Buku Filsafat Terbaru: Filsafat Politik untuk Indonesia
Masihkah kita bisa bicara soal patriotisme sekarang ini? Di tengah situasi negara yang pemimpinnya penuh dengan korupsi, serta berbagai masalah bangsa lainnya yang tak terselesaikan, masihkah kita bisa mencintai bangsa Indonesia sekarang ini? Mari kita mulai dengan pengertian singkat. Patriotisme adalah rasa cinta pada bangsa dan negaranya sendiri. Rasa cinta itu terwujud di dalam tindakan nyata. Ada empat aspek dari patriotisme. (SEP, 2011)
Yang pertama, patriotisme mencakup afeksi, yakni perasaan sayang dan cinta, pada negara dan bangsanya. Yang kedua, patriotisme mencakup kepedulian pada kekayaan maupun permasalahan negaranya sendiri. Yang ketiga, patriotisme mencakup beragam upaya untuk memperbaiki situasi bangsa dan negara. Yang keempat, patriotisme mencakup kesediaan untuk rela berkorban, demi kebaikan bangsa dan negaranya. Lanjutkan membaca Bangkitlah, Patriotisme Indonesia!
Dengan jumlah warga sekitar 400 juta pada tahun 2050—jika pertumbuhan penduduk 1,48 persen per tahun berkelanjutan—Indonesia mungkin akan menggeser posisi Amerika Serikat yang kini berada di peringkat ketiga—setelah China dan India—dengan jumlah penduduk 325.000.000, berkat program keluarga berencana yang dijalankan.
China dan India dengan penduduk masing-masing 1,3 miliar dan 1,1 miliar tampaknya akan tetap berada di puncak saat penghuni planet Bumi ini mencapai 9.850 juta (mendekati 10 miliar) tahun itu. Para pakar demografi umumnya mencemaskan laju pertumbuhan penduduk yang dahsyat itu jika negara-negara di dunia tidak cukup awas memperhitungkannya lebih awal. Hanya tersisa 39 tahun menjelang umat manusia berada pada angka yang mencemaskan itu. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali pasti akan mengundang masalah-masalah serius yang sulit diperkirakan akibatnya. Lanjutkan membaca Indonesia 2050 seperti Apa?
Ada tiga pertimbangan penting mengapa kita harus teguh menuntut keadilan bagi saudara kita, Munir.
Pertama, jika Munir yang namanya menasional-mendunia itu bisa dizalimi begitu keji secara terang-terangan, apatah lagi tiap kita, warga negara lainnya. Kedua, pembunuhan keji terhadap Munir bisa berefek melecehkan atau menegasikan makna sosok perjuangannya, yang bagi kita sungguh mulia. Ketiga, dan terpenting, sosok perjuangan Munir sama sekali tak bisa dilepaskan dari ideal-ideal tertinggi yang melahirkan, menjadi tumpuan, sekaligus menjadi tujuan negara kita. Lanjutkan membaca Munir dalam Kerangka Keindonesiaan
Kibarannya membanggakan. Merah-Putih berkibar gagah di tiang bambu depan rumah batu. Rumah sepetak kecil, alasnya tanah, dan atapnya genteng berlumut. Berlokasi di tepi rel kereta tak jauh dari Stasiun Jatibarang, rumah batu itu polos tanpa polesan material mewah.
Pemiliknya jelas masih miskin. Namun, dia pasang tinggi bendera kebanggaannya. Seakan dia kirim pesan bagi ribuan penumpang kereta yang tiap hari lewat di depan rumahnya: Kami juga pemilik sah republik ini. Kami percaya di bawah bendera ini kami juga akan sejahtera! Lanjutkan membaca Janji Kemerdekaan
Keterpurukan bangsa ini bermula dari ketidakberanian para pemimpin politik untuk menjadi Indonesia. Kemajuan kerap didefinisikan sebagai pencarian keluar. Berbeda dengan pernyataan sastrawan Meksiko, Octavio Paz, yang mendefinisikan modernitas sebagai pencarian ke dalam.
Jawaban tidaklah hadir dari pergulatan mendalam atas kenyataan yang hidup di Tanah Air sendiri, tetapi sekadar memungut resep dari luar yang diterapkan paksa tanpa penyesuaian dengan sistem pencernaan sosial-budaya. Akibatnya, kemajuan berarti peminggiran jati diri bangsa sendiri. Suatu proses alienasi yang melahirkan mentalitas pecundang. Lanjutkan membaca Berani Menjadi Indonesia
Rumah Filsafat 