Demokrasi, Sebuah Refleksi

Oleh Reza A.A Wattimena

Peneliti Doktoral di Munich, Jerman

Dasar utama dari demokrasi adalah pemahaman dasar, bahwa manusia adalah mahluk politis. Artinya, manusia adalah mahluk yang secara alamiah terdorong untuk membentuk suatu komunitas hidup bersama, yakni komunitas politis. Ini penting untuk menjamin keberadaan manusia itu sendiri, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaannya. Ini semua tidak akan mungkin terwujud, jika manusia hidup terputus dari manusia-manusia lainnya.

Demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian. Di satu sisi, untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang menciptakan keadilan dan kemakmuran, kita membutuhkan perdamaian. Di sisi lain, perdamaian yang sesungguhnya hanya mungkin, jika masyarakat menerapkan tata politik demokratis secara konsisten. Oleh karena itu, tata politik demokratis dan perdamaian harus dilakukan secara berbarengan. Keduanya adalah sekaligus alat dan tujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.

Pada titik ini, peran pendidikan amatlah penting. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga ia menanamkan nilai-nilai kebebasan sekaligus tanggung jawab sejak awal. Hanya dengan begini, demokrasi tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga menjadi roh sekaligus sistem nyata di dalam masyarakat. Pendidikan yang menempatkan kebebasan dan tanggung jawab sebagai fokus adalah pendidikan manusia-manusia demokratis.

Di dalam penerapannya, demokrasi mengandaikan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Namun, ini kerap kali menjadi masalah, ketika tidak ada sistem politik yang jelas, yang bertujuan menjamin hak-hak tersebut, misalnya di dalam soal pengungsi. Ketika orang menjadi pengungsi, ia tercabut dari sistem politik yang seharusnya melindunginya, dan ia pun menjadi terbuka untuk berbagai pelanggaran hak. Masalah ini hanya bisa dilampaui, jika kemanusiaannya diakui sebagai kemanusiaan universal, dan bukan hanya kemanusiaan yang terikat pada lokasi tertentu.

Disinilah letak arti penting dari komunitas politis internasional. Komunitas politik bukanlah sebuah benda mati, melainkan suatu entitas yang diciptakan oleh manusia, dan bisa terus berubah, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, komunitas politis adalah kemungkinan sekaligus keterbukaan sendiri. Oleh karena itu, ia harus dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa menjamin hak-hak asasi setiap orang, lepas apapun latar belakang kultural, sosial maupun politisnya.

Hal ini juga menjadi penting, ketika kita berbicara soal kejahatan masa lalu. Roh dari setiap masyarakat adalah ingatannya. Ingatan ini membentuk identitasnya, dan identitas ini menjadi dasar bagi beragam kebijakan dan peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ketika ingatan dilumuri dengan kebohongan, terutama yang terkait dengan jatuhnya begitu banyak korban, misalnya dalam kasus genosida atau pembunuhan massal, identitas kolektif masyarakat tersebut pun menjadi tidak jelas dan rapuh. Lemahnya identitas ini berujung pada lemahnya masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat demokratis yang adil dan makmur pun sulit terwujud.

Salah satu pilar penting yang menyangga masyarakat adalah ekonomi. Di dalam masyarakat demokratis, ekonomi pun harus diatur dengan cara-cara yang demokratis pula. Ekonomi harus ditanam pada kehidupan sosial dan kultural masyarakat tersebut, sehingga bisa membuahkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang di masyarakat tersebut, tanpa kecuali. Pembangunan ekonomi yang berpijak pada kesejahteraan publik dan tata politik demokratis adalah dua sisi dari koin yang sama, yang harus dikerjakan berbarengan.

Cita-cita luhur ini sekarang diancam dengan beragam krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis ekologi sampai dengan krisis pengungsi di berbagai negara, karena perang yang tak berkesudahan. Akar dari krisis ini adalah krisis akal budi manusia itu sendiri. Akal budi dilihat semata sebagai alat untuk menumpuk keuntungan ekonomi segelintir orang kaya dan berpengaruh semata. Di dalam proses, alam dan kehidupan manusia lain pun dihancurkan demi penumpukan keuntungan ekonomi tersebut.

Beragam krisis semacam ini hanya bisa dilampaui, jika manusia kembali ke akar peradabannya, yakni pemahaman akal budi yang menyeluruh dan mendalam. Akal budi dilihat sebagai alat untuk membangun kehidupan bersama yang beradab untuk semua orang, tanpa kecuali. Akal budi digunakan untuk membangun tata hidup bersama yang mengedepankan keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Akal budi semacam ini disebut juga sebagai akal budi universal, dan bukan sekedar akal budi instrumental.

Namun, banyak juga orang yang berpendapat, bahwa tata politik demokrasi hanya cocok untuk beberapa masyarakat saja, dan bukan semua masyarakat. Saya rasa, argumen ini tidak tepat. Argume ini bisa dijadikan pembenaran untuk membangun tata politik totaliter yang menghasilkan beragam penderitaan bagi banyak orang. Tata politik demokrasi, jika diterapkan konsisten dengan asas-asas dasarnya, adalah tata politik yang berpeluang paling besar untuk membangun kehidupan bersama yang berpijak pada keadilan dan kemakmuran. Ini terjadi, karena demokrasi berpijak pada hak-hak asasi manusia, dan bertujuan untuk menjaga serta mengembangkan hak-hak asasi setiap orang tersebut, tanpa kecuali. Tidak ada sistem politik lainnya yang bisa seperti ini.

Tata politik demokrasi juga ideal, karena ia membatasi beragam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Pembagian kekuasaan antara pemerintah, perwakilan rakyat dan aparat hukum adalah pembagian ideal yang menjadi inti utama dari sistem demokrasi. Ketiga kekuasaan tersebut saling membatasi pengaruh masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan politis yang baik untuk semua pihak, dan juga untuk rakyat. Dengan keseimbangan ini, beragam kebijakan yang berpijak pada keadilan dan kemakmuran pun bisa diwujudkan juga dengan jalan-jalan yang demokratis, serta bisa dipantau terus oleh rakyat.

Walaupun begitu, ada satu cacat mendasar di dalam berbagai teori tentang demokrasi, yakno antroposentrisme. Artinya, demokrasi hanya memperhatikan kepentingan manusia saja, dan mengabaikan kepentingan mahluk hidup lainnya. Dengan cara berpikir ini, demokrasi justru bisa menjadi pembenaran untuk pengrusakan alam, dan akhirnya juga merusak kehidupan manusia itu sendiri. Akar antroposentrik di dalam demokrasi harus dilampaui, sehingga demokrasi juga menampung kepentingan seluruh ekosistem yang ada.