Negara Kesejahteraan: Pencuri atau Penyelamat? Belajar dari Jerman

Oleh Reza A.A Wattimena, Dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, sedang belajar di Bonn, Jerman

Peter Sloterdijk, salah seorang filsuf Jerman yang sampai sekarang masih hidup dan aktif berkarya sebagai Professor für Philosophie und Ästhetik di Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, Jerman, menulis sebuah artikel yang menggemparkan publik Jerman pada 31 Juni 2009 lalu. Artikel itu berjudul Die Revolution der gebenden Hand, atau dapat diterjemahkan sebagai Revolusi dari tangan yang memberi, dan diterbitkan di Frankfurter Allgemeine, salah satu koran nasional di Jerman yang paling banyak dibaca.

Di dalam artikel itu, ia mengritik keras kebijakan negara kesejahteraan (Sozialstaat) yang sampai sekarang masih dipegang erat oleh negara-negara Eropa Barat, termasuk Jerman dan negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Dalam arti ini, kita dapat memahami Negara Kesejahteraan sebagai suatu tata kelola pemerintahan, dimana pemerintah memainkan peranan yang amat besar untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan sosial maupun ekonomi warganya.

Sloterdijk dan Negara Kesejahteraan

Beberapa konsep kunci di dalam wacana negara kesejahteraan adalah kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sekaligus kesempatan untuk memperoleh hidup yang layak (1), penyebaran kekayaan bagi seluruh warga negara (tidak terfokus pada sekelompok orang tertentu) (2), serta tanggung jawab setiap orang untuk membantu orang-orang yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya yang layak sebagai manusia (3). Peran pemerintah amat besar untuk menjalankan tiga prinsip ini.

Konkretnya, Negara Kesejahteraan menerapkan empat kebijakan dasar berikut: orang-orang yang mendapatkan penghasilan lebih tinggi harus (diwajibkan oleh hukum) untuk membayar pajak lebih tinggi kepada negara (1), pengaturan yang ketat oleh pemerintah terhadap sepak terjang para pengusaha besar maupun kecil yang ada di masyarakat (2), asuransi kesehatan untuk setiap warga negara, tanpa kecuali (3), dan pendidikan untuk semua warga, tanpa kecuali (4). Untuk poin tiga dan empat, uangnya diperoleh dari pajak yang ditarik langsung dari masyarakat setiap bulannya, dan dari pemasukan-pemasukan negara lainnya, seperti ekspor misalnya.

Di dalam tulisannya, Sloterdijk menolak mentah-mentah seluruh ide Negara Kesejahteraan. Ia bahkan menyebut ide Negara Kesejahteraan sebagai kebijakan yang membawa ketidakbahagiaan bagi seluruh rakyat, dan membuat warga negara semata-mata sebagai sapi perah pajak pemerintah. Dengan kata lain, negara dapat disebut sebagai perampok (Diebstahl) utama harta warganya.

Tidak hanya itu, di dalam artikelnya, Sloterdijk menggambarkan negara kesejahteraan sebagai “kleptomania yang terinstitusionalisasi” (Kleptokratie), dan bukan negara demokrasi kapitalistik, melainkan negara “semi sosialistik” (Semi-Sozialismus). Oleh karena itu, ia menyarankan, supaya semua orang-orang kaya, yang membayar pajak amat tinggi, melakukan “revolusi kelas dari atas”, yakni mogok pajak. (Sloterdijk, 2009) Artikel ini menggemparkan publik Jerman, karena secara langsung menghina prinsip-prinsip dasar dari Republik Federal Jerman itu sendiri, dimana Sloterdijk sendiri, secara pribadi, memperoleh keuntungan dengan sistem Negara Kesejahteraannya.

Tanggapan Kritis Axel Honneth

Axel Honneth, filsuf Jerman lainnya yang masih hidup dan berkarya sebagai Professor Filsafat di Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main di Frankfurt, dan dianggap sebagai penerus Jürgen Habermas di dalam tradisi Teori Kritis (kritische Theorie), menulis tanggapan yang cukup tajam, yang dimuat di Die Zeit, juga media ternama Jerman, pada 25 September 2009 lalu.

Di mata Honneth, posisi teoritis Sloterdijk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara modern yang telah diperjuangkan selama sekitar 200 tahun di Eropa yang kini menghasilkan perdamaian, kesejahteraan ekonomi, dan kemerdekaan politik di Eropa. (Honneth, 2009) Demokrasi sosial (Sozialdemokratie), yang kini dijalankan di Jerman, didirikan di atas fondasi nilai-nilai moral Pencerahan (Aufklärung), yakni keadilan sosial, kebebasan, dan kesetaraan antar manusia.

Tulisan-tulisan Sloterdijk, tidak hanya yang dimuat di Frankfurter Allgemeine, tetapi juga buku-bukunya, termasuk Kritik der zynischen Vernunft dan Zorn und Zeit, menurut Honneth, merusak fondasi moral filsafat Pencerahan, dan tidak sesuai dengan komitmen moral Republik Federal Jerman. Sloterdijk, di mata Honneth, bagaikan filsuf-seniman yang tak paham konteks dan tak paham sejarah, sehingga merendahkan begitu saja apa yang telah dicapai dengan susah payah oleh kelas pekerja dan rakyat Jerman selama ini.

Di sisi lain, bagi Honneth, Sloterdijk adalah filsuf yang pandai melakukan kritik, tetapi tidak menawarkan model apapun bagi tata kelola politik jamannya. Tulisan-tulisannya memang puitis dan kreatif, namun tak menawarkan solusi apapun bagi masalah-masalah sosial yang ada, dan hanya membombardir apa yang ada dengan kritik-kritik tajam yang, seringkali, tanpa dasar. (Honneth, 2009) Sloterdijk ingin bermain menjadi “Nietzsche abad 21” yang merumuskan konsep-konsep kontroversial, amat mencintai semangat jaman Yunani Kuno, dan seringkali melakukan lompatan-lompatan kesimpulan yang tak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Argumen utama Sloterdijk di dalam banyak tulisannya, bahwa dasar dari negara kesejahteraan adalah kerinduan untuk menguasai, mencengkram, dan menaklukkan, menurut Honneth, amat tak masuk akal. Yang sesungguhnya terjadi adalah kelas pekerja berjuang keras untuk mendirikan sebuah negara yang tidak lagi hanya berpihak pada yang kaya dan kuat, tetapi juga mampu memberikan keadilan serta kesejahteraan untuk semua warganya, tanpa kecuali. Dengan kata lain, bagi Honneth, argumen-argumen Sloterdijk memang bombastik dan provokatif, tetapi seringkali tak memiliki konteks sejarah.

Apa yang Bisa Dipelajari?

Perdebatan ini, menurut saya, amat berharga untuk dicermati. Apa yang dilakukan Sloterdijk, menurut saya, tidak merusak nilai-nilai moral demokrasi sosial (Sozialdemokratie) dan ekonomi pasar sosial (Sozialwirtschaft), sebagaimana digambarkan oleh Honneth. Sebaliknya, argumen-argumen Sloterdijk menyadarkan kita, betapa pentingnya nilai-nilai moral dan politik Negara Kesejahteraan itu untuk terus dipikirkan, dikaji kelemahan serta kekuatannya, dan disadari arti pentingnya, terutama bagi masyarakat Jerman.

Di sisi lain, saya juga sependapat dengan Honneth, bahwa kelemahan sistem negara kesejahteraan bukan berarti sistem itu harus diabaikan sepenuhnya, melainkan justru harus dipertegas dan diperbaiki terus menerus. Komitmen ini sama dengan cita-cita Pencerahan, yakni tidak harus ditinggalkan sepenuhnya, melainkan diperbaiki terus menerus, sesuai dengan perkembangan jaman. Inilah yang, pada hemat saya, harus diperhatikan, ketika orang melakukan kritik terhadap suatu pandangan, bahwa kelemahan bukan berarti suatu teori gagal, melainkan bahwa pandangan itu harus terus menerus diperbaiki. Bukankah kita tidak akan membuang bayi, hanya karena ia terus menerus buang kotoran di sembarang tempat, atau di waktu yang tak tepat?

Sistem politik Negara Kesejahteraan, pada hemat saya, juga amat sejalan dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara kita. Kesejahteraan adalah milik seluruh rakyat, dan bukan segelintir pemilik modal besar yang mendapatkan uang semata dari warisan mereka saja. Honneth sendiri sudah menegaskan, bahwa banyak orang memperoleh kekayaan bukan dari kerja kerasnya semata, tetapi dari warisan orang tuanya. Maka, sudah selayaknya, orang-orang ini juga menyumbangkan lebih besar untuk masyarakat, daripada orang-orang yang harus berjuang keras, sekedar untuk hidup layak sebagai manusia. (Honneth, 2009)

Negara demokrasi sosial yang sekular (pemisahan antara agama dan negara) dan berpijak pada sistem politik Negara Kesejahteraan, pada hemat saya, harus menjadi arah bersama kita sebagai bangsa. Dua paham ini, yakni sekularisme dan Negara Kesejahteraan, jika dipahami dan diterapkan sesuai dengan kaidahnya, akan membawa bangsa kita menuju keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat. Orang tak lagi perlu khawatir akan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, serta mampu mengembangkan diri mereka untuk lebih kreatif mencipta, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dua paham ini harus menjadi bagian dari debat publik secara rasional dan seimbang di Indonesia.