Hubungan Indonesia, Komputer, dan Pemilu Kita

Indonesia, Komputer,

dan Kontradiksi Pemilu

Reza A.A Wattimena

Ada yang menarik dari pemilu kita sekarang ini, yakni kemampuannya untuk bisa dianalogikan dengan komputer. Seperti halnya dengan komputer, masyarakat Indonesia terdiri dari dua unsur, yakni sistem dan kultur. Sistem itu seperti perangkat keras (hardware). Dan kultur itu seperti perangkat lunak (software).

Keduanya diperlukan untuk beroperasi suatu mekanisme tertentu. Dalam hal komputer perangkat lunak dan perangkat keras diperlukan untuk bisa bekerja, mendengarkan lagu, berkomunikasi, atau tersambung ke internet. Dalam hal masyarakat keduanya berfungsi menjalankan roda rutinitas harian masyarakat. Jika keduanya terpisahkan maka akan timbul patologi dan bahkan krisis sosial.

Sistem dan Kultur Indonesia

Menurut Niklas Luhmann, salah satu teoritikus terbesar teori sistem, sistem memiliki karakter autopoiesis. Artinya sistem itu bersifat cukup diri. Ia tidak membutuhkan sesuatu apapun di luar dirinya. Dalam hal ini masyarakat juga bisa dipandang sebagai sistem, karena dalam banyak hal, masyarakat berfungsi secara otomatis dan otonom terlepas dari individu-individu yang membentuknya. Masyarakat adalah sistem.

Di sisi lain masyarakat tidak hanya terdiri dari sistem, melainkan juga kultur. Di dalam bukunya yang berjudul The Theory of Communicative Action jilid kedua, Juergen Habermas, seorang filsuf Jerman yang masih aktif sampai sekarang, menyamakan kultur dengan dunia kehidupan (lifeworld). Di dalam dunia kehidupan orang menemukan makna dan identitas. Self seseorang terbentuk melalui relasi terus menerus dengan dunia kehidupan yang ia miliki.

Indonesia juga terdiri dari dua dimensi itu, yakni sistem dan kultur. Sistem bisa dibayangkan sebagai sistem politik, sistem hukum, dan sistem ekonomi. Sementara kultur bisa dibayangkan sebagai budaya, seni, dan tradisi. Keduanya diperlukan untuk menjaga ‘ada’nya Indonesia. Keduanya terus ada dalam relasi yang saling mengisi sekaligus meniadakan. Bisa dikatakan bahwa keduanya saling membenci, tetapi saling membutuhkan.

Habermas juga menambahkan bahwa sistem dan kultur beroperasi dengan cara berpikir yang berbeda. Di dalam sistem cara berpikir yang tepat untuk digunakan adalah rasionalitas instrumental, yakni cara berpikir kalkulatif, berjarak, dan dalam arti tertentu, manipulatif. Sementara di dalam kultur cara berpikir yang digunakan adalah rasionalitas komunikatif, yakni penggunaan bahasa untuk mencapai saling pengertian tentang segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bersama. Sekali lagi kedua cara berpikir tersebut saling bertentangan, sekaligus saling membutuhkan.

Sistem dan kultur di dalam masyarakat dapat dianalogikan dengan perangkat lunak dan perangkat keras di dalam komputer. Pada komputer perangkat kerasnya adalah motherboard, processor, VGA Card, dan Sound Card. Sementara perangkat lunaknya adalah program operasi, seperti Windows, dengan program-program lainnya, seperti Microsoft Office, Windows Media Player, dan sebagainya. Motherboard bisa dibayangkan seperti sistem politik. Dan kultur bisa dibayangkan sebagai program operasi.

Pemilu sebagai Kontradiksi

Yang menarik adalah kita bisa menggunakan analogi komputer dan telepon seluler untuk memahami masalah yang kiranya bercokol di dalam kultur masyarakat Indonesia, yang membuat semua proses Pemilu sekarang ini menjadi problematis. Bayangkan sistem di Indonesia sebagai perangkat keras yang canggih. Sistem di Indonesia adalah sistem yang modern dengan demokrasi, pemilu, perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, pers yang relatif bebas, dan sebagainya. Analoginya adalah motherboard Pentium Core 2 Duo dengan processor tercepat yang ada, dan VGA Card keluaran Nvidia yang terbaru. Intinya sistem yang ada di Indonesia, termasuk pemilu yang dilaksanakan kemarin, sangatlah canggih.

Sebaliknya kultur di Indonesia tidak bisa dibilang canggih. Dalam banyak hal Indonesia tidak bisa disebut sebagai ‘masyarakat modern’. Mungkin kata ‘desa raksasa’ (the big village) lebih tepat menggambarkan kultur orang Indonesia sekarang ini. Gejalanya bisa dilihat mulai dari perilaku para politikus yang penuh dengan korupsi, kolusi, ataupun nepotisme, sampai perilaku pengguna jalan raya yang tidak lagi peduli pada tata aturan lalu lintas bersama. Dalam hal analogi dengan komputer, kultur di Indonesia itu mirip program operasi DOS 6.22 yang sudah punah, dan VGA Card yang untuk menonton film sederhana sajapun tidak mampu.

Jelaslah sistemnya modern tetapi kulturnya ‘pra-pedesaan’. Perangkat kerasnya canggih tetapi perangkat lunaknya jauh ketinggalan jaman. Bisa dibilang sistem dan kulturnya incompatible, sama seperti DOS 6.22 tidak mungkin mengenali kecanggihan processor Core 2 duo. Pemilu kita pun berlangsung di dalam kondisi seperti ini, di mana mekanisme perhitungan dengan menggunakan mekanisme yang canggih, media massa yang relatif bebas, dan slogan-slogan demokratis yang kelihatan cerdas, namun kultur yang melandasi cara hidup bangsa kita incompatible dengan kecanggihan sistem tersebut. Cita-citanya tinggi. Namun sayang kontradiksi diantara keduanya terlalu besar.

Inovasi Kultural

Tidak mungkin Indonesia kembali ke jaman kerajaan untuk menyesuaikan sistem dengan kulturnya yang ‘pra-pedesaan’. Satu-satunya pilihan adalah menyesuaikan kultur yang primitif tersebut dengan sistem yang modern, sehingga kontradiksinya dapat diperkecil. Seperti yang dikatakan oleh Habermas, sistem selalu berada dalam tegangan dengan kultur. Keduanya tidak bisa dipisahkan, namun juga tidak bisa selalu dalam kondisi tanpa kontradiksi.

Kontradiksi itu perlu. Demokrasi yang sehat selalu memberi ruang untuk tegangan dan kontradiksi di dalamnya. Masalah muncul ketika kontradiksi itu terlalu besar atau terlalu kecil. Jika terlalu besar maka akan timbul anarkisme politik, seperti yang sedikit kita rasakan sekarang ini. Jika terlalu kecil maka akan muncul totalitarisme, seperti yang kita alami selama lebih dari tiga dekade lalu.

Yang kita perlukan sekarang ini adalah inovasi kultural untuk bisa mengimbangi kecanggihan sistem demokrasi yang kita gunakan. Inovasi bukan hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam bidang budaya, politik, HAM, dan pendidikan. Urgensi kita sekarang ini bukanlah membuat pesawat, tetapi merancang kultur demokrasi modern yang compatible dengan sistem demokrasi yang kita pilih bersama. Sekali lagi pilihannya hanya satu; lakukanlah inovasi kultural secepat mungkin, atau Indonesia kembali menjadi negara kerajaan.***

Iklan

Diterbitkan oleh

Reza A.A Wattimena

Pendiri Program Pengembangan Diri dan Pengembangan Organisasi "Sudut Pandang". Penceramah, Peneliti dan Penulis di bidang Filsafat Politik, Pengembangan Diri dan Organisasi, Metode Berpikir Ilmiah dan Kebijaksanaan Timur. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Beberapa karyanya: Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Kebijaksanaan Timur dan Jalan Pembebasan (akan terbit- 2016), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), dan berbagai karya lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s