Internet, Sosial Media dan Gejolak Budaya: Sebuah Wawancara

 

Wawancara dengan Pers Mahasiswa IDEA Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Januari, 2018 dengan Reza A.A Wattimena. Dimuat di Terbitan IDEA Edisi 41, Mei 2018

Internet, media sosial dan alat-alat digital kini menjadi kebutuhan primer masyarakat modern. Digital bukan lagi sekedar era, tapi sudah menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Saking larutnya dalam dunia internet, muncul statement usil menyebut “harta-tahta-kuota” sebagai kebutuhan dasar hidup masyarakat saat ini.

Dengan membuka smartphone atau perangkat gawai yang tersambung dengan koneksi internet, masyarakat disuguhi berbagai bentuk informasi dari mulai teks, gambar, suara, bahkan vidio.

Terkait hal tersebut, bagaimana Anda memaknai literasi di zaman sekarang?

(Reza A.A Wattimena) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini menciptakan banjir informasi. Orang tak lagi mempunyai waktu, tenaga dan kehendak untuk mengolah informasi yang ada menjadi sebentuk pengetahuan yang berguna bagi kehidupan. Informasi justru menjauhkan orang dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Informasi terlalu banyak, dan banyak di antaranya cenderung tak berguna, bahkan merusak. Inilah paradoks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Lanjutkan membaca Internet, Sosial Media dan Gejolak Budaya: Sebuah Wawancara

Iklan

Sisi Gelap Jaringan Sosial

dailytech.com
dailytech.com

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang di München, Jerman

Banyak orang menggunakan jaringan sosial sekarang ini, seperti Facebook, Twitter, dan sejenisnya. Setiap hari, banyak orang terpaku melihat jaringan sosial ini, bahkan kerap melupakan waktu-waktu penting bersama keluarga dan sahabat. Bagi mereka, keluarga dan sahabat itu dapat dengan mudah ditemukan di jaringan sosial tersebut. Batas antara kenyataan dan dunia virtual di bit-bit internet kini melebur.

Bahkan, beberapa ahli menyatakan, misalnya Christian Stöcker dalam tulisannya yang berjudul Governance des digitalen Raumes (2012), bahwa kehadiran jaringan sosial bisa meningkatkan kualitas demokrasi di suatu bangsa. Informasi menyebar semakin cepat dan banyak. Orang bisa menciptakan gerakan protes politik melalui jaringan sosial. Bahkan, seperti ditunjukkan di Mesir 2011 lalu, jaringan sosial bisa mendorong terjadinya proses revolusi di sebuah negara.

Namun, orang kerap lupa, bahwa seperti semua benda di bawah langit, jaringan sosial pun memiliki sisi gelapnya sendiri yang harus terus dipikirkan ulang. Kebebasan dan demokrasi, yang diharapkan berkembang pesat di jaringan sosial, pun ternyata memiliki batas-batas yang nyaris tidak disadari oleh banyak orang. Kebebasan virtual di internet sebenarnya berpijak pada batas-batas virtual yang tak terlihat, namun begitu nyata. Ketika batas-batas itu tidak disadari, ia menjadi penjara; ia menjadi sisi gelap jaringan sosial. Lanjutkan membaca Sisi Gelap Jaringan Sosial

Internet dan Myanmar

Internet dan Myanmar

Reza A.A Wattimena

Di Myanmar, prinsip-prinsip fundamental demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berulang kali digilas. Demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi rakyat pada 1988 berakhir dengan kematian ribuan orang demonstran. Pemimpin yang terpilih secara demokratis mengalami tahanan rumah, dan sama sekali tidak dibiarkan memimpin.

Pemerintah dipimpin oleh junta militer. Media dikuasai oleh pemerintah. Berita-berita disensor. Walaupun begitu, gambar dan foto tentang protes massal yang dilakukan para biksu tetap menyebar di seluruh dunia. Tampaknya, teknologi, dalam bentuk blog, foto digital, dan SMS telah menjadi “musuh dalam selimut” bagi rezim militer di sana.

“Teknologi”, demikian pendapat Sein Win, Editor di Mizzima News, media yang dijalankan oleh para oposan junta militer, “memberikan perbedaan yang besar. Kini, setiap orang di dunia dapat mengetahui apa yang terjadi di Myanmar melalui internet. Ini adalah realitas globalisasi. Tak peduli apakah junta suka atau tidak, kini mereka tidak lagi bisa mengisolasi diri mereka dari komunitas internasional.”

Walaupun junta militer telah berulang kali berupaya memutus jaringan internet, berita tentang berbagai peristiwa di negara itu telah tersebar ke seluruh dunia. Internet juga telah mendukung kerja-kerja para aktivis dan oposan pemerintah di sana. Teknologi seolah mengubah dunia menjadi saksi mata atas apa yang terjadi di Myanmar.

Wartawan Melawan

Vincent Brossel, salah satu wartawan Reporters Without Border cabang Asia, berpendapat bahwa karena sebab-sebab di atas, banyak wartawan dideportasi keluar. Beberapa yang masih di dalam dipaksa untuk bekerja di bawah sensor ketat. Media internasional, Reporters Without Border, menempatkan Myanmar sebagai negara paling represif terhadap media ke-164 dari 168 negara yang ada.

“Semua yang hendak dipublikasikan”, demikian Brossel, “seperti artikel, kalendar, dan sebagainya disensor oleh tentara. Mereka punya kekuasaan untuk mengontrol semuanya, dan membatasi kemampuan para wartawan.”

Pemerintah juga melarang visa untuk wartawan asing. Berita-berita penting dan signifikan pun menjadi sulit untuk keluar dari Myanmar.

“Sejak tahun 1988”, demikian tambah Brossel, “organisasi perlawanan terhadap junta militer telah banyak berkembang. Biasanya, mereka terdiri dari para profesional. Sekarang, anda bisa menyaksikan komunitas-komunitas yang kuat yang terdiri atas orang-orang Myanmar di Norwegia, Thailand, India, dan Inggris. Kebanyakan dari mereka pernah aktif di gerakan ’88. Mereka bekerja di bawah tanah untuk mengembangkan jaringan.”

Jaringan bawah tanah itu berkembang mulai dari surat menyurat, sampai kini berkembang menjadi jaringan virtual di dunia maya. “Teknologi”, demikian tambah Brossel, “telah membuat jaringan bawah tanah menjadi lebih efektif.”

Di Myanmar, hanya sekitar 1 % penduduk yang memiliki akses Internet. Pemerintah sendiri tampaknya meremehkan jumlah ini, dan tampak tidak siap dengan kebocoran informasi yang tampaknya lolos dari pengamatan mereka.

Minggu lalu, seorang warga Myanmar berhasil menembus firewall pemerintah, sehingga informasi tentang apa sesungguhnya yang terjadi di Myanmar bisa didapatkan oleh komunitas internasional. Nama warga tersebut adalah Ko Htike. Ia tinggal di London, tetapi memiliki jaringan dengan 40 orang di dalam Myanmar yang selalu mengambil foto dan mengirimkan berita perkembangan terbaru di negara itu.

Tindakan ini tampak memicu reaksi tegas dari junta militer Myanmar. Mereka pun memutus semua hubungan internet pekan ini.

Melihat tapi Membisu?

Di negara-negara Barat sendiri, kemajuan teknologi telah mengubah banyak orang untuk menjadi lebih aktif dan bersikap kritis terhadap otoritas. Hal yang sama tampaknya juga terjadi di Myanmar. Kemajuan teknologi telah membuat kegelisahan rakyat Myanmar didengar di seluruh dunia.

Sebuah kelompok virtual bernama “Support the Monks Protest” pun terbentuk. Data menunjukkan, bahwa setiap 12 jam, 10.000 anggota baru langsung mendaftar.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, dapatkah semua kemajuan teknologi informasi komunikasi ini, terutama tentang terjadinya berbagai kejahatan HAM, sungguh mampu membuat perubahan yang signifikan? Para wartawan Inggris yakin, bahwa teknologi dapat mendorong Gordon Brown, perdana menteri Inggris sekarang, untuk mengeluarkan pernyatan menekan pemerintah Myanmar.

Seorang aktivis dari Amnesty International pun juga optimis, bahwa teknologi dapat mendukung kerja-kerja aktivis secara signifikan.

Yah, bagaimanapun, sejarah tampaknya telah menunjukkan fakta mengejutkan kepada kita, bahwa mulai dari Rwanda, Bosnia, Darfur, dan kini Myanmar, kita telah sering menjadi saksi dari sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita hentikkan. Kita menyaksikan pembantaian di depan mata kita, tetapi kita tidak juga tergerak untuk berbuat sesuatu. Kita melihat, tetapi membisu….