Indonesia dan Demokrasi Mbulet

http://www.hemmy.net

Oleh Reza A.A Wattimena

Mbulet itu artinya membingungkan, berbicara berputar, dan sulit dipercaya. Orang berbicara namun membuat orang lain bingung. Orang bertindak juga dengan memaksa orang lain untuk memutar otak, dan bingung. Setiap buih kata yang keluar hanya menghasilkan kegelapan bagi orang sekitar yang mendengar. Lanjutkan membaca Indonesia dan Demokrasi Mbulet

Membangun Kultur Demokrasi Radikal

Membangun
Kultur Demokrasi Radikal

Kompas, Kamis, 5 November 2009 | 04:49 WIB

Oleh Reza AA Wattimena

Dalam arti yang paling radikal (radix: akar), demokrasi adalah bentuk tata sosial politik yang menjadikan pihak yang diperintah (rakyat) sebagai pemerintah. Radikalitas demokrasi persis terletak di dalam inti argumen yang sekilas bersifat paradoksal itu.

Buku ini ingin menjelaskan radikalitas tersebut dengan bingkai kerangka teoretis filsafat politik Jürgen Habermas. Radikalitas demokrasi itu kini berhadapan dengan fakta kemajemukan yang dewasa ini semakin runcing.

Di hadapan fakta kemajemukan sosial yang mengundang kerumitan itu muncul dua pertanyaan. Pertama, model tata sosial macam apa yang dapat diterapkan untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat majemuk, seperti Indonesia? Tujuannya adalah agar kesatuan tetap tercipta tanpa harus mengorbankan identitas masing-masing kelompok di dalamnya. Lalu, kedua, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya model ideal tersebut bisa menjadi kenyataan? Penulis buku ini menawarkan jawaban tentatif atas dua pertanyaan di atas dengan mengacu secara ketat terhadap teks-teks asli berbahasa Jerman tulisan Jürgen Habermas.

Kerumitan masyarakat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sudah dari akarnya bersifat majemuk. Beragam suku, ras, dan agama hidup serta berkembang bersama membentuk suatu realitas kolektif yang disebut ”Indonesia”. Pada era globalisasi informasi dan komunikasi seperti saat ini, kemajemukan berkembang sangat cepat. Di satu sisi, kemajemukan sosial itu dapat menjadi sumber kekayaan budaya yang tiada tara. Namun, di sisi lain dapat berpotensi sebagai penghancur sekaligus menjadi sumber perpecahan dan konflik.

Di dalam paradoks itu muncul berbagai gerakan kultural-religius yang ingin menghapus semua bentuk kemajemukan pandangan hidup atas nama kelompok ajaran tertentu. Segala masalah seolah bisa diselesaikan dengan diterapkannya ajaran tersebut. Pandangan-pandangan yang berbeda dari ajaran itu dianggap sebagai noda yang harus dimusnahkan.

Di sisi lain, pola pikir yang mengedepankan uang sebagai kriteria utama kehidupan semakin berkembang luas di masyarakat. Solidaritas sosial luntur ditelan cara berpikir kapitalistik yang memuja penumpukan modal. Nilai-nilai kemanusiaan takluk di hadapan nilai uang. Seseorang baru diperhitungkan jika ia memiliki daya beli yang kuat.

Dalam bahasa Jürgen Habermas, dunia kehidupan (Lebenswelt) telah dijajah oleh cara berpikir sistem ekonomi. Spontanitas dan solidaritas yang mendasari komunikasi antarmanusia secara perlahan hancur. Ini adalah akibat berkembangnya cara berpikir yang mengedepankan kontrol, efektivitas, dan efisiensi. Berhadapan dengan situasi seperti itu, model tata sosial macam apa yang bisa meredam dominasi ajaran kelompok partikular sekaligus juga cara berpikir kapitalistik? Dengan mengacu secara teliti pada Habermas, jawaban yang diberikan Budi Hardiman adalah model teori diskursus negara hukum demokratis.

Komunikasi terbuka

Secara singkat, teori diskursus negara hukum demokratis ingin mengatakan bahwa semua bentuk kebijakan publik haruslah dibuat dalam proses komunikasi yang terbuka, bebas paksaan, dan egaliter dari semua pihak. Terutama pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Dalam wawancaranya dengan Budi Hardiman, dengan jelas Habermas mengatakan, ”Saya tidak mengenal gagasan yang lebih radikal daripada gagasan tentang perwujudan suatu asosiasi otonom yang terdiri dari para warga negara yang bebas dan mempunyai hak-hak yang sama, …” (hal 223). Diskursus publik merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam proses penentuan kebijakan publik. Dalam diskursus, setiap orang dianggap sebagai subyek bebas yang berdiri setara dan memiliki keinginan untuk mencapai kesepakatan bersama. Subyek bebas ini juga harus menjauhkan diri dari semua bentuk sikap yang tidak adil untuk mencapai kesepakatan bersama yang bebas dan rasional (hal 49).

Diskursus tersebut dilindungi oleh hukum yang dianggap sebagai kunci penjaga kesatuan di dalam masyarakat majemuk. Hukum itu sendiri hanya dapat dianggap sahih apabila sudah merupakan hasil dari proses diskursus yang egaliter, bebas paksaan, dan terbuka. Nantinya, hukum yang sahih itu pula dapat memastikan terjadinya diskursus yang sehat. Sekaligus untuk melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya (hal 65). Ini berarti hukum selalu terkait dengan moral sebagai prinsip keadilan yang tidak memihak (hal 69).

Semua praktik diskursus untuk merumuskan beragam bentuk kebijakan publik terjadi di dalam ruang publik. Ruang publik tidak hanya terdiri dari para ahli ataupun penguasa semata, tetapi juga melibatkan warga negara sebagai pihak yang berdaulat. Dalam arti ini, praktik demokrasi tidak hanya dijalankan pada masa pemilu, melainkan justru di antara pemilu. Saat di mana warga negara sebagai pihak yang berdaulat melakukan diskursus publik yang egaliter, bebas paksaan, dan terbuka untuk membicarakan berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan bersama. Ruang publik pun dibayangkan sebagai arena tempat bertemunya berbagai suara yang mengutarakan sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak. Inilah esensi dari demokrasi radikal. Setiap warga negara adalah tuan atas dirinya sendiri, sambil tetap mengorientasikan dirinya pada kepentingan bersama.

Buku garapan Budi Hardiman ini ingin mengajak kita untuk berani menatap keberagaman identitas bangsa Indonesia dengan berani, cerdas, dan terbuka. Formasi demokrasi radikal adalah formasi pendidikan warga negara untuk membentuk masyarakat majemuk yang didasarkan pada rasionalitas. Formasi semacam itu mengandaikan proses yang matang dan bukan gerak cepat yang serba instan. Seperti yang dikatakan dengan lugas oleh Habermas, ”Percepatan ekonomis akan dibeli dengan keterbelakangan mental” (hal 229). Gerak serba instan untuk membangun ekonomi tanpa membangun fondasi demokrasi secara radikal akan menghasilkan komunitas yang terbelakang secara mental. Keterbelakangan mental (kebodohan) dalam soal politik, itulah yang kiranya ingin dicegah oleh Budi Hardiman.

Reza AA Wattimena Pengajar Filsafat di Universitas Widya Mandala, Surabaya

• Judul: Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas • Penulis: F Budi Hardiman • Penerbit: Kanisius • Cetakan: I, 2009• Tebal: 246 halaman • ISBN: 978-979-21-1902-2

Paradoks Demokrasi

Paradoks Demokrasi

Reza A.A Wattimena

Sejalan dengan proses reformasi Indonesia yang terus bergejolak, cita-cita mewujudkan masyarakat demokratis yang adil dan makmur terasa masih jauh dari jangkauan. Demokrasi pun kini mulai dipertanyakan. Apakah demokrasi layak menjadi prinsip pemerintahan kita? Atau mungkinkah bangsa kita tidak cocok dengan demokrasi?

Pemilu adalah pesta demokrasi. Namun banyak kalangan berpendapat, bahwa pemilu hanya menghabiskan biaya negara, yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih berdaya guna. Gejolak Pilkada Jawa Timur yang memakan biaya begitu besar masih basah di ingatan kita semua. Lagi pula banyak orang juga yakin, bahwa orang-orang yang terpilih tidak murni atas dasar kemampuan dan yang merupakan kehendak rakyat, tetapi lebih berdasarkan kekayaan material semata.

Kebebasan Berpendapat

Satu hal yang sungguh menandai masyarakat demokratis adalah kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak mengajukan pandangannya tentang berbagai hal. Kebebasan berpendapat adalah roh demokrasi. Tanpanya penguasa bisa memerintah seenaknya tanpa adalah kontrol dari rakyatnya.

Kebebasan berpendapat itu disalurkan melalui Pers. Pers memiliki panggilan untuk menanggapi secara kritis semua kebijakan yang terkait dengan kehidupan bersama. Jika kebebasan berpendapat adalah roh demokrasi, maka pers adalah wujud nyata kebebasan berpendapat tersebut. Tidak ada demokrasi tanpa pers yang kuat, kritis, dan independen.

Yang terjadi di indonesia adalah, kini kebebasan berpendapat itu disalahgunakan. Alih-alih digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, banyak kelompok menyebarkan kebencian dan fitnah yang diselubungkan atas dasar klaim kebebasan berpendapat. Banyak berita yang bertujuan bukan untuk mengungkapkan kebenaran, melainkan untuk menimbulkan perpecahan. Alih-alih menciptakan masyarakat yang kritis dan cerdas, kebebasan berpendapat justru sering digunakan untuk memperbodoh dan memecah belah.

Kebebasan Berorganisasi

Hal yang sama terjadi pada prinsip kebebasan berorganisasi. Diktum dasar demokrasi adalah kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya melalui organisasi yang dilindungi sepenuhnya oleh hukum. Organisasi tersebut berfungsi untuk mengumpulkan opini dan menyalurkan aspirasi, yang kemudian diperjuangkan di dalam arena publik. Masyarakat demokratis yang ideal terdiri dari organisasi-organisasi independen yang kritis dan aktif memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, sekaligus masih menyadari perlunya kesatuan untuk menciptakan kebaikan bersama.

Yang terjadi di Indonesia adalah kebebasan berorganisasi banyak terkena sensor, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi lainnya yang mendaku mewakili pendapat rakyat banyak. Di era reformasi ini, masih banyak kelompok-kelompok organisasi minoritas yang dianggap subversif, sehingga patut untuk ditutup. Dengan kata lain kebebasan organisasi bukanlah prinsip yang membantu mengembangkan masyarakat, tetapi justru menjadi ajang penindasan kelompok yang kuat terhadap yang lemah.

Paradoks Demokrasi

Dengan fakta-fakta itu, banyak orang tidak lagi percaya pada demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai ciptaan peradaban Barat yang tidak cocok untuk Indonesia. Demokrasi dianggap terlalu mahal, dan tidak cocok untuk masyarakat kita yang masih feodal. Alih-alih dianggap sebagai penyelamat, demokrasi dianggap sebagai penghalang.

Memang semua kritik itu masuk akal. Akan tetapi semua kritik itu tepat mengalami paradoks. Di dalam bukunya yang berjudul The Republic buku ke-8, Plato menulis begini, “Adalah mungkin kasusnya bahwa untuk melakukan apa yang telah kita lakukan (yakni melakukan kritik tajam terhadap demokrasi), kita mesti hidup dalam masyarakat demokratis.” (Roochnik, 2005) Artinya kita bisa leluasa berbicara tentang cacat-cacat demokrasi, dan upaya untuk menggantinya, justru ketika kita berada di dalam masyarakat yang tengah mengusahakan demokrasi. Demokrasi adalah satu-satunya prinsip politik yang memungkinkan kritik terhadapnya hidup dan berkembang.

Maka seperti dikatakan oleh Winston Churchill, “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk kecuali dari bentuk-bentuk pemerintahan lainnya yang pernah ada.” Kita boleh meremehkan demokrasi. Kita boleh tidak setuju dengannya. Kita boleh menghina demokrasi sebagai sebuah prinsip politik. Namun jangan lupa bahwa itu semua bisa kita lakukan, jika kita hidup di dalam masyarakat demokratis! Inilah sisi paradoks demokrasi yang sering terlupakan dari para kritikusnya.***