Guru atau Buruh?

Oleh Dedy Suryadi

Pemerintah berencana menambah jam mengajar guru PNS dari 24 jam pelajaran per minggu menjadi 27,5 jam pelajaran.

Rencana itu akan direalisasikan awal Januari 2013. Pemerintah beralasan, jam kerja guru selama ini lebih sedikit daripada para birokrat sehingga banyak guru PNS yang keluyuran di mal atau di pasar selama jam kerja. Keinginan pemerintah ini telah menimbulkan kegusaran di kalangan pendidik. Bukan karena merasa terusik waktu santainya, melainkan karena beban guru yang sesungguhnya tak dipahami oleh para pembuat kebijakan.

Birokrat vs guru

Pertahanan terakhir kokoh berdirinya negara sesungguhnya berada di tangan guru. Karena, tidak akan maju satu negara jika tak punya sumber daya manusia (SDM) yang andal. SDM yang andal ada karena peran guru.

Ingat tragedi yang melanda Jepang akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Hal pertama yang ditanya Kaisar Jepang adalah masih adakah guru tersisa. Jepang mencoba bangkit dengan menumpukan harapan kepada guru. Hasilnya: Jepang menjadi raksasa industri dunia meski sebelumnya porak poranda.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah hanya karena kecemburuan birokrat terus melahirkan kebijakan yang membuat guru PNS menjadi stres?

Kalau ditelisik, sepertinya ada yang terlupakan oleh pembuat kebijakan. Mereka tak sadar jika yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya bukan hanya benda mati dengan segudang administrasinya, melainkan juga makhluk hidup bernyawa dan punya karakter dan kepribadian yang beragam. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik.

Mengajar adalah pekerjaan administratif, tetapi mendidik adalah tanggung jawab psikologis terhadap keberhasilan membangun watak dan karakter anak menjadi generasi yang mumpuni menyongsong masa depan. Birokrat bekerja bisa menunda pekerjaannya. Namun, guru tidak bisa karena mendidik dan mengajar bukanlah kumpulan kertas atau alat-alat tulis kantor.

Untuk itu, guru butuh pikiran jernih, selalu tanpa ada beban berlebihan terhadap fisik dan mental agar kegiatan mengajar dan mendidik bisa fokus. Ini bisa didapatkan dengan relaksasi.

Tudingan sedikitnya jam kerja guru PNS dan besarnya penghasilan guru sebagai alasan menambah jam kerja juga tak dapat diterima dengan logis. Itu karena sesungguhnya beban mengajar guru telah berlebih. Pekerjaan guru menghadapi makhluk hidup yang bisa berontak dan membangkang menambah beban stres yang cukup tinggi. Ditambah lagi mempersiapkan administrasi untuk melengkapi alat pengajaran. Kemudian mempersiapkan bahan evaluasi dan hasil evaluasi terhadap peserta didik. Guru bertanggung jawab menjadikan anak didik seorang yang pintar dan cerdas serta berkepribadian.

Penghasilan yang guru terima belum sebanding dengan beban kerja mereka. Sebab, mereka tak hanya dibebani tugas mengajar dan mendidik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap hasil anak didiknya, baik akademik maupun psikologis dan mental anak. Dengan beban berlebih itu, masih logiskah mereka dapat diandalkan agar bertanggung jawab terhadap kualitas SDM bangsa ini?

Para birokrat bekerja hanya menghadapi benda-benda mati. Kalaupun bertatapan langsung dengan makhluk hidup, hanya bentuk pelayanan. Namun, tetap kunci pekerjaan mereka hanya administratif. Ketika mereka sedikit suntuk dengan pekerjaannya, mereka bisa menunda menyelesaikannya.

Sudah rahasia umum para birokrat bekerja sangat santai. Tak jarang kita jumpai mereka sedang bercanda atau santai di kantin sekitar kantor atau ngerumpi di ruang kerja. Adapun mereka yang di bagian pelayanan publik seakan tanpa rasa bersalah membiarkan orang antre menunggu pelayanan mereka.

Berkualitas dan profesional

Di negara-negara maju, kualitas pendidikan mereka tak kita ragukan lagi. Namun, tidakkah kita lihat para pendidik dan peserta didik di sana bisa liburan sebulan atau lebih dari aktivitasnya.

Dulu, kita pernah seperti itu, tetapi belakangan ini justru guru dan anak didik semakin dipaksakan untuk tidak beristirahat melakukan aktivitas pendidikan. Jangankan liburan panjang sebulan penuh, kadang pada hari Minggu—yang nyata-nyata hari libur—mereka juga tetap beraktivitas di sekolah. Ini berdampak pada efektivitas peningkatan mutu pendidik dan peserta didik yang tidak lagi berjalan normal. Itu karena mereka sudah diserang rasa jenuh oleh rutinitas yang seakan tiada batas.

Oleh karena itu, jangan kaget apabila berbagai bentuk kekerasan terjadi di lingkup sekolah, baik oleh guru maupun murid. Ini semua muara dari kejenuhan akibat rutinitas yang tiada batas, tanpa mempertimbangkan kemampuan fisik dan mental mereka sebagai manusia.

Masalah ujian nasional yang tidak pernah selesai, akreditasi sekolah yang melahirkan biaya pendidikan mahal, sertifikasi guru yang tak menjamin tercipta guru yang profesional dan berkualitas, serta masalah dunia pendidikan lain yang tidak jelas penyelesaiannya, harus mereka hadapi. Dalam kondisi semacam itu, pemerintah masih ingin menambah beban guru PNS untuk mengajar.

Mau dibawa ke mana negeri ini kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan hanya berdasarkan ketimpangan jam kerja dengan PNS-birokrat. Tak ada lagi bedanya guru dengan buruh. Padahal, buruh saja jam kerjanya berusaha dipangkas oleh si empunya perusahaan profesional yang mengutamakan mutu. Itu karena banyaknya jumlah jam kerja tak menjamin kualitas produksi.

Pemikiran birokrat yang menganggap kualitas pendidikan ditentukan oleh kuantitas pertemuan telah melahirkan kebijakan terburu-buru, tanpa kajian yang komprehensif.

Tidak mangkusnya peningkatan mutu pendidikan disebabkan banyak faktor. Salah satunya seleksi penerimaan guru yang terkesan sembrono; hanya melihat nilai akademisnya. Atau malah karena ada bantuan seseorang sehingga diterima menjadi guru PNS. Padahal seorang yang cerdas secara akademik belum tentu bisa mentransformasikan ilmunya kepada peserta didik. Apalagi mereka yang jadi guru PNS karena proses tidak benar.

Oleh karena itu, carilah guru yang cerdas secara akademik dan pintar mentransformasikan ilmunya. Mereka ini lebih mudah dijadikan guru profesional dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Setelah itu, sejahterakanlah mereka yang benar-benar profesional.

Namun, kesejahteraan yang diberikan bukan berarti harus diikuti penambahan beban kerja guru. Sebab, hal itu hanya akan menimbulkan kontraproduktif. Agar bisa mengajar dengan baik, guru butuh istirahat yang cukup untuk menyegarkan kembali pikiran dan fisiknya sebelum kembali beraktivitas di kelas.

Dengan demikian, mereka bisa lebih tenang dan sabar menghadapi sikap dan perilaku anak didiknya. Mari kita posisikan profesi guru benar-benar guru dan bukan buruh.

Dedy Suryadi Sekretaris Pusat Advokasi Hukum dan HAM Batam