Kita Mau ke Mana?

2.bp.blogspot.com

Oleh Franz Magnis-Suseno

Dua tahun dalam kepresidenan kedua Susilo Bambang Yudhoyono, bangsa Indonesia seperti tenggelam dalam lumpur rawa egoisme, kepicikan, dan keputusasaan. Sebelas tahun sesudah gerakan reformasi menuliskan pemberantasan KKN di atas panji-panjinya, ternyata korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela seperti belum pernah tersentuh.

Kelas politik memberikan tontonan yang memalukan dan mengkhawatirkan kepada masyarakat. Sejauh kita layangkan pandangan, tak kelihatan sebuah visi, cita-cita luhur, bahkan sekadar keberanian dalam kepemimpinan.

Kok bisa begitu. Semua kelas politik kelihatan korup. Seakan-akan sesudah Pak Harto mundur, oknum-oknum kelas dua dan kelas tiga merasa mendapat angin untuk akhirnya dengan bebas melayani diri sendiri—suatu hal yang tak mungkin terjadi di bawah Pak Harto.

Tak ada hari tanpa berita korupsi baru, tak ada proyek di mana kelas politik tidak mencari untung dengan akal kotor, dan kasus yang satu belum tuntas sudah muncul kasus berikut. Mengikuti kasus baru di Kemennakertrans, masyarakat curiga bahwa di kementerian-kementerian lain situasi juga tidak lebih baik. Bahwa kelas politik dengan tanpa malu berusaha mengebiri lembaga-lembaga antikorupsi, semua memperkuat kesan bahwa kelas politik sudah total korup sendiri.

Korupsi adalah kejahatan, pencurian, dan perampokan. Pertama, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Kelas politik yang dibayar rakyat untuk membawanya ke masa depan lebih baik malah memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melayani diri sendiri. Seakan- akan mereka memperlihatkan kepada kita bahwa masa depan bangsa ada di tangan para bajingan.

Kedua, korupsi itulah yang mencegah bangsa kita membuka sayap dan terbang. Sebenarnya Indonesia dapat melejit ke depan, tetapi, karena korupsi, potensi-potensi bangsa Indonesia tak bisa menjadi kenyataan (ambil saja contoh infrastruktur perekonomian kita yang sangat ketinggalan: karena korupsi, infrastruktur itu tidak diperbaiki secara sungguh-sungguh; jalan yang baru diperbaiki dalam setahun sudah rusak lagi).

Ketiga, korupsi adalah pencurian masa depan hampir 50 persen warga bangsa yang miskin atau hidup pas-pasan. Kalau kadang-kadang kita melihat sebuah Ferrari, Bentley, atau Rolls-Royce—itu hanya contoh mencolok—kita tahu bahwa kemungkinan besar orang-orang itulah yang mengisap darah orang-orang miskin dan lemah bangsa ini.

Demokrasi

Dalam situasi demikian, ada orang yang mempertanyakan demokrasi. Bahkan, semakin kedengaran suara-suara bahwa sesudah reformasi Undang-Undang Dasar, yang diamendemen untuk menjamin substansi demokrasi dan menegakkan hak-hak asasi manusia, tidak sah.

Akan tetapi, ini suara-suara masa lampau, nostagia kaum neofeodal yang selama Orde Baru bebas menguasai negara ini. Neofeodalisme bukan jalan keluar. Kita jangan percaya lagi pada bisikan-bisikan bahwa seluruh reformasi politik adalah kesesatan liberalisme—kita ingat lagu paduan suara Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir Mohamad dulu! Jangan terbujuk bisikan-bisikan bahwa amendemen-amendemen tahun 1999-2002 tidak sah, bahwa karena itu pemerintah kita juga tidak sah dan karena itu sudah waktunya dihentikan.

Padahal, demokrasi dan hak-hak asasi manusia adalah hasil paling mengagumkan—hasil satu-satunya—dari reformasi. Tak mungkin negara seluas dan semajemuk Indonesia dikuasai secara neofeodal. Negara kita akan tetap bersatu kalau semua komponen memang mau bersatu, dan mereka mau bersatu apabila mereka tidak dikesampingkan serta dihormati dalam identitas dan martabat mereka. Justru itulah yang terjadi dalam demokrasi dan dijamin oleh hak-hak asasi manusia (dan karena itu negara-negara yang demokrasinya sudah stabil begitu mantap dalam konsensus dasar demokratis).

Sekarang saja, di tempat-tempat jauh, terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang mengerikan, dengan impunity. Apa kita mau situasi itu kembali? Kita tidak akan mengatasi korupsi dan ketidakpastian situasi dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Kalau kita punya sistem presidensial, kita harus hidup dengan presiden yang kita pilih. Jangan main melanggar Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku.

Demokrasi kita masih harus berakar. Almarhum Nurcholish Madjid, sepuluh tahun lalu, memperingatkan kita bahwa budaya demokratis—baru kalau budaya itu sudah tercapai demokrasi kita akan betul-betul mantap—baru akan terbentuk di Indonesia sesudah 20 tahun. Meskipun demikian, kita hanya dapat belajar demokrasi dengan melakukannya. Mulai dengan jalan kudeta hanya akan menempatkan kita menjadi republik pisang, seperti halnya yang pernah di terjadi pada kebanyakan negara Amerika Latin.

Jangan mundur

Maka, suara-suara yang mau kembali ke zaman otoriter, yang meremehkan bukan hanya hak-hak asasi manusia, melainkan juga manusia, yang mau memakai paksaan-paksaan, dengan tegas harus kita tolak. Menghadapi

jeleknya situasi sekarang, kita—masyarakat sipil—harus membangun tekanan dan kritik sedemikian kuat terhadap para pemimpin sehingga mereka terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

Reformasi sebelas tahun lalu tidak percuma. Kita menikmati kebebasannya. Sekarang kita juga harus belajar tanggung jawab yang menyertainya. Kita, masyarakat sipil, harus mengambil peran dengan mengkritik dan menantang kelas politik kita. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kebanyakan mereka pun mau keluar dari rawa kekorupan. Sekarang, kita justru harus menyukseskan demokrasi kita. Kebanggaan bahwa di negara kita manusia tidak seenaknya bisa ditindas, dibungkam, dan dibunuh seperti pada masa neofeodalisme dulu tidak boleh kita biarkan dirusak. Masih ada masa depan.

Franz Magnis-Suseno SJ Rohaniwan dan Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

 

 

Iklan

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Peneliti di bidang Filsafat Politik, Pengembangan Diri dan Organisasi, Metode Berpikir Ilmiah dan Kebijaksanaan Timur. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Kebijaksanaan Timur dan Jalan Pembebasan (akan terbit- 2016), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), dan berbagai karya lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s