Demokrasi “Dari, Oleh dan Untuk” Indonesia, Sebuah Pertimbangan

Oleh Reza A.A Wattimena

Pesta demokrasi, atau pemilihan umum, terbesar sudah dekat. Seperti layaknya pesta, ia bukanlah yang utama. Justru demokrasi yang sebenarnya dilaksanakan di antara masa-masa pemilihan umum semacam ini. Inilah yang kiranya terlupakan.

Demokrasi adalah kontrak sosial Indonesia. Ia tak bisa diubah sembarangan ke arah sistem politik lain. Upaya melakukan perubahan hanya akan membawa konflik berkepanjangan, karena mengkhianati kontrak sosial yang mengikat ribuan suku, ras dan agama ke dalam satu ikatan politik. Jika ini terjadi, perpecahan adalah buahnya, dan Indonesia pun hanya akan menjadi kenangan.

Namun, demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai liberal, melainkan perpaduan antara agama, kemanusiaan dan sosialisme. Ketiga hal itu terumuskan dengan sangat indah di dalam Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial, harus dibaca serempak sebagai satu kesatuan yang saling menyempurnakan satu sama lain. Ia tidak bisa hanya dibaca satu sila semata, sambil mengabaikan sila-sila lainnya.

Kesalahpahaman Berdemokrasi

Sayangnya, pemahaman tentang demokrasi di Indonesia masih amat dangkal. Kedangkalan ini berakar pada kesalahpahaman tentang demokrasi. Ada dua hal yang kiranya patut diperhatikan.

Pertama, demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, legislatif atau presiden. Bahkan, pemilihan umum hanya sebagian kecil dari demokrasi sebagai tata kelola politik. Ia hanyalah sistem yang menopang roh dari demokrasi, dan bukan inti dari demokrasi itu sendiri.

Dua, demokrasi bukanlah berarti kebebasan mutlak yang bermuara pada kekacauan. Melihat sejarahnya, bangsa Indonesia memang sudah amat lelah dengan penindasan dalam segala bentuknya. Akibatnya, ketika merdeka, walaupun tak pernah sungguh merdeka, kekacauan pun terjadi. Kebebasan ditafsirkan dengan dangkal sebagai ijin untuk bertindak semaunya, walaupun itu mengacaukan kehidupan bersama.

Roh Demokrasi

Jika bukan soal pemilihan umum, lalu apa roh dari demokrasi itu sendiri? Ada tujuh hal yang kiranya penting untuk diperhatikan. Ini menjadi amat penting di Indonesia, supaya kita sungguh bisa menjadi bangsa demokratis, dan bukan sekedar nama tanpa isi belaka.

Pertama, demokrasi adalah soal budaya berdialog satu sama lain tentang berbagai hal terkait dengan hidup bersama. Berdialog berarti mengajukan sudut pandang, sambil mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Keseimbangan dan kejernihan memainkan peranan penting disini. Perbedaan sudut pandang tak harus bermuara pada permusuhan seumur hidup, seperti yang kerap kali terjadi di Indonesia.

Dua, roh demokrasi adalah kesetaraan manusia di hadapan hukum. Paham feodalisme, yakni pandangan bahwa sekelompok orang lebih tinggi dari orang-orang lainnya, karena keturunan, kekayaan ataupun agama, jelas tak cocok hidup di dalam masyarakat demokratis. Ini rupanya yang menjadi masalah utama di Indonesia. Tak berlebihan jika dikatakan, bahwa feodalisme merupakan tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini.

Tiga, salah satu pilar utama demokrasi adalah kebebasan. Ini tercantum dengan jelas di dalam prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, mulai dari kebebasan untuk hidup, berpikir, berpendapat sampai dengan beragama. Di Indonesia, terlalu banyak larangan yang tak masuk akal, terutama soal kebebasan beragama. Sebagai contoh, berpindah agama, yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, masih dianggap tabu, dan bahkan dikutuk secara sosial.

Empat, demokrasi juga mengandaikan, bahwa rakyat mampu berpikir dan membuat keputusan secara rasional. Mutu pendidikan amat penting disini. Dengan mutu pendidikan yang amat rendah, bangsa Indonesia terjebak pada mental kerumunan dan politik identitas sempit yang merusak keutuhan bangsa. Ini yang mengakibatkan orang-orang busuk yang bisa menduduki jabatan politik, justru lewat pemilihan umum.

Lima, demokrasi juga berpijak pada keberanian sipil, yakni keberanian warga untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya. Setelah lama hidup dalam tekanan penjajahan dan intimidasi militer, keberanian ini semakin kecil. Ketakutan dan trauma kolektif, yang berpijak pada sejarah, membuat keberanian untuk berjuang nyaris lenyap tertiup udara. Tanpa keberanian sipil, demokrasi hanya sekedar nama yang menutupi penindasan di belakangnya.

Enam, di balik kebebasan, ada kebutuhan akan keteraturan. Disinilah hukum berperan penting. Kepatuhan pada hukum, sekaligus kepastian hukum, adalah salah satu roh demokrasi. Hukum menjadi pengikat dan pengatur hidup bersama di dalam masyarakat demokratis yang amat majemuk, seperti Indonesia.

Tujuh, tentu saja, tak semua hukum layak dipatuhi. Hanya hukum yang adil, yang diterapkan oleh penegak hukum yang juga adil, yang perlu untuk dipatuhi. Ini seperti prinsip dasar dari hukum, bahwa hukum yang tak adil tak bisa dianggap sebagai hukum. Di dalam masyarakat demokratis, pembuat hukum adalah para wakil rakyat di DPR. Maka, mutu hukum amat bergantung pada mutu para wakil rakyat.

Menolak Golput

Ini menjadi satu alasan kuat untuk menolak golput, yakni tidak memberikan suara di dalam pemilihan umum, atas alasan apapun. Rakyat harus memilih wakil yang bisa membuat kebijakan yang bermutu tinggi untuk semua pihak. Jika golput meluas, kemungkinan untuk mendapatkan wakil rakyat yang bermutu juga mengecil. Tanpa hukum yang bermutu, demokrasi akan berujung pada kekacauan tanpa henti.

Alasan lain yang umum muncul adalah soal kebebasan individu. Golput dianggap sebagai bagian dari hak asasi untuk bebas berpendapat. Namun, kebebasan tak pernah berada di ruang hampa. Kebebasan selalu dalam hubungan dengan komunitas yang lebih besar.

Keadaan politik amat menentukan mutu dari hidup bersama tersebut. Jika hidup bersama tidak memiliki hukum, maka kekacauan akan terjadi. Atau, jika hukum ada, namun bermutu rendah, keadaan pun akan menjadi kacau. Konflik dan rasa takut akan menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan. Pada konteks pemilu 2019 di Indonesia ini, menjadi golput adalah selubung dari sikap egois dan kemalasan berpikir.

Lepas dari segala tantangannya, demokrasi adalah tata politik yang paling mampu menyediakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, ini semua bisa terjadi, jika roh demokrasi juga diperhatikan, dan bukan hanya formalitas pemilihan umum semata. Demokrasi “dari, oleh dan untuk” Indonesia adalah jalan terbaik untuk mewujudkan Indonesia raya yang adil sekaligus makmur. Jalan lainnya, mulai dari monarki, teokrasi ataupun oligarki, hanyalah mimpi belaka, atau hasil dari kemalasan berpikir.