Emosi Demokrasi

Richard Davis

Oleh Reza A.A Wattimena

Minggu-minggu terakhir September 2019, banyak mahasiswa kerap bertanya. Bagaimana pandangan bapak soal demonstrasi mahasiswa di berbagai kota belakangan ini? Komentar saya sederhana.

Isu yang diperjuangkan kali ini sangat berbobot. Mahasiswa harus punya pengalaman berdemo, dan kali ini, kalian harus aktif terlibat. Namun, hati-hati, karena banyak pihak busuk yang menunggangi demo, mulai dari preman pesanan, sampai dengan kepentingan asing berbau radikalisme agama.

Mereka pun merasa bersemangat, dan bertanya soal macam-macam hal, mulai dari politik nasional sampai dengan kesehatan mental. Satu hal yang menjadi kunci demonstrasi mahasiswa belakangan ini adalah soal keadilan. Mereka merasa, banyak undang-undang baru merusak rasa keadilan, baik di ranah publik sampai dengan ranah privat. Sebaliknya, undang-undang yang mendesak justru lambat untuk diresmikan.

Memang bukan rahasia lagi, bahwa parlemen Indonesia merupakan salah satu lembaga yang paling bermasalah sekarang ini. Anggota dan staffnya dipenuhi korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan sejak masa kampanye serta pemilihan. Mutu mereka pun jauh dari memadai. Tak heran, undang-undang yang keluar pun bermutu amat rendah.

Di kesempatan lain di minggu yang sama, saya ikut serta dalam acara internasional yang melibatkan empat negara termakmur di dunia (Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia). Mereka adalah simbol keberhasilan pemerintah mengelola sumber daya yang ada, sehingga bisa mencapai keadilan dan kemakmuran untuk warganya. Mereka adalah negara demokrasi dengan tata kelola yang hampir sempurna. Saya pun menyempatkan diri untuk membaca sejarah negara-negara tersebut.

Keadilan dan kemakmuran yang mereka rasakan sekarang adalah hasil perjuangan panjang. Kelas pekerja mendesak parlemen dan penguasa untuk bersikap solider dan adil dalam semua hal. Partai buruh menjadi begitu kuat, dan menguasai parlemen untuk waktu yang lama. Kebijakan yang mereka keluarkan pun bersifat terbuka, yakni untuk kepentingan semua warga, dan bukan kepentingan segelintir orang semata.

Acara sore itu sempat tercoreng. Seorang pejabat tinggi Indonesia memberikan pidato pendek. Isinya data statistik dan permohonan untuk investasi lebih banyak di Indonesia. Walaupun pejabat tinggi, namun mental pengemis tetap tak bisa dihapus begitu saja.

Keadilan dan Kemakmuran

Perjalanan tata kelola politik adalah perjalanan untuk mewujukan keadilan dan kemakmuran untuk semua. Untuk mencapai itu, semua negara harus berhadapan dengan mafia busuk yang berkedok politikus, pemerintah, ataupun wakil rakyat. Itu adalah fase penting yang amat menentukan masa depan sebuah bangsa. Jika gagal, maka negara tersebut akan menjadi negara gagal (failed state).

Indonesia kini berada di fase itu. Masa depan kita sebagai bangsa dipertaruhkan. Apakah kita akan menjadi negara gagal yang tak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya? Atau, kita bisa mewujudkan tata politik yang baik dan adil untuk semua warga? Apakah kita akan menjadi negara yang miskin dan terbelakang, atau makmur dan terbuka?

Demokrasi memainkan peranan penting dalam proses ini. Ia adalah sistem pemerintahan yang paling mungkin untuk membawa sebuah negara menuju keadilan dan kemakmuran. Demokrasi jelas tak sempurna, karena memang tak ada sistem politik yang sempurna. Namun, bentuk pemerintahan yang lain, seperti monarki, justru berpeluang amat besar untuk disalahgunakan.

Demokrasi membutuhkan kesabaran. Demokrasi membutuhkan kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi. Yang menjadi sasaran demokrasi memang legitimasi dan keadilan, bukan efisiensi buta yang kerap melahirkan ketidakadilan. Keduanya berakar pada keterlibatan aktif dari semua kelompok masyarakat.

Kesabaran inilah yang kiranya kurang dewasa ini. Kita memang hidup di jaman serba cepat. Semua hal mau dikerjakan dengan cepat, kerap dengan hasil seadanya. Tak heran, demokrasi kini mengundang banyak emosi.

Emosi Demokrasi

Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, emosi meluap di dalam demokrasi akan mendorong konflik. Rakyat akan berkonflik dengan pemerintah. Kelompok yang satu akan berkonflik dengan kelompok yang lainnya. Hidup bersama pun akan terasa menyiksa.

Dua, konflik yang keras dan berkepanjangan jelas buruk untuk ekonomi. Jalur transportasi dan komunikasi terhalang. Proses produksi juga terhambat. Konflik yang keras dan berkepanjangan juga buruk untuk hubungan ekonomi dengan negara lain.

Tiga, ini yang kerap terjadi di Indonesia. Konflik ditunggangi pihak asing untuk memecah belah bangsa. Pengaruh asing dari Timur Tengah dan Barat kerap memperpanas keadaan.  Perang di Suriah menjadi contoh nyata, bagaimana pengaruh asing melahirkan perang saudara yang berdarah dan berkepanjangan.

Empat, emosi yang meletup berkepanjangan di dalam demokrasi akan melahirkan anarki. Tatanan hancur. Manusia pun melorot ke sikap-sikap barbarnya yang rakus dan merusak. Indonesia sudah kenyang dengan pengalaman kekacauan semacam ini. Tak ada yang menginginkan kekacauan berkepanjangan di dalam hidup bersama.

Mewujudkan Demokrasi yang Waras

Yang kita butuhkan adalah demokrasi yang waras. Emosi jelas diberi ruang. Namun, emosi keras yang meletup menjadi konflik berkepanjangan jelas harus dicegah. Jangan sampai emosi menutupi kewarasan, dan merugikan semua pihak.

Pertama, Indonesia harus belajar berpolitik dengan melampaui kepentingan sempit. Partai-partai politik punya kepentingan. Militer dan polisi punya kepentingan. Pebisnis juga punya kepentingan. Semuanya harus dikelola dengan tepat, sambil tetap memperhatikan rasa keadilan dan kesejahateran masyarakat luas.

Dua, Indonesia tak boleh menjadi banci investasi. Kita menjadi pelacur yang mengemis negara lain untuk investasi, sambil melupakan kemampuan kita sendiri, serta berbagai resiko yang bisa terjadi, mulai dari kerusakan alam, pelanggaran HAM dan sebagainya. Investasi punya resiko politik yang luas. Jangan sampai kedaulatasn, keadilan dan kemakmuran dijual demi investasi yang kerap kali hanya dikorupsi oleh mafia-mafia busuk.

Tiga, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, prestasi nyata harus lebih tinggi daripada kedekatan pribadi. Sudah terlalu lama budaya organisasi di Indonesia, baik politik ataupun swasta, tenggelam dalam kolusi dan nepotisme. Ini tidak hanya menghambat kinerja berbagai organisasi, tetapi juga menganggu rasa keadilan. Budaya semacam ini tak akan menghasilkan kinerja bermutu yang dibutuhkan untuk kemajuan.

Empat, tentang pengaruh asing dan pengaruh radikalisme, institusi keamanan di Indonesia harus cepat tanggap. Paradigma reaktif harus berubah menjadi responsif. Artinya, semua gejala dipantau sedini mungkin, lalu ditindak segesit mungkin. Jika ancaman keamanan dibiarkan terlalu lama, maka ia akan berkembang dengan daya rusak yang lebih besar.

Pada akhirnya, demokrasi memang tak lepas dari emosi. Dorongan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama kerap bermuara pada frustasi. Namun, harapan sebenarnya selalu ada, selama rakyat masih peduli, dan mau terlibat dengan berbagai cara. Demokrasi dibalut dengan emosi, namun dikelola dengan sikap waras, kiranya akan berbuah manis di kemudian hari.

 

 

 

 

 

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018) dan berbagai karya lainnya.

10 tanggapan untuk “Emosi Demokrasi”

  1. membaca karya diatas , barulah saya mengerti persoalan utama nya kerusuhan achir2 ini.
    generasi muda dgn kapasitas dan kemampuan sangat tinggi, tidak sabar melihat wakil2 mereka yg begitu lamban kerjanya, dgn tujuan utk pihak tertentu.
    disini jelas sekali terlihat, jika agama di pisah dari politik, satu penghalang sd lepas, termasuk pengaruh2 asing dan radikalisme.
    begitu agama menjadi urusan pribadi, badan legislatif, executif dan judikatif bertindak lebih mudah, lebih cepat dan jitu.
    walau masih banyak halangan lain.
    sudah melihat kesan2 demo “friday for future” global, serentak 2 minggu yg lewat ? infarkt lalu lintas dikota2 besar, tetapi sangat berkesan tujuan demo, dan cara berdemo !
    saya begitu sedih dan prihatin melihat cara demo generasi muda yg sdh mampu membaca dan menulis , tetapi nalar buta di indonesia.
    die wahrheit erfahren, kann sehr verletzend sein, kann aber aufbauend, wenn man den affengeist klein hält.
    salam hangat !!

    Suka

  2. Untuk politik di indonesia saya sudah tidak bisa berpendapat karena transformasinya bangsa ini sudah terlalu jauh dari homo sapien ke cyborg sapien dan ke homo imbecilis
    Sesuatu kemajuan yang begitu pesat
    ( saya boleh ngakak g mas ?)
    hahha….hahaha….hahaha…..

    Suka

  3. apakah demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki kecerdasan kognitif tertentu? kemudian, apakah Indonesia masih jauh dari demokrasi yang ideal? kapan untuk mencapai itu?

    Suka

  4. Ulasan yang menarik…
    Bangsa Indonesia selalu dikaitkan dengan Korupsi,mulai dari anggota parlemen dan stafnya dipenuhi dengan korupsi,kolusi dan nepotisme.
    Hemat saya bapak, negara Indonesia ialah negara hukum.Sehingga setiap tindakan kita yang merusak citra bangsa dan merugikan seluruh WNI diproses secara hukum. Yang ingin saya angkat di sini yakni masalah korupsi di Indonesia.
    Yang ingin saya tanyakn kpada bapak, mengapa korupsi di Indonesia tidak pernah berakhir?? Kira2 apa yg mnjadi akar permasalahannya ??

    Minta tanggapan dari bapak.
    Salom dan terimakasih..

    Suka

  5. Teori klasik Aristoteles menyebutkan bahwa politik adalah suatu cara untuk mencapai kebaikan, kemakmuran dan tujuan bersama, inilah definisi paling baik dari politik itu sendiri menurut saya, namun kemudian politik mengalami degradasi makna sehingga kebanyakan orang menyebut politik sebagai cara untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dan dewasa ini politik semakin tak bernilai karena aktor-aktor politik itu sendiri, sehingga politik hanya dicap sebagai sesuatu yang kotor, politik adalah omong kosong, atau politik adalah tempat bertemunya kepentingan-kepentingan segelintir orang saja.

    Tulisan yang sangat menarik sekali pak sebagai refleksi sejauh mana proses demokratisasi di Indonesia, ternyata masih jauh dari harapan. Tentunya banyak faktor yang membuat demikian, seperti yang bapak jelaskan diatas. Kalo menurut saya hal yang mesti digarisbawahi adalah bagaimana peran masyarakat dalam sistem demokrasi itu sendiri karena pada hakikatnya demokrasi adalah rakyat itu sendiri. Menurut saya amat sangat penting adalah pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia, karena membangun kesadaran politik dan demokrasi yang baik haruslah melalui dasar pendidikan yang baik, sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menjadi penonton dalam ranah politik praktis ataupun hanya sekedar partisipan yang cuma digunakan sebagai konstituen semata, namun bisa berperan aktif dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab dalam proses demokratisasi.

    Suka

  6. Demo di Jakarta minggu2 lalu memang bercampur motifnya. Ada yang luhur untuk perubahan. Ada yang ditunggangi kepentingan politik busuk dan radikalisme agama. Ada yang ikut2an saja, supaya bisa pamer di media sosial. Yang terpenting adalah, parlemen dan pemerintah tidak bisa seenaknya mengeluarkan hukum yang terbelakang. Salam hangat selalu.

    Suka

  7. Hidup membutuhkan kecerdasan kognitif tertentu, begitu pula demokrasi. Indonesia masih punya banyak hal yang mesti dikembangkan, guna mencapai demokrasi yang ideal. Dengan pembenahan sistem pendidikan yang tepat, saya kira 60 tahun cukup untuk mencapai kondisi demokrasi yang ideal.

    Suka

  8. Itu membutuhkan jawaban panjang. Yang paling mendesak adalah korupsi telah menjadi budaya yang tidak lagi dilihat sebagai kejahatan, tetapi sebagai prestasi. Pandangan ini tersebar begitu luas di masyarakat kita.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.