Diplomasi Tanpa Keadilan

image

Diplomasi Tanpa Keadilan

Reza A.A Wattimena

Dalam salah satu pernyataan persnya, Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri RI, menyatakan, bahwa Indonesia akan menempatkan diplomasi untuk mencapai konsensus sebagai paradigma hubungan luar negerinya pada tahun 2010. Diplomasi yang bermuara pada konsensus akan menjadi senjata utama Indonesia untuk menanggapi isu-isu bilateral dan multilateral dunia, baik yang berskala domestik, internasional, ataupun intermestik, yakni ketika perbedaan antara isu domestik dan internasional tidak terlalu jelas. (Kompas, 9 Januari 2010)

Sekilas argumen tersebut terlihat masuk akal dan luhur. Namun ada problem besar di baliknya. Apakah konsensus itu semata-mata merupakan bentuk konformisme terhadap dunia internasional, dan mengakibatkan kepentingan fundamental RI, seperti soal TKI dan batas-batas teritorial Indonesia, dikorbankan demi rasa aman dan reputasi? Apakah diplomasi dan konsensus itu adalah selubung untuk menutupi ketakutan, kepengecutan, dan ketidakmampuan RI untuk menegaskan hak-haknya sebagai bangsa yang berdaulat? Atau diplomasi sungguh upaya yang tulus untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan fundamental kedua belah pihak yang terlibat konflik?

Diplomasi untuk mencapai konsensus adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan tegangan ataupun konflik di berbagai bidang. Namun diplomasi tidak harus mencapai konsensus, terutama bila ada pihak yang kepentingan-kepentingan fundamentalnya dirugikan. Disensus –lawan dari konsensus- dimungkinkan terjadi demi terwujudnya rasa keadilan. Politik luar negeri RI tidak boleh mencerminkan kepengecutan dalam bentuk hasrat berlebihan untuk mencapai konsensus, namun pada akhirnya mengakibatkan terlukanya rasa keadilan masyarakat.

Disensus dan Pascamodernisme

Di dalam filsafat, seni, dan ilmu-ilmu sosial, paradigma pascamodernisme lahir sebagai revolusi terhadap semua bentuk pemikiran yang memiliki klaim universal. Salah seorang pemikir pascamodernis, Jean-Francois Lyotard, menyatakan bahwa narasi-narasi besar, yakni pemikiran-pemikiran universal, telah kehilangan legitimasinya, dan tidak lagi menjadi otoritas tunggal di dalam dunia. Yang lahir kemudian adalah narasi-narasi kecil yang tertanam pada lokalitas kultur ataupun cara pandang dunia tertentu. (Lyotard, 1979) Akibatnya perbedaan lebih penting daripada kesatuan, dan disensus –ketidaksepakatan- lebih mendapatkan prioritas dari konsensus yang seringkali hanya menutupi fakta ketidakadilan di belakangnya.

Argumen Lyotard tersebut menggetarkan dunia filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada jamannya. Filsafat yang selama berabad-abad mengendepankan pencarian kebenaran dalam bentuk sintesis yang absolut, baik secara sekular maupun religius, kini berhadapan dengan tantangan dari berbagai penjuru. Perbedaan (difference) dan disensus dianggap lebih mampu menampung keadilan daripada kesatuan (unity) dan konsensus. Perbedaan dan disensus menunjukkan keterbukaan pada ketidakpastian realitas, serta kerendahan hati untuk terus mencari solusi dengan tetap mempertahankan ketegasan jati diri.

Politik luar negeri Indonesia tahun 2010, seperti yang diutarakan oleh Marty Natalegawa, perlu untuk memperhatikan catatan dari Lyotard tersebut. Kerinduan berlebihan untuk mencapai konsensus, tanpa ada upaya untuk menegaskan jati diri dan –jika perlu- menciptakan disensus, hanya akan mengorbankan rasa keadilan masyarakat. Itulah kiranya yang menjadi politik luar negeri Indonesia selama ini. Terlihat di dalamnya sikap pengecut, cari aman, dan konformisme berlebihan yang berselubungkan retorika luhur ‘diplomasi untuk mencapai konsensus’, namun faktanya justru mengorbankan kepentingan fundamental bangsa, serta mencoreng rasa keadilan masyarakat.

Diplomasi adalah sarana untuk memperjuangkan hak-hak bangsa, dan bukan sarana untuk mengorbankan hak-hak bangsa demi mencari keamanan sesaat.

Konsensus yang Sejati

Pandangan Lyotard ditantang oleh seorang pemikir Jerman yang bernama Jürgen Habermas. Baginya politik disensus tidak akan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Politik disensus akan bermuara pada anarkisme yang akhirnya menghancurkan masyarakat itu sendiri. Maka diplomasi untuk mencapai konsensus adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan politik yang stabil sekaligus adil. Namun diplomasi yang macam apa?

Habermas memberi catatan tentang syarat-syarat untuk mencapai diplomasi yang adil. Secara sederhana ia menulis, bahwa diplomasi haruslah mematuhi setidaknya tiga rambu, yakni jujur, benar, dan komprehensif. Jujur berarti menyatakan fakta seadanya tanpa rekayasa. Benar berarti mengikuti jalur logika argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat. Komprehensif berarti diplomasi berpijak pada data yang menyeluruh, dan berorientasi pada konsensus yang menyeluruh pula. Tujuan akhir dari diplomasi –Habermas menyebutnya diskursus- adalah konsensus rasional yang bebas dominasi. (Habermas, 1994)

Walaupun tampak berseberangan Lyotard dan Habermas sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mencipakan keadilan melalui diplomasi. Lyotard ingin memberikan ruang bagi keadilan di dalam konsensus semu yang seringkali terjadi. Ruang keadilan itu disebutnya sebagai disensus. Sementara Habermas ingin menegaskan kembali hakekat dari diplomasi, yakni untuk mencapai konsensus rasional yang bebas dominasi yang menjadikan keadilan sebagai tujuan utamanya.

Politik luar negeri Indonesia perlu untuk memperhatikan catatan dari dua pemikir besar dunia ini. Diplomasi untuk mencapai konsensus memang jalan yang baik dan layak diperjuangkan. Namun konsensus haruslah merupakan konsensus yang sejati, yang dibangun atas dasar komunikasi yang jujur, benar, dan komprehensif.

Jika itu tidak bisa dicapai, maka disensus adalah jalan yang harus ditempuh. Dalam situasi semacam ini, disensus adalah jalan untuk mencapai keadilan. Kita tidak boleh terpesona oleh slogan-slogan luhur, seperti diplomasi untuk mencapai konsensus, dan lupa, bahwa seringkali slogan-slogan luhur hanyalah selubung dari ketidakadilan yang bersembunyi di belakangnya.***

Iklan

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Peneliti di bidang Filsafat Politik, Pengembangan Diri dan Organisasi, Metode Berpikir Ilmiah dan Kebijaksanaan Timur. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Kebijaksanaan Timur dan Jalan Pembebasan (akan terbit- 2016), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), dan berbagai karya lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s