Kepemimpinan dan Perubahan
Oleh Reza A.A Wattimena
Di Mesir awal 2011, tepatnya di Tahrir Square, kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Massa berkumpul untuk menyatakan protes mereka pada rezim yang berkuasa. Di sampingnya ada orang-orang yang menyediakan makanan gratis untuk massa demonstran, juga ada pelayanan medis, dan bahkan hiburan, supaya para demonstran tidak bosan. Di akhir demonstrasi massa yang sama kemudian membersihkan tempat demonstrasi, dan bubar secara damai.
Tahrir Square adalah ruang publik, yakni ruang milik masyarakat. Maka masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Ruang publik adalah rumah sesungguhnya dari rakyat, yakni tempat mereka berjumpa, dan menyatakan kegelisahan serta harapan mereka. Maka ruang publik harus bersih, dan rakyatlah yang harus menjamin kebersihannya. (Benhabib, 2011)
Rakyat menginginkan perubahan. Mereka menginginkan revolusi damai. Maka mereka berkumpul, menggalang opini bersama, dan bergerak bersama. Di dalam sejarah para filsuf melihat fenomena ini dengan mendua hati. Di satu sisi mereka kagum, namun di sisi lain, mereka khawatir. Yah di hadapan revolusi, kita semua, tidak hanya para filsuf, memang selalu mendua hati.
Awal Maret 2011 seorang demonstran asal Mesir memegang spanduk berikut, “Mesir mendukung para pekerja di Wisconsin, Amerika Serikat. Satu dunia, satu luka.” Tak lama kemudian para pekerja Wisconsin melakukan demonstrasi, dan menulis kalimat ini di spanduk mereka, “Terima kasih. Kami cinta kalian, dan selamat atas kemenangan kalian.” Kembali lagi; satu dunia, satu luka.
Seperti dicatat Seyla Benhabib, ada perbedaan fundamental antara protes di Wisconsin dan di Mesir. Di AS masyarakat melakukan demonstrasi menentang upaya korporasi besar untuk membuat warga negara semakin pasif. Dalam arti ini mereka menggunakan analisis Michel Foucault, seorang filsuf Perancis, yang melihat kecenderungan warga negara menjadi tubuh-tubuh yang jinak (docile bodies) di hadapan produk-produk kapitalis global.
Sementara di negara-negara Arab, demonstrasi dilakukan untuk menciptakan kebebasan dan demokrasi di negara mereka. Mereka sudah muak dengan semua kebohongan politik, penindasan, dan ketidakadilan selama bertahun-tahun di bawah rezim-rezim pemerintahan totaliter. Namun sayangnya harapan itu masih jauh dari kenyataan.
Berdasarkan analisis para ilmuwan politik dunia, kemungkinan besar, negara-negara Arab tidak akan berubah menjadi negara demokratis yang mengedepankan kebebasan, melainkan kembali menjadi negara-negara autokrat yang dipimpin oleh sekelompok penguasa, entah itu militer, kelompok fundamentalis Islam, atau elit politik yang korup. Apakah analisis tersebut benar? Mari kita pertimbangkan beberapa pemikiran dari Seyla Benhabib.
Di negara-negara Arab, pelaku perubahan adalah massa yang menuntut demokrasi dan kebebasan di negara mereka. Mereka ditempa di dalam penindasan dan ketidakadilan, namun akhirnya bertumbuh merindukan kebebasan. Tentunya mereka tidak akan pernah puas, jika dipimpin oleh rezim otoriter yang korup dan menindas. Massa yang menghendaki demokrasi ini, menurut Benhabib, adalah ciri khas dari revolusi modern.
Gerakan massa di Arab menginginkan perubahan konstitusi masing-masing negara mereka, sehingga memberi tempat bagi terjaminnya hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Mereka juga ingin menyingkirkan semua elit politik korup yang selama ini memerintah negara mereka, mulai keluarga Ghadaffi di Libya, sampai dengan tindakan keluarga Mubarak di Mesir yang memprivatisasi semua sumber daya alam negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Para penggerak massa mayoritas adalah anak-anak muda yang pernah mengenyam pendidikan di Eropa dan Amerika. Maka mereka sadar betul, apa yang terjadi di luar batas-batas negara mereka yang korup dan tertindas. Mereka menginginkan negara mereka bergabung dengan dunia kontemporer yang demokratis, bebas, adil, dan makmur. Di dalam semua proses ini, keahlian mereka menggunakan media sosial, seperti facebook dan twitter, amat membantu untuk menyebarkan informasi, dan memperbesar gerakan.
Hati saya berdebar menyaksikan semua peristiwa ini. Namun sebagaimana dicatat Benhabib, revolusi selalu menciptakan kegelisahan. Di dalam sejarah banyak revolusi berubah menjadi teror berdarah yang berkepanjangan. Yang paling nyata adalah argumen yang dituturkan oleh Edmund Burke.
Burke menganalisis Revolusi Perancis. Ia mengambil kesimpulan bahwa setiap gerakan kekerasan di dalam sejarah pada akhirnya akan menciptakan rantai kekerasan dan balas dendam yang tak terkontrol dalam jangka waktu yang juga tak bisa ditentukan. Sekarang ini Mesir dan Tunisia tidak mengalami itu. Namun bagaimana dengan Libya, Yaman, dan Siria? Banyak kemungkinan masih bisa terjadi.
Mengenai Revolusi Perancis yang bersejarah itu, Hegel punya pendapat yang juga mengerikan. Awalnya ia berharap Revolusi Perancis akan melahirkan republik keutamaan, yakni Perancis yang bebas, adil, dan makmur. Namun yang nyatanya terjadi adalah terciptanya repulik teror di bawah pemerintahan Robespierre yang, ironisnya, justru akan mati di bawah teror ciptaannya sendiri. Mengapa ini bisa terjadi?
Hegel berpendapat begini. Revolusi adalah suatu gerak sejarah yang didorong oleh kehendak universal dari alam semesta. Kehendak universal ini adalah kehendak seluruh rakyat yang tampak di dalam tuntutan maupun harapan mereka. Namun semua ini menjadi rusak, ketika ada sekelompok oran yang merasa mewakili rakyat di dalam perjuangan mereka. Jika kelompok ini semakin besar, maka mereka akan menciptakan teror yang rantai kekerasan yang sulit sekali untuk diputus.
Sekarang ini sekelompok orang pencipta teror ini bisa berkedok militer yang tampak kokoh berkuasa, ataupun kelompok fundamentalis agama yang merasa suci, dan mewakili kehendak seluruh rakyat. Jika mereka sampai berkuasa, maka cita-cita revolusi yang sesungguhnya bisa lenyap digantikan oleh teror dan kekerasan yang tak berkesudahan. Setelah revolusi damai usai, pilihan kembali di tangan rakyat, apakah mereka akan menciptakan republik keutamaan yang demokratis, bebas, adil, dan makmur, atau mereka akan menciptakan republik teror yang justru akan merusak semua tujuan awal dari revolusi itu sendiri?
Benhabib mengingatkan kita semua, bahwa revolusi selalu dilakukan atas nama cita-cita yang lebih tinggi. Di masa modern cita-cita itu adalah melepaskan diri dari pemerintahan yang korup dan menindas, serta mewujudkan kebaikan bersama untuk semua rakyat. Namun di negara-negara Arab, cita-cita yang lebih tinggi ini masih ambigu, apakah mereka akan menciptakan kebaikan bersama untuk semua rakyat, lepas dari status agama ataupun kepercayaannya, atau mereka akan menciptakan negara yang menjalankan hukum Syariah secara murni, yang tentunya menindas orang-orang yang tak sepaham?
Hannah Arendt mengingatkan kita, bahwa revolusi adalah suatu peristiwa yang unik dan spontan. Tak ada yang bisa meramal, kapan revolusi dimulai. Revolusi itu seperti fatamorgana, ia tampak, namun seolah tak tampak, dan tak dapat diprediksi, serta bisa tiba-tiba hilang. Begitu kata Hannah Arendt.
Zizek juga sudah mengingatkan kita, bahwa revolusi adalah suatu aksi untuk membuka mulut. Masalah muncul setelah mulut terbuka, lalu kita mau mengisinya dengan apa? Kita bisa menuntut perubahan politik, namun kita mau merubah ke arah apa, dan bagaimana caranya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab di dalam revolusi, yang akhirnya menggiring cita-cita republik keutamaan menjadi republik teror. (Zizek, 2011)
Indonesia ingin berubah dari negara korup menjadi negara berkeutamaan yang mengedepankan kebebasan, keadilan, dan kemakmuran bersama. Namun peta jalan perubahan harus dibuat, mulai dari arah, sampai dengan langkah-langkah praktis untuk memastikan, bahwa kita semua sampai pada arah yang kita inginkan. Tanpa peta perubahan yang jelas dan komprehensif, kita akan terjebak di dalam cita-cita perubahan yang justru bermetamorfosis menjadi teror serta kekerasan yang berkepanjangan. Kuncinya adalah kepemimpinan yang kokoh, visioner, sekaligus mampu berpikir serta bertindak praktis-pragmatis untuk menyelesaikan masalah.
Sayang sampai detik ini, kita tak kunjung menemukannya.
Penulis adalah Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya
Rumah Filsafat 