Oleh Reza A.A Wattimena
Dosen di Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya
Semua teori tentang demokrasi berpijak pada satu prinsip yang sama, yakni kesetaraan antar manusia. Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara orang kaya atau orang miskin, lelaki atau perempuan, dan agama minoritas atau mayoritas.
Dari kesetaraan ini lahirlah lalu nilai kedua, yakni keterbukaan. Demokrasi, kata Karl Popper, filsuf kelahiran Austria, di dalam bukunya yang berjudul Open Societies and Its Enemies, adalah masyarakat terbuka. Ia menentang segala bentuk pemaksaan, baik menggunakan suap ataupun todongan senjata. Ia memberikan ruang kehidupan untuk semua orang, apapun latar belakangnya.
Namun, di dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia, dua prinsip ini terus berada dalam ancaman. Orang dibeda-bedakan seturut agama, ras, dan bahkan jenis kelaminnya. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Orang-orang dengan latar belakang tertentu juga tidak bisa terlibat di dalam pemerintahan, semata karena ras, agama ataupun keyakinan politiknya yang berbeda. Lanjutkan membaca Demokrasi dan Rasa Jijik
Rumah Filsafat 