Ke manakah gerangan pesona itu, yang dahulu membuat jutaan ibu terbius memilihnya sebagai pemimpin idola? Perkabaran lembaga-lembaga survei seragam menunjukkan tingkat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami terjun bebas. Lebih dari itu, tanda-tanda redupnya pendar wibawa sang Presiden terlihat dalam peringatan hari lahir ke-85 Nahdlatul Ulama pada 17 Juli lalu. Media massa melaporkan, dari sekitar 130.000 hadirin yang memadati Stadion Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta, deretan kursi pun hampir kosong saat Presiden berpidato.

Berbagai dalih diajukan, mulai alasan kepanasan hingga kejenuhan hadirin dalam menanti. Tetap saja tak bisa menampik kenyataan bahwa hadirin tidak lagi bersabar bertukar (trade-off) ”penantian” dengan ”idaman”; tak lagi rela berkorban peluh demi sesuatu yang telah pudar pamornya.

Susutnya aura karisma sang Presiden menandakan terputusnya hubungan kebatinan antara pemimpin dan kesadaran kolektif warganya. Sikap kejiwaan Presiden lebih asyik masyuk dengan urusan mematut-matut diri, tanpa kepekaan meraba getaran, harapan, dan kekecewaan yang bergelora dalam jiwa rakyatnya.

Presiden tak hadir saat harga-harga melambung; Presiden tak hadir saat Ruyati dipancung; Presiden tak hadir saat Prita Mulyasari menjadi mainan penegak hukum; Presiden tak hadir saat minoritas keagamaan terpasung; Presiden tak hadir saat partainya menjadi bungker para koruptor; Presiden tak hadir saat kader partainya diduga menjadi manipulator hasil pemilu; Presiden tak hadir saat jutaan rakyat menanti keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan sosial.

”Ketidakhadiran” Presiden dalam kesadaran publik itu tak bisa lagi diselamatkan oleh manajemen kesan. Pengelolaan ”pepesan kosong” pencitraan tanpa pasokan isi ini telah melahirkan arus balik ketidakpercayaan publik yang dapat berujung pada pembangkangan publik. Tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat. Sebagian besar instruksi Presiden tak dijalankan, bahkan oleh para pembantunya. Ekspresi sarkastik yang menyatakan penolakan terhadap kehadiran Presiden juga muncul dalam berbagai spanduk di beberapa tempat.

Memulihkan kewibawaan Presiden ke titik bulan madu jelas bak pungguk merindukan bulan. Namun, setidaknya Presiden bisa mengakhiri masa jabatannya secara terhormat.

Tes terakhir dari seorang pemimpin adalah meninggalkan kepercayaan bagi orang lain. Oleh karena itu, aib terbesar seorang pemimpin adalah berbohong dan korup.

Montesquieu mengingatkan, ”Korupsi setiap pemerintahan selalu dimulai dengan korupsi terhadap prinsip dan aturan permainan.” Kebohongan menampakkan diri pertama kali ketika prinsip dan aturan permainan dimanipulasi demi kepentingan politik. Ketika data pemilih dan hasil suara dimainkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta ketika sumber pembiayaan pemilihan diambil secara ”haram”, di titik itulah negara mulai ditopang dengan pilar kebohongan dan korup.

”Semakin korup suatu republik,” ujar Tacitus, ”semakin banyak hukum/institusi dibuat.” Berbilang undang-undang dibuat untuk melegalkan kepentingan ”penyusup” atau sekadar untuk dilanggar serta berbilang komisi dan satgas dibentuk sekadar untuk berbagi-bagi komisi (rente) dan menutupi korupsi.

Dengan kebohongan dan korupsi sebagai pilar utama negara, setiap usaha memperjuangkan pemerintahan yang bersih serta transparan dan akuntabilitas publik seperti menegakkan benang basah. Kehidupan publik tidak memiliki landasan untuk bisa saling percaya. Di republik bohong dan korup, persahabatan madani sejati hancur. Setiap warga berlomba mengkhianati negeri dan temannya; rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam penyalahgunaan kekuasaan. Ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela. Akhirnya timbul kematian dan pengasingan: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan. Krisis multidimensi membayangi kehidupan negeri.

Jejak terakhir seorang pemimpin juga ditentukan oleh kesediaan orang lain untuk memikul tanggung jawab. Untuk itu, pemimpin perlu menunjukkan satunya kata dan perbuatan serta keberanian untuk melaksanakan apa yang benar menurut keyakinannya. Meminjam ungkapan Paul Keating, mantan Perdana Menteri Australia, ”Leadership is not about being nice. It’s about being right and being strong.”

Kehormatan itu bukanlah kedudukan, melainkan bagaimana cara orang meraih dan mengisi kedudukan. Menjadi pemimpin terhormat tidak bisa menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala cara; tidak pula menjadikan kedudukan sekadar kelengkapan karier pribadi. Bung Hatta pernah mengingatkan, untuk negeri seluas Indonesia, diperlukan mentalitas pemimpin yang luas, yang lebih mengedepankan keragaman kepentingan umum ketimbang kepentingan citra pribadi.

Setiap pemimpin adalah penanda sejarah dan setiap pemimpin harus memastikan bahwa jejak yang dia torehkan menandai gerak maju, bukan gerak mundur. Oleh karena itu, terus majulah sekiranya membawa kemajuan dan jangan ragu mundur sekiranya membawa kemunduran!

Yudi Latif Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan