Dewan Perwakilan Rakyat?

Oleh Reza A.A Wattimena

Notulensi Diskusi COGITO Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya 29 April 2011

            Perlukah gedung DPR yang baru dibangun? Inilah yang menjadi tema diskusi Cogito 29 April 2011 yang diadakan di Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala Surabaya. Diskusi dimulai pada pukul 08.50, dan mengambil tempat di ruang kelas Fakultas Filsafat. Beragam argumen diajukan. Lalu semuanya diuji di dalam “pengadilan akal budi” filosofis.

            Ada dua kubu. Yang pertama menolak pada pembangunan gedung DPR yang baru. Sementara yang kedua menyetujui pembangunan tersebut.

Menolak

            “Waktunya belum tepat”, begitulah argumen Franky, salah seorang mahasiswa  Fakultas Filsafat yang menolak pembangunan gedung DPR yang baru. Baginya bangsa Indonesia masih miskin. Maka tidak perlu membangun gedung yang terlalu mewah bagi para wakil rakyat. “Tidak tepat guna”, begitu katanya lebih jauh.

            Saya sendiri melihat bahwa pembangunan itu tidak perlu. Salah satu alasan DPR membutuhkan gedung baru adalah semakin banyaknya komisi dan staff ahli yang terlibat di dalam pembuatan UU. Padahal dengan semakin banyaknya komisi maupun staff ahli, kinerja DPR dalam membuat UU yang mewakili kepentingan rakyat pun sama sekali tak membaik. Maka jika dilihat secara lebih kritis, tidak ada kebutuhan untuk membangun gedung baru.

Menyetujui

            Salah seorang mahasiswa Fakultas Filsafat lainnya, Vincent, berpendapat berbeda. Baginya pembangunan gedung DPR yang baru harus terus dilanjutkan, justru supaya kinerja DPR meningkat. Bentuk ruangan amat mempengaruhi etos kerja orang-orang yang ada di dalamnya. “Bagaimana mungkin orang mau kerja baik, kalau atap bocor, AC rusak, ruangan sempit, dan ada tikus lewat-lewat?”, begitu katanya.

            Eko, mahasiswa Fakultas Filsafat tingkat dua, juga sependapat dengan Vincent. Bagi Eko pembangunan gedung DPR yang baru adalah semacam stimulus, supaya DPR bisa bekerja lebih baik mewakili kepentingan rakyat di masa datang. “Pembangunan gedung DPR yang baru adalah lambang harapan dari rakyat pada para wakilnya,” demikian kata Eko.

Masalah Lebih Dalam

            Sebenarnya kontroversi gedung DPR yang baru itu hanya masalah permukaan. Yang sungguh penting untuk disoroti adalah, jika DPR begitu buruk kinerjanya, dan tidak bisa lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, maka masih perlukah lembaga itu tetap ada? Masihkah kita memerlukan wakil rakyat?

            Bagi saya wakil rakyat tetaplah perlu. Demokrasi tanpa perwakilan tidak bisa disebut sebagai demokrasi, apalagi di negara sebesar Indonesia. Yang perlu diperbaiki adalah mekanisme partai politik di dalam merekrut calon anggota DPR di masa datang.

            Partai politik tidak boleh asal pilih calon yang punya uang dan tenar. Sebaliknya partai politik harus melakukan pendidikan ideologi pada kader-kadernya, sehingga mereka yang maju sebagai calon anggota DPR adalah orang-orang yang paham politik, dan bersedia memperjuangkan nilai-nilai luhur masyarakat tanpa takut.

            Namun Parulian Tinambunan, jurnalis asal Surabaya, tidak setuju pendapat itu. Baginya DPR tidak lagi berfungsi, maka sebaiknya dibubarkan, dan uang tunjangan DPR bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting. Beberapa mahasiswa Fakultas Filsafat menyambut baik usulan itu.

            Sementara bagi Kandi, Dosen Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, kita memerlukan mekanisme kontrol yang lebih ketat untuk para anggota DPR. “Kalau perlu kita bisa mencopot mereka, ketika mereka tidak lagi bekerja demi kepentingan rakyat!” begitu katanya berapi-api.

            Alva, salah seorang mahasiswa pendengar di Fakultas Filsafat, merasa bahwa tingkah laku politikus kita itu bagai lawakan. Kita dianggap sebagai pelawak oleh dunia, karena kita gagal mengatur bangsa kita sendiri.

            Semua argumen ini “membuka mata” para peserta diskusi. Atmosfer kelas pun berubah. Para peserta menjadi lebih memahami duduk permasalahan sebenarnya yang membuat bangsa kita sulit sekali keluar dari korupsi dan kemiskinan. Memang seperti yang pernah dikatakan oleh Paulo Freire, tujuan pendidikan adalah penyadaran. Dan tepat itulah yang telah terjadi di dalam diskusi COGITO kali ini.

            Diskusi berakhir pada 10.30. Para penulis COGITO edisi Juni telah mendapatkan masukan yang cukup banyak dari diskusi. Nantikan edisi Cogito berikutnya. Salam pencerahan!

Penulis adalah Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya