Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol

Sistem, Totalitarianisme, dan Kontrol


Nietzsche, filsuf Jerman, pernah menulis, “Segala keinginan untuk membuat sistem adalah kekurangan dalam ketulusan.” Kehendak yang berkobar-kobar untuk membuat dan mempertahankan sistem dan stabilitas adalah sebentuk tanda, bahwa orang itu kurang tulus. Ketidaktulusan itu sebenarnya terwujud dalam ketidakmampuan berimprovisasi, bergerak, bermanuver di luar sistem, sehingga ketidakmampuan itu disembunyikan, dan diganti dengan kehendak-akan-sistem yang menguat. Akan tetapi, dapatkah orang hidup tanpa sistem?

Sistem membantu orang untuk menentukan hal-hal yang sudah dianggap pasti, dirumuskan, dan kemudian dilegalkan keberlakuannya. Sistem menetapkan hal-hal itu, sehingga orang tidak perlu bertanya, berpikir, ataupun berdiskusi kembali tentang hal-hal rutin yang sudah biasa dilakukan. Lalu, dimana bahayanya?

Bahayanya adalah, jika orang menggunakan logika berpikir sistemik diluar keperluan sistemik tersebut. Artinya, orang tidak lagi mau mempertanyakan hal-hal yang mereka sudah anggap rutin, karena itu dianggap akan merusak sistem, merusak tatanan, merusak stabilitas. Ketakutan akan kerusakan sistem tersebut sebenarnya merupakan selubung dari kehendak dominatif untuk tetap memegang kekuasaan. Karena, kalau sistem stabil, saya tetap berkuasa, dan tak perlu takut akan kehilangan kekuasaan. Akan tetapi, jika sistem mulai goyang, banyak orang mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan saya, maka kekuasaan saya pun terancam.

Kehendak-akan-sistem = Totalitarianisme?


Gejala takut akan ketidakstabilan ini adalah akar dari totalitarianisme. Masih segar di ingatan kita, ketika orde baru menggunakan retorika “demi stabilitas nasional” untuk menumpas orang-orang tidak bersalah, yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan mereka, misalnya korban ’65.

Totalitarianisme bermula, ketika orang merasa bahwa pluralisme opini dan praksis mengancam keamanannya dan kestabilan sistem hidupnya. Memang, ketakutan akan disintegrasi tidak melulu bermuara pada totalitarianisme, tetapi tetap merupakan unsur kuat pembentukannya. Nietzche sendiri merumuskan hal ini dengan bagus sekali dengan konsep “kebutuhan untuk percaya”nya. Percaya disini adalah pegangan atau panduan, tepatnya suatu sistem.

Ketakutan akan disintegrasi sistem juga akan membuat masyarakat menjadi stagnan. Sejarah telah membuktikan, perubahan sosial terjadi, ketika ada orang-orang yang mulai kritis terhadap sistem yang ada, entah karena ketidakadilannya, ataupun masalah-masalah sosial lainnya. Kritis terhadap sistem membuka kemungkinan baru akan perubahan ke arah perwujudan cita-cita bersama. Sadar atau tidak, pionir perubahan adalah orang-orang yang hidup mengambil jarak terhadap sistem.

Lalu, kira-kira, salahkah Nietzsche, ketika ia merumuskan pernyataan tersebut? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena sistem bisa dijadikan tameng bagi kekuasaan yang tengah memerintah sekaligus memangkas kreativitas dan kemungkinan perubahan. Tidak, karena orang, bagaimanapun hebatnya dia, tidak bisa hidup tanpa sistem. Sistem memungkinkan orang yang berbeda kepentingan untuk hidup bersama tanpa kekerasan. Di sisi lain, sistem yang tidak adil juga memungkinkan terjadinya konflik tanpa subyek pelaku jelas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban juga dapat dituntut, jika sistem yang ada memungkinkan hal tersebut. Mungkin, satu-satunya cara terbaik untuk menempatkan sistem secara seimbang adalah dengan menciptakan mekanisme kontrol atas sistem tersebut. Mekanisme kontrol bertujuan untuk memastikan akuntabilitas sistem dan pelaku-pelakunya. Artinya, siapapun yang berkuasa, siapapun yang duduk dalam sistem, tidak bisa seenaknya saja menggunakan otoritas mereka untuk kepentingan yang salah, melainkan dibawah sorotan kontrol pihak-pihak lainnya, sehingga kinerja mereka tetap berada di dalam rel, dan sistem sendiri tetap seimbang.

Demokrasi, pada hakekatnya, adalah perwujudan mekanisme kontrol tersebut secara masif. Tidak ada demokrasi jika tidak ada kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan adalah nyawa demokrasi. Kontrol tersebut meluas mulai dari sistem politik, militer, sampai ke sistem ekonomi. Tujuannya cuma satu, yakni untuk menjamin bahwa sistem yang ada tidak digunakan sebagai tameng status quo, ataupun digunakan untuk memangkas perbedaan dan kreativitas, melainkan sungguh-sungguh untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik antara orang-orang yang saling berbeda kepentingan dan latar belakang.

Mekanisme Kontrol Sistem

Siapakah, atau apakah, mekanisme kontrol sistem tersebut? Demokrasi, secara definitif, adalah pemerintahan oleh yang diperintah. Didalam definisi tersebut, jawabannya sebenarnya sudah jelas, yakni rakyat sendiri. Rakyatlah yang memiliki otoritas paling tinggi untuk mengontrol sistem politik, ekonomi, maupun militer, dan bukan sebaliknya. Mengontrol disini bukanlah memaksakan kebijakan, tapi bisa juga seperti itu, melainkan memantau gerak-gerik, dan menjamin bahwa semua kebijakan berada dibawah satu visi yang sama, yakni kesejahteraan bersama, bukan beberapa pihak saja.

Akan tetapi, apa itu “rakyat”? Kata-kata itu bersayap, dalam arti bermakna ganda. Jika kita mengatakan bahwa semua rakyat bertanggungjawab, maka bisa saja juga dikatakan, bahwa tidak ada yang bertanggungjawab. Michel Foucault, filsuf Perancis, pernah menulis, “Semua sama dengan tidak ada.” Artinya, jika kita mengatakan semua orang yang melakukan, maka sama saja tidak ada yang melakukan.

Kata-kata “rakyat” pun juga sama. Jangan sampai para pengatur sistem yang otoritatif menggunakan ambiguitas tersebut demi kepentingan-kepentingan mereka, dan seraya membelokkan sistem menjadi abdi bagi kepentingan privat, dan melupakan kepentingan bersama. Dengan kata lain, definisi “rakyat” disini haruslah jelas. Kejelasan tidak hanya di dalam definisi konseptual, tetapi bisa ditunjuk secara empirik.

Pada titik ini, rumusan Jürgen Habermas, filsuf Jerman, bisa membantu. Rakyat, menurutnya, bisa didefinisikan sebagai, semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu kebijakan. Semua disini tidaklah berarti seluruh rakyat, walaupun pada akhirnya sampai ke level itu, melainkan pihak-pihak yang terkena langsung dampak dari suatu kebijakan.

Misalnya, ketika pemerintah hendak mengeluarkan UU yang berkaitan dengan nelayan di suatu desa, maka legitimasi dari UU tersebut dapat diraih, jika semua pihak yang terkait dengan kebijakant tersebut, yakni para nelayan, pemerintah daerah, menyetujui tanpa syarat kebijakan tersebut setelah melalui apa yang disebut Habermas sebagai diskursus yang bebas dominasi dan setara. Semua pihak puas, walaupun masing-masing mungkin harus mengorbankan beberapa serpih keuntungan mereka. Inilah yang disebut sebagai prinsip diskursus didalam demokrasi deliberatif.

Habermas memang mereduksi. Reduksinya terletak pada ketidakmungkinan mencapai proses dan situasi seperti itu. Akan tetapi, ketidakmungkinan itu janganlah ditempatkan sebagai sesuatu yang mustahil, melainkan sebagai kriteria ideal. Artinya, prinsip tersebut dapat ditempatkan sebagai acuan dari kondisi kita bersama, sebagai ukuran untuk menilai sudah sejauh manakah proses demokrasi, dimana semua bentuk sistem memiliki elemen kontrol, terwujud.

Dicari: Pemimpin yang Punya Karakter!

Dicari: Pemimpin yang Punya Karakter!

Ada yang mengatakan, cermin baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari moralitas dan tindakan para pemimpinnya. Jika yang tampak dimuka ada perilaku egosentris, saling sikut menyikut mencari proyek, mencari kedudukan, maka kita pun bisa menilai hanya sejauh itulah karakter moral dan tindakan para pemimpin kita.

Mereka sering berkata bahwa berbagai konflik kepentingan dan perbedaan pendapat adalah bagian yang sehat dari demokrasi. Akan tetapi, yang sesungguhnya terjadi adalah aksi memperebutkan kekuasaan yang diwarnai kepentingan egosentris dan kesombongan. Konflik dan perdebatan yang terjadi bukanlah dinamika demokrasi, melainkan perang untuk perebutan kekuasaan atas nama kepentingan diri sendiri, yang menghalalkan semua cara tanpa mementingkan moralitas tindakan.

Jangan-jangan, demokrasi di Indonesia hanyalah selubung dari kepongahan dan kerakusan para pemimpinnya? Bisa jadi.

Kita ambil saja contoh, tarif dasar listrik dan telepon terus meningkat tanpa ada peningkatan pelayanan (justru yang terjadi adalah penurunan kualitas, lihat saja pemadaman listrik beberapa hari belakangan ini), harga sembako mahal dan tidak stabil, bencana banjir, yang kesemuanya diabaikan saja oleh penguasa negeri ini sambil mereka sibuk-sibuk mencari keuntungannya sendiri. Intinya, ada jarak yang sangat besar antara tindakan pemimpin dan aspirasi yang dipimpinnya.

Jadi, sah-sah saja dong kalau saya membuat semacam iklan, DICARI: Pemimpin yang Punya Karakter?

Jika diperhatikan, Indonesia semakin hari kok semakin “gelap” saja. Kita hampir sama sekali tidak melihat peningkatan mutu kehidupan, yang terjadi justru penurunan kualitas. Semuanya serba rumit, berkelit-kelindan, karena kehilangan visi dan orientasi. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan juga tampak hanya memperhatikan visi jangka pendek, serta kenikmatan beberapa golongan penguasa saja. Rakyat kecil pun tak lagi berharap yang muluk-muluk, yang penting hari ini masih bisa makan. Politik di Indonesia kini bagaikan letupan gunung merapi kesombongan dan egosentrisme para pemimpinnya. Perdebatan politik di Indonesia bukanlah tentang visi bangsa dan cita-cita ideal yang harus dicapai bersama serta bagaimana mencapainya, melainkan konflik untuk mengurus “kue kekuasaan” yang sudah dimiliki, dan bagaimana mempertahankannya.

Mengapa bangsa ini tampak sulit sekali bersatu untuk memecahkan masalah bersama secara bersama pula? Saya, dan mungkin banyak orang lain, menduga, kita tidak punya pemimpin yang berkarakter. Kita disini hanya punya pemimpin “setengah matang”. Hampir semua pemimpin kita dari tingkat pusat sampai level RT/RW adalah pemimpin yang “separuh matang”. Satu hal yang pasti bisa kita simpulkan dari tindak-tanduk mereka, yakni mereka tidak punya karakter.

Bagi pemimpin setengah matang ini, uang, kekuasaan, serta kenikmatan pribadilah yang ingin diraih, dan bukan kesejahteraan bersama serta masyarakat yang harmonis. Semua idealisme dalam bentuk nilai-nilai, moralitas, serta cita-cita luhur lenyap dihadapan uang dan kekuasaan. Tak berlebihan jika Benny Susetyo menulis, “ketaatan para pemimpin kita bukanlah etika moralitas demokrasi, melainkan Dewa Uang” (Susetyo, 2044).

Di mata mereka, uang adalah segala-galanya. Mereka kehilangan hati nurani demi mendapatkan uang lebih dan lebih lagi. Status sosial dan pengaruh bisa dibeli dengan uang, jadi buat apa sibuk-sibuk memikirkan hati nurani, begitu argumentasi yang kerap dijadikan pembenaran. Mereka lupa, ketika uang dijadikan acuan utama di dalam dunia politik, kesejahteraan bersama tidak akan pernah tercapai, dan konflik akan terus berdatangan dari berbagai penjuru. Pemimpin yang berkarakter pun tinggal harapan belaka. Mereka memimpin bukan karena pengabdian, tetapi karena mencari uang. Dengan kata lain, mereka berjuang untuk uang, dan bukan untuk rakyat yang mereka pimpin.

Menanggapi iklan yang saya tayangkan diatas, apa kira-kira kriteria pemimpin yang berkarakter? Pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang mau berefleksi atas segala tindakan mereka secara terus menerus, terutama tindakan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Refleksi menjamin terjadinya pengolahan hati nurani. Demi hati nurani yang jernih, ia rela kehilangan uang dan kekuasaan. Kekuasaan yang sejati terletak pada kejernihan hati nurani.

Banyak pemimpin kita yang membalikkan logika diatas. Mereka berpendapat bahwa lebih baik kehilangan kejernihan hati nurani daripada harus kehilangan uang dan kekuasaan. Dengan menjadi pemimpin, uang jadi mudah dicari, reputasi pun bisa dibeli dengan jalan menyuap.

Akan tetapi, reputasi tidak akan pernah dapat dibeli dengan uang. Pemimpin “setengah matang” tersebut telah kehilangan kredibilitasnya di mata publik, karena semua perkataannya adalah retorika belaka. Konsistensi hampir tidak ditemukan di dalam kata-kata dan tindakan mereka. Satu-satunya konsistensi yang mereka punya adalah bahwa mereka selalu berjuang untuk kepentingan diri maupun kelompoknya sendiri. Salah persepsi tentang perjuangan inilah yang membuat rakyat tidak lagi percaya kepada mereka.

Saya hanya bisa berharap sekaligus terus berusaha dengan apa yang saya miliki bahwa mereka bisa kembali pada prinsip, kekuaasan yang sejati adalah kejernihan hati nurani, sambil sekali lagi mencantumkan iklan, DICARI: PEMIMPIN YANG PUNYA KARAKTER!

Menjadi Beriman secara Humanis?

Menjadi Beriman secara Humanis?

Banyak orang berpendapat bahwa menjadi seorang humanis adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ‘menjadi humanis’? Apakah itu berarti menjadikan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sebagai pusat yang paling berharga dan menjadi tolok ukur yang utama?

Kaum Sofis, yang hidup di jaman Sokrates di Yunani beberapa abad sebelum Masehi, pernah menulis sebuah argumen yang menjelaskan hal ini. Argumen itu bunyinya begini, “manusia adalah tolok ukur bagi segala sesuatu, baik sehingga ia menjadi baik, ataupun buruk sehingga itu disebut sebagai buruk.”

Akan tetapi, sungguhkah manusia dapat menjadi tolok ukur dari segala sesuatu, seperti yang dirumuskan oleh kaum sofis itu? Bagaimana dengan pertimbangan lainnya, seperti Tuhan misalnya? Dengan kata lain, dapatkah kita menjadi seorang humanis dan seorang yang beriman kepada Tuhan sekaligus?

Sekilas, dua hal ini memang tampak kontradiktif. Menjadi humanis berarti kita menempatkan manusia sebagai tolok ukur dan pusat penilaian. Sementara, seorang yang beriman kepada Tuhan, yakni seorang teis, menjadikan ajaran Tuhan, yang tercantum di dalam suatu agama tertentu, sebagai tolok ukur dan pusat penilaiannya.

Di dalam paham humanisme, manusia memiliki tempat yang sangat penting. Dia adalah pusat , dan semuanya berada dalam posisi subordinat jika dibandingkan dengan manusia. Tolok ukur dari suatu tindakan adalah, seberapa jauh tindakan tersebut membawa dampak baik bagi perkembangan dan kebahagiaan manusia.

Di dalam paham teisme, Tuhan dan hukum-hukum Nya adalah pusat dan tolok ukur utama. Namun, karena Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita, ajaranNya biasa dirumuskan di dalam agama. Seringkali, dalam penerapannya, teisme cenderung mengorbankan manusia individual demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan, yang tercantum di dalam suatu agama tertentu.

Keduanya tampak berbeda. Akan tetapi, adakah titik singgung di antara keduanya? Ataukah keduanya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, sehingga tidaklah mungkin orang bisa menganut keduanya tanpa terjatuh ke dalam inkonsistensi?

Mungkin, di agama-agama tertentu, di mana setiap individu melebur menjadi bagian dari komunitas, dan taat mutlak pada ajaran agamanya tanpa penilaian kritis, keduanya tidak bisa disandingkan tanpa terjatuh ke dalam inkonsistensi. Suatu agama, yang memaksakan ajaran-ajarannya, yang tentunya dengan klaim bahwa ajaran mereka berasal dari Tuhan, secara otoriter, cenderung melenyapkan individu di dalam dogma komunitasnya.

Dalam arti tertentu, hal semacam itu adalah suatu penindasan, yakni pelenyapan kebebasan dan daya kreatif manusia atas nama ajaran atau dogma otoriter tertentu. Dalam arti ini, saya merasa yakin bahwa penganut agamanya akan cenderung tidak humanis, karena mereka taat buta pada ajaran ‘tuhan’, yang mungkin lebih merupakan ajaran sekelompok elit religius tertentu.

Dalam agama seperti ini, manusia mudah sekali dikorbankan demi cita-cita luhur suatu hukum ‘tuhan’ tertentu. Pada titik ini, kita tentunya bisa bersikap kritis, ‘tuhan’ siapakah yang dimaksud? Dan jika hukum ‘tuhan’ itu dipatuhi, pihak-pihak manakah yang akan diuntungkan?

Dan jika ada yang diuntungkan secara berat sebelah, maka pasti ada yang dirugikan. Lalu, apakah kita dapat menerima adanya korban, karena ketidakadilan yang telah inheren di dalam cara beragama semacam itu? Pandangan ini tentunya sama sekali tidak humanis.

Di sisi lain, pada agama-agama tertentu, hukum-hukum ‘tuhan’ justru digunakan untuk mendorong kebebasan serta proses kreatif manusia. Yang menjadi pusat dan tolok ukur tetap ajaran ‘tuhan’, tetapi semuanya difokuskan untuk bagaimana membuat manusia menjadi lebih berkembang sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang ditugaskan untuk merawat dan membangun seluruh ciptaanNya. Apakah agama semacam ini bisa kita kategorikan sebagai agama yang humanis?

Apakah, dalam konteks kedua, menjadi seorang humanis dan sekaligus seorang beriman adalah sebentuk kontradiksi internal? Atau, pada tataran praktis, apakah menjadi seorang humanis sekaligus seorang yang beriman kepada Tuhan adalah sebentuk inkonsistensi?

Jika kita menggunakan pola ajaran agama yang mengklaim dirinya sebagai penerapan hukum-hukum Tuhan secara otoriter, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang humanis, karena kebebasan kita dilenyapkan, dan kita tidak lebih dari robot yang patuh apa kata pemiliknya. Daya kritis dimusnahkan, perbedaan pendapat dibungkam, yang kesemuanya secara perlahan tapi pasti akan membawa kehancuran bagi agama itu sendiri.

Akan tetapi, jika kita menggunakan pola kedua, di mana agama dan ajaran-ajaran Tuhan justru diterapkan untuk menjamin kebahagiaan dan perkembangan manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, serta membantu manusia memelihara alam dan mengembangkannya, maka ya!, kita bisa menjadi seorang yang beriman sekaligus seorang humanis. Pada level ini, kedua hal di atas, yakni humanisme dan teisme, tidakah perlu dipertentangkan.

Pada akhirnya, kita bisa menjadi seorang humanis tanpa perlu “membunuh Tuhan” (Nietzsche) toh….

Filsafat Fragmentaris, sebuah Kritik

Filsafat Fragmentaris atau
Fragmen-fragmen Filsafat?
Kritik Terhadap Filsafat Fragmentaris

Dunia filsafat memang ‘dunia pertanyaan’. Bahkan, sampai sekarang, definisi atas filsafat itu sendiri pun pun masih juga menjadi pertanyaan yang belum, dan tak akan pernah, selesai dijawab.

Buku Dr. F. Budi Hardiman yang berjudul Filsafat Fragmentaris ini dapat ditempatkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar yang masih menghantui para filsuf tersebut, yakni apa sesungguhnya yang dimaksud dengan filsafat, dan mengapa artinya menjadi seperti itu.

“Menurut pengertian yang terkandung di dalamnya”, demikian tulis Budi Hardiman, “filsafat (philosophia) adalah cinta (philia) kebijaksanaan (sophia).” (hal. 13) Dan orang yang berfilsafat, atau filsuf, adalah orang yang mencintai kebijaksanaan, yakni orang yang belum memiliki kebijaksanaan, tetapi orang yang sedang berupaya mencari kebijaksanaan.

Artinya, filsafat adalah sebuah proses pencarian yang tidak pernah berakhir, yakni suatu fragmen yang pada dirinya sendiri tidak, dan tidak akan pernah, utuh. “Tugas filsafat’, demikian tulisnya lagi, “adalah menemukan hakekat segala sesuatu, namun apa yang disebut hakekat itu tidak pernah dapat dideskripsikan sebagaimana adanya.” (hal. 14)

Itulah argumen inti yang ingin ditawarkan Budi Hardiman melalui buku ini. Dengan penjabaran yang lugas, tajam, dan otoritatif, ia menjabarkan argumennya tersebut pada bagian pendahuluan.

Akan tetapi, apakah judul tersebut tepat untuk buku yang pada hakekatnya merupakan kumpulan tulisan pengarang yang pernah dimuat di berbagai media tersebut? Marilah kita uji argumen tersebut dihadapan ‘pengadilan akal budi’ yang bebas dan terbuka.

Fragmen-fragmen Filsafat?

Seperti dikatakan sebelumnya, buku Filsafat Fragmentaris adalah sebuah kumpulan tulisan pengarang yang pernah dipublikasikan di berbagai media (hal. 221-222). Budi Hardiman menulis berbagai tema, mulai dari tentang fenomenologi persepsi Maurice Merleau Ponty (hal. 35), pemikiran Hegel dan Kant tentang kesadaran (hal. 67), teori Estetika Walter Benjamin dan Adorno (hal.88), pemikiran Habermas tentang Demokrasi Deliberatif (hal 115), filsafat politik Carl Schmitt, filsafat politik Jacques Derrida, dan filsafat hukum.

Tentu saja, dengan gaya penulisan yang tajam, kuat, dan unik yang dimiliki Budi Hardiman, tema-tema penting di dalam filsafat tersebut digali, diolah, direfleksikan, dan dipaparkan dengan sangat baik dengan acuan pada teks-teks asli yang mungkin tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Penulis buku ini memang sangat ahli tentang tradisi filsafat Jerman, terbukti dari teks-teks asli filsuf tersebut yang digunakan sebagai acuan.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, apakah dari kumpulan tulisan filsafat semacam itu, kita bisa merumuskan suatu argumen bahwa filsafat itu pada hakekatnya bersifat fragmentaris, seperti yang dilakukan oleh Budi Hardiman, pengarang buku ini? Memang, jika dipikirkan dalam-dalam, hakekat filsafat adalah fragmentaris, dan tepat itulah yang membedakan filsafat dari ideologi dan agama yang memiliki klaim absolut atas pernyataan-pernyataannya. Itulah argumen yang juga ditawarkan oleh Budi Hardiman.

Akan tetapi, argumen terakhir ini tidak akan pernah bisa didapatkan dari sebuah kumpulan tulisan filsafat yang kemudian didaur ulang menjadi sebuah buku. Pada hemat saya, tesis bahwa filsafat pada hakekatnya bersifat fragmentaris haruslah dijabarkan lebih jauh dengan mengolahnya dari bab per bab dengan mendetil, barulah kesimpulan atau argumen utama buku ini memperoleh keabsahannya, dan bukan dengan kumpulan tulisan-tulisan filsafat yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya.

Alasan inilah yang mendorong saya untuk berargumen, bahwa judul yang tepat untuk buku ini bukanlah Filsafat Fragmentaris, seperti yang diberikan oleh pengarang, melainkan Fragmen-fragmen Filsafat, yakni potongan-potongan refleksi filsafat yang menjangkau berbagai tema dan kemudian disatukan dalam satu buku. Rupanya, ketika berdiskusi di Teater Utan Kayu April 2007 lalu, Rm Sudarminta, kolega pengarang buku ini di STF Driyarkara, memiliki argumen yang serupa dengan saya, sehingga beliau menanyakan itu, ketika diskusi sedang berjalan.

Mengapa lebih tepat disebut sebagai fragmen-fragmen filsafat? Yah, fragmen itu sendiri adalah suatu potongan, suatu pecahan, dan tulisan di dalam buku ini sebenarnya merupakan potongan-potongan penting di dalam sejarah filsafat yang memang layak untuk disimak dan direfleksikan lebih jauh.

Akan tetapi, tesis bahwa filsafat itu pada hakekatnya bersifat fragmentaris adalah tesis yang, pada hemat saya, terburu-buru untuk dirumuskan, dan terkesan agak dipaksakan untuk buku ini. Jika dibahasakan secara ketat, dari potongan-potongan refleksi di dalam bidang filsafat, kita tidak akan pernah bisa mengambil kesimpulan yang bersifat ontologis, atau mendasar, tentang hakekat filsafat itu sendiri.

Suatu ‘Eksperimen’ Berpikif Filosofis


Saya sendiri berpendapat bahwa buku ini lebih tepat disebut sebagai sebuah ‘eksperimen’ di dalam berpikir filosofis, terutama karena memang yang disajikan di dalam buku ini adalah potongan dari ekperimen berpikir Budi Hardiman tentang berbagai tema yang penting dan menarik di dalam sejarah filsafat barat.

Lepas dari argumen yang saya ajukan ini, buku Filsafat Fragmentaris tetaplah layak disambut oleh para peminat filsafat dan siapapun yang tertantang untuk berpikir orisinil-filosofis tentang tema-tema yang dekat dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Buku untuk siapapun yang berani berpikir orisinil….

Reza Antonius Alexander Wattimena

Teman, Teruslah Bercerita!

Resensi Buku Antonius Sumarwan SJ, Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah tragis Tapol ’65 dan upaya rekonsiliasi, Yogyakarta, Kanisius, 2007. 408 halaman
Contoh buku bisa didapatkan dari penerbit Kanisius

Teman, Teruslah Bercerita!

“Marilah kita terus berkisah”, demikian tulis Elie Wiesel, “semua yang lain bisa menunggu. Marilah kita berkisah- itulah tugas utama kita.. sehingga kita ingat betapa rapuh manusia ketika berhadapan dengan kejahatan yang mengepung dari berbagai penjuru. Marilah kita berkisah sehingga para eksekutor tidak dibiarkan menjadi pemilik kata terakhir. Kata terakhir adalah milik korban. Terserah pada para saksi untuk menangkapnya, membentuknya, menyebarkannya, … dan mengkomunikasikannya kepada yang lain.” (hal. 380)

Itulah yang kiranya dilakukan Antonius Sumarwan bersama beberapa temannya di dalam buku Menyeberangi Sungai Air Mata, Kisah Tragis Tapol ’65 dan Upaya Rekonsiliasi. Suatu buku yang dengan detil mendeskripsikan sekaligus mengajukan analisis terhadap pengalaman korban peristiwa negatif pasca G30S/1965.

Memang, salah satu tindakan yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah menghadapi trauma masa lalu yang pernah mencengkramnya, memasungnya, dan membuat dia seolah-olah menjadi tak berdaya lagi. Walaupun sulit dan penuh dengan duri, hal ini tetaplah mutlak diperlukan, karena hanya dengan dihadapilah suatu trauma akibat peristiwa negatif di masa lalu bisa direlakan.

Analisis yang Terlibat

Satu pendekatan yang menurut saya istimewa di dalam buku ini adalah bahwa Sumarwan menuliskan pengalaman korban, menganalisisnya, menulis refleksi pribadinya, dan mengajukan tuntutan etis moral atas semuanya itu dengan gaya yang sangat indah, lentur, lincah, dan seolah dekat dengan kita. Memang, bukan argumentasi yang ketat dan analisis yang rigor yang ingin dicapai penulis disini, tetapi kemampuan untuk menyentuh hati pembaca untuk mau ambil bagian dari perjuangan yang panjang dan berat, tetapi mutlak harus dilakukan. (hal. 11).

Seperti yang ditulis St. Sunardi di dalam pengantarnya, “buku ini menawarkan penulisan ulang sejarah atau kisah tidak secara kering, melainkan dengan keterlibatan penuh.” (ibid). Keterlibatan yang terkadang mengundang tangis dan penyesalan, tetapi merupakan pintu gerbang pembuka ke arah rekonsiliasi dan tanggung jawab yang tidak bisa ditawar menawar lagi.

Singkatnya, buku ini mengajak kita untuk bercerita. Bercerita mengungkap apa yang pernah terjadi namun, baik sengaja ataupun tidak, dilupakan begitu saja. Bercerita tentang apa? Tentang siapa?

Sebut saja namanya, Christina Sumarmiyati, Tin Wartinah, Surati yang salah ciduk, Cokrowiyono si kepala dusun, dan semua orang yang hidupnya pernah dalam satu titik aliran sungai sejarah disiksa oleh ketidakadilan rezim dan tuduhan politis yang tak manusiawi. Cerita mereka-mereka yang hampir tidak bisa melawan, ketika harus berhadapan dengan peristiwa yang sedikit pun tidak mereka kehendaki dan bayangkan akan pernah terjadi pada mereka. (hal. 55-159).

Ya, cerita para korban yang ditangkap, disiksa, dihukum tanpa pengadilan, dicap sebagai ‘setan’, dan hampir tak ada satupun upaya nyata untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka yang terinjak-injak oleh tangan berdarah rezim yang tak berperkemanusiaan. Membaca buku ini, saya jadi teringat refleksi Immanuel Kant, salah satu filsuf terbesar sepanjang sejarah filsafat, tentang filsafat moral.

Kant pernah menulis bahwa “bertindaklah selalu sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan manusia, baik dalam dirimu, maupun dalam diri segenap orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan, dan tak pernah semata-mata sebagai sarana” (Kant, Metaphysics of Morals, hal. 36). Artinya, setiap orang, siapapun dia, apapun latarbelakangnya, harus dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak pernah boleh digunakan sebagai alat bagi tujuan lain di luar orang itu sendiri.

Membaca buku tulisan Sumarwan ini, dan membandingkannya dengan kutipan yang langsung saya ambil dari tulisan Kant tersebut, hati saya jadi teriris rasanya. Narasi yang ada di dalam buku ini merupakan tanda bahwa kita selama ini masih memandang manusia sebagai alat untuk pencapaian kekuasaan, alat pembenaran tindakan kejam, sebagai alat untuk melanggengkan otoritas yang sebenarnya tidak sah, dan tidak pernah boleh menjadi sah selama darah dan daging manusia adalah harga yang harus dibayar.

Penderitaan tidak boleh pernah menjadi Trauma!

Akan tetapi, janganlah kita terlarut dan terjebak dalam retorika penderitaan dan trauma negatif yang mungkin tidak ada ujungnya ini. “Sahabatku”, demikian tulis Sumarwan, “catatan ini tidak kumaksudkan untuk membawamu larut di dalam kesedihan” (hal. 207), tetapi mengajak kita untuk berjuang dengan hati, pikiran, kaki dan tangan kita untuk menjawab harapan para korban, mendampingi, dan berjuang untuk mereka.

Sumarwan mengajak kita untuk berani berharap menghadapi tantangan yang menghalangi di dalam proses perjuangan mengungkap kebenaran dan mewujudkan cita-cita rekonsiliasi serta akuntabilitas atas semua peristiwa pelanggaran HAM, terutama korban ’65. Namun, api di dalam dada haruslah tetap berkobar dan dijaga nyalanya dengan terus menerus tanpa kenal lelah menceritakan kisah-kisah korban yang terlupakan (hal. 380). Harapan indah yang butuh terus direalisasikan oleh kita semua, pembacanya.

Reza Antonius Alexander Wattimena
Peminat HAM

Amal atau Solidaritas?

Amal atau Solidaritas?

Dalam realitas, orang selalu lahir dalam keadaan berbeda. Keadaan yang berbeda itu menentukan bagaimana nasibnya di kemudian hari.

Akan tetapi, perbedaan itu bukanlah karena kehendak sendiri. Salah siapakah, jika anak tukang becak tak dapat bersekolah atau anak seorang pedagang kecil telah menjadi pekerja seks komersial, karena ia tak mampu membayar uang pendidikan?

Agama mengajarkan kita bahwa setiap orang harus menanggung dosa pribadinya sendiri. Refleksi ilmu-ilmu sosial telah membuat kita semakin menyadari, bahwa dosa sosial seringkali ditanggung bersama, dan seringkali justru ditanggung oleh orang-orang yang tidak melakukannya.

Pada titik inilah solidaritas dibutuhkan. Solidaritas adalah komitmen terhadap nasib orang ataupun kelompok lain.

Jika dirumuskan secara singkat, solidaritas menjadi suatu tuntutan mutlak, karena adanya perbedaan yang tak terhindarkan. Tentu saja agak berlebihan, jika kita mengembalikan semua masalah pada konteks sosial-ekonomi, karena intelegensi, watak, semangat kerja, pandangan tentang masa depan, sikap terhadap waktu juga akan menentukan apakah seseorang, atau sekelompok orang, akan berhasil atau tidak.

Akan tetapi, jelas juga bahwa orang dengan intelejensi yang kurang lebih setingkat, dengan kepribadian yang mungkin lebih lemah, dengan watak yang lebih payah, seseorang dengan basis sosial ekonomi yang lebih baik akan lebih cepat melesat, jika dibandingkan dengan saingannya yang tidak didukung dengan basis sosial ekonomi yang sama (Kleden, 1988)

Adanya perbedaan pada hampir semua level kehidupan sosial manusia, yakni mulai dari lingkungan RT/RW sampai ke upaya pemerataan kemakmuran antarbangsa, merupakan suatu bukti bahwa perbedaan nasib ataupun keberuntungan bukanlah suatu gejala yang bersifat kebetulan, apalagi alamiah. Pada titik ini wajarlah jika kita mengajukan pertanyaan, mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi, dan tidak alamiah?

Di level internasional, negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya, dikategorikan sebagai negara-negara dunia ketiga. Sementara, negara-negara industri maju dikategorikan sebagai negara dunia pertama.

Negara-negara industri maju, terutama yang menerapkan kebijakan welfare state (negara kesejahteraan), menetapkan aturan bahwa negara harus membiayai orang-orang yang tidak bekerja. Alasannya, sumber daya dan kekayaan yang ada di dalam setiap negara pada dasarnya adalah terbatas, bahkan sumber daya di dalam bumi kita juga terbatas.

Oleh karena itu, jika ada sekelompok orang yang hidup lebih makmur, hal itu mungkin terjadi, karena ada sekelompok lain yang hidup dengan cara yang kurang, bahkan, tidak makmur. Jika dianalogikan sebagai sebuah kue, seseorang mendapatkan potongan kue lebih besar, hanya karena ada orang lain yang mendapatkan potongan lebih kecil.

Jika dikatakan secara singkat, kemakmuran suatu golongan seringkali dimungkinkan dan “dibiayai” oleh ketidakmakmuran golongan lain.

Argumentasi ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara welfare state menerapkan kebijakan pajak lebih tinggi kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi untuk membiayai kehidupan orang-orang yang tidak bekerja, atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pertanyaan kemudian, apakah solidaritas semacam itu adalah suatu bentuk amal? Dengan kata lain, apakah sikap kita terhadap golongan lain yang tidak mampu adalah suatu bentuk amal atau solidaritas?

Pernak Pernik Kekuasaan

i-heart-god.com

Pernak Pernik Kekuasaan

Hidup memang aneh. Jadi penguasa susah, karena banyak tanggung jawab yang harus dipikirkan. Jadi orang yang tidak berkuasa juga susah, karena tidak pernah bisa memutuskan diri, tetapi selalu disuruh-suruh.

Jadi wajarlah saya mulai tulisan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, “Mana yang lebih baik, menjadi penguasa, atau berada di bawah kekuasaan?” Pertanyaan itu tidak datang bagaikan petir dari langit, tetapi dari pengalaman sehari-hari.

Jika pertanyaan tersebut diajukan pada seorang sufi, tentunya ia akan menjawab. “berada di bawah kekuasaan.” Kita pun bertanya, “mengapa?”

“Orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain selalu diberi tahu bahwa ia salah, lepas dari apakah ia sungguh-sungguh bersalah atau tidak. Ini memberikanya suatu kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri dengan menelaah dirinya sendiri, karena mungkin saja ia memang bersalah.”

“Akan tetapi, orang yang berkuasa hampir selalu membayangkan bahwa dirinya benar, sehingga ia hampir tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri.” (GM, 1980)

Yah, jawaban yang bagus memang. Mungkin itupula sebabnya, mengapa orang yang berada di bawah kekuasan orang lain kelak akan menjadi penguasa, dan para penguasa akan kembali menjadi orang yang dikuasai.

Hegel, seorang filsuf Jerman pada abad ke-19, pernah menulis tentang dialektika tuan dan budak. Intinya sederhana, bahwa budak akan menjadi tuan, karena ia menggunakan akal budinya untuk bekerja. Sementara, tuan akan menjadi budak, karena ia malas menggunakan akal budinya, dan hidup berleha-leha.

Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu

Tidak Niscaya

Ternyata, tidak ada kepastian bahwa orang yang dikuasai suatu saat akan menjadi penguasa. Dan juga tidak ada kepastian, bahwa sang penguasa nantinya akan menjadi orang yang dikuasai.

Akan tetapi hampir selalu pasti, bahwa ketika sang penguasa turun, seorang menteri atau bawahan penguasa tersebut juga turun. Jadi, logikanya terbalik sebenarnya. Sang bawahan tidak jadi penguasa, tetapi malah ikut turun bersama penguasa yang turun takhta.

Misalnya, anda adalah seorang CEO perusahaan besar. Menarik membayangkan bahwa suatu saat, anda akan turun dari jabatan tersebut, dan menjadi orang biasa. Mungkin, saat itu adalah saat yang paling tepat bagi anda untuk memperbaiki dan menelaah kembali diri anda sendiri.

Yah, hidup memang susah, tetapi hidup juga menyenangkan, karena kita bisa belajar langsung dari hidup itu sendiri. Gerak perubahan penguasa menjadi yang dikuasai, atau yang dikuasai menjadi penguasa, sebenarnya juga merupakan sebuah proses belajar.

Oleh sebab itu, janganlah hanya mau menelaah dan memperbaiki diri hanya kalau sedang tidak berkuasa. Atau dikatakan sebaliknya, kalau sedang berkuasa janganlah terlalu terlena, sehingga jadi lupa diri.

Perubahan Paradigma

Mungkin itu pula sebabnya teori demokrasi modern sangat menekankan fungsi kontrol terhadap presidennya, terutama supaya penguasa bisa ‘menelaah dirinya sendiri’. Akan tetapi, fungsi kontrol tersebut janganlah diharapkan datang dari kehendak baik sang penguasa itu, karena harapan itu akan jadi sia-sia.

Kritik dan teguran langsung terhadap penguasa bisa berperan penting disini. Dan harus diingat, jika kita dikritik atau ditegur, bukan berarti kita dikuasai. Dan sebaliknya, jika kita mengkritik atau menegur, bukan berarti kita menguasai.

Konon, Napoleon tidak mau dikritik secara publik. Ia hanya mau menerima kritik yang ditujukan langsung secara pribadi kepadanya. Yah, kritik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu memang tidak banyak gunanya, karena hanya berguna bagi sedikit orang.

Padahal, seperti yang ditulis Goenawan Mohamad lebih dari 15 tahun yang lalu, “orang lain yang dapat memanfaatkan suatu kritik terhadap Napoleon,… mungkin dapat menjadi napoleon berikutnya.” (GM, 1980)

Yah, jadi jangan malu dikritik, karena kritik memberikan kesempatan pada kita untuk menelaah dan memperbaiki diri. Juga, jangan malu untuk dikritik secara publik, karena berarti banyak orang yang dapat belajar dari kritik tersebut. Jadi ga ada ruginya toh..

Pernak Pernik Kekuasaan

Kekuasaan, seperti hampir segala sesuatu di dunia ini, juga membutuhkan aksesoris tambahan. Aksesoris tambahan itu bisa macam-macam, bisa semakin memperburuk wajah kekuasaan, atau justru mempercantiknya.

Tentunya, kita ingin kekuasaan yang kita miliki ataupun yang menguasai kita berwajah cantik dong. Kita tidak mau diperintah oleh sosok kekuasaan yang bikin ngeri, kita juga ingin agar orang lain mengenang kita sebagai penguasa yang cantik.

Nah, supaya cantik, kekuasaan harus didandani dengan kritik. Kritiklah dandanan yang paling memadai untuk kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut tidak menyeramkan dan jelek, tetapi ramah dan simpatik.***

Saya banyak terinspirasi dari karya Goenawan Mohamad

Reza A.A Wattimena, Dosen Filsafat Politik Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya