“Rasionalitas Komunikatif” Jürgen Habermas, Masihkah Relevan?

habermas-cartoon.jpg (500×660)

“Rasionalitas Komunikatif”

Jürgen Habermas, Masihkah Relevan?

Reza A.A Wattimena

Jürgen Habermas hadir sebagai seorang filsuf Jerman yang mau menyegarkan kembali kebuntuan epistemologis Teori Kritis Mazhab Frankfurt generasi pertama. Kebuntuan epistemologis Mazhab Frankfurt tersebut terletak pada ketidakmampuan mereka merumuskan sebuah solusi dari analisis “dialektika negatif” yang mereka refleksikan sendiri.

“Dialektika negatif” tersebut, jika mau dirumuskan secara singkat, sebenarnya mau menekankan pesimisme masyarakat terhadap rasionalitas yang sebelumnya dianggap mampu menyelamatkan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, tetapi kini telah menjadi sumber dari malapetaka didalam peradaban manusia itu sendiri. Berbagai bentuk teknologi hasil temuan dari “rasionalitas” kini justru seakan-akan memakan tuannya sendiri, seperti bom atom, yang notabene adalah hasil penemuan brilian dari pengembangan dari teori Einstein, kini menjadi mesin penghancur manusia yang paling efektif.

Dengan demikian, bagi Teori Kritis Mazhab Frankfur generasi pertama, krisis didalam peradaban manusia modern sudahlah total, terutama karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran harapan untuk mencapai pembebasan. Rasionalitas justru telah menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan manusia itu sendiri.

Miskonsepsi Rasionalitas

Habermas melihat bahwa kebuntuan yang dialami Teori Kritis Frankfurt generasi pertama, yang dipelopori oleh Adorno, Horkheimer, dan Marcuse, tersebut sebenarnya berpijak pada kesalahan epistemologis didalam mengartikan rasionalitas. Bagi para pendahulunya tersebut, rasionalitas lebih dipandang sebagai rasionalitas instrumental, yakni bentuk rasionalitas yang mengutamakan kontrol, dominasi atas alam ataupun manusia untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi, dan prioritas pada hasil yang paling maksimal.

Jika menggunakan konsep rasionalitas semacam itu, maka manusia akan terasing satu sama lain, terutama karena mereka memperlakukan manusia lainnya sebagai benda untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Maka tidaklah heran jika Teori Kritis generasi pertama tersebut jatuh kedalam kebuntuan dan pesimisme total terhadap rasionalitas.

Pesimisme tersebut akhirnya dialihkan oleh Teori Kritis Mazhab Frankfurt generasi pertama ke dorongan-dorongan manusia yang lebih bersifat libidinal, seperti eros, nafsu, dan estetika. Mereka pun “melompat” kedalam term-terms yang lebih estetis, libidinal, dan menolak rasionalitas sebagai elemen kunci pembebasan manusia.

Terobosan Habermas: Rasionalitas Komunikatif

Habermas melihat miskonsepsi atas rasionalitas tersebut, dan kemudian merumuskan potensi emansipatoris dari rasionalitas yang tidaklah instrumental, yakni rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini sudah tertanam didalam akal budi manusia itu sendiri, dan didalam kemampuan mereka berkomunikasi satu sama lain, sehingga akan selalu ada dan tidak mungkin dihilangkan selama manusia itu masih ada.

Proyek pencerahan memang membawa dampak buruk bagi peradaban manusia, tetapi dampak baiknya juga tidak dapat dilupakan begitu saja. Perang memang memakan korban yang semakin besar, tetapi kemampuan manusia untuk menggunakan akal budinya juga bertambah, dan dimana sumber masalah ada, biasanya disitulah sumber solusinya.

Jika yang salah adalah rasionalitas manusia yang telah menjadi melulu instrumental, maka solusinya adalah rasionalitas yang bersifat komunikatif yang terletak didalam kemampuan manusia untuk mencapai kesalingpengertian terhadap manusia lainnya, yakni didalam bahasa. Dengan merumuskan rasionalitas komunikatif sebagai inti dari seluruh pemikirannya, Habermas berhasil membuat terobosan dari kebuntuan para pendahulunya di Teori Kritis Frankfurt, dan kemudian melebarkan analisis Teori Kritis sampai menyentuh refleksi filsafat bahasa, teori diskursus dan moralitas, serta Refleksi tentang ruang publik, dimana rasionalitas menemukan ruang implementasinya, yakni didalam prakteks dialog dan debat publik untuk mencapai kesaling pengertian.

Rasionalitas Komunikatif Dalam Perdebatan

Terobosan yang diberikan Habermas dengan konsep rasionalitas komunikatifnya tersebut memang membuka ruang-ruang baru bagi analisis Teori Kritis. Banyak pihak yang memuji terobosan ini sebagai salah satu terobosan teoritis terbaik didalam sejarah filsafat.

Seperti yang sering dialami oleh para pemikir, adanya pujian juga berarti adanya kritik. Teori Habermas yang brilian ini pun tidak bebas dari kritik, terutama dari kritik yang dilontarkan oleh para pemikir post-modern, seperti Derrida, Lyotard, ataupun Foucault.

Para pemikir postmodern ini curiga dengan segala bentuk teori yang mengklaim mampu menawarkan solusi yang bersifat universal, ontologis, dan berasal dari refleksi metafisika. Konsep rasionalitas komunikatif pun mereka tuduh sebagai solusi universal yang menggendong elemen penindasan dibaliknya.

Elemen penindasan tersebut terletak pada klaim universalnya yang dianggap mengeliminasi perbedaan, lokalitas, serta segala sesuatu yang bersifat partikular. Jika refleksi filsafat jatuh pada satu konsep kunci yang dianggap mampu mendefinisikan dan menjadi solusi bagi semua permasalah manusia yang berbeda-beda, maka solusi tersebut sebenarnya sudah menjadi problem baru, dimana perbedaan manusia dengan segala pluralitas kehendak, kebertubuhan, ideologi, pemahaman, latar belakang sosial direduksi kedalam term-term yang mengklaim dirinya universal, padahal sebenarnya menindas.

Para pemikir postmodern pun mencap Habermas sebagai salah satu filsuf yang berpikir dalam paradigma filsafat subyek yang cenderung mengeliminir perbedaan, dan karena itu menindas. Dengan kata lain, Habermas telah merumuskan sebuah pemikiran yang membenarkan penindasan atas nama universalitas.

Habermas pun tidak diam saja menerima kritik yang tampak berat sebelah tersebut. Didalam perdebatannya dengan Derrida, Habermas berpendapat bahwa para filsuf postmodern adalah pemikir yang tidak mampu merumuskan konsep yang rigorus didalam menganalisis suatu permasalahan, dan karena itu mereka bermain dengan kategori-kategori yang puitis, estetis, serta tidak sistematis.

Konflik antara para pemikir postmodern dengan Habermas tersebut menjadi sangat kontroversial pada dekade 1980-an. Didalam sejarah filsafat, periode tersebut lebih dikenal sebagai “diskursus post-modern”.

Masihkah relevan?

Lepas dari perdebatan yang kontroversial tersebut, masihkah relevan konsep rasionalitas komunikatif Habermas diera sekarang ini? Ataukah, searah dengan kritik para filsuf postmodern, konsep tersebut sudah usang, dan tidak lagi dapat dijadikan sandaran untuk menganalisis serta memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang kita hadapi sekarang ini?

Justru, ditengah semakin banyak problem yang muncul akibat perbedaan persepsi, ideologi, agama, serta kepentingan inilah konsep tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif solusi yang paling jitu. Didalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kemampuan berkomunikasi yang baik untuk mencapai kesalingpengertian bersama mutlak diperlukan, sehingga integrasi masyarakat yang terdiri dari elemen-elemen sosial yang berbeda dapat terus dipertahankan.

Kritik para pemikir postmodern tersebut memang layak diperhatikan, tetapi kritik tersebut lebih berada ditataran refleksi filosofis, dan tidak menyangkal kegunaan praktisnya sebagai alternatif solusi didalam menjembatani perbedaan yang ada melalui komunikasi yang sehat, inklusif, bebas dominasi, egaliter, serta dilandasi kejujuran, ketepatan, kebenaran, dan komprehensibilitas. Dengan demikian, konsep ini masihlah sangat relevan untuk masyarakat kita.

Yang harus juga diingat adalah, rasionalitas janganlah dihapus dari kehidupan manusia, melainkan juga digunakan untuk menghadapai bahaya-bahaya yang seringkali dilahirkannya sendiri. Kita harus lebih jeli membedakan yang mana “berkat” dari “kutuk” yang menimpa kita. Kemampuan membedakan sesuatu yang distingsinya halus semacam itu mungkin tidak lagi dimiliki oleh masyarakat kita yang dibombardir terus menerus oleh logika neoliberalisme, dimana keuntungan finansial menjadi satu-satunya tujuan utama……sayang memang

Mengapa Koruptor Tidak Merasa Bersalah?

Mengapa Koruptor Tidak Merasa Bersalah?


Korupsi menjadi masalah “klasik” bangsa kita. Korupsi ini seakan sudah mengaliri nadi bangsa kita, seperti layaknya darah. Akan tetapi, apa itu korupsi? Dan mengapa banyak orang yang melakukannya tidak merasa bersalah?

Secara sederhana, korupsi dapatlah dipahami sebagai upaya menggunakan sumber daya, karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, ataupun kekayaan semata-mata demi kepentingan dirinya. Satu hal yang pasti, korupsi tidaklah pernah dapat dilepaskan dari interaksi kekuasaan. Para politikus, yang masih bermental animal laborans (Hannah Arendt, 1958), dimana orientasi kebutuhan hidup dan obesesi akan konsumsi masih mendominasi, cenderung menjadikan politik sebagai mata pencaharian utama. Akibatnya, korupsi pun tidak terelakkan lagi. Kemungkinan korupsi semakin besar, ketika fasilitas kekuatan fisik (senjata), fasilitas politik (menduduki jabatan tertentu), dan ideologi (mencari legitimasi dari ideologi atau agama tertentu) sudah ada. Tiga faktor ini adalah ‘modal’ bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Ironisnya, modalitas tersebut seringkali dianggap sebagai sesuatu yang layak diperoleh karena upaya atau suatu prestasi tertentu, sehingga penggunaannya untuk dapat mendatangkan kekayaan pribadi dianggap biasa saja. Ini salah satu sebab mengapa koruptor tidak merasa bersalah.

Mengapa koruptor tidak merasa bersalah? Satu jawaban sudah disinggung diatas, yakni karena ia merasa korupsi adalah sesuatu yang wajar sebagai upah atas prestasi ataupun usahanya. Di samping itu, karena begitu banyaknya orang yang melakukan korupsi, sehingga perbuatan tersebut sudah dianggap banal, atau biasa saja. Karena banyak orang melakukannya, maka tindakan ini bukanlah kejahatan lagi. Ada premis yang salah disini, kebiasaan menciptakan hak. Jika kita mengatakan bahwa semua orang bertanggungjawab atas praktek korupsi yang terjadi, baik secara langsung, yakni dengan menjadi pelaku korupsi tersebut, ataupun secara tidak langsung, yakni dengan tidak melakukan mekanisme kontrol yang cermat serta tidak melakukan tuntutan yang berarti terhadap para koruptor, bukankah sama juga kita mengatakan bahwa tidak ada yang bertanggungjawab? Alasan bahwa “semua orang” melakukannya menjadikan pembenaran tanggungjawab pribadi, serta banalisasi kejahatan. Karena banyak orang melakukannya, serta hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka yang jahat bisa seolah-olah berubah menjadi baik. Di sini, yang sebenarnya terjadi adalah hati nurani pelaku telah terbungkam oleh kebiasaan jahat tersebut.

Kejahatan=Kebiasaan


Aristoteles berpendapat bahwa keutamaan tidaklah diraih dari pengetahuan, seperti pendapat Sokrates, melainkan dari kebiasaan. Keutamaan adalah kebiasaan melakukan yang baik. Tesis ini sebenarnya berangkat dari kritiknya terhadap pandangan yang mengatakan bahwa jika orang mengetahui tentang apa itu dan bagaimana berbuat baik, maka ia akan secara otomatis menjadi orang baik. Tesis Aristoteles ini dapat juga ditempatkan untuk mengritik para pemuka masyarakat dan pemuka agama, yang kerap berbicara tentang hal-hal baik, namun tidak pernah melaksanakan apa yang ia katakan di dalam kehidupannya. Konsistensi tidakan baik tidak akan terjamin hanya oleh pengetahuan, kepandaian berbicara, ataupun status sosial. Ada jarak yang sangat dalam antara “tahu” dan “melakukan”. Logikanya, jika keutamaan merupakan hasil dari pembiasaan, maka kejahatan pun juga merupakan hasil dari pembiasaan (Haryatmoko, 2003).

Memang, kebiasaan akan menciptakan semacam struktur, baik itu struktur internal maupun struktur eksternal, yang membuat orang menjadi mudah untuk melakukan aktivitas. Struktur membuat orang tidak perlu lagi berpikir, mengambil jarak, ataupun memberi makna setiap kali ia bertindak. Giddens menyebut hal ini sebagai kesadaran praktis (Giddens, 1986). Seperti ketika orang berjalan, ia tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana cara berjalan, atau kaki mana yang harus dilangkahkan terlebih dahulu, atau bagaimana posisi tubuh yang tepat ketika berjalan. Kesadaran praktis membuat hidup terasa lebih mudah, tetapi sekaligus membuat kesadaran menjadi tidak kritis. Logika yang sama juga dapat kita terapkan dalam hal korupsi. Jika bisa hidup enak dari korupsi, serta banyak pula orang yang melakukannya, maka tidak perlulah kita sok-sok mengambil jarak, ataupun bertanya tentang kepantasan tindakan kita tersebut. Setiap kali kita bertanya tentang kepantansan tindakan, setiap kali pula kita dipaksa untuk berpikir, dan berpikir adalah kegiatan yang melelahkan. Setiap kali berpikir, orang dipaksa untuk merubah cara pandangnya. Perubahan cara pandang itu membuat kita gelisah. Daripada gelisah, tidak ada salahnya kalau kita meneruskan kebiasaan yang enak itu. Di dalam proses mencari pembenaran dari tindakan ini, maka wajarlah jika koruptor tidak merasa bersalah.

Impunitas

Di samping sudah menjadi kebiasaan, banyak koruptor di Indonesia menikmati impunitas, dalam arti tidak adanya sanksi hukum atas tindakannya tersebut. Hal tersebut membawa kita pada kesimpulan lain, yakni lemahnya kontrol terhadap mekanisme birokrasi kita. Korupsi, jika ketahuan, dan dampaknya bisa menyeret banyak orang lain untuk terkena hukuman, lebih baik didiamkan saja. Pun seandainya tertangkap dan dikenakan proses hukum, kemungkinan besar koruptor tersebut akan lepas dari hukuman. Hal tersebut bisa terjadi, karena kehebatan pengacara yang mampu memberikan bukti-bukti yang menyangkal tuduhan, serta berbagai hal lainnya yang berbuntut pada lepasnya para koruptor dari jerat hukuman.

Realitas di Indonesia berbicara, proses hukum semacam itu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang sama sekali berlainan dari tujuannya semula, yakni justru menjadi tempat pembersihan diri para koruptor. Semua prosedur hukum telah dijalankan, namun tetap tidak terbukti. Masyarakat pun bertanya-tanya, “kok keputusan terkesan tidak adil?” Karena tidak terbukti secara hukum bahwa ia melakukan korupsi, maka para koruptor tidak lagi merasa bersalah atas tindakannya. Ia tidak sadar, keadilan tidak akan pernah dapat tetampung di dalam prosedur hukum.

Membuat Proyek Amal

Argumen yang sering digunakan para koruptor untuk membenarkan tindakannya adalah, “uangnya tidak dimakan sendiri kok. Orang lain juga dapat. Saya menyumbangkan sebagian (Ingat, sebagian!) kepada lembaga amal, panti asuhan, membantu korban bencana alam, dan sebagainya.” Logikanya, jika sebagian hasil korupsi telah disumbangkan untuk proyek amal tersebut, beban rasa bersalah karena telah melakukan korupsi otomatis terangkat. Perasaan bersalah semakin hilang, ketika koruptor tersebut, dengan uang hasil korupsinya, bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi orang-orang sekitarnya. Dampaknya kan positif. Pengangguran dapat pekerjaan. Piring nasi banyak keluarga pun bisa terisi kembali. Di level politik, jika uang hasil korupsi bisa digunakan untuk memenangkan partai, sehingga partai tersebut bisa menang pemilu, maka perasaan bersalah tersebut akan semakin terhapus. Jika sudah begitu, maka uang untuk menyuap wakil rakyat bisa tercukupi. Lingkaran setan korupsi tersebut terus diperkokoh kekuasaan yang ada, sehingga terbuka lagi untuk praktek korupsi di kemudian hari. Lingkaran setan ini juga menjadi contoh bagi pejabat-pejabat di daerah untuk mendanai proses politik mereka.

Tugas politikus untuk memperjuangkan kepentingan rakyat juga dapat terpenuhi. Sembako gratis bisa dibagikan. Pengobatan gratis untuk rakyat juga bisa diadakan. Semua ini dilakukan sebagai tanda bahwa koruptor tersebut memperhatikan rakyat. Di samping itu, koruptor dapat menghilangkan rasa salahnya, jika ia bersembunyi di balik kepentingan partai tertentu. Dengan bersembunyi di balik kepentingan partai tertentu, ia kemudian merasa hanya menjadi bagian kecil dari mesin kejahatan raksasa. Di titik ini, perasaan bersalah tidaklah relevan, karena toh tidak akan dapat mengubah situasi. Pertanyaan yang bisa diajukan disini, apakah karena banyak orang berbuat jahat, dan tindakan baik sama sekali tidak bisa mengubah situasi, lalu tindakan jahat bisa dibenarkan? Menurut Marx, ketidakmampuan manusia untuk mengubah situasi, baik di dalam ataupun di luar dirinya, adalah tanda dari alienasi manusia. Artinya, manusia menjadi terasing, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain. Alienasi yang membuat manusia tidak berdaya terhadap lingkungannya dapat diubah dengan cara mengorganisir diri, sehingga terbentuk kesadaran kelas, yang kemudian berkembang menjadi gerakan kelas. Gerakan kelas tersebut terbentuk untuk meminta akuntabilitas para koruptor, yang cenderung untuk berlindung di balik pembenaran-pembenaran diri mereka.

Korban tidak Jelas

Argumennya kontra korupsi jelas, semua tindakan korupsi di level politik selalu merugikan warga. Pertanyaan kemudian, jika yang dirugikan itu negara, maka definisikan negara? Jika korupsi itu merugikan seluruh rakyat, definisikan terlebih dahulu rakyat? Rakyat, negara, itu adalah orang banyak. Orang banyak bukanlah definisi yang jelas. Koruptor tidak mau ambil pusing. Orang banyak itu tidak berwajah, maka dapat juga disebut anonim (Haryatmoko, 2003). Jika anonim, tidak jelas, mengapa harus merasa bersalah, toh yang dirugikan tidak kelihatan? Apakah ada hubungan langsung antara uang hasil korupsi dengan rakyat? Jika korupsi tersebut adalah berupa uang yang diperoleh kepada pengusaha, bukankah pengusaha tersebut dapat membebankan ongkos tersebut kepada konsumen? Pada titik ini, kita berhadapan lagi dengan anonimitas, yakni konsumen, yang juga adalah orang banyak. Perlu juga ditekankan, orang banyak itu tidak punya wajah.

Jabatan strategis memungkinkan seseorang mengambil uang negara, memeras pengusaha, dan menyalahgunakan dana rakyat. Hal tersebut semakin dibenarkan, ketika uang pengusaha yang diambil adalah hutang dari bank. Ada logika mitos disini, yakni utang tidaklah perlu dikembalikan, jika perusahaan pailit, atau sengaja dibuat menjadi pailit. Agunan tersebut dibiarkan saja disita, toh nilainya hanya 20 persen dari jumlah pinjaman yang diberikan. Ada logika mitos kedua disini, yakni memeras mereka yang mengambil uang masyarakat berarti memeras pemeras. Hal tersebut tentu tidaklah dilarang, karena koruptor membela masyarakat. Begini, uang yang hendak dilarikan oleh konglomerat ke luar negeri “diselamatkan” oleh para pejabat, yang notabene adalah koruptor. “Diselamatkan” disini berarti uang tersebut akan dimakan oleh rakyat sendiri, setidaknya keluarga si pejabat. Lagipula, uang hasil korupsi tersebut cenderung kecil, jika dibandingkan uang yang dimiliki oleh para konglomerat. Nah, jika konglomerat yang uang gelapnya saja banyak tidak pernah dihukum, lalu mengapa koruptor yang pencuriannya hanya pada level kecil saja dihukum? Ada dua sebab yang bisa diangkat disini, yakni aparat penegak hukum yang sudah busuk, karena juga memakan uang hasil korupsi, dan korban dari korupsi sesungguhnya tidaklah terlalu jelas. Oleh sebab itu, koruptor tidaklah perlu merasa bersalah.

Para koruptor, karena jabatan dan status sosial mereka, cenderung untuk merasa tidak tersentuh oleh hukum. Jika bekerja bagi institusi tersebut, mereka cenderung akan merasa bahwa institusi tersebut akan melindungi mereka. Jika sampai detik terakhir hati kecil para koruptor masih tetap terganggu, maka mereka akan menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk kepentingan agama mereka, seperti pembangunan rumah ibadat, maka mereka merasa dosa atas korupsi tersebut sudahlah tertebus. Setelah proses pengalihan dana korupsi untuk pembangunan rumah ibadat sudah selesai dilakukan, maka koruptor meminta pemuka agamanya untuk mengutipkan ayat-ayat suci untuk membenarkan tindakan amal tersebut. Kalau sudah seperti itu, hati akan tenang! Kalau uang tersebut digunakan untuk membangun masjid, maka koruptor akan meminta ulama untuk memberkati masjid tersebut, maka uang tersebut tidak akan kelihatan sebagai hasil dari korupsi.

Argumentasi yang saya kembangkan diatas sebenarnya hanyalah mau mengungkapkan mentalitas kolektif dari masyarakat yang memungkinkan terjadinya korupsi. Di Indonesia, karena dipraktekkan oleh banyak orang di dalam berbagai level, korupsi sifatnya sudah melembaga di dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa yang berteriak-teriak dalam demo untuk menangkapi para koruptor akan terperangkap di dalam jaring korupsi yang sama, jika mereka sudah memasuki otoritas politik. Ingat, para koruptor sekarang ini adalah orang-orang yang sama, yang pada tahun 1966, 1974, dan 1998 yang berteriak “Berantas KKN!”, “Tangkap para Koruptor!” Ironis memang.