Ah, betapa menggodanya kekuasaan itu. Dengan kekuasaan, kita dihormati dimanapun.
Datang dan pergi dengan kendaraan mewah, beserta ajudan yang siap melayani. Undangan makan dan jumpa dengan orang-orang penting banjir berdatangan.
Gaji besar, walaupun kerap tak dibarengi kinerja yang sepadan. Peluang korupsi besar, selama mengajak orang-orang berkuasa lainnya ikutan.
Namun, juga dengan kekuasaan, orang bisa mengubah keadaan. Kebaikan besar bisa terwujud, jika kekuasaan digunakan untuk kepentingan semua, tanpa kecuali. Lanjutkan membaca Kekuasaan dan Spiritualitas
Agama adalah salah satu ajaran pengikat manusia. Orang-orang dengan berbagai latar belakang, cara berpikir dan pola perilaku bisa hidup di bawah payung ajaran yang sama, berkat adanya agama. Agama menawarkan tata nilai yang bisa membawa orang pada kehidupan yang paripurna. Agama juga menawarkan harapan, ketika penderitaan hidup dan kematian akan datang berkunjung. Di tengah hidup yang semakin tidak pasti, akibat keadaan politik dan ekonomi dunia yang terus bergejolak, agama menjadi pegangan banyak orang.
Di satu sisi, agama juga adalah sebentuk kekuasaan. Ia mengatur hidup banyak orang di dalam payung ajarannya. Di sisi lain, terutama di abad 21, agama menjadi alat kekuasaan untuk mengumpulkan massa. Ajaran-ajaran agama dipelintir sedemikian rupa, sehingga ia membenarkan aliran politik tertentu. Bahkan, korupsi dan penipuan masyarakat pun seringkali mencari pembenaran dari agama, supaya ia tidak ditinggalkan masyarakat luas. Lanjutkan membaca Publikasi Terbaru: Agama dan Kekuasaan, Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi
Kita hidup di dunia para cyborg. Cyborg adalah manusia yang bergabung dengan mesin, guna menjalani hidup kesehariannya. Di berbagai tempat, kita melihat para cyborg bergerak menjalani hidupnya. Sebagian besar mereka tak sadar, bahwa mereka telah menjadi cyborg.
Mesin, dalam arti ini, bisa berupa kaca mata, alat kesehatan sampai dengan ponsel cerdas yang kini tak lagi bisa terpisah dari hidup manusia di abad 21. Tanpa alat-alat canggih ini, para cyborg tak bisa hidup. Mereka cacat dan ketergantungan pada teknologi. Sebagian dari diri mereka sudah menjadi robot. Lanjutkan membaca Cyborg dan Biopolitik (Antara Jürgen Habermas, Yuval Harari dan Thomas Lemke)
2019 ini, banyak orang harus berpisah dengan kekuasaan. Anggota legislatif akan berakhir pada jabatannya. Kemungkinan besar, banyak yang tidak lagi terpilih. Pemilihan presiden masih tetap mengarah pada petahana. Namun, semua kemungkinan selalu terbuka.
Di tengah semua ini, banyak orang harus berpisah dari uang yang mereka punya. Para caleg yang akan mengalami depresi, karena gagal terpilih, walaupun sudah mengeluarkan uang banyak untuk kampanye. Para donor dan partai politik yang harus kalah, walaupun sudah mengeluarkan uang banyak juga untuk kampanye jagoan mereka. Kita mungkin kerap lupa, bahwa kekuasaan, seperti segala yang ada, akan berakhir. Lanjutkan membaca Kekuasaan dan Kesementaraan
Jika anda ingin menjadi politikus, maka ada satu buku yang wajib anda baca. Judulnya adalah Il Principe, atau Sang Pangeran yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527). Buku ini bisa menuntun anda untuk menjadi penguasa politik yang sejati, dan bukan yang murahan. Bahkan, dapat dibilang, buku ini adalah salah satu buku yang paling banyak mengundang tafsir dan debat sampai sekarang di kalangan para ahli ilmu politik, filsuf politik dan politikus itu sendiri.
Niccolo Machiavelli menulis buku itu pada 1532.1 pada waktu itu, ia adalah diplomat sekaligus pegawai pemerintahan di Florence (sekarang bagian dari Italia). Dalam karir politiknya, ia banyak berhubungan dengan Raja Perancis dan Raja Jerman (waktu itu Kekaisaran Romawi Suci). Karena suatu masalah politik, ia akhirnya dikejar dan kemudian dibunuh.
Machiavelli menulis tentang banyak tema, mulai dari etika, sejarah filsafat, puisi, politik, bahkan komedi. Namun, banyak orang mengenal nama Machiavelli hanya dari karya politiknya, Il Principe. Juga berkat buku itu, dan tafsiran atasnya, nama Machiavelli memiliki reputasi yang jelek. Ia lalu dikaitkan dengan ajaran tentang berbagai penipuan dan tindakan-tindakan jelek lainnya di dalam politik, demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun, König, sumber yang saya acu, menolak tafsiran jelek semacam itu. Lanjutkan membaca Machiavelli dan Kecerdikan Politis
The Accommodations of Desire, 1929, Salvador Dalí (Spanish, 1904–1989)
Oleh Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik di Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman
Tiba di Jerman, saya berjumpa dengan orang-orang yang berasal dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Afrika, Asia, Eropa, sampai dengan Amerika Latin. Ketika memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia, dengan nada bercanda, mayoritas mereka akan menanggapi saya dengan satu dari tiga hal berikut, entah negara teroris, negara tsunami, dan, tentu saja, Bali, yang memiliki pantai indah. Dalam hati, saya bertanya, mengapa?
Di lain kesempatan, saya berkumpul dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Rasa kangen akan masakan Indonesia pun terpuaskan, karena mereka, orang-orang Indonesia di perantauan, senang sekali berkumpul, dan memasak makanan Indonesia. Ketika ditanya sedang belajar apa, mereka kaget, bahwa saya belajar filsafat. Di kepala mayoritas orang di Indonesia, orang belajar di Jerman berarti belajar teknik. Kembali saya bertanya, mengapa?
Saya rasa, ini yang disebut sebagai reputasi, yakni konsep atau simbol yang dianggap mewakili wujud realitas aslinya. Reputasi seseorang, atau suatu negara, adalah sekumpulan konsep yang dianggap mampu mewakili realitas aslinya, yakni orang, atau negara, itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana reputasi itu mencerminkan realitas sesungguhnya? Apakah reputasi itu suatu konsep yang netral dan obyektif, atau justru berisi sesuatu yang lain, yang mempengaruhi apa isi dari reputasi itu sendiri, dan bagaimana reputasi tersebut terkait dengan kenyataan? Lanjutkan membaca Reputasi dan Kekuasaan
Penafsiran Ulang atas Pemikiran Friedrich Nietzsche
Oleh Reza A.A Wattimena
Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya
Dunia politik di Indonesia diwarnai kemunafikan. Para politisi mengumbar janji pada masa pemilu, guna mendapatkan suara dari rakyat. Namun setelah menduduki kursi kekuasaan, mereka lupa, dan menelantarkan rakyatnya. Tak hanya itu ketika menjabat, mereka melakukan korupsi atas uang rakyat, demi memperkaya diri mereka sendiri, atau menutup pengeluaran mereka, ketika pemilu. Seringkali uang hasil korupsi dibagi ke teman-teman dekat, bahkan ke institusi agama, untuk mencuci tangan. Jika sudah begitu mereka lalu mendapatkan dukungan moral dan politik dari teman-teman yang “kecipratan” uang, dan bahkan dukungan moral-religius dari institusi agama. Bukan rahasia lagi inilah pemandangan sehari-hari situasi politik di Indonesia. Kekuasaan diselubungi kemunafikan yang bermuara pada penghancuran kehidupan rakyat jelata. Lanjutkan membaca Kekuasaan, Kemunafikan, dan Kehidupan
Dosen di Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya
Konsep kehendak untuk berkuasa (the will to power) adalah salah satu konsep yang paling banyak menarik perhatian dari pemikiran Nietzsche.[1] Dengan konsep ini ia bisa dikategorikan sebagai seorang pemikir naturalistik (naturalistic thinker), yakni yang melihat manusia tidak lebih dari sekedar insting-insting alamiahnya (natural instincts) yang mirip dengan hewan, maupun mahluk hidup lainnya. Nietzsche dengan jelas menyatakan penolakannya pada berbagai konsep filsafat tradisional, seperti kehendak bebas (free will), substansi (substance), kesatuan, jiwa, dan sebagainya. Ia mengajak kita memandang diri kita sendiri sebagai manusia dengan cara-cara baru. Sebagaimana dicatat oleh Porter, ada tiga konsep dasar yang mewarnai seluruh pemikiran Nietzsche, yakni penerimaan total pada kontradiksi hidup (1), proses transendensi insting-insting alamiah manusia (2), dan cara memandang realitas yang menyeluruh (wholism) (3).[2] Pemikiran tentang kehendak untuk berkuasa terselip serta tersebar di dalam tulisan-tulisannya sebagai fragmen-fragmen yang terpecah, dan seolah tak punya hubungan yang cukup jelas. Dari semua fragmen tersebut, menurut Porter, setidaknya ada tiga pengertian dasar tentang kehendak untuk berkuasa, yakni kehendak untuk berkuasa sebagai abstraksi dari realitas (1), sebagai aspek terdalam sekaligus tertinggi dari realitas (the nature of reality) (2), dan sebagai realitas itu sendiri apa adanya (reality as such) (3). Lanjutkan membaca Manusia dan Kehendak untuk Berkuasa
Pemikiran Elias Canetti di dalam Buku Crowds and Power
Oleh Reza A.A Wattimena
Dosen di Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya
Indonesia adalah tanah yang penuh dengan konflik sosial. Ungkapan itu tidak berlebihan. Seperti dicatat oleh Imparsial, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengembangan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia, pada 2008 lalu saja, ada setidaknya 1136 konflik kekerasan massal di Indonesia, dengan rata-rata 3 kejadian setiap harinya. Detilnya sebagai berikut; Penghakiman massa terjadi 338 kali (30 %), tawuran massal terjadi 240 kali (21 %), konflik massal bernuasa politik terjadi 180 kali (16%), konflik bernuansa perebutan sumber daya ekonomi terjadi 123 kali (11%), konflik perebutan sumber daya alam terjadi 109 kali (10%), pengeroyokan massal terjadi 47 kali (4%), konflik bernuansa agama dan etnis terjadi 28 kali (2 %), dan konflik massal lainnya terjadi 56 kali (5%). Dari semua konflik tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Rusdi Marpaung, Direktur Imparsial, ada 112 orang meninggal, dan 1736 orang mengalami luka-luka.[1] Kita masih belum menyimak beragam konflik massal lainnya yang lolos dari pengamatan Imparsial. Lanjutkan membaca Menyingkap Kodrat Hewani Manusia
Minggu lalu, setelah menonton Laskar Dagelan: From Republik Jogja with Love besutan Butet Kartaredjasa, Djaduk Ferianto, dan Agus Noor, saya menjadi lebih memahami kuatnya pendekatan kultural dalam sebuah pergerakan, termasuk untuk kontestasi politik.
Ke dalam, pendekatan itu tidak saja dapat mengukuhkan soliditas bersama, tetapi juga melahirkan jargon politik yang ampuh guna memompa alam bawah sadar dan identitas kesejarahan. Dalam kasus Yogyakarta, terakit kalimat sakral ”Yogya tetap istimewa, istimewa orangnya, istimewa negerinya”. Energi ini sulit dikempiskan oleh langkah politik konvensional, apalagi hanya oleh manuver politik prosedural. Lanjutkan membaca Inspirasi dari Kompas: Laskar Dagelan
Hidup memang aneh. Jadi penguasa susah, karena banyak tanggung jawab yang harus dipikirkan. Jadi orang yang tidak berkuasa juga susah, karena tidak pernah bisa memutuskan diri, tetapi selalu disuruh-suruh.
Jadi wajarlah saya mulai tulisan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, “Mana yang lebih baik, menjadi penguasa, atau berada di bawah kekuasaan?” Pertanyaan itu tidak datang bagaikan petir dari langit, tetapi dari pengalaman sehari-hari.
Jika pertanyaan tersebut diajukan pada seorang sufi, tentunya ia akan menjawab. “berada di bawah kekuasaan.” Kita pun bertanya, “mengapa?”
“Orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain selalu diberi tahu bahwa ia salah, lepas dari apakah ia sungguh-sungguh bersalah atau tidak. Ini memberikanya suatu kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri dengan menelaah dirinya sendiri, karena mungkin saja ia memang bersalah.”
“Akan tetapi, orang yang berkuasa hampir selalu membayangkan bahwa dirinya benar, sehingga ia hampir tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri.” (GM, 1980)
Yah, jawaban yang bagus memang. Mungkin itupula sebabnya, mengapa orang yang berada di bawah kekuasan orang lain kelak akan menjadi penguasa, dan para penguasa akan kembali menjadi orang yang dikuasai.
Hegel, seorang filsuf Jerman pada abad ke-19, pernah menulis tentang dialektika tuan dan budak. Intinya sederhana, bahwa budak akan menjadi tuan, karena ia menggunakan akal budinya untuk bekerja. Sementara, tuan akan menjadi budak, karena ia malas menggunakan akal budinya, dan hidup berleha-leha.
Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu
Tidak Niscaya
Ternyata, tidak ada kepastian bahwa orang yang dikuasai suatu saat akan menjadi penguasa. Dan juga tidak ada kepastian, bahwa sang penguasa nantinya akan menjadi orang yang dikuasai.
Akan tetapi hampir selalu pasti, bahwa ketika sang penguasa turun, seorang menteri atau bawahan penguasa tersebut juga turun. Jadi, logikanya terbalik sebenarnya. Sang bawahan tidak jadi penguasa, tetapi malah ikut turun bersama penguasa yang turun takhta.
Misalnya, anda adalah seorang CEO perusahaan besar. Menarik membayangkan bahwa suatu saat, anda akan turun dari jabatan tersebut, dan menjadi orang biasa. Mungkin, saat itu adalah saat yang paling tepat bagi anda untuk memperbaiki dan menelaah kembali diri anda sendiri.
Yah, hidup memang susah, tetapi hidup juga menyenangkan, karena kita bisa belajar langsung dari hidup itu sendiri. Gerak perubahan penguasa menjadi yang dikuasai, atau yang dikuasai menjadi penguasa, sebenarnya juga merupakan sebuah proses belajar.
Oleh sebab itu, janganlah hanya mau menelaah dan memperbaiki diri hanya kalau sedang tidak berkuasa. Atau dikatakan sebaliknya, kalau sedang berkuasa janganlah terlalu terlena, sehingga jadi lupa diri.
Perubahan Paradigma
Mungkin itu pula sebabnya teori demokrasi modern sangat menekankan fungsi kontrol terhadap presidennya, terutama supaya penguasa bisa ‘menelaah dirinya sendiri’. Akan tetapi, fungsi kontrol tersebut janganlah diharapkan datang dari kehendak baik sang penguasa itu, karena harapan itu akan jadi sia-sia.
Kritik dan teguran langsung terhadap penguasa bisa berperan penting disini. Dan harus diingat, jika kita dikritik atau ditegur, bukan berarti kita dikuasai. Dan sebaliknya, jika kita mengkritik atau menegur, bukan berarti kita menguasai.
Konon, Napoleon tidak mau dikritik secara publik. Ia hanya mau menerima kritik yang ditujukan langsung secara pribadi kepadanya. Yah, kritik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu memang tidak banyak gunanya, karena hanya berguna bagi sedikit orang.
Padahal, seperti yang ditulis Goenawan Mohamad lebih dari 15 tahun yang lalu, “orang lain yang dapat memanfaatkan suatu kritik terhadap Napoleon,… mungkin dapat menjadi napoleon berikutnya.” (GM, 1980)
Yah, jadi jangan malu dikritik, karena kritik memberikan kesempatan pada kita untuk menelaah dan memperbaiki diri. Juga, jangan malu untuk dikritik secara publik, karena berarti banyak orang yang dapat belajar dari kritik tersebut. Jadi ga ada ruginya toh..
Pernak Pernik Kekuasaan
Kekuasaan, seperti hampir segala sesuatu di dunia ini, juga membutuhkan aksesoris tambahan. Aksesoris tambahan itu bisa macam-macam, bisa semakin memperburuk wajah kekuasaan, atau justru mempercantiknya.
Tentunya, kita ingin kekuasaan yang kita miliki ataupun yang menguasai kita berwajah cantik dong. Kita tidak mau diperintah oleh sosok kekuasaan yang bikin ngeri, kita juga ingin agar orang lain mengenang kita sebagai penguasa yang cantik.
Nah, supaya cantik, kekuasaan harus didandani dengan kritik. Kritiklah dandanan yang paling memadai untuk kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut tidak menyeramkan dan jelek, tetapi ramah dan simpatik.***
Saya banyak terinspirasi dari karya Goenawan Mohamad
Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya
Rumah Filsafat 