Pendidikan Manusia-manusia Demokratis

 

http://content.artofmanliness.com

Filsafat Pendidikan Noam Chomsky,

Relevansi serta Keterbatasannya pada Konteks Indonesia

Oleh Reza A.A Wattimena[1]

            Sebagaimana dinyatakan oleh Dan Satriana dari Lembaga Advokasi Pendidikan dalam diskusi di ITB, Bandung pada 2011 lalu, pendidikan Indonesia dipenuhi oleh masalah pada tiga level.[2] Level pertama adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Level kedua adalah pendidikan yang tidak bisa secara universal diakses oleh setiap warga negara Indonesia. Dan level ketiga adalah kurikulum pendidikan yang tidak menggunakan paradigma pendidikan yang tepat. “Liberalisasi pendidikan di Indonesia”, demikian katanya dalam diskusi tersebut, “jauh melebihi negara-negara yang mengaku menganut sistem liberal sekalipun. Liberalisasi ini akan membuat Anda dicetak sebagai pekerja tanpa peduli apa potensi Anda sebenarnya.”[3] Di dalam proses itu, soal-soal yang amat penting, seperti pendidikan karakter dan pendidikan nilai, justru sama sekali diabaikan.

            Di sisi lain, dalam diskusi yang sama, Ramadhani Pratama Guna dari Majalah Ganesha- Kelompok Studi Sejarah, Ekonomi, dan Politik punya pendapat yang berbeda.[4] Baginya beragam masalah pendidikan muncul, karena kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah di bidang pendidikan nasional itu sendiri, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Kesalahan kebijakan itu berbuah pada krisis di tiga level pendidikan, sebagaimana dituliskan sebelumnya, yakni minimnya sarana dan prasarana pendidikan di berbagai tempat di Indonesia, sulitnya akses pendidikan, dan kesalahan paradigma pendidikan di dalam membuat kurikulum pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

            Pada hemat saya, kedua argumen tersebut sejalan dengan argumen Chomsky, bahwa dunia pendidikan kita ditawan oleh pola berpikir otoriter yang kini tersebar begitu luas di masyarakat kita, dan juga masyarakat dunia. Saya akan mencoba menjelaskan argumen Chomsky tersebut, menunjukkan kaitannya dengan situasi Indonesia, dan memberikan catatan kritis atasnya. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Awalnya, saya akan menjelaskan riwayat hidup dan pemikiran Noam Chomsky (1). Pada bagian ini, saya banyak terbantu dari uraian Christian Garland. Lalu, saya akan menjelaskan pokok-pokok argumen Chomsky tentang pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan kultur masyarakat demokratis (2). Saya akan membaca tulisan Chomsky langsung yang ditulisnya bersama dengan Donaldo Macedo. Seluruh tulisan ini akan saya tutup dengan menunjukkan relevansi pemikiran Chomsky, keterbatasan pemikirannya dalam konteks Indonesia, dan catatan kritis untuk mengembangkan argumennnya.

1. Noam Chomsky, Hidup dan Karyanya

            Noam Chomsky (1928-…) dikenal sebagai seorang filsuf politik, sekaligus aktivis sosial politik di Amerika Serikat.[5] Saat ini, ia berkarya sebagai professor linguistik di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Walaupun seorang ahli linguistik, filsafat bahasa, Chomsky kini justru menjadi seorang intelektual publik yang paling tajam melakukan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat. Jadi, di satu sisi, ia adalah seorang ahli bahasa. Namun, di sisi lain, ia adalah seorang tokoh politis yang berpengaruh besar di Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Pada hemat saya, ini adalah perpaduan yang amat unik, dan amat jarang ditemukan.[6] Chomsky, sebagaimana ditulis oleh Garland, juga adalah seorang kritikus yang amat tajam atas berbagai upaya Amerika Serikat untuk menguasai (baca=hegemoni) dunia, serta agenda-agenda politik ekonomi neoliberalisme yang disebarkannya.

            Ia menegaskan, bahwa ideologi dan motivasi dominatif tersebut akan menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar antara kelas berpunya (minoritas) dan kelas yang tak berpunya (mayoritas).[7] Kritik Chomsky bukanlah sebuah kritik kosong. Setelah 2008 lalu, kritiknya terbukti, dan Amerika Serikat memasuki masa resesi (sampai 2012 sewaktu tulisan ini dibuat) yang belum jelas kapan dan bagaimana berakhirnya.[8] Di sisi lain, ia juga amat tajam melakukan kritik terhadap media massa-media massa raksasa di Amerika Serikat, terutama karena mereka sering memberitakan hal-hal tertentu yang menciptakan “opini publik yang direkayasa” (manufactured public opinion) untuk membenarkan kepentingan-kepentingan sistem ekonomi pasar bebas kapitalisme, dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut.[9]

            Sebagaimana dicatat oleh Garland, sudah lebih dari lima puluh tahun, Chomsky mengritik dengan keras semua aksi militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Di sisi lain, ia juga amat membenci sikap munafik Amerika Serikat, terutama terkait dengan dukungannya terhadap rezim-rezim totaliter di seluruh dunia, sikap kejamnya pada gerakan-gerakan demokratis di seluruh dunia, yang notabene bertentangan dengan filosofi dasar negara itu, yakni demokrasi dan kebebasan. Intinya, bagi Chomsky, apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat berkebalikan dengan apa yang dilakukannya di kenyataan.[10] Secara faktual telah terbukti, bahwa Amerika Serikat berdiri di belakang berbagai rezim totaliter yang berkuasa di berbagai belahan dunia, terutama Amerika Selatan, Timur Tengah, dan di Asia.[11] Tentang ini semua, Chomsky menulis begini, “Sebagai negara yang paling kuat, AS membuat aturannya sendiri, menggunakan kekuatan dan menerapkan perang ekonomi seturut kehendaknya.”[12] Dalam beberapa kasus, sebagaimana dicatat oleh Garland, AS memberikan sanksi pada negara-negara yang tidak mau turut dalam menerapkan ideologi pasar bebasnya.

            Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Chomsky juga amat tajam mengritik media massa-media massa besar di AS. Baginya, sebagaimana dicatat oleh Garland, media massa di AS menggunakan model propaganda (propaganda model) di dalam pemberitaan, sehingga justru memperkuat dominasi pihak-pihak yang sudah berkuasa, baik berkuasa secara modal maupun politik. Dengan kata lain, media massa yang ada berpihak pada status quo, dan dengan itu menyingkirkan kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya kritis pada kekuasaan yang ada.[13] Garland juga mencatat, bahwa dalam ranah paham-paham politik, Chomsky bisa dikategorikan sebagai seorang pemikir anarkis-libertarian yang ide utamanya adalah kebebasan (freedom). Otomatis, ia banyak membaca tulisan para pemikir Marxis sekaligus para pemikir liberalisme, dan semua itu mempengaruhi posisi epistemologis, etis, maupun politisnya. Perjuangan politis Chomsky menggunakan prinsip “kemenangan-kemenangan jangka pendek” (short term victories). Artinya, kita tidak hanya perlu untuk membangun strategi perubahan jangka panjang semata, tetapi juga mampu membuat perubahan-perubahan kecil dalam jangka pendek yang bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama mereka yang tertindas.[14]

2. Demokrasi dan Pendidikan

            Berbicara tentang hubungan antara demokrasi (democracy) dan pendidikan (education), mau tidak mau, seperti ditegaskan oleh Chomsky, kita akan berjumpa dengan pemikiran salah satu filsuf besar Amerika Serikat di abad kedua puluh, yakni John Dewey.[15] Chomsky sendiri mengakui, bahwa pemikiran Dewey tentang pendidikan juga mempengaruhi pemikirannya. Salah satu argumen yang cukup menarik, yang diajukan oleh Dewey adalah, bahwa reformasi pendidikan (reform in education), atau perubahan paradigma pendidikan, perlu dilakukan sejak orang masih berusia muda. Dalam konteks ini, tetaplah perlu diperhatikan, bahwa menurut Dewey, tujuan pendidikan bukanlah menghasilkan barang-barang bagus yang bisa dijual dan menambah kas negara, melainkan menghasilkan manusia-manusia bebas (produces free men) yang mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi yang setara (equal relation).[16] Itulah tujuan pendidikan yang sejati, yang sekarang ini banyak terlupakan.[17]

            Pada masa Dewey hidup, dan juga, pada hemat saya, sekarang ini, pendidikan sedang diancam oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan dari rezim-rezim otoriter (authoritarian regimes) yang ingin menciptakan manusia-manusia yang tunduk dan patuh (docile human) pada ideologi yang ada. Sementara yang kedua adalah kekuatan dari sistem kapitalisme yang hendak mengubah konsep warga negara (citizenship) yang bebas menjadi konsep konsumen (consumer) yang bebas, yang pikirannya hanya terfokus pada konsumsi tanpa batas semata. Dua kekuatan ini, pada hemat saya, masih dapat kita temukan sekarang ini. Rezim otoriter sekarang ini banyak mengatasnamakan agama dan tradisi untuk melenyapkan kebebasan manusia. Sementara sistem kapitalisme, dengan daya pikat konsumtivismenya, masih mencengkram pikiran banyak orang, sehingga mereka kehilangan kesadarannya sebagai warga negara, dan hanya semata sibuk mengumpulkan uang, serta membeli lebih banyak barang (consumo ergo sum= aku membeli maka aku ada).[18] Dua kekuatan ini bersikap menindas pada kebebasan sejati manusia, yang merupakan tujuan dasar pendidikan.

            Yang harus diperhatikan adalah, bahwa Dewey dan Chomsky adalah pemikir-pemikir besar dunia yang memiliki akar kuat pada pemikiran Marxisme (marxism) sekaligus liberalisme klasik (classical liberalism).[19] Walaupun terlihat berbeda, dua aliran berpikir tersebut amat menekankan kebebasan manusia di hadapan masyarakat dan alam. Sistem kapitalisme pasar bebas (free market capitalism) dengan tirani modalnya dan sistem totalitarisme religius (religious totalitarianism) dengan tirani imannya jelas berseberangan amat tajam dengan kedua aliran berpikir tersebut. Totalitarisme religius menginginkan terciptanya manusia-manusia yang tunduk dan patuh pada doktrin-doktrin religius yang seringkali bersifat eksklusif dan tradisional. Sementara kapitalisme pasar bebas mengingkan terciptanya manusia-manusia yang menjadikan uang dan daya beli sebagai satu-satunya ukuran kemanusiaan seseorang. Keduanya menjajah kebebasan, dan keduanya menciptakan penderitaan dalam hidup manusia. Pendidikan di dunia haruslah menyadari pengaruh dua hal tersebut, dan bersikap kritis terhadapnya.[20]

            Chomsky mengajak kita kembali mengingat tujuan utama pendidikan, yakni menghasilkan manusia-manusia yang bebas, yang mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi dan kondisi yang setara. Maka dapatlah dikatakan, bahwa pendidikan adalah suatu proses produksi, namun bukanlah produksi barang-barang dengan cetakan ketat yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan produksi manusia-manusia bebas. Di sisi lain, Chomsky juga mengutip pendapat Bertrand Russell, seorang filsuf besar asal Inggris di awal abad keduapuluh lalu, tentang pendidikan. Baginya, pendidikan adalah suatu proses untuk memberi makna dari segala sesuatu, dan bukan untuk menguasainya (manusia dan alam). Pendidikan juga adalah proses untuk menciptakan warga negara yang bijak dan masyarakat yang bebas (wise citizens and free society). Dalam arti ini, menurut Russell, sebagaimana dibaca oleh Chomsky, kebijaksanaan publik seorang warga negara mencakup dua hal, yakni kepatuhan pada hukum seorang warga negara pada hukum di satu sisi, dan kreativitas individual dalam berkarya serta mencipta ulang hidupnya di sisi lain. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang dan dinamis.[21]

            Analogi yang diberikan Russell adalah, bagaikan seorang tukang kebun (guru dan masyarakat) merawat tanaman yang indah (siswa dan siswi) yang dilihat sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, dan memberikannya pupuk yang menyuburkan, air, serta sinar matahari yang menumbuhkan. Inilah yang disebut Chomsky, dengan mengutip Dewey dan Russell, sebagai paradigma humanistik dalam pendidikan (humanistic paradigm in education). Akar dari paradigma ini, menurutnya, adalah tradisi filsafat pencerahan (enlightenment philosophy) yang melihat manusia subyek yang bebas dan berpikir (free and thinking subject). Dalam konteks ini, pendidikan bukanlah seperti mengisi ember dengan air sampai penuh, seperti mengisi kepala peserta didik sampai penuh, melainkan bagaikan menemani sebuah tanaman, sampai ia bisa berkembang sesuai dengan jati diri tanaman tersebut, seperti menemani peserta didik, sehingga ia bisa berkembang sesuai dengan jati dirinya.[22] “Dengan kata lain,” demikian tulis Chomsky, “(tujuan pendidikan-Reza) adalah untuk menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan pola-pola kreatif yang normal bisa bertumbuhkembang dengan baik.”[23] Dalam bahasa yang lebih lugas, tujuan pendidikan adalah menciptakan situasi yang memadai, sehingga kreativitas bisa bertumbuh di berbagai bidang, terutama dalam diri peserta didik yang notabene adalah anak-anak kita juga.[24]

            Jika sistem pendidikan kita di Indonesia memahami dan memeluk paradigma pendidikan humanistik ini, menerapkannya dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional, serta memastikan pelaksanaannya dengan baik, maka bangsa kita, menurut saya, sejalan dengan pemikiran Chomsky, bisa menciptakan manusia-manusia yang terbebas dari pola pikir menguasai (dominasi) dan mengumpulkan harta serta kuasa semata. Yang ada kemudian, sebagai hasil dari sistem pendidikan humanistik yang (andaikan) telah kita ciptakan, adalah manusia-manusia yang fokus hidupnya adalah menciptakan hubungan-hubungan yang setara antar manusia, kerja sama lintas suku, agama, dan ras, mampu dan mau berbagi, serta berpartisipasi untuk menciptakan kebaikan bersama secara demokratis.[25] Sekarang ini, di Indonesia, dan di seluruh dunia, pada hemat saya, paradigma pendidikan yang digunakan adalah paradigma dominasi dan kompetisi (competitive and dominating paradigm). Artinya, segala sesuatu harus dilombakan, dan pemenang bisa mendapatkan segalanya, mulai dari uang, kekuasaan, dan, tentu saja, kenikmatan tanpa batas. Dalam bahasa Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Chomsky, yakni pendidikan yang menjadikan manusia sebagai penguasa dari manusia lainnya, yang rakus, serta tidak ingin membagikan apapun untuk siapapun, kecuali itu memberikan keuntungan pada dirinya.[26] Sadar atau tidak, pola berpikir inilah yang kita kembangkan di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia, dan kita tanamkan secara sistematik serta represif pada anak-anak kita.[27]

            Chomsky menegaskan, betapa besarnya pertentangan antara paradigma pendidikan humanistik yang dirumuskan oleh Dewey dan Russell, sebagai pewaris filsafat pencerahan, di satu sisi, dan paradigma pendidikan kompetitif dan dominatif yang sekarang ini digunakan di berbagai negara, dan juga, menurut saya, di Indonesia di sisi lain. Bahkan dengan agak sinis, Chomsky menyatakan, bahwa seluruh paradigma dominatif dan kompetitif dalam pendidikan dapat diringkas dalam satu kalimat berikut, yakni pendidikan yang berfokus untuk mencapai prestasi, “memperoleh kekayaan, dan melupakan semua, kecuali dirinya sendiri”.[28] Yang menarik, menurut saya, adalah betapa sering argumen ini dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith tentang ekonomi kapitalis dan pasar bebas. Padahal, menurut saya, sejalan dengan Chomsky, jika kita secara langsung membaca dan menekuni tulisan-tulisan Adam Smith, terutama pada buku The Moral Sentiment dan The Wealth of Nations, kita akan menemukan, bahwa, menurut Smith, fokus dari aktivitas manusia bukanlah kompetisi dan dominasi, melainkan empati (empathy), kesetaraan antar manusia (human equality), dan pola kerja kreatif sebagai bentuk kerja sama antar manusia (human creativity and cooperation). Dalam hal ini, para pemikir pendukung sistem kapitalisme pasar bebas, menurut saya, bisa dianggap telah memfitnah Adam Smith, seorang pemikir Inggris besar dan bapak ekonomi, untuk membenarkan argumen-argumen mereka yang sebenarnya bengkok.[29]

            Untuk memberi contoh konkret atas gejala ini, Chomsky mengajak kita untuk melihat perkembangan terbaru di Eropa Timur, terutama setelah jatuhnya Uni Soviet sejak 1989 lalu.[30] Ia mengutip ungkapan salah seorang pastur Katolik yang dulunya adalah seorang pemrotes keras rezim komunis di Jerman Timur. Dalam salah satu wawancara di New York Times, pastur tersebut berkata begini, “Kompetisi brutal dan nafsu atas uang menghancurkan perasaan kita sebagai satu komunitas, serta hampir semua orang merasakan depresi atau ketidakamanan.”[31] Bisa juga dikatakan, bahwa Jerman Timur keluar dari rezim otoriter komunisme, namun kini justru memasuki rezim otoriter yang sama sekali lain, yakni sistem kapitalisme dengan obsesinya pada modal dan penumpukan kuasa tanpa batas, bahkan dengan melindas nilai-nilai kehidupan komunitas maupun kemanusiaan. Dua hal ini jelas amat menghambat proses manusia untuk menjadi manusia-manusia bebas yang mampu berelasi satu sama lain secara setara.

            Nilai-nilai individualistik yang mengabaikan solidaritas sosial berkembang pesat di berbagai masyarakat dunia sekarang ini. Di satu sisi, orang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Di sisi lain, tingkat kecemasan menjadi amat tinggi, karena tidak ada jaring pengaman yang menangkap mereka, ketika jatuh atau gagal dalam kehidupan.[32] Pada titik ini, menurut saya, proses globalisasi yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah proses penyebaran nilai-nilai individualisme khas Amerika Serikat ke seluruh dunia. Di dalam penyebaran nilai-nilai tersebut, solidaritas sosial yang menjadi fondasi dari banyak komunitas, dan juga merupakan fondasi bagi proses-proses demokrasi yang sehat, secara perlahan namun pasti terkikis. Yang juga perlu diperhatikan, terutama dengan melihat situasi dewasa ini, nilai-nilai invidiualisme justru membawa kehancuran pada komunitas, ketidakadilan akibat kesenjangan sosial yang begitu tajam antara si kaya dan si miskin, serta krisis ekonomi raksasa yang merugikan begitu banyak pihak yang tak bersalah. Proses globalisasi (baca= Amerikanisasi) bisa dibayangkan sebagai proses penyebaran “racun” politis ke seluruh dunia.[33] Di dalam semua proses tersebut, menurut saya, dunia pendidikan di Indonesia, dan juga seluruh dunia, tidak menjalankan fungsinya sebagai institusi kritis, tetapi justru mengabdi pada pengembangan sekaligus penyebaran nilai-nilai individualistik yang egois dan rakus tersebut.

            Untuk menjelaskan argumen ini, Chomsky mengutip tulisan David Montgomery, seorang sejarahwan dari Inggris. Menurut Montgomery, Amerika Serikat modern adalah negara yang dibangun dari pemberontakan kelas pekerja terhadap kelas penguasa, mulai dari kelas penguasa dari Inggris, maupun kelas penguasa modal yang rakus dan enggan berbagi.[34] Pemberontakan itu berbentuk protes keras dan berkelanjutan dari awal abad kesembilan belas sampai dengan 1950-an. Chomsky sepakat dengan argumen ini.  Yang melakukan protes ini adalah orang-orang biasa, kaum pekerja, terutama kaum perempuan. Mereka bangkit dan bekerja sama untuk menolak nilai-nilai kelas penguasa borjuis yang individualistik, kompetitif, dan penuh dengan nuansa kerakusan. Mereka memperjuangkan perbaikan untuk nasib mereka yang direndahkan, dan situasi kerja maupun hidup mereka yang tidak manusiawi. Perbudakan memang dihapus. Namun, jenis perbudakan baru lahir, yakni apa yang disebut Chomsky sebagai perbudakan yang bergaji (wage slavery).[35] Pada saat yang sama, minat pada karya-karya sastra klasik dan filsafat menurun drastis, terutama di kalangan para pekerja kasar yang hidupnya bagaikan “budak yang bergaji”. Para pejuang kelas pekerja, sebagian dari mereka adalah kaum perempuan, menolak tata kelola politis semacam ini, dan mengorganisir gerakan perubahan (change movement). Gerakan perubahan tersebut berhasil, dan terciptalah Amerika Serikat modern.

            Masa-masa itu, yakni masa-masa kapitalisme awal di AS, sekitar abad 19, adalah masa-masa yang amat suram bagi kaum pekerja (working class). Mayoritas kelas pekerja hidup di perkebunan maupun industri yang dikuasai oleh keluarga-keluarga yang, sebagaimana dicatat oleh Chomsky, “menerapkan prinsip monarkial di tanah yang demokratis.”[36] (monarchic principle in democratic soil) Mereka menindas setiap bentuk kebebasan, martabat manusia, kesehatan, moralitas, dan bahkan intelektualitas yang ada, dan mengubahnya menjadi semata nilai komersial (commercial values) dan penumpukan keuntungan (accumulation of wealth). Pada masa itu, agama pun tak berdaya. Alih-alih melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kekuatan yang menindas martabat manusia, agama justru menjadi legitimasi bagi otoritas yang berkuasa, yang justru melakukan penindasan.[37] Chomsky menyebutnya sebagai “para pendeta yang telah dibeli.”[38] (bought priesthood) Konsep ini tidak hanya berlaku untuk para agamawan semata, tetapi juga untuk media massa, universitas, dan kaum intelektual yang menggunakan kekuatan mereka justru untuk membenarkan ketidakadilan dan penindasan yang ada. Mereka semata menjadi alat untuk melayani dan membenarkan sistem yang telah ada, yang tidak adil dan menindas. Di hadapan semua ini, lahirlah intelektual kaum pekerja yang memiliki semangat untuk membongkar sekaligus melampaui “dosa dan takhayul-takhayul dari pasar”.[39] (sins and superstitions of market) Mereka juga hendak mengembalikan atmosfer demokratis dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan para pemilik modal dan penguasa politis korup kepada rakyat.[40]

            Seperti sudah disinggung sebelumnya, tujuan utama pendidikan, sebagaimana dijabarkan oleh Chomsky, adalah menciptakan manusia-manusia bebas yang dapat saling berhubungan satu sama lain dengan setara. Hanya di dalam situasi inilah, menurutnya, manusia bisa menghasilkan karya-karya kreatif. Kreativitas hanya bisa lahir dari kebebasan, karena kebebasan adalah tanda dari keluhuran martabat manusia.[41] Wilheml von Humboldt, pemikir Jerman, sebagaimana dikutip oleh Chomsky, pernah menulis begini, “Ketika orang menghasilkan sesuatu karena diperintah, kita bisa menghargai apa yang ia lakukan, tetapi kita mencela dirinya, karena dia bukanlah manusia sejati yang bertindak berdasarkan dorongan dan keinginannya.”[42] Sistem ekonomi pasar kapitalisme, yang kini mendikte dunia pendidikan dunia, justru mengedepankan perintah, daripada kebebasan untuk berkarya. Orang yang bekerja pada seorang pemilik modal jelas harus mematuhi perintah dari sang pemilik modal tersebut. Banyak dari mereka bekerja bukan karena dorongan hati, melainkan dari keterpaksaan semata. Orang semacam inilah yang dianggap Humbolt sebagai orang “terbodoh yang pernah hidup di dalam sejarah manusia.”[43] Ekonomi pasar kapitalisme tidak membuat orang bebas, tetapi justru sebaliknya, yakni membuat orang menjadi budak dari modal.

            Pertentangan antara rakyat dengan kelas pemilik modal di AS, menurut Chomsky, sudah setua sejarah bangsa AS itu sendiri. Thomas Jefferson, salah seorang bapak bangsa AS, melihat terciptanya ketegangan di dalam masyarakat AS antara kelompok aristokrat di satu sisi, dan kelompok demokrat di sisi lain. Secara sederhana, Jefferson, sebagaimana ditulis oleh Chomsky, menyatakan, bahwa kelas aristokrat adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya pada rakyat, dan bernafsu untuk mengumpulkan kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka percaya, bahwa ada orang-orang yang lebih layak mendapatkan kekuasaan, karena mereka adalah manusia dengan kualitas-kualitas diri yang lebih tinggi, daripada manusia-manusia lainnya. Di sisi lain, kaum demokrat adalah orang-orang yang mengambil posisi sebagai rakyat, percaya pada kebaikan dan kemampuan rakyat untuk mengelola dirinya sendiri, serta bersedia untuk selalu memperjuangkan kepentingannya.[44] Dua kelas tersebut kini berkembang. Kaum aristokrat menjadi penyokong kapitalisme murni dengan pengejaran untuk serta pengembangan modal melalui beragam cara. Sementara kaum demokrat tepat menjadi anti tesis dari kaum aristokrat, yakni sebagai pejuang hak-hak rakyat umum, dan menolak adanya aritokratisme ataupun elitisme dalam bentuk apapun di dalam tata kelola politik.[45]

            Di dalam perjalanan waktu, para pemilik modal, yakni kaum kapitalis-aristokrat, berhasil memperoleh kekuasaan politik. Kekuasaan tersebut, menurut Chomsky, tidak datang dari rakyat maupun prosedur-prosedur demokrasi, melainkan dari pendekatan personal dan finansial pada penguasa-penguasa politis.[46] Para kapitalis-aristokrat menguasai bank-bank raksasa, dan seringkali, dengan kekuatan finansial yang mereka punya, mendikte berbagai kebijakan publik. Dengan cara ini, kekuatan finansial mereka pun semakin besar, karena mereka berhasil memaksakan kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan mereka, sekaligus merugikan pihak-pihak lainnya.[47] Proses ini membawa perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Orang tidak lagi diukur dari kualitas dirinya, tetapi dari berapa uang dan kuasa yang ia punya, tak peduli uang dan kuasa itu didapat dari mana. Proses-proses politik demokrasi pun ditunggangi oleh kekuatan uang yang hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, sambil mengorbankan kelompok masyarakat lainnya.

            Pola kekuasaan para penguasa bisnis di dalam masyarakat kapitalis liberal sebenarnya, menurut Chomsky, tidak jauh berbeda dengan pola kekuasaan rezim-rezim otoritas berkedok Marxisme-Komunisme pada abad ke-20. Keduanya rakus, dan tak takut untuk mengorbankan manusia maupun kelompok lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Buktinya adalah transisi yang dialami oleh negara-negara bekas komunis, setelah Uni Soviet runtuh di akhir abad 20 lalu. Para elit bekas partai komunis segera berubah menjadi pebisnis-pebisnis baru yang secara agresif melakukan transaksi-transaksi global bagaikan seorang kapitalis global.[48] Sebelumnya mereka berteriak soal pentingnya sosialisme dan komunisme di tata kelola politik. Namun sebagaimana dicatat Chomsky, setelah Soviet roboh, mereka menjadi agen-agen pro kapitalisme dan pasar bebas yang amat antusias. “Pergerakan itu”, demikian Chomsky, “sebenarnya amat mudah karena ideologi dasarnya adalah sama. ..pergerakan dari Stalinisme menjadi ‘merayakan Amerika’ cukup biasa di dalam sejarah modern, dan itu tidak perlu melakukan perubahan banyak dalam soal nilai-nilai, hanya perlu perubahan penilaian tentang dimana kekuasaan berada.”[49]

            Apa dampak dari semua ini, yakni dari otoritas kekuasaan yang menerkam kebebasan, dan menciptakan kesenjangan yang semakin besar dalam masyarakat? Yang tercipta kemudian adalah suatu masyarakat yang diwarnai ketidakadilan dan ketidakpedulian. Di Indonesia sekarang ini, banyak orang curiga dan pesimis pada dunia politik. Sedikit sekali yang berpendapat, bahwa para pemimpin politik kita mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Chomsky, pola semacam ini adalah hasil dari pola pendidikan yang menindas cara berpikir kritis, dan mencegah manusia untuk menjadi manusia-manusia yang setara.[50] Para politisi kita, menurut saya, adalah “produk” dari sistem pendidikan yang seperti itu. Sistem politis yang ada, mulai dari pelayanan kebutuhan dasar sampai dengan kebijakan-kebijakan publik yang memiliki dampak luas, seolah memaksa kita sebagai warga negara untuk menjadi apatis, yakni menjadi tidak peduli.[51] Di hadapan situasi itu, Chomsky mengajak kita justru untuk aktif berpolitik, karena hanya politiklah satu-satunya area, di mana warga negara bisa sungguh berpartisipasi, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk semua.

            Cengkraman otoritas kekuasaan bisnis terhadap ranah politik sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh Adam Smith dan John Dewey. Cengkraman ini membuat mayoritas rakyat tidak lagi peduli pada politik dalam arti sebenarnya, melainkan sekedar terkurung di dalam pemburuan kenikmatan pribadi mereka, sekaligus menumpuk modal untuk kepentingan pribadi mereka. Dengan kata lain, perkembangan kekuasaan bisnis di dalam kehidupan publik mengancam kualitas demokrasi di dalam masyarakat itu sendiri, dan itu juga berarti mengancam berbagai usaha untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama dengan cara-cara yang partisipatif.[52] Di akhir pemaparannya, Chomsky mengajak kita untuk memilih, apakah akan menjadi seorang demokrat (democrats) yang percaya pada rakyat dan proses-proses demokratis untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, atau menjadi seorang aristokrat yang percaya, bahwa hanya elit ekonomi maupun politik yang bisa membawa perubahan pada masyarakat. Jika menjadi seorang demokrat, anda harus siap untuk berjuang jatuh bangun untuk menciptakan kebaikan bersama melalui proses-proses demokratis yang panjang dan melelahkan. Jika menjadi seorang aristokrat (aristocrats), anda akan dibuai dengan kekuasaan dan kekayaan. Dua hal yang selalu menggoda manusia untuk keluar dari jalur untuk memperjuangkan kebaikan bersama.[53]

3. Kesimpulan dan Catatan Kritis

            Pada hakekatnya sebagaimana tersirat di dalam tulisan Chomsky, demokrasi dapat dipandang sebagai asosiasi orang-orang yang berpikiran bebas yang bekerja sama sebagai orang-orang yang setara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran melalui usaha bersama. Inilah ideal negara demokratis yang kini menjadi cita-cita bangsa Indonesia di dalam tata kelola politiknya. Menurut Chomsky, pendidikan pun harus mengabdi pada cita-cita itu, yakni sebagai proses untuk menciptakan orang-orang bebas, yang mampu menjalin hubungan secara setara dengan orang-orang di sekitarnya, dan bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui proses-proses demokratis.[54] Dengan kata lain, bagi Chomsky, pendidikan adalah upaya untuk menciptakan manusia-manusia demokratis. Di dalam merumuskan pandangan ini, Chomsky amat dipengaruhi oleh John Dewey dan pemikiran Marxis. Dua ide ini, yakni makna demokrasi dan peran pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis, pada hemat saya, amat relevan untuk situasi Indonesia sekarang ini.

            Dalam konteks Indonesia, saya melihat setidaknya dua tantangan di dalam upaya untuk mewujudkan konsep pendidikan manusia-manusia demokratis yang menjadi nilai ideal Chomsky. Yang pertama pola berpikir otoriter yang melekat pada tradisi maupun agama di Indonesia. Yang kedua adalah pola berpikir kapitalistik, di mana penumpukan modal adalah hal utama, yang menjadi paradigma dominan di kota-kota besar Indonesia. Dua hal ini mengancam kebebasan manusia, dan menciptakan kultur feodal di dalam masyarakat, yakni kultur yang menyatakan, bahwa di dalam masyarakat, ada sekelompok orang yang memiliki status lebih tinggi, baik secara religius maupun ekonomis, daripada orang lainnya. Pada hemat saya, dua paradigma ini begitu dominan menancap di dalam benak rakyat Indonesia, dan menjadi tantangan terbesar bagi terciptanya pendidikan manusia-manusia demokratis yang dicita-citakan oleh Chomsky.

            Saya juga memiliki dua catatan kritis atas pandangan Chomsky. Yang pertama, di dalam masyarakat modern terglobalisasi sekarang ini, masyarakat membutuhkan hadirnya orang-orang yang memiliki ketrampilan teknis dan spesifik, seperti dokter gigi, ahli listrik, ahli fondasi bangunan, ahli struktur bangunan, dokter spesialis jantung, dokter bedah, dokter ahli kanker, dan sebagainya. Kehadiran mereka mutlak dibutuhkan, terutama untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern terglobalisasi yang memang amat rumit dan spesifik. Maka pada hemat saya, pendidikan manusia-manusia demokratis harus juga bisa berjalan berbarengan dengan pendidikan berbasis keahlian teknis spesifik yang memang amat dibutuhkan sekarang ini. Saya menyebutnya paradigma pendidikan demokratik spesialis. Saya pikir ini bisa menjadi catatan yang menarik untuk mengembangkan ide-ide dasar yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Chomsky.

            Yang kedua, Chomsky membedakan antara kaum demokrat dan aristokrat. Pembedaan ini dibuatnya dengan mengikuti pembedaan yang telah dilakukan oleh Thomas Jefferson di masa-masa awal kemerdekaan Amerika Serikat.  Kita perlu bertanya, apakah pembedaan itu masih relevan sekarang ini? Pada hemat saya, seperti segala bentuk pembedaan di dalam lingkungan sosial manusia, pembedaan tidak pernah mutlak. Itulah yang sekarang ini terjadi di dalam pembedaan antara kaum demokrat dan aristokrat. Dalam konteks Indonesia, sejauh saya amati, pendulum telah berubah. Banyak sekali percampuran ganjil antara kaum aristokrat dan demokrat yang justru menjadi penggerak perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tokoh-tokoh di Indonesia di awal abad ke-21, seperti Dahlan Iskan dan Joko Widodo, adalah kaum aristokrat, karena mereka adalah pengusaha yang cukup berhasil di bidangnya, namun sekaligus seorang demokrat, karena mereka menempatkan kepentingan rakyat di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka buat, dan mengajak rakyat untuk bekerja demi terciptanya kebaikan bersama. Sosok aristokrat berjiwa demokrat, inilah yang pada hemat saya belum dipikirkan lebih dalam oleh Chomsky. Di abad 21 ini, lahirnya konsep-konsep hibrida, seperti pendidikan demokratik-spesialis, dan pemimpin aristokrat berjiwa demokrat, menjadi obyek kajian menarik yang perlu dicermati lebih dalam.

Daftar Rujukan

Chomsky, Noam, Democracy and Mis-Education, Rowman and Littlefield Publishers, New York, 2005

Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan di Negara Orde Baru, Gramedia, Jakarta, 1993.

Garland, Christian, International Encyclopedia of Revolution and Protest, Immanuel Ness, ed., Blackwell Publishing, 2009.

Kelly, Mark G.E., The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge, London, 2009.

Priyono, B. Herry (ed), Sesudah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Wardaya, Baskara, Bung Karno Menggugat, Galang Press, Yogyakarta, 2009.

Robinson, Ken, The Element, Penguin Group, New York, 2009.

Stiglitz, Joseph, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton and Company, USA, 2002.

Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kritis Immanuel Kant, Evolitera, Jakarta, 2010.

Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kata, Evolitera, Jakarta, 2011.

Internet:

https://rumahfilsafat.com/2010/07/06/friedrich-nietzsche-dan-peter-drucker-berdiskusi-tentang-bisnis-dan-kreativitas/

http://www.chomsky.info/bios/2009—-.htm (7 Maret 2012 jam 17.00)

http://www.itb.ac.id/news/3441.xhtml pada 2 April 2012, 15.00.

 


[1] Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya.

[2] http://www.itb.ac.id/news/3441.xhtml pada 2 April 2012, 15.00. Saya juga mendapatkan hal serupa dari pengamatan saya terhadap situasi pendidikan di Indonesia.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Saya terinspirasi dari http://www.chomsky.info/bios/2009—-.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), Ini adalah tulisan Garland, Christian, International Encyclopedia of Revolution and Protest, Immanuel Ness, ed., Blackwell Publishing, 2009.

[6] Tradisi filsafat yang mengaitkan dirinya secara langsung dengan kehidupan politik praktis sebenarnya bukanlah hal baru. Di dalam sejarah filsafat, kita bisa melihat bagaimana Sokrates, Plato, Aristoteles, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Martin Heidegger, Bertrand Russell, John Dewey, Jean-Paul Sartre, dan Juergen Habermas secara aktif mengaitkan pemikiran mereka dengan situasi politik yang ada. Pada hemat saya, Noam Chomsky dapat disejajarkan dengan nama-nama besar tersebut.

[7] Kritik paling tajam dari pemikir-pemikir yang kritis terhadap globalisasi adalah, bahwa globalisasi adalah proses yang hanya menguntungkan segelintir pihak bermodal, dan dengan itu mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih luas, seperti kepentingan mayoritas, maupun kepentingan alam. Jadi, esensi globalisasi sebenarnya adalah ketidakadilan.

[8] Resesi dimulai dengan bangkrutnya Lehmann Brothers di Amerika Serikat, dan kacaunya harga serta bunga kredit rumah di Amerika Serikat. Resesi ini dimulai di Amerika Serikat, dan dampaknya bisa dirasakan di seluruh dunia, mulai dari tidak terkendalinya hutang luar negeri di berbagai negara, sampai dengan kenaikan harga minyak yang juga tak terkendali. Kini, Maret 2012, Uni Eropa juga sedang mengalami masalah finansial terkait dengan hutang luar negeri, dan kesalahan tata kelola keuangan negara.

[9] http://www.chomsky.info/bios/2009—-.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), “Chomsky is also an incisive critic of the ideological role of the mainstream corporate mass media, which, he maintains, “manufactures consent” toward the desirability of capitalism and the political powers supportive of it.”

[10] Ibid, “Over the past five decades, Chomsky has offered a searing critical indictment of US foreign policy and its many military interventions across the globe, pointing out that the US’s continued support for undemocratic regimes, and hostility to popular or democratic movements, is at odds with its professed claim to be spreading democracy and freedom and support for tendencies aiming toward that end.”

[11] Beberapa penelitian berhasil membuktikan, bahwa AS berada di balik jatuhnya Soekarno di Indonesia, sekaligus naik dan berkuasanya rezim Orde Baru di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun. Untuk keterangan lebih jauh, anda bisa lihat di Wardaya, Baskara, Bung Karno Menggugat, Galang Press, Yogyakarta, 2009.

[12] http://www.chomsky.info/bios/2009—-.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), “As the most powerful state, the US makes its own laws, using force and conducting economic warfare at will.” It also threatens sanctions against countries that do not abide by its conveniently flexible notions of “free trade.”

[13] Bukan hanya media massa, tetapi kaum intelektual, termasuk yang berada di universitas, juga seringkali menulis dan berkarya untuk memberikan pembenaran pada sistem kekuasaan yang ada. Ada yang melakukannya secara sadar, dan ada yang tidak sadar. Pendalaman bisa dilihat di Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan di Negara Orde Baru, Gramedia, Jakarta, 1993. Ulasan yang juga tajam tentang ini juga dapat dilihat dalam Kelly, Mark G.E., The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge, London, 2009.

[14] http://www.chomsky.info/bios/2009—-.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), “Chomsky’s position on achieving small victories in the short term which “expand the floor of the cage”

[15] Bagian ini diinspirasikan langsung dari tulisan Chomsky, Noam, Democracy and Mis-Education, Rowman and Littlefield Publishers, New York, 2005, hal. 37.

[16] Seperti dikutip oleh Chomsky, ibid.

[17] Terkait dengan tema tulisan ini, yakni demokrasi dan pendidikan, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh John Dewey, dan juga oleh Chomsky, ini amat cocok untuk mendorong terciptanya manusia-manusia demokratis yang mampu secara maksimal mengembangkan keadilan dan kemakmuran untuk semua di dalam masyarakat demokratis. Argumen sebaliknya, menurut saya, juga benar, bahwa pola pendidikan yang bertentangan dengan paradigma pendidikan ini justru bisa menciptakan manusia-manusia anti demokrasi, yang, pada akhirnya, justru bisa merusak proses-proses demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi tak terjadi, maka jalan untuk sampai pada keadilan, kemakmuran, serta kebebasan diri untuk semua akan semakin kelam.

[18] Slogan baru kapitalisme abad 21, di mana kualitas diri seseorang dinilai dari sejauh mana ia mampu membeli barang di dalam hidupnya, walaupun ia tak lagi membutuhkannya. Pola berpikir ini menumpulkan solidaritas dan kritik sosial yang sesungguhnya adalah komponen penting di dalam masyarakat demokratis. Dalam arti ini, dapatlah dikatakan, menurut saya, bahwa kapitalisme justru menghancurkan demokrasi, dan menciptakan penderitaan untuk semua.

[19] Saya juga melihat, bahwa miskinnya perkembangan wacana Marxisme dan sosialisme, yang merupakan peredam gelombang perusak kapitalisme, berkontribusi besar dalam semakin berkembangnya pola pikir kapitalisme yang bercirikan sikap rakus dan penumpukan kekayaan tanpa batas.

[20] Chomsky, Noam, Democracy and Education, …hal. 38.

[21] Seimbang berarti keduanya mendapat tempat. Dinamis berarti perhitungannya bukanlah seimbang matematis (50-50), tetapi bergerak tergantung pada perkembangan konteks kehidupan yang terjadi.

[22] Chomsky, Noam, Democracy and Education, …hal. 38.

[23] Ibid.

[24] Sejauh saya tafsirkan, dalam bahasa Immanuel Kant, pendidikan adalah upaya untuk membangun “kondisi-kondisi yang memungkinkan” (die Bedingungen der Moeglichkeit) terciptanya kreativitas di segala bidang. Pada hemat saya, filsafat pendidikan Chomsky, Dewey, dan Russell bisa dimasukan ke dalam filsafat transendental pendidikan dengan pola berpikir semacam itu. Tentang filsafat transendental Kantian, anda bisa melihat di Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kritis Immanuel Kant, Evolitera, Jakarta, 2010. Anda juga bisa mendapatkannya di www.rumahfilsafat.com

[25] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 39.

[26] Ibid.

[27] Kompetisi dilakukan di berbagai tingkatan pendidikan. Pemenang dianggap lebih baik dari yang kalah. Yang ditonjolkan adalah kompetisi. Kolaborasi hanya dilakukan dengan orang-orang sekelompok. Sementara kelompok lain dianggap musuh. Pola inilah yang, menurut saya, meracuni seluruh sistem pendidikan kita. Untuk lebih jauh, anda bisa melihat tulisan saya dalam Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kata, Evolitera, Jakarta, 2011. Anda juga bisa melihat www.rumahfilsafat.com

[28] Chomsky, Noam, Democracy and Education, …hal. 39.

[29] Di dalam berbagai kuliah maupun tulisannya, B. Herry Priyono, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, telah berulang kali menegaskan argumen ini. Setelah mencoba membaca tulisan-tulisan Adam Smith, saya pun mempunyai kesimpulan yang sama dengan beliau. Silahkan lihat lebih jauh dalam buku Priyono, B. Herry (ed), Sesudah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

[30] Ada beragam pendapat tentang proses-proses demokrasi yang terjadi di bekas negara-negara jajahan Uni Soviet. Dalam salah satu wawancara dengan teman yang berasal dari Polandia, saya menemukan, bahwa sebagian rakyat Polandia puas dengan perkembangan terbaru mereka, yakni keluar dari komunisme dan memasuki sistem demokrasi serta pasar bebas. Namun, di sisi lain, terutama dari sudut pandang orang-orang yang pernah cukup lama hidup di dalam rezim komunis, nada pesimis dan kecewa lebih terasa, akibat sikap rakus-individualis dan kompetisi tidak sehat yang semakin meluas.

[31] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 40.

[32] Ibid, hal. 41.

[33] Di dalam berbagai tulisannya, Joseph Stiglitz telah mengajukan hal yang sama. Globalisasi dengan kapitalisme pasar bebasnya memberikan keuntungan berlimpah bagi segelintir orang, dan membiarkan orang-orang lainnya mendapatkan sisa-sisa kapital, sehingga mereka hidup dalam kekurangan. Baca Stiglitz, Joseph, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton and Company, USA, 2002.

[34] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 41.

[35] Situasi yang masih dengan mudah kita temukan saat ini di Indonesia. Banyak orang bekerja begitu keras, namun mendapatkan begitu sedikit, sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai kaum budak yang bergaji.

[36] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 42.

[37] Saya rasa situasi yang sama, yang mendorong Marx untuk merumuskan argumennya tentang agama sebagai tanda keterasingan manusia. Agama adalah candu bagi rakyat yang tak mampu mengubah realitas hidupnya ke arah yang lebih, dan memilih untuk bersikap pasrah. Lihat Magnis-Suseno, Franz, Pemikiran Karl Marx, Gramedia, Jakarta, 1999.

[38] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 42.

[39] Ibid.

[40] Ibid.

[41] Kreativitas perlu kebebasan dan, menurut saya, fokus. Ini adalah pendapat yang dapatkan dari refleksi atas tulisan-tulisan Nietzsche dan Peter Drucker, pakar manajemen dunia abad 20. Keterangan lebih lanjut bisa dilihat di https://rumahfilsafat.com/2010/07/06/friedrich-nietzsche-dan-peter-drucker-berdiskusi-tentang-bisnis-dan-kreativitas/

[42] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 42.

[43] Ibid, hal. 43.

[44] Kita masih dengan mudah menemukan pembedaan antara dua kelas sosial tersebut sekarang ini. Wacana pertarungan antara demokrasi dan kapitalisme, karena perbedaan nilai-nilai yang dianut keduanya, bisa dengan tajam kita simak dalam Herry Priyono, B, Sesudah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005, terutama di dalam tulisan Ignatius Wibowo. Beliau menunjukkan dengan jelas, bahwa demokrasi dan kapitalisme tidak selalu berjalan selaras, bahkan seringkali meniadakan satu sama lain. Saya rasa uraian beliau tepat menunjukkan tegangan yang terjadi di Indonesia antara kelompok pro demokrasi di satu sisi, dan para pemilik modal raksasa di sisi lain yang ingin memaksakan agenda-agenda politis yang menguntungkan mereka. Tegangan ini semakin tajam, dan rakyat menjadi korban, ketika pemerintah di Indonesia diam tak berbuat apa-apa, seperti sekarang ini.

[45] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 43.

[46] Ibid, hal. 44.

[47] B. Herry Priyono menyebutnya sebagai “Leviathan kedua”, yakni bangkitnya otoritas lain di samping negara yang memiliki kekuatan sama, bahkan lebih, dari negara itu sendiri. Dengan modal yang begitu besar, dan jaringan internasional yang luas, perusahaan-perusahaan multinasional menerjang masuk berbagai negara, menghisap sumber daya dengan harga murah, dan membuat pemerintah setempat seolah tak berdaya di hadapannya. Lihat harian Kompas 5 April 2002, “Memahami Leviathan Baru”

[48] Keduanya serupa, karena keduanya memusuhi hal yang sama, yakni kebebasan dan kesetaraan antar manusia. Keduanya tidak menghendaki adanya manusia-manusia yang kreatif dan setara, karena keberadaan manusia-manusia semacam itu justru menganggu kepentingan-kepentingan ekspansi kekuasaan modal maupun politik mereka. Saya pikir, ini adalah salah satu poin penting dari argumen Chomsky.

[49] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 44.

[50] Ibid, hal. 54.

[51] Di hadapan situasi yang membuat kita tidak peduli dan kecil hati, justru panggilan untuk lebih berpartisipasi perlu untuk didengar, dan dijalankan. Hal ini tidak hanya benar di AS, tempat Chomsky hidup dan berkarya, tetapi juga untuk Indonesia. Kita menderita karena politik yang tak dikelola secara tepat. Namun solusi untuk masalah itu pun hanya satu, yakni ambil bagian aktif dalam politik, dan berjuang untuk membuat perubahan. Ajakan yang sudah tua sekali, namun amat sedikit yang menjalankannya.

[52] Chomsky, Noam, Democracy and Education, … hal. 55.

[53] Apa yang terjadi pada massa Jefferson dan masa kita hidup sekarang, menurut Chomsky, memang berbeda. Namun pilihan fundamental yang perlu dibuat tetaplah sama, yakni menjadi seorang demokrat, atau seorang aristokrat.

[54] Pendapat serupa juga dengan sangat baik dilontarkan oleh pakar pendidikan asal Inggris yang kini menetap di Amerika Serikat, Ken Robinson, dalam bukunya yang berjudul Robinson, Ken, The Element, Penguin Group, New York, 2009. Ia berpendapat, bahwa kebebasan akan melahirkan kreativitas, dan akan menciptakan hal-hal luar biasa yang sebelumnya tak terpikirkan. Pendidikan harus memberikan ruang gerak bagi imajinasi dan kreativitas peserta didik (kebebasannya).

 

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang. Peneliti di President Center for International Studies (PRECIS). Pendiri Program Pengembangan Diri dan Pengembangan Organisasi "Sudut Pandang". Penceramah, Peneliti dan Penulis di bidang Filsafat Politik, Pengembangan Diri dan Organisasi, Metode Berpikir Ilmiah dan Kebijaksanaan Timur. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Kebijaksanaan Timur dan Jalan Pembebasan (akan terbit- 2016), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), dan berbagai karya lainnya.

4 tanggapan untuk “Pendidikan Manusia-manusia Demokratis”

  1. saya sangat respek dengan tulisan ini, pak. Sangat membumi, sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan kita.
    Bagi saya, pendidikan kita saat ini mengarah pada penanaman nilai kompetitif, di mana anak didik dibiasakan untuk mengungguli orang lain “demi dirinya sendiri”. Ini terlihat–tanpa kita sadari–dengan sistem ranking di sekolah2, di mana yang dihargai adalah yang mendapat ranking tinggi, sehingga mendorong anak didik untuk menganggap teman2nya sebagai kompetitornya.
    padahal, bagi saya, yang lebih penting adalah penanaman nilai kooperatif dan kolaboratif antar anak didik, sehingga anak didik terdorong untuk menjadi unggul “bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk juga teman2nya”.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s