Januari 2013 – Rumah Filsafat

Kepemimpinan “Blusukan”

Oleh Reza A.A Wattimena

Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Kita sering mendengar, bagaimana Gubernur Jakarta sekarang, Joko Widodo, sering berkunjung ke masyarakat untuk memahami masalah-masalah masyarakat. Media memberi nama untuk gaya memimpin semacam ini, yakni “blusukan”. Hampir setiap hari, ia berkeliling kota, mengunjungi berbagai tempat, dan berbicara dengan warganya. Dari tatap muka langsung ini, ia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang akar masalah sosial masyarakatnya, lalu mulai membuat langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Blusukan” dan Demokrasi

Gaya semacam ini tentu memiliki kelebihannya sendiri. Setiap kebijakan politik yang bermutu lahir dari data-data yang akurat. Namun, data-data yang diberikan kepada para pemimpin politik seringkali tidak akurat, sehingga kebijakan yang dibuat pun akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru memperbesarnya. Jarak antara data, yang biasanya berupa statistik, dengan kenyataan di lapangan inilah yang bisa diperkecil dengan gaya politik blusukan.

Apa yang ditangkap statistik seringkali berbeda, dan bahkan bertentangan, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu masalah politik di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia lainnya, yang seringkali diabaikan, karena kemalasan berpikir kritis. Dapat juga dikatakan, politik “blusukan” ini adalah politik kritis yang menolak untuk tunduk patuh pada data statistik ciptaan para birokrat, dan berusaha sendiri mencari apa yang nyata terjadi. Lanjutkan membaca Kepemimpinan “Blusukan”

Epistemologi Pemerkosa

Oleh Reza A.A Wattimena

Penulis, Peneliti dan Doktor dari Universitas Filsafat Muenchen, Jerman

Cerita sedih Yuyun yang meninggal di Bengkulu, akibat kekerasan seksual, bukanlah cerita baru di Indonesia.

Pondok Indah, Jakarta Selatan, entah mengapa, Susan, bukan nama sebenarnya, harus berjumpa dengan 7 pria biadab. Selama 2 hari, Susan ditangkap, diajak ke rumah kosong, lalu diperkosa secara bergiliran. Mereka mengaku telah membayar sejumlah uang, namun itu tentu saja tidak membenarkan tindakan tersebut.

Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Marina, bukan nama sebenarnya, selama 5 tahun harus hidup di dalam tirani ayahnya sendiri. Selama 5 tahun itu, ia dipaksa untuk melayani nafsu seks ayahnya yang tak terkendali. Ia berusaha menolak, namun ancaman akan dibunuh tentu membuatnya takut.

Sejak 2004-2008, menurut data dari Kepolisian Daerah Bali, ada sekitar 137 anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelakunya adalah orang lokal ataupun turis asing. Padahal, menurut pemaparan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Bali, jumlah ini belum sungguh mencerminkan kenyataan sebenarnya. Lanjutkan membaca Epistemologi Pemerkosa

Apakah Kita Sungguh Berbeda? Diskursus tentang Rasisme

Oleh Reza A.A Wattimena

sedang belajar di Bonn, Jerman

9 Januari 2013, Farhat Abbas, pengacara, menulis kalimat yang mencengangkan di akun Twitternya. Ia menyatakan ketidaksetujuannya atas satu peristiwa yang belum tentu benar (perihal plat nomor), dan mengungkapkan kekecewaannya dengan menghina ras Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Ini memang kejadian kecil. Namun, kejadian kecil ini menandakan satu hal yang cukup menyeramkan, bahwa rasisme masih begitu kuat tertanam di dalam kesadaran masyarakat kita.

Lebih dari 50 tahun yang lalu, Adolf Hitler di Jerman melakukan pembunuhan sistematis terhadap ras-ras non Aria (Jerman), terutama kaum Yahudi, dan kelompok orang-orang cacat maupun terbelakang di Jerman. Peristiwa menyeramkan ini terus terngiang di dalam batin masyarakat Jerman, sampai sekarang ini, dan seolah menjadi duri bagi nurani mereka, ketika hendak bersikap terhadap persoalan Israel dan Palestina dewasa ini. Rasisme bagaikan iblis dari masa lalu yang terus menghantui bangsa Jerman.

1998, Jakarta, Indonesia, saya menyaksikan sendiri, bagaimana toko-toko salah satu etnis di Indonesia dibakar dan dimusnahkan. Begitu banyak orang dibunuh. Mei 1998 bagaikan hari gelap bagi seluruh bangsa Indonesia, dimana rasisme dan kebencian menjadi raja, menggantikan toleransi antar kelompok yang telah lama diperjuangkan. Tak hanya bangsa Jerman, masa lalu bangsa Indonesia juga memiliki hantu rasisme yang tak juga lenyap di era reformasi ini.

Februari 2001, Sampit, Indonesia, pecah konflik antara etnis antara Suku Dayak asli dan penduduk pendatang dari Madura. Lebih dari 500 orang meninggal dengan cara mengenaskan, dan 100.000 warga Madura kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Konflik berdarah pecah, akibat kebencian rasistik yang terpendam, dan meledak keluar, sehingga menghancurkan semuanya. Sekali lagi, sejarah Indonesia, sama seperti Jerman, dihantui terus menerus oleh rasisme. Lanjutkan membaca Apakah Kita Sungguh Berbeda? Diskursus tentang Rasisme

Akar-akar Konservatisme di Indonesia

Oleh Reza A.A Wattimena

Akhir 2012, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan, bahwa Umat Islam di Indonesia sebaiknya tidak usah mengucapkan Selamat Natal kepada Umat Kristiani di Indonesia. Pernyataan ini tentu mengejutkan, terutama di tengah berbagai upaya kita sebagai bangsa untuk menjaga kerukunan antar agama di tengah masyarakat yang begitu multikultur, seperti Indonesia.

Di awal 2013, kita kembali dikejutkan oleh Surat Edaran Walikota Lhoksumawe yang melarang wanita membonceng dengan cara mengangkang di sepeda motor. Yang diperbolehkan adalah membonceng dengan cara menyamping, karena itu, menurut walikota Lhoksumawe, sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. Surat tersebut mengejutkan berbagai pihak. Di tengah perang melawan korupsi yang begitu gencar di Indonesia, ada pihak pemerintah yang masih sempat mengurusi soal “mengangkang” di sepeda motor.

Di Amerika Serikat, partai Republik, dengan ideologi pasar bebas dan negara “tangan tak kelihatannya”, menguasai sebagian besar kursi DPR. Mereka mempersulit Obama sebagai Presiden AS untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kelas menengah negara itu, seperti misalnya kenaikan pajak untuk orang-orang terkaya di AS. Diskusi alot yang diikuti dengan berbagai voting membuat urusan politik semakin rumit, dan masalah sosial tetap ada, bahkan semakin menganga.

Negara-negara Eropa Barat dan Australia sudah lama mengetatkan peraturan imigrasi mereka. Berbagai data statistik, mulai dari tingkat pengangguran maupun tingkat drop out sekolah, digunakan, guna membenarkan peraturan tersebut. Padahal, statistik seringkali menyembunyikan asumsi-asumsi tertentu yang perlu untuk disingkapi secara kritis, sebelum dipercaya sebagai sandaran untuk membuat keputusan. Jika kita tidak sadar akan hal ini, data statistik bisa dipelintir untuk membenarkan kepentingan-kepentingan sempit kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Lanjutkan membaca Akar-akar Konservatisme di Indonesia

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: