Oleh B Herry Priyono
Kondisi kritis biasanya ditandai dengan titik liminal. Itu seperti momen berayun antara pekatnya kegelapan dan cemerlangnya terang, antara kesesakan tak tertanggungkan dan kelegaan yang didambakan. Pada momen itu, kematian dan kelahiran kembali bagaikan saudari kembar yang memanggil-manggil dengan suara bersahutan.
Itulah perasaan saya saat membaca buku ini. Ketika pada banyak tikungan peristiwa selama sekian tahun terakhir bau kematian menyesakkan negeri ini, buku Yudi Latif menuliskan kemungkinan kelahiran kembali (renaissance). Renaissans adalah penciptaan ulang dengan kembali ke asal mula: bagaimana menciptakan kembali Indonesia dengan pulang ke momen kelahiran. Itulah pesan yang dibawa buku setebal 694 halaman ini.
Seperti ditulis dalam Pendahuluan: ”Di republik korup dan jahil, persahabatan madani sejati hancur”, ”anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya dari luar rumah” (hal 48, 49, 50). Mengapa? ”Karena rumah kami gelap” (hal 50). Dalam kesesakan itu, yang dibutuhkan adalah renaissans: ”Mengikuti cara Soekarno, menggali kembali mutiara terpendam, mengargumentasikan, mengontekstualisasikan dalam kehidupan semasa, dan mengupayakan aktualisasinya dalam kehidupan masa kini dan masa depan” (hal 50).
Itulah agenda kembali ke Pancasila. Meringkas buku tebal dalam ruang sesempit ini tentu usaha semena-mena. Namun, jika didesak, dengan terbata-bata saya akan berangkat dari pertanyaan sederhana. Mengapa cita-cita membentuk Indonesia sebagai bangsa tidak/belum juga tercapai (intended but unrealised)? Pertanyaan besar itu punya banyak kemungkinan jawaban. Yang pasti, setiap proyek manusiawi tidak pernah purna sebab hasrat manusia selalu berlipat ganda.
Ideologis
Buku ini rupanya menjawab begini: itu karena kita mengabaikan landasan ideologis yang melahirkan terbentuknya Indonesia, yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila kunci? Dan mengapa pengabaian itu fatal? Sebab, Pancasila bukan hanya sedimentasi nilai-nilai kebaikan hidup bersama masa lalu kita, melainkan juga panduan bagaimana Indonesia melintasi segala cuaca ke depan. Karena membentuk negara-bangsa adalah jerih payah menciptakan sebuah ”kita”, para pendiri Indonesia mengerahkan seluruh keluhuran dan kebijaksanaan mereka dengan merumuskan ”kita” sebagai tata kehidupan bersama yang dibentuk dan disatukan oleh lima sila.
Itulah mengapa ketika mencari-cari landasan pembentuk dan pengikat lain di luar lima sila (entah landasan agama, ekonomi, atau lainnya), Indonesia menjadi berantakan. Indonesia yang berantakan memang kondisi yang lebih dialami ketimbang dibuktikan. Namun, itu sudah cukup menggerakkan penulis mengerahkan daya untuk menuangkan buku ”bersifat sugestif” ini sebagai panduan solusi. Rute yang ditempuh berisi tiga lapis. Pertama, penulis masuk dengan menggali sejarah. Lapis kedua, yang ditemukan dalam penggalian itu lalu diangkat untuk dipertanggungjawabkan pada daya nalar. Lapis ketiga, akhirnya tiap sila dijadikan cermin untuk menakar kondisi berantakan dewasa ini. Itulah mengapa buku ini punya subjudul Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.
Becermin pada lima sila, dapat dikatakan hampir semua sisi kehidupan bersama dan bernegara dewasa ini ditandai nilai merah. Bukan hanya kerukunan beragama yang diremuk kaum fanatik, atau keadilan yang dibusukkan oleh uang, tetapi demokrasi juga merosot jadi pemerintahan calo, koruptor, dan massa beringas.
Bayang-bayang
Dalam bayang-bayang itu, saya membaca dengan takjub bagaimana para pendiri Indonesia berdebat merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Perdebatan terjadi sengit, namun dipandu bukan oleh kepentingan-kepentingan sempit, tetapi oleh pencarian kebaikan bersama (common good). Sebagai bagian telaah historis, perdebatan sila-sila dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi pada semua bab utama (Bab 2-6) merupakan bagian paling kuat dan indah dari buku ini. Setiap pembelajaran Pancasila perlu membaca cermat bagian ini.
Pada bagian itu pula tersimpan rahasia Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ia terbuka karena disimpulkan melalui bahasa nalar yang menempuh diskusi dan perdebatan publik. Baik peneguhan maupun kritik dilakukan secara publik melalui argumentasi yang bersifat publik pula. Dalam nalar publik, mayoritas tidaklah identik dengan yang terbaik (hal 429). Ketololan publik bahkan sering muncul dari suara mayoritas. Para pendiri Indonesia itu begitu menakjubkan lantaran mereka mengerti persis negara bangsa yang demokratis tidak mungkin didasarkan pada ”perintah Tuhan”. Sebab, pembenaran dengan memakai ”perintah Tuhan” hanyalah cara menutup kemungkinan perdebatan melalui penalaran dan argumentasi yang bersifat publik.
Mungkin itulah mengapa saya melihat urutan Pancasila dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 jauh lebih bertenaga daripada urutan resmi sekarang. Sila pertama adalah Kebangsaan Indonesia: ”Kita hendak mendirikan suatu negara…; dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia ialah dasar kebangsaan” (hal 15). Dalam pidato itu, ”Ketuhanan yang Berkebudayaan” menempati urutan kelima. Bung Karno menyebut susunan itu bukan urutan logis, tapi hanya sekuensial. Namun, dengan banyaknya tafsiran serampangan dewasa ini— bahwa Ketuhanan adalah dasar negara Indonesia—susunan Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 itu menampilkan keunggulannya. Bukan karena sila Ketuhanan kurang penting, tapi karena proyek membentuk Indonesia adalah agenda yang mesti dapat dipertanggungjawabkan dalam kategori kausalitas manusiawi. Pokok ini sentral sebab kita manusia (warga negara) sendiri yang mesti bertanggung jawab atas berhasil-tidaknya membentuk Indonesia. Itulah mengapa perlu didasarkan pada ”tata bahasa bersama” khas manusia, yaitu nalar publik. Dengan kata lain, Tuhan tidak dapat diserahi tanggung jawab atas sukses-gagalnya membentuk Indonesia sebagai bangsa.
Buku ini masih menyimpan banyak mutiara yang tak mungkin disebut satu per satu di sini. Salah satunya, Pancasila adalah nama Indonesia bagi Demokrasi-Sosial (Social Democracy). Dalam buku berbahasa Indonesia, ada baiknya kutipan-kutipan panjang berbahasa Inggris diterjemahkan (misal hal 458). Juga banyak literatur rujukan tidak tercantum di daftar pustaka (misal hal 261, 361, 503, 552, 558). Beberapa kesalahan tipografis, yang saya temukan sekurangnya pada 22 titik, tentu sulit dicegah dalam buku setebal ini. Selebihnya, buku ini layak menjadi bacaan wajib pelajar SMA, mahasiswa/i, pejabat pemerintah, pendukung maupun pengkritik Pancasila, dan segenap khalayak. Para peneliti Pancasila juga akan menemukan banyak ilham dan persoalan baru yang ditinggalkan buku ini. Bonus liber optimus magister-buku bermutu adalah guru terbaik.
Di pucuk waktu antara kondisi berantakan dan kelahiran kembali Indonesia, buku ini hadir sebagai olokan dan tantangan. Kerdilnya komitmen dan wawasan telah membuat kita bagai api yang padam di hadapan nyala keluhuran para pendiri Republik. Dan kehendak kita untuk kembali menyala mesti dimulai dengan pulang ke asal-mula. Pada mulanya adalah Pancasila.
B Herry Priyono Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
***
• Judul: Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila
• Penulis: Yudi Latif
• Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
• Cetakan: I, 2011
• Tebal: 665 halaman
• ISBN: 978-979-22-6947-5
Rumah Filsafat 