Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol

Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol


Nietzsche, filsuf Jerman, pernah menulis, “Segala keinginan untuk membuat sistem adalah kekurangan dalam ketulusan.” Kehendak yang berkobar-kobar untuk membuat dan mempertahankan sistem dan stabilitas adalah sebentuk tanda, bahwa orang itu kurang tulus. Ketidaktulusan itu sebenarnya terwujud dalam ketidakmampuan berimprovisasi, bergerak, bermanuver di luar sistem, sehingga ketidakmampuan itu disembunyikan, dan diganti dengan kehendak-akan-sistem yang menguat. Akan tetapi, dapatkah orang hidup tanpa sistem?

Sistem membantu orang untuk menentukan hal-hal yang sudah dianggap pasti, dirumuskan, dan kemudian dilegalkan keberlakuannya. Sistem menetapkan hal-hal itu, sehingga orang tidak perlu bertanya, berpikir, ataupun berdiskusi kembali tentang hal-hal rutin yang sudah biasa dilakukan. Lalu, dimana bahayanya?

Bahayanya adalah, jika orang menggunakan logika berpikir sistemik diluar keperluan sistemik tersebut. Artinya, orang tidak lagi mau mempertanyakan hal-hal yang mereka sudah anggap rutin, karena itu dianggap akan merusak sistem, merusak tatanan, merusak stabilitas. Ketakutan akan kerusakan sistem tersebut sebenarnya merupakan selubung dari kehendak dominatif untuk tetap memegang kekuasaan. Karena, kalau sistem stabil, saya tetap berkuasa, dan tak perlu takut akan kehilangan kekuasaan. Akan tetapi, jika sistem mulai goyang, banyak orang mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan saya, maka kekuasaan saya pun terancam.

Kehendak-akan-sistem = Totalitarianisme?


Gejala takut akan ketidakstabilan ini adalah akar dari totalitarianisme. Masih segar di ingatan kita, ketika orde baru menggunakan retorika “demi stabilitas nasional” untuk menumpas orang-orang tidak bersalah, yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan mereka, misalnya korban ’65.

Totalitarianisme bermula, ketika orang merasa bahwa pluralisme opini dan praksis mengancam keamanannya dan kestabilan sistem hidupnya. Memang, ketakutan akan disintegrasi tidak melulu bermuara pada totalitarianisme, tetapi tetap merupakan unsur kuat pembentukannya. Nietzche sendiri merumuskan hal ini dengan bagus sekali dengan konsep “kebutuhan untuk percaya”nya. Percaya disini adalah pegangan atau panduan, tepatnya suatu sistem.

Ketakutan akan disintegrasi sistem juga akan membuat masyarakat menjadi stagnan. Sejarah telah membuktikan, perubahan sosial terjadi, ketika ada orang-orang yang mulai kritis terhadap sistem yang ada, entah karena ketidakadilannya, ataupun masalah-masalah sosial lainnya. Kritis terhadap sistem membuka kemungkinan baru akan perubahan ke arah perwujudan cita-cita bersama. Sadar atau tidak, pionir perubahan adalah orang-orang yang hidup mengambil jarak terhadap sistem.

Lalu, kira-kira, salahkah Nietzsche, ketika ia merumuskan pernyataan tersebut? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena sistem bisa dijadikan tameng bagi kekuasaan yang tengah memerintah sekaligus memangkas kreativitas dan kemungkinan perubahan. Tidak, karena orang, bagaimanapun hebatnya dia, tidak bisa hidup tanpa sistem. Sistem memungkinkan orang yang berbeda kepentingan untuk hidup bersama tanpa kekerasan. Di sisi lain, sistem yang tidak adil juga memungkinkan terjadinya konflik tanpa subyek pelaku jelas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban juga dapat dituntut, jika sistem yang ada memungkinkan hal tersebut. Mungkin, satu-satunya cara terbaik untuk menempatkan sistem secara seimbang adalah dengan menciptakan mekanisme kontrol atas sistem tersebut. Mekanisme kontrol bertujuan untuk memastikan akuntabilitas sistem dan pelaku-pelakunya. Artinya, siapapun yang berkuasa, siapapun yang duduk dalam sistem, tidak bisa seenaknya saja menggunakan otoritas mereka untuk kepentingan yang salah, melainkan dibawah sorotan kontrol pihak-pihak lainnya, sehingga kinerja mereka tetap berada di dalam rel, dan sistem sendiri tetap seimbang.

Demokrasi, pada hakekatnya, adalah perwujudan mekanisme kontrol tersebut secara masif. Tidak ada demokrasi jika tidak ada kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan adalah nyawa demokrasi. Kontrol tersebut meluas mulai dari sistem politik, militer, sampai ke sistem ekonomi. Tujuannya cuma satu, yakni untuk menjamin bahwa sistem yang ada tidak digunakan sebagai tameng status quo, ataupun digunakan untuk memangkas perbedaan dan kreativitas, melainkan sungguh-sungguh untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik antara orang-orang yang saling berbeda kepentingan dan latar belakang.

Mekanisme Kontrol Sistem

Siapakah, atau apakah, mekanisme kontrol sistem tersebut? Demokrasi, secara definitif, adalah pemerintahan oleh yang diperintah. Didalam definisi tersebut, jawabannya sebenarnya sudah jelas, yakni rakyat sendiri. Rakyatlah yang memiliki otoritas paling tinggi untuk mengontrol sistem politik, ekonomi, maupun militer, dan bukan sebaliknya. Mengontrol disini bukanlah memaksakan kebijakan, tapi bisa juga seperti itu, melainkan memantau gerak-gerik, dan menjamin bahwa semua kebijakan berada dibawah satu visi yang sama, yakni kesejahteraan bersama, bukan beberapa pihak saja.

Akan tetapi, apa itu “rakyat”? Kata-kata itu bersayap, dalam arti bermakna ganda. Jika kita mengatakan bahwa semua rakyat bertanggungjawab, maka bisa saja juga dikatakan, bahwa tidak ada yang bertanggungjawab. Michel Foucault, filsuf Perancis, pernah menulis, “Semua sama dengan tidak ada.” Artinya, jika kita mengatakan semua orang yang melakukan, maka sama saja tidak ada yang melakukan.

Kata-kata “rakyat” pun juga sama. Jangan sampai para pengatur sistem yang otoritatif menggunakan ambiguitas tersebut demi kepentingan-kepentingan mereka, dan seraya membelokkan sistem menjadi abdi bagi kepentingan privat, dan melupakan kepentingan bersama. Dengan kata lain, definisi “rakyat” disini haruslah jelas. Kejelasan tidak hanya di dalam definisi konseptual, tetapi bisa ditunjuk secara empirik.

Pada titik ini, rumusan Jürgen Habermas, filsuf Jerman, bisa membantu. Rakyat, menurutnya, bisa didefinisikan sebagai, semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu kebijakan. Semua disini tidaklah berarti seluruh rakyat, walaupun pada akhirnya sampai ke level itu, melainkan pihak-pihak yang terkena langsung dampak dari suatu kebijakan.

Misalnya, ketika pemerintah hendak mengeluarkan UU yang berkaitan dengan nelayan di suatu desa, maka legitimasi dari UU tersebut dapat diraih, jika semua pihak yang terkait dengan kebijakant tersebut, yakni para nelayan, pemerintah daerah, menyetujui tanpa syarat kebijakan tersebut setelah melalui apa yang disebut Habermas sebagai diskursus yang bebas dominasi dan setara. Semua pihak puas, walaupun masing-masing mungkin harus mengorbankan beberapa serpih keuntungan mereka. Inilah yang disebut sebagai prinsip diskursus didalam demokrasi deliberatif.

Habermas memang mereduksi. Reduksinya terletak pada ketidakmungkinan mencapai proses dan situasi seperti itu. Akan tetapi, ketidakmungkinan itu janganlah ditempatkan sebagai sesuatu yang mustahil, melainkan sebagai kriteria ideal. Artinya, prinsip tersebut dapat ditempatkan sebagai acuan dari kondisi kita bersama, sebagai ukuran untuk menilai sudah sejauh manakah proses demokrasi, dimana semua bentuk sistem memiliki elemen kontrol, terwujud.

Iklan

Dicari: Pemimpin yang Punya Karakter!

Dicari: Pemimpin yang Punya Karakter!

Ada yang mengatakan, cermin baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari moralitas dan tindakan para pemimpinnya. Jika yang tampak dimuka ada perilaku egosentris, saling sikut menyikut mencari proyek, mencari kedudukan, maka kita pun bisa menilai hanya sejauh itulah karakter moral dan tindakan para pemimpin kita.

Mereka sering berkata bahwa berbagai konflik kepentingan dan perbedaan pendapat adalah bagian yang sehat dari demokrasi. Akan tetapi, yang sesungguhnya terjadi adalah aksi memperebutkan kekuasaan yang diwarnai kepentingan egosentris dan kesombongan. Konflik dan perdebatan yang terjadi bukanlah dinamika demokrasi, melainkan perang untuk perebutan kekuasaan atas nama kepentingan diri sendiri, yang menghalalkan semua cara tanpa mementingkan moralitas tindakan.

Jangan-jangan, demokrasi di Indonesia hanyalah selubung dari kepongahan dan kerakusan para pemimpinnya? Bisa jadi.

Kita ambil saja contoh, tarif dasar listrik dan telepon terus meningkat tanpa ada peningkatan pelayanan (justru yang terjadi adalah penurunan kualitas, lihat saja pemadaman listrik beberapa hari belakangan ini), harga sembako mahal dan tidak stabil, bencana banjir, yang kesemuanya diabaikan saja oleh penguasa negeri ini sambil mereka sibuk-sibuk mencari keuntungannya sendiri. Intinya, ada jarak yang sangat besar antara tindakan pemimpin dan aspirasi yang dipimpinnya.

Jadi, sah-sah saja dong kalau saya membuat semacam iklan, DICARI: Pemimpin yang Punya Karakter?

Jika diperhatikan, Indonesia semakin hari kok semakin “gelap” saja. Kita hampir sama sekali tidak melihat peningkatan mutu kehidupan, yang terjadi justru penurunan kualitas. Semuanya serba rumit, berkelit-kelindan, karena kehilangan visi dan orientasi. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan juga tampak hanya memperhatikan visi jangka pendek, serta kenikmatan beberapa golongan penguasa saja. Rakyat kecil pun tak lagi berharap yang muluk-muluk, yang penting hari ini masih bisa makan. Politik di Indonesia kini bagaikan letupan gunung merapi kesombongan dan egosentrisme para pemimpinnya. Perdebatan politik di Indonesia bukanlah tentang visi bangsa dan cita-cita ideal yang harus dicapai bersama serta bagaimana mencapainya, melainkan konflik untuk mengurus “kue kekuasaan” yang sudah dimiliki, dan bagaimana mempertahankannya.

Mengapa bangsa ini tampak sulit sekali bersatu untuk memecahkan masalah bersama secara bersama pula? Saya, dan mungkin banyak orang lain, menduga, kita tidak punya pemimpin yang berkarakter. Kita disini hanya punya pemimpin “setengah matang”. Hampir semua pemimpin kita dari tingkat pusat sampai level RT/RW adalah pemimpin yang “separuh matang”. Satu hal yang pasti bisa kita simpulkan dari tindak-tanduk mereka, yakni mereka tidak punya karakter.

Bagi pemimpin setengah matang ini, uang, kekuasaan, serta kenikmatan pribadilah yang ingin diraih, dan bukan kesejahteraan bersama serta masyarakat yang harmonis. Semua idealisme dalam bentuk nilai-nilai, moralitas, serta cita-cita luhur lenyap dihadapan uang dan kekuasaan. Tak berlebihan jika Benny Susetyo menulis, “ketaatan para pemimpin kita bukanlah etika moralitas demokrasi, melainkan Dewa Uang” (Susetyo, 2044).

Di mata mereka, uang adalah segala-galanya. Mereka kehilangan hati nurani demi mendapatkan uang lebih dan lebih lagi. Status sosial dan pengaruh bisa dibeli dengan uang, jadi buat apa sibuk-sibuk memikirkan hati nurani, begitu argumentasi yang kerap dijadikan pembenaran. Mereka lupa, ketika uang dijadikan acuan utama di dalam dunia politik, kesejahteraan bersama tidak akan pernah tercapai, dan konflik akan terus berdatangan dari berbagai penjuru. Pemimpin yang berkarakter pun tinggal harapan belaka. Mereka memimpin bukan karena pengabdian, tetapi karena mencari uang. Dengan kata lain, mereka berjuang untuk uang, dan bukan untuk rakyat yang mereka pimpin.

Menanggapi iklan yang saya tayangkan diatas, apa kira-kira kriteria pemimpin yang berkarakter? Pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang mau berefleksi atas segala tindakan mereka secara terus menerus, terutama tindakan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Refleksi menjamin terjadinya pengolahan hati nurani. Demi hati nurani yang jernih, ia rela kehilangan uang dan kekuasaan. Kekuasaan yang sejati terletak pada kejernihan hati nurani.

Banyak pemimpin kita yang membalikkan logika diatas. Mereka berpendapat bahwa lebih baik kehilangan kejernihan hati nurani daripada harus kehilangan uang dan kekuasaan. Dengan menjadi pemimpin, uang jadi mudah dicari, reputasi pun bisa dibeli dengan jalan menyuap.

Akan tetapi, reputasi tidak akan pernah dapat dibeli dengan uang. Pemimpin “setengah matang” tersebut telah kehilangan kredibilitasnya di mata publik, karena semua perkataannya adalah retorika belaka. Konsistensi hampir tidak ditemukan di dalam kata-kata dan tindakan mereka. Satu-satunya konsistensi yang mereka punya adalah bahwa mereka selalu berjuang untuk kepentingan diri maupun kelompoknya sendiri. Salah persepsi tentang perjuangan inilah yang membuat rakyat tidak lagi percaya kepada mereka.

Saya hanya bisa berharap sekaligus terus berusaha dengan apa yang saya miliki bahwa mereka bisa kembali pada prinsip, kekuaasan yang sejati adalah kejernihan hati nurani, sambil sekali lagi mencantumkan iklan, DICARI: PEMIMPIN YANG PUNYA KARAKTER!