Para Pengungsi dan Manusia Politis

http://www.up98.org

Menanggapi Konsep Biopolitik Giorgio Agamben

Oleh Reza A.A Wattimena

Fakultas Filsafat

UNIKA Widya Mandala Surabaya

Bayangkan, negara tempat anda tinggal mengalami perang saudara. Rumah anda hancur, karena bom yang dilepaskan oleh salah satu pihak yang berperang. Anda tak punya uang, ataupun alat-alat dasar untuk mempertahankan kehidupan. Makanan pun tinggal sedikit, sementara anda harus melindungi suami/istri dan anak anda. Anda dan keluarga terpaksa harus meninggalkan kota anda, dan pergi ke tempat-tempat yang tak pasti, seperti negara lain. Di negara lain, tempat anda pergi bersama keluarga, anda tidak diterima dengan ramah. Tidak ada jaminan kesehatan dan keamanan, karena anda bukanlah warga negara. Anda dan keluarga hidup dalam situasi ketidakpastian absolut, dan selalu terancam oleh kematian, penyakit, ataupun kelaparan. Bagaimana perasaan anda? Apa yang akan anda perbuat? Apa yang akan anda pikirkan? Inilah situasi yang selalu dialami oleh para pengungsi di seluruh dunia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Katherine Southwick dan Michael Lynch dalam laporan Refugees International yang berjudul Nationality Rights for All, A Progress Report and Global Survey on Statelessness pada 2009 lalu, ada sekitar 12 juta orang yang tak memiliki kewarganegaraan yang jelas.[1] Mereka adalah para pengungsi yang kini berada di Thailand, Palestina, Timur Tengah, Suriah, dan orang-orang berbahasa Russia yang kini tinggal di negara-negara Balkan, Eropa Timur. Mereka berasal dari suku Kurdi, kaum Bidun, dan orang-orang Eropa Timur yang kini masih belum mendapatkan status kewarganegaraan yang resmi.  Mengapa status kewarganegaraan resmi ini menjadi begitu penting? Lanjutkan membaca Para Pengungsi dan Manusia Politis

Iklan

“Pengungsi”: Pandangan Biopolitik Giorgio Agamben

http://3.bp.blogspot.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya

Tulisan-tulisan Giorgio Agamben, filsuf Italia kontemporer awal abad 21, tentang biopolitik merupakan tanggapannya terhadap filsafat politik Hannah Arendt tentang kaitan antara hak-hak asasi manusia dan situasi politik para pengungsi. Bagi Arendt, sebagaimana dicatat oleh Agamben, ada kaitan yang amat erat antara keberadaan negara-bangsa di satu sisi, dan hak-hak asasi manusia di sisi lain. Hubungan ini bersifat paradoks. Di satu sisi, hak-hak asasi manusia dilindung oleh negara. Namun supaya hak-hak asasi seseorang bisa dilindungi, maka ia harus menjadi warga negara tertentu yang nantinya akan melindungi hak-hak asasinya. Situasi menjadi membingungkan, ketika seorang pengungsi yang baru melarikan diri dari negara tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negara yang bukan merupakan negaranya. Pertanyaannya lalu, siapa yang akan menjamin dan melindungi hak-hak asasinya sebagai manusia? “Di dalam sistem negara bangsa”, demikian tulis Agamben, “hak-hak yang dianggapi suci dan tak dapat diambil dari manusia menunjukkan dirinya mengalami kekurangan perlindungan dan realitasnya pada saat ini di mana ia tidak dapat diambil dari hak-hak warga negara yang melihat.”[1] Artinya, saya rasa, cukup jelas, bahwa hak-hak asasi manusia baru menjadi nyata, ketika orang menjadi warga negara. Jika ia, karena sesuatu dan lain hal, kehilangan kewarganegaraannya, maka ia otomatis akan kehilangan jaminan atas hak-hak asasinya sebagai manusia.

Lebih dari itu, di dalam deklarasi-deklarasi yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, Agamben, sejalan dengan Arendt, ada ambiguitas tentang kata manusia, terutama dalam deklarasi hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan dalam revolusi Prancis 1789. Di dalam deklarasi tersebut, kata manusia seringkali diartikan sebagai warga negara. Hak-hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak warga negara Prancis. Dengan begitu, yang sungguh dijamin hak-hak asasinya adalah orang Prancis. Sementara orang-orang di luar negara Prancis, seperti yang berasal dari Afrika dan Asia, tidak mendapatkan perlindungan serupa. Bahkan, pada level yang lebih ekstrem, orang-orang yang berasal dari luar Prancis tidak dianggap sebagai manusia, tetapi hanya sebagai mahluk yang lebih rendah, maka bisa dibenarkan untuk dijajah, ataupun dieksploitasi.[2]   Lanjutkan membaca “Pengungsi”: Pandangan Biopolitik Giorgio Agamben