Manusia dan Uang

Manusia dan Uang

Sudah beberapa kali ini, semua rencana saya gagal karena keterbatasan uang. Teman-teman saya selalu bilang, “sekarang ini, semua orang punya prinsip UUD”, yang artinya Ujung-Ujungnya Duit. “Kalo ga punya uang, lo ga bisa apa-apa”.

Uang memang telah menjadi bagian penting bagi hidup manusia. Banyak orang rela mengorbankan hal-hal yang terpenting di dalam hidup untuk mendapatkannya.

Uang bisa membuat manusia menjadi kejam. Ia bisa mendikte orang untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak pernah dibayangkan orang itu sebelumnya.

Uang membuat manusia cemburu, iri, benci, dendam, dan mendorong manusia untuk memusnahkan sesamanya. Saya yakin banyak orang akan setuju dengan saya, ketika saya bilang bahwa sekarang ini yang menentukan segala-galanya adalah uang.

Lepas dari itu semua, muncul sebuah pertanyaan di benak saya.

Pertanyaannya begini, bisakah kita mengubah fungsi uang? Saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana fungsi uang seperti yang difungsikan sekarang ini begitu jahat. Ia mempunyai potensi destruktif yang sangat besar, dan mudah sekali mengubah manusia menjadi ‘bukan manusia’.

Apalagi setelah membaca tulisan Herry Priyono tentang homo oeconomicus di dalam buku Sesudah Filsafat dan membaca tulisan Aristoteles tentang ekonomi di dalam Politics, saya semakin yakin bahwa kita harus meredefinisikan arti dan peran uang di dalam keseluruhan kosmos yang kita hidupi ini.

Dasarnya begini, kertas uang tidaklah berharga. Yang berharga adalah benda yang nilainya diwakilkan oleh uang tersebut, seperti emas, ataupun yang lainnya.

Akan tetapi, emas dan apapun yang nilainya diwakilkan kertas uang, sehingga uang tersebut menjadi berharga, pun disandarkan pada satu hal yang membuat ia berharga, yakni kesepakatan bersama bahwa benda itu berharga. Jadi, berharga atau tidaknya suatu benda sangat tergantung pada kesepakatan yang dibuat.

Lebih jauh lagi, kesepakatan bersama dibuat berdasarkan persepsi, dan persepsi selalu sudah menyangkut cara berpikir. Maka, cara berpikir manusialah yang sesungguhnya menentukan apakah sesuatu itu disepakati bersama atau tidak sebagai yang berharga.

Kembali ke soal uang tadi, jika uang telah berevolusi fungsinya menjadi sedemikian destruktif, dan bahkan efek destruktifnya lebih besar dari efek positif yang dihasilkannya, lalu apakah uang masih perlu? Jika masih perlu, bukankah fungsinya di dalam keseluruhan kosmos yang kita hidupi ini harus dievaluasi kembali, yang itu juga berarti mengevaluasikan kembali seluruh kesepakatan yang telah dibuat manusia tentang uang, dan berarti juga mempertanyakan kembali cara berpikir manusia tentang uang yang sudah begitu saja dianggap benar selama berabad-abad dan bahkan ribuan tahun ini?

Tujuannya sederhana, supaya uang tidak menjadi elemen penghancur kehidupan manusia. Memang, pertanyaannya bisa dua, apakah uang yang menghancurkan hidup manusia, atau persepsi manusia tentang uang yang menghancurkan hidupnya sendiri?

Berbekal dari pemikiran Kant, manusia tidak pernah mengetahui benda pada dirinya sendiri. Yang ia tahu adalah benda bagi dirinya dalam bentuk kategori-kategori transendental di dalam ruang dan waktu (Kant, Critique of Pure Reason).

Dengan kata lain, kita tidak pernah tahu benda yang utuh dan murni. Yang kita dapat ketahui adalah benda bagi kita, yakni bagaimana kita mempersepsikan benda itu sesuai dengan kapasitas, ataupun, mengikuti Kant, sesuai dengan kategori-kategori transendental yang telah melekat di dalam kemampuan rasionalitas kita.

Begitu pula dengan uang. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mengerti apakah uang yang menghancurkan hidup kita. Akan tetapi, yang kita tahu adalah bahwa persepsi kita tentang uanglah yang menciptakan kerakusan, perang, pembunuhan, dan sebagainya.

Lalu, jika uang itu menyangkut kesepakatan, dan kesepakatan menyangkut persepsi, serta persepsi menyangkut cara berpikir, bukankah kita harus meredefinisikan kembali seluruh cara berpikir kita tentang peran uang di dalam transaksi ekonomi pada khususnya, dan di dalam kosmos pada umumnya?

Pertanyaannya kembali, masihkah uang diperlukan di dalam kosmos yang kita hidupi ini, terutama jika kemungkinan aspek negatif dan destruktif yang diakibatkannya sangat besar, dan bahkan lebih besar dari pada aspek positifnya? Jika ya, perlukah seluruh dunia meredefinisikan kembali arti uang dan perannya di dalam kosmos kehidupan manusia?

Iklan

Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol

Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol


Nietzsche, filsuf Jerman, pernah menulis, “Segala keinginan untuk membuat sistem adalah kekurangan dalam ketulusan.” Kehendak yang berkobar-kobar untuk membuat dan mempertahankan sistem dan stabilitas adalah sebentuk tanda, bahwa orang itu kurang tulus. Ketidaktulusan itu sebenarnya terwujud dalam ketidakmampuan berimprovisasi, bergerak, bermanuver di luar sistem, sehingga ketidakmampuan itu disembunyikan, dan diganti dengan kehendak-akan-sistem yang menguat. Akan tetapi, dapatkah orang hidup tanpa sistem?

Sistem membantu orang untuk menentukan hal-hal yang sudah dianggap pasti, dirumuskan, dan kemudian dilegalkan keberlakuannya. Sistem menetapkan hal-hal itu, sehingga orang tidak perlu bertanya, berpikir, ataupun berdiskusi kembali tentang hal-hal rutin yang sudah biasa dilakukan. Lalu, dimana bahayanya?

Bahayanya adalah, jika orang menggunakan logika berpikir sistemik diluar keperluan sistemik tersebut. Artinya, orang tidak lagi mau mempertanyakan hal-hal yang mereka sudah anggap rutin, karena itu dianggap akan merusak sistem, merusak tatanan, merusak stabilitas. Ketakutan akan kerusakan sistem tersebut sebenarnya merupakan selubung dari kehendak dominatif untuk tetap memegang kekuasaan. Karena, kalau sistem stabil, saya tetap berkuasa, dan tak perlu takut akan kehilangan kekuasaan. Akan tetapi, jika sistem mulai goyang, banyak orang mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan saya, maka kekuasaan saya pun terancam.

Kehendak-akan-sistem = Totalitarianisme?


Gejala takut akan ketidakstabilan ini adalah akar dari totalitarianisme. Masih segar di ingatan kita, ketika orde baru menggunakan retorika “demi stabilitas nasional” untuk menumpas orang-orang tidak bersalah, yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan mereka, misalnya korban ’65.

Totalitarianisme bermula, ketika orang merasa bahwa pluralisme opini dan praksis mengancam keamanannya dan kestabilan sistem hidupnya. Memang, ketakutan akan disintegrasi tidak melulu bermuara pada totalitarianisme, tetapi tetap merupakan unsur kuat pembentukannya. Nietzche sendiri merumuskan hal ini dengan bagus sekali dengan konsep “kebutuhan untuk percaya”nya. Percaya disini adalah pegangan atau panduan, tepatnya suatu sistem.

Ketakutan akan disintegrasi sistem juga akan membuat masyarakat menjadi stagnan. Sejarah telah membuktikan, perubahan sosial terjadi, ketika ada orang-orang yang mulai kritis terhadap sistem yang ada, entah karena ketidakadilannya, ataupun masalah-masalah sosial lainnya. Kritis terhadap sistem membuka kemungkinan baru akan perubahan ke arah perwujudan cita-cita bersama. Sadar atau tidak, pionir perubahan adalah orang-orang yang hidup mengambil jarak terhadap sistem.

Lalu, kira-kira, salahkah Nietzsche, ketika ia merumuskan pernyataan tersebut? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena sistem bisa dijadikan tameng bagi kekuasaan yang tengah memerintah sekaligus memangkas kreativitas dan kemungkinan perubahan. Tidak, karena orang, bagaimanapun hebatnya dia, tidak bisa hidup tanpa sistem. Sistem memungkinkan orang yang berbeda kepentingan untuk hidup bersama tanpa kekerasan. Di sisi lain, sistem yang tidak adil juga memungkinkan terjadinya konflik tanpa subyek pelaku jelas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban juga dapat dituntut, jika sistem yang ada memungkinkan hal tersebut. Mungkin, satu-satunya cara terbaik untuk menempatkan sistem secara seimbang adalah dengan menciptakan mekanisme kontrol atas sistem tersebut. Mekanisme kontrol bertujuan untuk memastikan akuntabilitas sistem dan pelaku-pelakunya. Artinya, siapapun yang berkuasa, siapapun yang duduk dalam sistem, tidak bisa seenaknya saja menggunakan otoritas mereka untuk kepentingan yang salah, melainkan dibawah sorotan kontrol pihak-pihak lainnya, sehingga kinerja mereka tetap berada di dalam rel, dan sistem sendiri tetap seimbang.

Demokrasi, pada hakekatnya, adalah perwujudan mekanisme kontrol tersebut secara masif. Tidak ada demokrasi jika tidak ada kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan adalah nyawa demokrasi. Kontrol tersebut meluas mulai dari sistem politik, militer, sampai ke sistem ekonomi. Tujuannya cuma satu, yakni untuk menjamin bahwa sistem yang ada tidak digunakan sebagai tameng status quo, ataupun digunakan untuk memangkas perbedaan dan kreativitas, melainkan sungguh-sungguh untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik antara orang-orang yang saling berbeda kepentingan dan latar belakang.

Mekanisme Kontrol Sistem

Siapakah, atau apakah, mekanisme kontrol sistem tersebut? Demokrasi, secara definitif, adalah pemerintahan oleh yang diperintah. Didalam definisi tersebut, jawabannya sebenarnya sudah jelas, yakni rakyat sendiri. Rakyatlah yang memiliki otoritas paling tinggi untuk mengontrol sistem politik, ekonomi, maupun militer, dan bukan sebaliknya. Mengontrol disini bukanlah memaksakan kebijakan, tapi bisa juga seperti itu, melainkan memantau gerak-gerik, dan menjamin bahwa semua kebijakan berada dibawah satu visi yang sama, yakni kesejahteraan bersama, bukan beberapa pihak saja.

Akan tetapi, apa itu “rakyat”? Kata-kata itu bersayap, dalam arti bermakna ganda. Jika kita mengatakan bahwa semua rakyat bertanggungjawab, maka bisa saja juga dikatakan, bahwa tidak ada yang bertanggungjawab. Michel Foucault, filsuf Perancis, pernah menulis, “Semua sama dengan tidak ada.” Artinya, jika kita mengatakan semua orang yang melakukan, maka sama saja tidak ada yang melakukan.

Kata-kata “rakyat” pun juga sama. Jangan sampai para pengatur sistem yang otoritatif menggunakan ambiguitas tersebut demi kepentingan-kepentingan mereka, dan seraya membelokkan sistem menjadi abdi bagi kepentingan privat, dan melupakan kepentingan bersama. Dengan kata lain, definisi “rakyat” disini haruslah jelas. Kejelasan tidak hanya di dalam definisi konseptual, tetapi bisa ditunjuk secara empirik.

Pada titik ini, rumusan Jürgen Habermas, filsuf Jerman, bisa membantu. Rakyat, menurutnya, bisa didefinisikan sebagai, semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu kebijakan. Semua disini tidaklah berarti seluruh rakyat, walaupun pada akhirnya sampai ke level itu, melainkan pihak-pihak yang terkena langsung dampak dari suatu kebijakan.

Misalnya, ketika pemerintah hendak mengeluarkan UU yang berkaitan dengan nelayan di suatu desa, maka legitimasi dari UU tersebut dapat diraih, jika semua pihak yang terkait dengan kebijakant tersebut, yakni para nelayan, pemerintah daerah, menyetujui tanpa syarat kebijakan tersebut setelah melalui apa yang disebut Habermas sebagai diskursus yang bebas dominasi dan setara. Semua pihak puas, walaupun masing-masing mungkin harus mengorbankan beberapa serpih keuntungan mereka. Inilah yang disebut sebagai prinsip diskursus didalam demokrasi deliberatif.

Habermas memang mereduksi. Reduksinya terletak pada ketidakmungkinan mencapai proses dan situasi seperti itu. Akan tetapi, ketidakmungkinan itu janganlah ditempatkan sebagai sesuatu yang mustahil, melainkan sebagai kriteria ideal. Artinya, prinsip tersebut dapat ditempatkan sebagai acuan dari kondisi kita bersama, sebagai ukuran untuk menilai sudah sejauh manakah proses demokrasi, dimana semua bentuk sistem memiliki elemen kontrol, terwujud.