Politik “Menutup Diri”

thepartybazaar.com
thepartybazaar.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Para ahli politik dan ekonomi menyatakan, bahwa globalisasi telah membuka dunia lebar-lebar. Tidak ada jalan kembali. Semua negara harus membuka pintunya lebar-lebar, jika ingin mengembangkan ekonomi maupun politiknya. Perdagangan bebas antar negara dan keterbukaan politik adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan. Apakah iya?

Apakah membuka pintu perdagangan lebar-lebar adalah jalan ekonomi terbaik untuk Indonesia saat ini? Apakah membiarkan setiap perusahaan asing menanamkan investasi di Indonesia adalah jalan terbaik sekarang ini? Apakah keterbukaan politik terhadap hubungan dengan negara lain adalah jalan terbaik untuk politik Indonesia sekarang ini? Perlukah kita meninjau ulang semua kebijakan kita terkait dengan keterbukaan ekonomi dan politik tanpa batas?

Sebuah strategi ekonomi atau politik membutuhkan pertimbangan kritis. Slogan keterbukaan ekonomi dan politik haruslah juga dipikirkan ulang secara kritis. Kita juga perlu untuk mempelajari beberapa pengalaman negara-negara lain terkait soal ini. Yang paling jelas adalah pengalaman Jepang.

Sepercik Sejarah

Pada abad 16, Jepang mengusir semua kaitan perdagangan dengan negara lain. Para misionaris dan pedagang asal Eropa, terutama Portugis, diusir keluar. Alasannya sederhana, supaya tidak membuat keadaan politik menjadi rumit. Shogun Ieyasu Tokugawa hendak menyatukan seluruh Jepang di bawah kekuasaannya, guna menciptakan kestabilan politik.

Di bawah tangannya, Jepang menjalani masa damai lebih dari 200 tahun. Identitas dan budaya Jepang tetap lestari, bahkan semakin mengakar dan berkembang. Identitas dan budaya inilah yang nantinya menjadi dasar bagi Jepang untuk mengembangkan diri, sehingga menjadi salah satu negara maju dunia sekarang ini. Pengusiran bangsa asing dipandang perlu untuk melestarikan dan mengembangkan identitas budaya serta politik.

Di Indonesia sendiri, Sukarno, presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia, menegaskan pentingnya berdikari, yakni berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia, menurutnya, perlu untuk mengembangkan ekonomi lokal dulu, sebelum membuka diri bagi campur tangan asing. Kebijakan ini berhenti, karena Suharto kemudian menjadi presiden, dan membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing. Ekonomi Indonesia dicampuri kepentingan asing, sebelum bisa berdiri di atas kakinya sendiri.

Pada 1950-an, Korea mengalami perang. Sampai sekarang, dua negara tersebut, yakni Korea Utara dan Korea Selatan, masih terus dalam keadaan tegang. Pada awal pembangunannya, AS kerap campur tangan dalam kebijakan ekonomi maupun politik Korea Selatan. Mereka dinilai tidak mampu menghasilkan industri berat dan canggih.

Namun, para pimpinan Korea Selatan menolak campur tangan AS dalam soal ini. Mereka lalu memutuskan untuk mengembangkan industri kapal, dan industri mesin-mesin lainnya. Perusahaan-perusahaan lokal, seperti Hyundai dan Samsung, mendapat dukungan penuh dari negara. Mereka berkembang amat pesat, dan kini menjadi salah satu perusahaan elektronik maupun otomotif terbesar di dunia. Korea Selatan menutup “telinga” dari nasihat-nasihat asing yang tak selalu memiliki niat baik.

Cina, negara dengan ukuran ekonomi terbesar kedua di dunia sekarang ini, adalah contoh yang cukup jelas. Di bawah pemerintahan Partai Komunis Cina, mereka menutup semua campur tangan asing. Industri lokal didukung dan dikembangkan. Ketika ekonomi dan industri lokal sudah kokoh, dalam arti sudah memiliki modal sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi yang memadai, barulah Partai Komunis Cina membuka peluang untuk investasi asing.

AS dan negara-negara Eropa Barat pun menerapkan kebijakan serupa di awal abad ke-20. Kebijakan ini disebut sebagai proteksionisme. Artinya, bidang-bidang penting di dalam negeri didukung oleh negara, dan ditutup dari campur tangan negara lain, terutama dalam bentuk investasi asing. Bidang-bidang itu adalah pertanian, industri besi, dan industri tekstil. Di abad 19, Inggris memutuskan untuk melumpuhkan industri tekstil India, karena dianggap lebih baik dari produk Inggris.

Pola yang sama juga ditemukan, pemerintah menutup diri dari campur tangan asing, guna membangun negaranya sendiri.

Menjadi Mandiri

Dari pengalaman negara-negara ini, kita bisa menarik setidaknya satu pelajaran penting, bahkan sebuah negara perlu untuk menutup dirinya terlebih dahulu, guna memperkuat industri lokalnya. Setelah ekonomi dan industri lokalnya kuat, barulah ia kemudian membuka peluang untuk campur tangan asing. Dua hal kiranya amat penting disini, yakni kemandirian mental dan kemandirian material. Dua hal ini yang kiranya perlu ditingkatkan terlebih dahulu, sebelum Indonesia membuka diri untuk campur tangan asing.

Mandiri secara mental berarti mandiri secara pemikiran. Kita tidak lagi gampang dipengaruhi oleh hal-hal gemilang. Kita juga tidak lagi gampang percaya oleh kata-kata manis maupun janji-janji tanpa bukti. Mandiri secara mental juga berarti sungguh memahami kebutuhan bangsa kita, dan tidak tersilaukan oleh tawaran-tawaran memikat dari asing yang kerap kali menyembunyikan kebohongan dan penindasan.

Mandiri secara material berarti, kita mampu memproduksi sendiri barang-barang yang kita butuhkan dengan berpijak pada industri dalam negeri. Semua bahan mentah, jika memungkinkan, juga diolah oleh perusahaan dalam negeri dan industri lokal. Lalu, barang-barang produksi juga dihasilkan dengan berpijak pada jaringan perusahaan-perusahaan lokal yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Yang juga mutlak adalah kemandirian pertanian yang menunjang pangan dan gizi seluruh bangsa.

Dengan dua bentuk kemandirian ini, sebagai bangsa, kita bisa mulai fokus pada kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia. Kita tidak lagi terbuai oleh gemilang kepentingan jangka pendek yang nantinya justru akan merusak identitas, budaya maupun ekonomi bangsa. Kita tidak lagi tergantung, baik secara mental maupun material, dengan bangsa asing. Politik “menutup diri” disini berarti politik yang siap mengembangkan sepenuhnya seluruh mental dan industri lokal bangsa Indonesia, sebelum membuka diri untuk campur tangan asing.

Kita perlu memperkokoh diri terlebih dahulu, sebelum bersaing di level internasional. Kita perlu mengembangkan mental anak bangsa Indonesia terlebih dahulu, sebelum bekerja sama dengan pihak asing. Kita perlu memperkokoh industri lokal-material terlebih dahulu, sebelum maju bertempur untuk berkompetisi secara ekonomi di tingkat internasional. Inilah inti politik “menutup diri” yang saya tawarkan.

 

 

 

 

Iklan

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Pendiri Program Pengembangan Diri dan Pengembangan Organisasi "Sudut Pandang". Penceramah, Peneliti dan Penulis di bidang Filsafat Politik, Pengembangan Diri dan Organisasi, Metode Berpikir Ilmiah dan Kebijaksanaan Timur. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Kebijaksanaan Timur dan Jalan Pembebasan (akan terbit- 2016), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), dan berbagai karya lainnya.

5 tanggapan untuk “Politik “Menutup Diri””

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s