Melampaui Absurditas Politik

Melampaui Absurditas Politik

Reza A.A Wattimena

Politik Indonesia tidak masuk akal. Itulah kiranya yang menjadi keprihatian Budiarto Shambazy dalam salah satu tulisannya di Kompas (22 Mei 2010). Keganjilan politik Indonesia tampak dari perilaku berbagai pejabat publik yang abai di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ada yang diduga melakukan sabotase untuk menunda keadilan, sampai dengan tumpulnya kepekaan para elit politik pada kepentingan maupun penderitaan rakyat yang memilihnya.

Mengapa pasca reformasi 1998, Indonesia tidak juga beranjak dari absurditas politik semacam ini? Jika Orde Baru penuh dengan absurditas kekerasan militer dan hegemoni cendana yang mencekik rakyat, kini absurditas tampak dalam kekacauan berpikir para wakil rakyat, yang juga diikuti dengan kekacauan berpikir kelompok mayoritas yang dominan di dalam masyarakat, seperti ingin mengubah konstitusi ke arah agama tertentu, meremehkan kelompok kultural lain, dan sebagainya. Tanpa refleksi mendalam tentang akar sebab keganjilan, Indonesia bisa terjun bebas ke arah ketiadaan. Absurd?

Akar Sebab Keganjilan

Saya melihat setidaknya tiga sebab absurditas politik yang mencekik Indonesia sekarang ini. Pertama, banyak praktis politik dan mayoritas orang Indonesia tidak mengerti makna sesungguhnya dari politik. Akibatnya politik disamakan dengan perebutan kekuasaan, atau yang Shambazy sebut sebagai “siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana.” (Kompas, 22 Mei 2010). Politik juga disamakan dengan penaklukan kultur dominan terhadap kultur minoritas, entah atas nama ras, suku, agama, ataupun kelompok-kelompok identitas lainnya. Dua konsep politik semacam inilah yang bercokol di kepala para praktisi politik maupun mayoritas orang Indonesia.

Kedua, para praktisi politik dan mayoritas orang Indonesia masih menggunakan cara berpikir “paradigma balik modal” di dalam menjalankan aktivitas politik mereka. Sudah merupakan fakta nyata di Indonesia, bahwa jika ingin menjabat sebagai kepala daerah, atau ingin menjadi anggota legislatif, dibutuhkan banyak uang. Oleh karena itu ketika mereka berhasil menjabat, maka mereka akan membuat kebijakan untuk sedapat mungkin mengembalikan modal mereka yang sudah dipakai untuk memperoleh jabatan tersebut. Inilah esensi dari politik dengan paradigma balik modal, yang menjadi salah satu tanda absurditas politik Indonesia sekarang ini.

Para calon pemilih baik di level pilkada maupun pusat juga menggunakan cara berpikir yang kurang lebih sama. Mayoritas calon pemilih akan mendukung dan memilih orang-orang yang mampu memberikan sesuatu kepada mereka, baik dalam bentuk uang, akses yang lebih mudah, ataupun privilese-privilese lainnya. Di level calon pemilih, inilah yang menjadi esensi dari paradigma balik modal di dalam politik. Dalam arti ini politik tidak lebih dari transaksi ekonomi yang diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi. Cita-cita kebaikan bersama (common good) dan kesejahteraan rakyat lenyap ditelan pola pikir transaksional ekonomis.

Ketiga, para praktisi politik dan mayoritas orang Indonesia menderita penyakit pikiran yang saya sebut sebagai krisis abstraksi. Ciri penyakit adalah orang tidak mampu memikirkan hal-hal yang melampaui kepentingan temporal pribadi maupun golongan mereka. Orang menjadi sempit karena yang mereka gunakan sebagai tolok ukur adalah melulu lingkaran individual maupun kelompok partikular mereka. Penyakit pikiran yang saya sebut sebagai krisis abstraksi ini pekat mengakar di dalam cara berpikir mayoritas orang Indonesia.

Pada level individual orientasi utama adalah mencapai kenikmatan. Kenikmatan itu bisa didapat, jika mempunyai cukup sumber daya untuk meraihnya, yang dalam hal ini adalah uang. Maka setiap tindakan individu didorong oleh suatu kekuatan yang di dalam teori-teori kapitalisme disebut sebagai profit motive, atau motif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan lebih lagi. Tidak ada pertimbangan soal kesejahteraan orang lain.

Penyakit semacam ini timbul, menurut saya, dari ketidakmampuan berabstraksi, dan bukan dari kehendak jahat. Ketidakmampuan berabstraksi ini muncul dari salahnya pola pendidikan di masyarakat kita yang lebih menekankan pendidikan teknokratik dan mengesampingkan pendidikan yang berfokus pada aspek-aspek humanis serta filosofis. Dengan demikian sebab dari penyakit krisis abstraksi ini bersifat sistemik, sehingga sulit untuk mencari individu-individu yang bersalah menyebarkannya.

Di sisi lain banyak kelompok masyarakat di Indonesia tidak mampu memikirkan kepentingan yang lebih luas di luar kepentingan golongannya. Semua pertimbangan dan keputusan dibangun atas dasar kepentingan kelompok sendiri, dan melupakan atau bahkan menindas kelompok lainnya. Hal ini paling jelas dalam soal agama. Wacana mendirikan negara Islam di Indonesia adalah bentuk konkret dari krisis abstraksi yang melanda banyak kelompok masyarakat di Indonesia. Wacana semacam ini jelas melupakan dan bahkan menindas banyak kelompok masyarakat lainnya yang tidak mendasarkan pandangan dunia mereka pada ajaran-ajaran Islam. Inilah bentuk nyata politik penaklukan yang sudah sedikit saya singgung di atas.

Melampaui Absurditas

Tentu saja keganjilan atau absurditas politik di Indonesia ini masih dapat diubah, asalkan ada kehendak politik yang kuat dari mayoritas warganya. Orang Indonesia memerlukan perubahan cara berpikir sampai ke akar-akarnya, terutama tentang makna dari politik, dan makna dari hidup bersama di dalam masyarakat multikultur. Konsep politik sebagai perebutan kekuasaan dan penaklukan mayoritas atas minoritas haruslah diubah ke arah politik sebagai komunikasi antar pihak yang dilakukan secara egaliter, tanpa paksaan, dan bebas dominasi.

Politik harus dipahami sebagai komunikasi yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan bersama, lepas dari sekat-sekat agama, ras, suku, ataupun golongan-golongan lainnya. Politik juga harus dipahami sebagai pengembangan berbagai cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, namun berelasi secara adil satu sama lain demi mencapai kebaikan bersama. Indonesia butuh perubahan cara berpikir sampai ke akar-akarnya.

Perubahan cara berpikir dapat dilakukan paling efektif di dalam pengembangan sistem pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada transfer pengetahuan teknis, namun juga harus melatih orang untuk berabstraksi, yakni berpikir melampaui kepentingan diri atau kelompok semata, dan mulai bergerak untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan juga kepentigan bersama. Untuk ini kurikulum pendidikan yang berpusat pada pendidikan humaniora serta filsafat sangatlah diperlukan, dan sama sekali tidak boleh dikesampingkan. Kegagalan mengubah pola pendidikan akan bermuara pada kegagalan perubahan pola pikir bangsa, yang pada akhinya menambah jumlah absurditas ataupun keganjilan politik di Indonesia. Apakah itu yang kita mau?

Penulis

Reza A.A Wattimena

Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala, Surabaya

Gambar dari:

http://shadesofjoan.typepad.com/myblog/images/2008/04/01/absurd.jpg

Iklan

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijaksanaan Timur. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2017-2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018) dan berbagai karya lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.